Mempelajari tentang sejarah PMR.

1. Palang
Merah
Indonesia
Provinsi
Riau
SEJARAH DAN MANAJEMEN
PALANG MERAH INDONESIA

2. Palang
Merah
Indonesia
PALANG MERAH INDONESIA
Provinsi
Riau

3. Palang
Merah
Indonesia
SEJARAH KELAHIRAN PMI
• 12 Oktober 1873; Berdirinya Nederlands Indische Rode Kruis (NIRK) di
Indonesia dan ikut membantuk korban perang di Aceh (1875 dan 1896)
serta wabah pes di Jawa (1914).
• Masa Penjajahan Belanda; Dr. Bahder Djohan & Dr. RCL. Sendoek,
mengusulkan berdirinya PMI dalam kongres NIRK (Nederlands Indische
Rode Kruis); DITOLAK
• Masa Penjajahan Jepang; Jepang tidak berinisiatif untuk melanjutkan
NIRK dan putra-putri Indonesia tidak berhasil mendirikan PMI.
• 22 Agustus 1945; PPKI membentuk Badan Penolong Keluarga Korban
Perang yang didalamnya terdapat BKR.
• 17 September 1945; Menteri Kesehatan Dr. Boentaran Martoatmodjo
merintis pembentukan PMI dengan meminta kepada Drs. Mohammad
Hatta (Wakil Presiden RI) sebagai Ketua PMI.
Provinsi
Riau

4. Palang
Merah
Indonesia
• 30 Nopember 1945; terbentuknya POPDA (Panitia Oeroesan
Pemulangan Pemoelangan Djepang dan Asing) untuk mengevakuasi 35
ribu tentara Jepang, pembebasan dan repatriasi sekitar 36 ribu APWI.
(Allied Prisoner of War and Internees), dimana PMI menjadi salah satu
anggotanya.
• 31 Desember 1945; Berdirinya Nederlands Indies Rode Kruis Afdeling
Indonesia (NERKAI).
• 27 Desember 1949; NERKAI meleburkan diri ke dalam PMI.
• 16 Januari 1950; Serah terima seluruh tugas-tugas NERKAI kepada PMI
dengan dikeluarkannya KEPRES No. 25 Tahun 1950
• 20 Mei 1950; NERKAI menyerahkan RS Kedunghalang kepada PMI
(sekarang menjadi RS PMI Bogor)
• 5 Juni 1950; Pemerintah RI menandatangani hasil Konvensi Jenewa
• 15 Juni 1950; ICRC mengakui keberadaan PMI sebagai National Society
Provinsi
Riau

5. Palang
Merah
Indonesia
• 16 Oktober 1950; PMI diterima sebagai Liga Perhimpunan Palang Merah
(IFRC) yang ke-68.
• 31 Juli 1958; Keluarnya UU No. 59 tentang Keikutsertaan RI dalam
seluruh hasil Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949.
• 3 April 1962; Peraturan Penguasa Perang Tertinggi RI No. 1 Tahun 1962
tentang Pemakaian/Penggunaan Tanda dan Kata-Kata “Palang Merah”,
yang hanya diperkenankan kepada Jawatan Kesehatan & Petugas
Kerohanian TNI, Palang Merah Indonesia, Badan/Perkumpulan/
Perseorangan setelah mendapat persetujuan dari PMI. Pasal 4 berlaku
juga terhadap lambang “Bulan Sabit Merah atau Singa Merah dan
Matahari”.
• 29 Nopember 1963; Keluarnya KEPRES No. 246 Tahun 1963 tentang
Perhimpunan PMI.
Provinsi
Riau

