Recommended
More Related Content
Similar to Organisasi PMI.pptx
Similar to Organisasi PMI.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Organisasi PMI.pptx
- 1. O R G A N I S A S I P A L A N G M E R A H I N D O N E S I A M a r k a s K a b u p a t e n P M I B a n g k a l a n
- 2. P A L A N G M E R A H I N D O N E S I A Perhimpunan Nasional Upaya Pendirian Organisasi Palang Merah Indonesia Sudah dimulai sebelum PD II oleh Dr. RCL Senduk dan Dr. Bahder Djohan, Namun Organisasi Perhimpunan Palang Merah di Indonesia sudah ada dengan nama NERKAI (Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie) yang didirikan oleh Belanda. Pada tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, atas instruksi Presiden Soekarno maka dibentuklah badan Palang Merah Indonesia oleh Panitia 5 (lima). 2
- 3. 3 X Tahun 1873 Perhimpunan Nasional Palang Merah yang bernama Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie (NERKAI), yang didirikan Belanda. Tahun 1932 dr RCL Senduk & dr Bahder Djohan menggagas untuk mendirikan PMI, tetapi gagal karena ditolak Pemerintah Hindia Belanda dengan alasan, bangsa Indonesia belum mampu mengelola organisasi kepalangmerahan 03 September 1945 Presiden Soekarno memerintahkan Menkes RI, dr Buntaran Martoatmodjo untuk bentuk Badan Palang Merah Nasional O U R H I S T O R Y Upaya pendirian Organisasi Palang Merah Indonesia Sudah dimulai Sebelum Perang Dunia II terjadi. X
- 4. 4 x 17 September 1945 PMI dibentuk, ditandai dengan tersusunnya Pengurus Besar PMI yang dilantik oleh Wakil Presiden RI Moch. Hatta, yang sekaligus juga menjabat sebagai Ketua Umum PMI. 17 September ditetapkan sebagai tanggal terbentuknya organisasi PALANG MERAH INDONESIA, sebagai sebuah organisasi non Pemerintah. x 05 September 1945 Menkes RI membentuk Panitia 5, yang terdiri dari dr. R. Mochtar, dr. Bahder Djohan, dr. Djoehana, dr. Marzuki dan dr. Sitanala
- 5. 5 x 16 Januari 1950 NERKAI menyerahkan tugas – tugas kepalangmerahan kepada Palang Merah Indonesia KEPPRES No. 25 Th 1950 Penunjukan PMI Sebagai satu satunya Organisasi yang menjalankan pekerjaan palang merah di RIS 05 Juni 1950 Pemerintah RI ikut meratifikasi Konvensi Jenewa x
- 6. 6 15 Juni 1950, PMI diakui sebagai Perhimpunan Palang Merah Nasional oleh ICRC. Serta 16 Oktober 1950, PMI diterima sebagai Anggota yang ke 68 LIGA PALANG MERAH & BULAN SABIT MERAH INTERNASIONAL (sekarang berubah menjadi Federasi Palang Merah & Bulan Sabit Merah Internasional)
- 7. A d d i t i o n a l R u l e s 7 Tugas Pokok dan Kegiatan Kegiatan Palang Merah Indonesia yang berazaskan Perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda bedakan bangsa, golongan dan faham politik Keppres No. 246 Tahun 1963 AD ART PMI disahkan pertama kali oleh pemerintah dengan Keputusan Presiden RIS No. 25 Tahun 1950. ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Tranfusi Dasarah (UKTD) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1980
- 8. 09 Januari 2018 Pengesahan UU No. 01 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.
- 9. 9 Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan P P
- 10. 10 w h a t ' s o n y o u r m i n d SAAT INI PALANG MERAH INDONESIA
- 11. 11 So What Perhimpunan Nasional yang berada di Indonesia dan disebut Palang Merah Indonesia yang terikat dan berpedoman pada Prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan sabit Merah Internasional yang bersifat Mandiri / Independen, dan dibentuk oleh pemerintah dan diamatkan tugas tugas oleh Pemerintah.
