2. UU No. 1 Tahun 2018 tentang
Kepalangmerahan (KPM) (1)
Diajukan ke DPR RI untuk pertama kali
dengan judul RUU Lambang
Diajukan ke DPR RI untuk pertama kali
dengan judul RUU Lambang20002000
Dilakukan pembahasan di DPRDilakukan pembahasan di DPR20052005
Perubahan judul menjadi
RUU Kepalangmerahan
Perubahan judul menjadi
RUU Kepalangmerahan20102010
Diajukan kedua kalinya ke DPRDiajukan kedua kalinya ke DPR20122012
3. UU No. 1 Tahun 2018 tentang
Kepalangmerahan (KPM) (2)
Diajukan untuk ketiga kalinya ke DPRDiajukan untuk ketiga kalinya ke DPR20162016
Disahkan menjadi UU oleh DPRDisahkan menjadi UU oleh DPR11 Des
2017
11 Des
2017
Ditandatangani oleh Presiden RI
Diundangkan oleh Kementerian Hukum
dan HAM RI
Ditandatangani oleh Presiden RI
Diundangkan oleh Kementerian Hukum
dan HAM RI
9 Jan
2018
9 Jan
2018
4. UU No. 1 Tahun 2018 tentang
Kepalangmerahan (KPM) (3)
Terdiri dariTerdiri dari
11 BAB 46 Pasal
5. SEBELAS BAB
1. Ketentuan Umum
2. Penyelenggaraan Kepalangmerahan
3. Bentuk dan Penggunaan Lambang Palang Merah
4. Penggunaan Lambang Kepalangmerahan Internasional
5. PMI
6. Peran Serta Masyarakat
7. Pembinaan dan Pengawasan
8. Larangan
9. Ketentuan Pidana
10. Ketentuan Peralihan
11. Ketentuan Penutup
6. Pembahasan JudulPembahasan Judul
6 Fraksi
Menyetujui Judul
SETUJUSETUJU
KEPALANGMERAHAN
4 Fraksi
Mengusulkan
Perubahan Judul
UBAHUBAH
Masalah Judul RUU
7. BAB I
Ketentuan Umum (1)
Pasal 1
A.Batasan Pengertian/definisi
B.Singkatan/akronim
C.Hal-hal lain yang bersifat umum
D.Sering disebut dalam batang tubuh
E.Memudahkan pengertian
Ketentuan Umum Berisi:Ketentuan Umum Berisi:
8. BAB I
Ketentuan Umum (2)
Hal yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan
Lambang palang merah
Hal lain yang diatur berdasarkan konvensi
Seperti: KepalangmerahanSeperti: Kepalangmerahan
9. BAB II
Penyelenggaraan Kepalangmerahan (1)
Pasal 2-5
Pemerintah
PP
PMI
Ketentuan ini mempertegas hadirnya pemerintah
dan PMI dalam setiap masalah kemanusiaan
Ketentuan ini mempertegas hadirnya pemerintah
dan PMI dalam setiap masalah kemanusiaan
Dasar:
1.UUD 1945 – “Melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia”
2.UU sektoral seperti:
•UU Kesehatan
•UU Kesejahteraan Sosial
•UU BNPB
•UU Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
(BNPP/BASARNAS)
3. Keppres no. 25 thn 1950 dan Keppres no.
246 thn 1963
PMI diakui dan ditunjuk sebagai satu-satunya organisasi
untuk melakukan pekerjaan palang merah di Republik
Indonesia
10. BAB II
Penyelenggaraan Kepalangmerahan (2)
Melindungi/menolong korban perang
Merawat yang sakit dan luka
Melaksanakan kegiatan kemanusiaan
terkait dengan perdamaian dunia
Melindungi/menolong korban perang
Merawat yang sakit dan luka
Melaksanakan kegiatan kemanusiaan
terkait dengan perdamaian dunia
KONFLIK
BERSENJATA
Penanggulangan akibat bencana alam
Pengungsian
Pemberian bantuan kemanusiaan
Pencarian dan pertolongan korban
Penanggulangan akibat bencana alam
Pengungsian
Pemberian bantuan kemanusiaan
Pencarian dan pertolongan korban
DAMAI
11. BAB II
Penyelenggaraan Kepalangmerahan (3)
Kemanusiaan;
Kesamaan;
Kenetralan;
Kemandirian;
Kesukarelaan;
Kesatuan; dan
Kesemestaan.