6. Palang
Merah
Indonesia
DASAR, MANDAT & PENUGASAN
1. UU No. 59 Tahun 1958 tentang Keikutsertaan RI dalam seluruh hasil
Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949.
2. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi RI No. 1 Tahun 1962 tentang
Pemakaian/Penggunaan Tanda dan Kata-Kata “Palang Merah”
4. PP No. 7 Tahun 1911 tentang Pelayanan Darah: Pasal 8 ayat (2) Pengerahan
dan pelestarian pendonor darah., dan pada Pembukaan, alinea 5; “Organisasi
Sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan,
khususnya di bidang pelayanan transfusi darah adalah Palang Merah
Indonesia, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.
5. Keppres RI No. 25 Tahun 1950 tentang Pengesahan dan Pengakuan
Perhimpunan Palang Merah Indonesia “menunjuk Perhimpunan PMI sebagai
satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan palang merah di
Indonesia menurut Konvensi Jenewa (1864, 1906, 1929, 1949)”.
Provinsi
Riau

7. Palang
Merah
Indonesia
6. Keppres RI No. 246 Tahun 1963 tentang Tugas Pokok dan Kegiatan PMI:
“bertindak atas nama Pemerintah RI melaksanakan hubungan LN dlm lapangan
kepalangmeraha sesuai dengan Konvensi Jenewa; melaksanakan tugas-tugas
bantuan pertama pada alam di dalam dan luar negeri bencana” (psl 2).
7. Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan
AIDS Nasional; keanggotaan “u” (Psl 4)
8. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Flu
Burung; keanggotaan Komnas Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza)
dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (FPBI) No. 16 (psl 4)
9. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2007 tentang Penanganan dan
Pengendalian Virus Flu Burung (Avian Influenza); Menteri Pertanian dan
Menteri Kesehatan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing
melakukan upaya yang dipandang perlu untuk menangani dan
mengendalikan virus flu burung (avian influenza) dengan melibatkan TNI
dan PMI (paragraf Ketiga).
Provinsi
Riau

8. Palang
Merah
Indonesia
Penanggulangan
Bencana
Pelayanan
Sosial dan
Kesehatan
Masyarakat
Diseminasi HPI
Pembinaan
Generasi Muda
Usaha
Kesehatan
Transfusi Darah
KEGIATAN
PMI
Pemulihan
Hubungan
Keluarga
(RFL)
Provinsi
Riau

9. Palang
Merah
Indonesia
Tanggap Bencana
Provinsi
Riau

10. Palang
Merah
Indonesia
Kesiap-siagaan Bencana
Provinsi
Riau

11. Palang
Merah
Indonesia
Yansoskesmas
Provinsi
Riau

12. Palang
Merah
Indonesia
Transfusi Darah
Provinsi
Riau

13. Palang
Merah
Indonesia
Pembinaan Generasi Muda
Provinsi
Riau

14. Diseminasi Kepalangmerahan

15. Palang
Merah
Indonesia
KOMPONEN ORGANISASI
PALANG MERAH INDONESIA
ANGGOTA RELAWAN
PENGURUS
KARYAWAN
PMI
Provinsi
Riau

16. Palang
Merah
Indonesia
PENGURUS PMI
1. Dipilih berdasarkan hasil Musyawarah PMI.
2. Dimandatkan untuk melaksanakan berbagai hasil keputusan
Musyawarah dan AD/ART PMI.
3. Membuat berbagai kebijakan organisasi sesuai dengan AD/ART
PMI, Garis-Garis Kebijakan Pokok PMI, dan Program Kerja.
4. Menggerakkan roda organisasi PMI sesuai dengan Mandat
Pokok dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Pemerintah
Provinsi
Riau

17. Palang
Merah
Indonesia
RELAWAN PMI
1. Relawan adalah seluruh anggota masyarakat yang ingin menyumbang- kan
tenaga, pikiran, darah dan waktu untuk membantu meringankan beban
penderitaan manusia lainnya sesuai dengan 7 prinsip dasar gerakan
internasional palang merah dan bulan sabit merah;
2. Relawan terdiri :
 Korp Sukarelawan (KSR); relawan yang direkrut untuk dilatih secara
berjenjang, dibina dan dimobilisasi untuk memberikan bantuan
kemanusiaan oleh PMI;
 Tenaga Sukarela (TSR); anggota masyarakat yang direkrut dengan
memiliki keterampilan/keahlian khusus sesuai dengan kebutuhan untuk
memberikan bantuan/pelayanan kemanusiaan oleh PMI;
 Pendonor Darah Sukarela (DDS); anggota masyarakat yang dengan
sukarela menyumbangkan/mendonorkan darahnya kepada PMI untuk
kepentingan kemanusiaan;
 Palang Merah Remaja (PMR) ; adalah mereka yang berusia 10 – 17
tahun (SD/SLTP/SLTA) yang dilatih dan dibina oleh PMI .
Provinsi
Riau