- 12. Tugas Pemerintah Kepada PMI (UTAMA) 12 Pemberian bantuan kepada korban konflik Bersenjata, dan gangguan keamanan Lainnya Bantuan Korban Konflik 1 Kegiatan Donor Darah dan ketersediaan Kantong Darah untuk Pasien Pelayanan Donor Darah 2 Relawan Menjadi Aset utama dalam berputarnya roda organisasi PMI Pembinaan Relawan 3 DIKLAT Kepalangmerahan 4 Penggunaan dan Penyalahgunaan Lambang Palang Merah Desiminasi Kepalangmerahan 5
- 13. Tugas Pemerintah Kepada PMI (UTAMA) 13 Penanggulangan Bencana 1 Layanan Kesehatan dan Sosial 2 Tugas lain dari Pemerintah 3
- 14. 14 PMI PUSAT Pengurus PUSAT PMI PROVINSI Pengurus PROVINSI PMI Kabupaten / KOTA Pengurus KAB/ KOTA PMI Kecamatan Pengurus KECAMATAN STRUKTUR ORGANISASI
- 15. STRUKTUR ORGANISASI 15 A N G G O T A PMI KECAMATAN (Tk. Kecamatan) Pengurus Kecamatan PMI KAB. / KOTA (Tk. KAB./ KOTA) Pengurus Kab. / Kota PMI PROVINSI (Tk. PROVINSI) Pengurus Provinsi PMI PUSAT (Tk. PUSAT) Pengurus PUSAT
- 17. SUMBER DANA PMI 17 Donasi bencana Donasi Masyarakat yang tidak Mengikat Bulan Dana Sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangan HIBAH PEMKAB Dukungan dari Pemerintah/APBN dan Pemda/APBD
- 18. 18 MEKANISME ORGANISASI Setiap Tingkat PMI melaksanakan Musyawarah MUSYAWARAH Jika diperlukan untuksituasi tertentu dalam Rapat Pleno, RAPAT
- 19. MUSYAWARAH dan MUSYAWARAH KERJA 19 MUSYAWARAH Dilaksanakan 5 Tahun sekali ½ yang berhak hadir maka dinyatakan sah Tugasnya Menilai Pertanggung jawaban Pengurus Menentukan rencana Strategis dan Rencana Operasional untuk 5 tahunan Memilik pengurus Membahas hal hal lainnya MUSYAWARAH KERJA Dilaksanakan 1 tahun sekali Tugasnya : Membahas rencana Kerja tahun lalu Membuat rencana kerja tahun yang akan datang
- 20. KARAKTERISTIK ORGANISASI 20 Memiliki mandate dari pemerintah (tertuang dalam Hukum Nasional/UU,PP dan Konvensi Jenewa Organisasi yang Mandiri Memberikan pelayanan berdasarkan kepemimpinan yang sukarela dan kegiatan yang sukarela Organisasi Sukarela Fleksibilitas dalam pengelolaan organisasi sesuai dengan situasi dan kondisi namun tetap berpegang teguh pada ADART sebagai konstitusi organisasi Manajemen Otonomi Keputusan bersifat Kolektif Bertanggung jawab kepada Konstitusi Berakar kepada msyarakat sebagai pelaku UTAMA Kesuksesan Organisasi tergantung pada Cabang
- 21. 21 VISI PMI Terwujudnya PMI yang profesional dan berintegritas serta bergerak bersama masyarakat
- 22. MISI PMI 22 Memelihara reputasi organisasi PMI di tingkat Nasional dan Internasional Misi PMI 1 Menjadi organisasi kemanusiaan terdepan yang memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Misi PMI 2 Meningkatkan integritas dan kemandirian organisasi melalui kerjasama strategis yang berkesinambungan dengan pemerintah, swasta, mitra gerakan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya di semua Misi PMI 3
- 23. 23
- 24. 24
- 25. CONTACT US! Jl. Pemuda Kaffa . No.05 Bangkalan Pmi bangkalan Kab_Bangkalan@pmi.or.id Pmi Bangkalan +62 85655911450
Editor's Notes
- Perang Dunia ke II terjadi pada Tahun 1939 – 1945 Indonesia belum dianggap Mampu karena belum merdeka
- Penegasan tersebut bukanlah sekedar untuk memberikan landasan hukum PMI sebagai organisasi sosial tetapi juga mempunyai latar belakang pertimbangan dan tujuan yang bersifat Internasional sebagai hasil dari Perundingan Meja Bundar tanggal 27 Desember 1949
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 023/Birhub/1972 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 023/Birhub/1972, PMI dapat menyelenggarakan Pertolongan Pertama maupun menyelenggarakan pendidikan Pertolongan Pertama serta dapat mendirikan pos pertolongan pertama.
- UU tersebut terdiri dari 11 BAB dan 46 Pasal Ditetapkan Tanggal 09 Januari 2018
- Ditetapkan Tanggal 22 Februari 2019 Diundangkan Tanggal 26 Februari 2019 Berlaku Tanggal 26 Februari 2019
- diskusikan dan jelaskan bagaimana Keadaan PMI sekarang
- Tugas PMI ada 2 Berdasarkan UU Tugas UTAMA Tugas perbantuan
- bahwa dalam pelaksanaan donor darah, PMI tidak melakukan kegiatan transfusi darah, dan karenanya pada tahun 2010 diubah sebutan UTD UDD menghindari kesulitan teknis dalam administrasi bantuan pelaksanaan donor darah oleh kementerian kesehatan, maka pada tahun 2015 dikembalikan UTD pembahasan di DPR, menggunakan lagi istilah UDD, karena tugas PMI hanya: - pelestarian pendonor darah; - proses pengolahan darah; - pendistribusian darah.
- Anggota BIASA Anggota Luar Biasa Anggota Kehormatan
- MUNAS, MUKERNAS MUSPROV, MUKERPROV MUSKAB/MUSKOT, MUKERKAB/KOT
- Musyawarah Luarbiasas dilaksanakan jika pengurus tidak menjalankan organisasi sesuai dengan ketentuannya Rapat Pleno min. dilaksanakan 3 bulan sekali