Kemanusiaan;
Kesamaan;
Kenetralan;
Kemandirian;
Kesukarelaan;
Kesatuan; dan
Kesemestaan.
PRINSIP
PENYELENGGARAAN
KEPALANGMERAHAN
PRINSIP
PENYELENGGARAAN
KEPALANGMERAHAN
Prinsip Terdiri Atas:Prinsip Terdiri Atas:
12. BAB II
Penyelenggaraan Kepalangmerahan (4)
Mandiri dalam penanganan
kemanusiaan
Mandiri dalam penanganan
kemanusiaan
PRINSIP
KEMANDIRIAN
PRINSIP
KEMANDIRIAN
Membantu Pemerintah dan
Pemda
Membantu Pemerintah dan
Pemda
Tunduk pada hukum
nasional
Tunduk pada hukum
nasional
13. BAB III
Bentuk dan Penggunaan Lambang (1)
Pasal 6-19
Negara Indonesia Menggunakan Lambang Palang
Merah Sebagai Lambang Kepalangmerahan
Negara Indonesia Menggunakan Lambang Palang
Merah Sebagai Lambang Kepalangmerahan
Pemerintah menetapkan Lambang Palang MerahPemerintah menetapkan Lambang Palang Merah
Negara menetapkan Lambang Palang MerahNegara menetapkan Lambang Palang Merah
1945
2017
Lambang KepalangmerahanLambang Kepalangmerahan
14. BAB III
Bentuk dan Penggunaan Lambang (2)
Dasar PenetapanDasar Penetapan
1. Konferensi Internasional PM/BSM ke-20 Tahun
1965 di Jenewa
1. Konferensi Internasional PM/BSM ke-20 Tahun
1965 di Jenewa
2. Hasil Kerja Dewan Delegasi Gerakan PM/BSM
Internasional Tahun 1991 di Budapest
2. Hasil Kerja Dewan Delegasi Gerakan PM/BSM
Internasional Tahun 1991 di Budapest
Pengaturan penggunaan lambang
PM/BSM oleh Perhimpunan Nasional
15. BAB III
Bentuk dan Penggunaan Lambang (3)
Tanda Pelindung
(Konflik Bersenjata)
Tanda Pelindung
(Konflik Bersenjata)
Tanda Pengenal
(Masa Damai)
Tanda Pengenal
(Masa Damai)
PALANG MERAH
PALANG MERAH
16. Tanda
Pelindung
Tanda
Pelindung
Satuan Kesehatan TNI (personil,
rohaniawan, sarana transportasi,
fasilitas, dan peralatan kesehatan)
PMI
Tenaga kesehatan sipil
RS sipil
Sarana dan transportasi kesehatan
sipil
Satuan Kesehatan TNI (personil,
rohaniawan, sarana transportasi,
fasilitas, dan peralatan kesehatan)
PMI
Tenaga kesehatan sipil
RS sipil
Sarana dan transportasi kesehatan
sipil
Tanda Pengenal Satuan Kesehatan TNI
PMI
Satuan Kesehatan TNI
PMI
BAB III
Bentuk dan Penggunaan Lambang (4)
17. • Kartu Identitas
• Tanda Pelindung Dada
• Ban Lengan
BAB III
Bentuk dan Penggunaan Lambang (5)
Bentuk Tanda Pelindung
Dikeluarkan oleh Panglima TNI
18. • Identitas
• Ban Lengan
• Tanda Lain (Rompi, Jaket, Topi, Helm)
BAB III
Bentuk dan Penggunaan Lambang (6)
Bentuk Tanda Pengenal TNI
Dikeluarkan oleh Panglima TNI
19. • Kartu Identitas
• Bendera PMI
• Tanda Lain (Rompi, Jaket, Topi, Helm)
BAB III
Bentuk dan Penggunaan Lambang (7)
Bentuk Tanda Pengenal PMI
Dikeluarkan oleh Pengurus Pusat PMI
20. BAB IV
Penggunaan Lambang Palang Merah Internasional (1)
Pasal 20-21
• Petugas Federasi
Internasional PM/BSM
• Petugas Komite
Internasional PM
• Perhimpunan Nasional
Kepalangmerahan
negara lain
Kartu IdentitasKartu Identitas
Dikoordinasikan
PMIPMI
Masa DamaiMasa Damai11
21. BAB IV
Penggunaan Lambang Palang Merah Internasional (2)
Proses kehadiran Petugas ICRC, IFRC, Mitra Gerakan lainnya di
Indonesia disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, diantaranya:
-keimigrasian;
-ijin tinggal,
melalui kementerian luar negeri.