18. Palang
Merah
Indonesia
KEANGGOTAAN PMI
1. Anggota Biasa; adalah mereka yang secara sukarela ingin menjadi anggota PMI
dengan memenuhi persyaratan keanggotaan yang telah ditetapkan dalam
AD/ART dan Peraturan Organisasi PMI;
2. Anggota Luar Biasa; adalah anggota warga Negara asing yang secara sukarela
ingin menjadi anggota PMI dengan memenuhi persyaratan keanggotaan luar
biasa yang telah ditetapkan dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi PMI;
3. Anggota Kehormatan; adalah mereka yang dianggap telah berjasa terhadap
kemajuan PMI.
KARYAWAN PMI
1. Karyawan; adalah mereka yang direkrut oleh PMI sesuai dengan kebutuhan
organisasi untuk bekerja dengan penuh waktu di Markas PMI sebagai unsur
manajemen;
2. Karyawan; memperoleh hak dan menjalankan kewajiban sesuai dengan
Peraturan Organisasi tentang Karyawan PMI, diantaranya adalah gaji/upah
sesuai dengan kemampuan organisasi;
3. Karyawan; dapat dibina dan kembangkan sesuai tuntutan dan kebutuhan
organisasi dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan;
Provinsi
Riau

19. MANAJEMEN
PALANG MERAH INDONESIA
Palang
Merah
Indonesia
Provinsi
Riau

20. 06/10/02
Pengurus
Kolektifitas
Kebijakan dan Pengawasan
Markas
Manajemen dan Karyawan
-Pelaksana pekerjaan sehari - hari
Palang
Merah
Indonesia
Provinsi
Riau

21. KEDUDUKAN, TUGAS & TANGGUNG JAWAB
PENGURUS & MANAJEMEN
PENGURUS :
 Menetapkan kebijakan atas proses yang menjamin
bahwa organisasi dikelola dengan baik, tanpa Pengurus
sendiri terlibat dalam masalah–masalah yang teknis,
administratif dan terinci.
 Memberikan arahan dan dorongan kepada manajemen
secara pro-aktif dan fokus pada hal–hal yang besar dan
jangka panjang.
 Memiliki otoritas penuh yang sah.
Palang
Merah
Indonesia
Provinsi
Riau

22. MANAJEMEN (MARKAS):
 Pelaksana kebijakan yang ditetapkan Pengurus
 Fokus pada pelaksanaan tugas, hal–hal bersifat teknis
administratif, dan terinci.
 Memiliki keahlian dan waktu untuk menjalankan
kegiatan.
Palang
Merah
Indonesia
Provinsi
Riau

23. Markas / Manajemen
 Markas / Kantor PMI adalah kelengkapan organisasi
yang berfungsi sebagai sarana Pengurus untuk
melaksanakan kewajibannya.
 Kedudukan Markas dalam struktur organisasi,
merupakan sub sistem dari lembaga kepengurusan
PMI.
Palang
Merah
Indonesia
Provinsi
Riau

24. MANDAT & TANGGUNGJAWAB PENGURUS
 Bertindak sebagai pemilik lembaga yang mendapat
mandat dan kepercayaanuntuk mengelola lembaga
guna mewujudkan manfaat dari lembaga secara
menyeluruh.
 Bertanggungjawab penuh mengatur dan menjamin
terlaksananya misi dan kebijakan, bertanggung jawab
dalam masalah hukum dan integritas dalam
hubungannya dengan pihak–pihak yang berkepentingan
dengan lembaga (termasuk hukum).
 Bertanggung jawab untuk menjamin ditempatkannya
seorang Pemimpin Pelaksana tugas sehari–hari yang
menjalankan kebijakan dengan menggunakan sumber
daya secara efektif.
Palang
Merah
Indonesia
Provinsi
Riau

