3. adalah lembaga negara yang
memegang kekuasaan untuk
melaksanakan undang-undang.
kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan
dalam negara yang melaksanakan
undang-undang, menyelenggarakan
urusan pemerintahan dan
mempertahankan tata tertib dan
keamanan, baik di dalam maupun di luar
negeri
Pengertian
Lembaga
Eksekutif
4. Lembaga kepresidenan disebut
sebagai lembaga negara karena
negara merupakan suatu sistem
yang secara konstitutif terdiri
dari unsur rakyat, wilayah, dan
pemerintah yang berdaulat.
Pemerintah yang berdaulat ini
disebut sebagai Presiden yang
dalam sistem pemerintahan
presidensiil, fungsi kepala
eksekutif dan kepala negara
bersifat inheren atau menyatu
dalam jabatan Presiden
Sumber Hukum Formal HTN:
1. Hukum perundang-undangan
ketatanegaraan.
2. Hukum adat ketatanegaraan.
3. Hukum kebiasaan (konvensi)
ketatanegaraan.
4. Yurisprudensi
ketatanegaraan.
5. Perjanjian internasional
ketatanegaraan.
6. Doktrin ketatanegaraan.
Lembaga Kepresidenan
5. JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1. UUD NRI TAHUN 1945
2. KETETAPAN MPR
3. UU / PERPU
4. PERATURAN PEMERINTAH
5. PERATURAN PRESIDEN
6. PERDA PROVINSI
7. PERDA KABUPATEN/KOTA
UU NOMOR
12 THN 2011
TTNG
PEMBENTUK
AN PER-UU-
AN
6. Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis
yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum
dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau
pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang adalah peraturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh DPR dengan
persetujuan bersama Presiden.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perpu) adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal
kegentingan yang memaksa.
7. Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk
menjalankan UU sebagaimana mestinya.
Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan
perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD
Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah
peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan
persetujuan bersama Bupati/Walikota
Peraturan PResiden adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk
menjalankan perintah peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan
pemerintahan.
8. Hukum Adat
Ketatanegaraan
Hukum asli bangsa Indonesia di bidang
ketatanegaraan adat, misalnya: “rembug
desa” (musyawarah desa).
Hukum yang tumbuh dlm praktek
penyelenggaraan negara, untuk
melengkapi, menyempurnakan,
menghidupkan kaidah-kaidah
hukum perundang-undangan atau
hukum adat ketatanegaraan.
Konvesi /
Kebiasaan
Ketatanegaraan
9. Yurispruden
Keputusan hakim yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, artinya para pihak tidak
menggunakan upaya hukum yang tersedia atau
semua upaya hukum telah dilakukan.
Yurisprudensi ketatanegaraan, termasuk
yurisprudensi Mahkamah Konstitusi.
Pasal 11 UUD NRI 1945:
Presiden dengan persetujuan DPR
menyatakan perang, membuat
perdamaian dan perjanjian dengan
negara lain.
Perjanjian
Internasional
10. Ajaran (tentang asas-asas aliran politik,
keagamaan, pendirian segolongan ahli
ilmu pengetahuan, ketatanegaraan)
secara bersistem, khususnya dalam
penyusunan kebijakan negara.
Doktrin Ketatanegaraan
Misalnya:
Doktrin Wawasan Nusantara,
Pedoman Penghayatan
Pengamalan Pancasila.