Proses kehadiran Petugas ICRC, IFRC, Mitra Gerakan lainnya di
Indonesia disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, diantaranya:
-keimigrasian;
-ijin tinggal,
melalui kementerian luar negeri.
Bagi tentara negara lain proses kehadiran, melalui koordinasi
kementerian pertahanan/TNI dan kementerian luar negeri.
Bagi tentara negara lain proses kehadiran, melalui koordinasi
kementerian pertahanan/TNI dan kementerian luar negeri.
22. BAB IV
Penggunaan Lambang Palang Merah Internasional (3)
Perlindungan wajib diberikan
kepada objek yang menggunakan
lambang kepalangmerahan sebagai
tanda pelindung
Konflik BersenjataKonflik Bersenjata22
23. BAB V
Palang Merah Indonesia (1)
Pasal 22-31
1. Tugas
2. Lambang
3. Organisasi
4. Kerja sama/Koordinasi
5. Pendanaan
1. Tugas
2. Lambang
3. Organisasi
4. Kerja sama/Koordinasi
5. Pendanaan
PMIPMI
Negara memberi
pengakuan pada PMI
24. BAB V
Palang Merah Indonesia (2)
Memberi bantuan kepada korban konflik
bersenjata dan gangguan keamanan lainnya
Memberikan pelayanan donor darah UDD
Pembinaan relawan
Melaksanakan Diklat Kepalangmerahan
Menyebarluaskan Informasi Kepalangmerahan
Tugas PMITugas PMI
Utama
25. BAB V
Palang Merah Indonesia (3)
Membantu dalam penanganan
musibah/bencana di dalam atau luar negeri
Membantu pelayanan kesehatan dan sosial
Melaksanakan tugas kemanusiaan yang
diberikan oleh pemerintah
Perbantuan
Tugas PMITugas PMI
26. BAB V
Palang Merah Indonesia (4)
Tugas PMITugas PMI
bahwa dalam pelaksanaan donor darah, PMI
tidak melakukan kegiatan transfusi darah,
dan karenanya pada tahun 2010 diubah
sebutan UTD UDD
menghindari kesulitan teknis dalam
administrasi bantuan pelaksanaan donor
darah oleh kementerian kesehatan, maka
pada tahun 2015 dikembalikan UTD
pembahasan di DPR, menggunakan lagi
istilah UDD, karena tugas PMI hanya:
- pelestarian pendonor darah;
- proses pengolahan darah;
- pendistribusian darah.
bahwa dalam pelaksanaan donor darah, PMI
tidak melakukan kegiatan transfusi darah,
dan karenanya pada tahun 2010 diubah
sebutan UTD UDD
menghindari kesulitan teknis dalam
administrasi bantuan pelaksanaan donor
darah oleh kementerian kesehatan, maka
pada tahun 2015 dikembalikan UTD
pembahasan di DPR, menggunakan lagi
istilah UDD, karena tugas PMI hanya:
- pelestarian pendonor darah;
- proses pengolahan darah;
- pendistribusian darah.