25. KARAKTERISTIK ORGANISASI PMI
1. PMI bukan Organisasi Komando.
2. Manajemen otonom,
dengan prinsip fleksibilitas dalam
pengelolaan organisasi, sesuai sikon
setempat dengan tetap berpegang pada
ketentuan AD/ART sebagai konstitusi
organisasi.
3. Keputusannya bersifat kolektif
Palang
Merah
Indonesia
Provinsi
Riau

26. INDIKATOR KEBERHASILAN
PELAKSANAAN TUGAS PMI
 Image masyarakat yang positif terhadap
PMI.
 Kualitas pelayanan PMI kepada
masyarakat yang dirasakan bermanfaat
bagi mereka.
 Meningkatnya partisipasi masyarakat
kepada PMI.
Palang
Merah
Indonesia
Provinsi
Riau

27. Palang
Merah
Indonesia
POKOK-POKOK KEBIJAKAN
PENGURUS
PALANG MERAH INDONESIA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2009 - 2014
Provinsi
Riau

28. Palang
Merah
Indonesia
CATUR KARYA PRIMA
PMI PROVINSI RIAU
1.Pelayanan Kemanusiaan dan Kesiapsiagaan
2.Pengembangan Sumberdaya Manusia
3.Peningkatan Kapasitas & Kualitas Organisasi
4.Konsolidasi dan Sosialisasi
Provinsi
Riau

29. Palang
Merah
Indonesia
POKOK-POKOK KEBIJAKAN
PENGURUS PMI PROVINSI RIAU
TAHUN 2009 – 2014
VISI PMI 2009 – 2014 :
PALANG MERAH INDONESIA RIAU SEBAGAI GERAKAN
KEMANUSIAAN YANG PROFESIONAL DALAM MELAKUKAN
PELAYANAN KEPALANGMERAHAN BERDASARKAN PRINSIP-
PRINSIP DASAR GERAKAN INTERNASIONAL PALANG MERAH
DAN BULAN SABIT MERAH
Provinsi
Riau

30. Palang
Merah
Indonesia
MISI PMI PROVINSI RIAU
2009 – 2014
1. MENYEBARLUASKAN, MENGEMBANGKAN DAN
MENDORONG APLIKASI SECARA KONSISTEN PPDG
PM & BSM INTERNASIONAL;
2. MELAKSANAKAN PENGUATAN KEMAMPUAN,
KAPASITAS DAN KINERJA ORGANISASI PMI SECARA
BERKELANJUTAN;
3. MENGEMBANGKAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS
SDM, SUMBERDAYA FINANSIAL DAN MATERIAL
SECARA BERKESINAMBUNGAN.
Provinsi
Riau

31. Palang
Merah
Indonesia
POKOK-POKOK PROGRAM KERJA
PENGURUS PMI PROVINSI RIAU
TAHUN 2009 – 2014
Provinsi
Riau

32. Palang
Merah
Indonesia
KEBIJAKSANAAN UMUM:
1. MEMPERKUAT KAPASITAS ORGANISASI (CAPACITY BUILDING)
2. MENGEMBANGKAN POTENSI SDM (HUMAN RESOURCES
DEVELOPMENT)
3. MEMBERIKAN PELAYANAN SOSKESMAS (HEALTH & SOCIAL
SERVICES)
4. MENYEBARLUASKAN DAN MENGEMBANGKAN APLIKASI PPDG
PM & BSM INTERNASIONAL SERTA HHI (HUMANITARIAN LAW
AND PUBLIC RELATIONS)
5. MENINGKATKAN DAN MENGGALI POTENSI SUMBER DANA
(FUND RISING)
6. MENINGKATKAN PELAYANAN DARAH (BLOOD SERVICES)
7. PENGEMBANGAN MANAJEMEN BENCANA (DISASTER
MANAGEMENT)
Provinsi
Riau

33. Palang
Merah
Indonesia
Provinsi
Riau