Unit Donor
Darah
(UDD)
Unit Donor
Darah
(UDD)
27. BAB V
Palang Merah Indonesia (5)
LambangLambang
Negara Memberi Pengakuan
Lambang PMI
Negara Memberi Pengakuan
Lambang PMI
1945 – Pemerintah memilih
Lambang Palang Merah
1970 – PMI menyempurnakan
Lambang PMI dengan
menambahkan ornamen berupa
kelopak melati
2017 – Negara menetapkan Lambang
PMI
28. BAB V
Palang Merah Indonesia (6)
OrganisasiOrganisasi
PMI Pusat
PMI Provinsi
PMI Kabupaten/Kota
PMI Kecamatan
29. BAB V
Palang Merah Indonesia (7)
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMIAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI
AD/ART
Sesuai dengan
ketentuan
perundang-undangan
Sesuai dengan
ketentuan
perundang-undangan
Struktur Organisasi
Kepengurusan
Unit Pelaksana Teknis
(UPT)
Wewenang
Tanggung jawab
Tata cara penggunaan
lambang
Negara memberi
pengakuan pada
AD/ART
Negara memberi
pengakuan pada
AD/ART
30. BAB V
Palang Merah Indonesia (8)
Kerjasama/KoordinasiKerjasama/Koordinasi
Organisasi
Internasional
Organisasi
Nasional
Instansi
Pemerintah
31. BAB V
Palang Merah Indonesia (9)
PendanaanPendanaan
Pendanaan PMI
Donasi masyarakat yang
tidak mengikat
Donasi masyarakat yang
tidak mengikat
Sumber dana lain yang
sah sesuai ketentuan
peraturan perundangan
Sumber dana lain yang
sah sesuai ketentuan
peraturan perundangan
Dukungan dari
Pemerintah/APBN dan
Pemda/APBD
Dukungan dari
Pemerintah/APBN dan
Pemda/APBD
32. BAB V
Palang Merah Indonesia (10)
Pengelolaan PendanaanPengelolaan Pendanaan
TransparanTransparan
TertibTertib
AkuntabelAkuntabel
Diaudit
sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan
33. BAB VI
Peran Serta Masyarakat
Pasal 32
BantuanBantuan
TenagaTenaga
Mengawasi Kegiatan
Kepalangmerahan
Mengawasi Kegiatan
Kepalangmerahan
Memberi masukan terhadap
kebijakan kepalangmerahan
Memberi masukan terhadap
kebijakan kepalangmerahan
Informasi terhadap
penyalahgunaan
Informasi terhadap
penyalahgunaan
DanaDana
FasilitasFasilitas
Sarana & PrasaranaSarana & Prasarana
LambangLambang
Nama
Kepalangmerahan
Nama
Kepalangmerahan
34. BAB VII
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 33-35
Pembinaan
Pengawasan
Perlindungan
(Penjelasan
UU No. 1
Tahun 2018
tentang
Kepalangmerahan)
Pembinaan
Pengawasan
Perlindungan
(Penjelasan
UU No. 1
Tahun 2018
tentang
Kepalangmerahan)
PemerintahPemerintah
Orang perseorangan
Kelompok
masyarakat
Organisasi/lembaga
kemanusiaan
lainnya yang
terdaftar
Orang perseorangan
Kelompok
masyarakat
Organisasi/lembaga
kemanusiaan
lainnya yang
terdaftar
Pemerintah
berkewajiban
melakukan pembinaan
Pemerintah
berkewajiban
melakukan pembinaan
Ketua UmumKetua Umum
Melaporkan kegiatan
kepalangmerahan
kepada Presiden
paling sedikit 1
(satu) kali dalam
setahun atau secara
insidental
Melaporkan kegiatan
kepalangmerahan
kepada Presiden
paling sedikit 1
(satu) kali dalam
setahun atau secara
insidental
Mutatis mutandis
bagi PMI di daerah
Mutatis mutandis
bagi PMI di daerah
35.
36. BAB VIII
Larangan
Pasal 36
1. Dilarang menggunakan nama dan lambang kepalangmerahan.
2. Dilarang menyalahgunakan nama dan lambang kepalangmerahan.
3. Dilarang menggunakan nama dan lambang kepalangmerahan dan
lambang PMI sebagai merk produk barang/jasa.
4. Dilarang meniru nama dan lambang kepalangmerahan kecuali yang
telah diatur dalam hukum internasional
(seperti: tanda Palang Merah yang digunakan pada obat Narkotika)
37. 1. Ketentuan Pidana
2. Tindak Pidana KemanusiaanKemanusiaan
Kumulatif AlternatifKumulatif Alternatif
Dasar Kesepakatan Pembuat UUDasar Kesepakatan Pembuat UU
DiperberatDiperberat
1. Kumulatif 2. Alternatif
BAB IX
Ketentuan Pidana
Pasal 37-40
38. BAB X
Ketentuan Peralihan
Pasal 41
1. PMI (yang ada sekarang) Ditetapkan sebagai PMI
berdasarkan UU ini
11
1. Pada saat UU mulai berlaku, penggunaan lambang
kepalangmerahan yang telah digunakan oleh
setiap organisasi yang tidak berhak wajib diganti
paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU ini
diundangkan
22
40. Peraturan Pemerintah : 2
Peraturan dari Panglima TNI : 3
Peraturan Pengurus Pusat PMI :10
Surat Edaran : 1
AD/ART : 1
Tindak Lanjut (1)
41. Tindak Lanjut (2)
1. Program Penyusunan (Progsun) Peraturan Pemerintah
- Progsun memuat daftar, judul, dan pokok materi muatan
RPP
- Progsun berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
- Ditetapkan oleh Keputusan Presiden
11
2. RPP diusulkan oleh Kementerian/Non Kementerian dalam
keadaan tertentu
- Berdasarkan kebutuhan UU; atau
- Putusan Mahkamah Agung,
ditetapkan oleh Keputusan Presiden
22
42. Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia
Izin PrakarsaIzin Prakarsa
Tindak Lanjut (3)
Presiden Republik Indonesia
44. RPP Tentang Tanda
Pengenal yang
digunakan pada saat
terjadi kerusuhan
dan gangguan
keamanan
Pengguna, bentuk, warna,
ukuran Tanda Pengenal
Pemberi izin
Tindak Lanjut (5)
46. 1.Tata Cara Pemberian Ijin Penggunaan Lambang sebagai Tanda
Pelindung untuk:
- Tenaga Kesehatan Sipil
- Rumah Sakit Sipil
- Sarana Transportasi Kesehatan Sipil
2.Bentuk dan Tata Cara Penggunaan Tanda Pelindung berupa:
- Kartu Identitas
- Tanda Pelindung Dada
- Ban Lengan
3.Tata Cara Penggunaan Tanda Pengenal oleh Satuan Kesehatan
TNI seperti:
- Identitas
- Ban Lengan
- Tanda Lain (rompi, jaket, helm, dll)
Tindak Lanjut (7)
Peraturan Panglima TNI terdiri atas:Peraturan Panglima TNI terdiri atas:
47. 1.Ketentuan tentang Lambang sebagai Tanda Pengenal oleh Unit
Kesehatan Non-PMI
2.Ketentuan tentang Penggunaan Lambang Asosiatif (lambang pada
pos P3K, transportasi non-PMI)
3.Ketentuan tentang Penggunaan Tanda Pengenal oleh PMI seperti:
kartu identitas
Bendera PMI
Tanda Lain (rompi, Jaket, Helm, dll)
4.Ketentuan tentang Tenaga Kesehatan yang diperbantukan pada
Satuan Kesehatan TNI
5.Ketentuan tentang Koordinasi
6.Ketentuan tentang Penggunaan Lambang PMI oleh Pihak Lain
7.Ketentuan tentang Persyaratan Penggunaan Lambang PMI
bersama dengan logo/merk suatu produk
8.....
Tindak Lanjut (8 A)
Peraturan Pengurus Pusat PMI terdiri atas:Peraturan Pengurus Pusat PMI terdiri atas:
48. 8. Ketentuan tentang Kerjasama dengan organisasi
Internasional/ Nasional/Instansi pemerintah
9. Ketentuan tentang Mekanisme peran serta masyarakat dalam
kegiatan Kepalangmerahan
10. Ketentuan tentang Pengelolaan Dana
11. Ketentuan tentang Mekanisme Pelaporan kepada Presiden
(Pelindung)
Tindak Lanjut (8 B)
49. Telah terbit Surat Edaran nomor 0614/Org/IV/2018
tanggal 19 April 2018 dari Pengurus Pusat PMI kepada
segenap Pimpinan Lembaga/Badan Hukum/Korporasi di
seluruh Indonesia mengenai Penggunaan Lambang
Kepalangmerahan dan Lambang PMI, sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 pada
Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Kepalangmerahan yang menyatakan bahwa penggunaan
Lambang Kepalangmerahan yang telah digunakan oleh
Setiap Orang yang tidak berhak, wajib diganti dalam 2
(dua) tahun.
Tindak Lanjut (9)
Surat EdaranSurat Edaran
50. Tindak Lanjut (10)
Penyesuaian Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga PMI
Telah terbit Keputusan Ketua Umum PMI nomor
001/KEP/KU PMI/IV 2018 tanggal 6 April 2018,
tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga PMI, berdasarkan hasil Rapat Pimpinan PMI
yang diperluas pada tanggal 18-19 Februari 2018.
guna menjadi dasar penyusunan ketentuan yang
diamanatkan kepada PMI oleh Undang-undang ini.
51. DAMPAK UU TERHADAP PMI
Legalitas hukum kegiatan PMI berubah dari Keppres no. 25 th 1950
dan no. 246 th 1963 Undang-Undang no.1 th 2018
Negara memberi penegasan bahwa pemerintah dan PMI berperan
yang sama dalam Penyelenggaraan Kepalangmerahan
Negara memberi ruang kepada PMI untuk bersama pemerintah
menyelenggarakan Kepalangmerahan
Agar ruang gerak PMI terkoordinir, maka kegiatan Kepalangmerahan
yang dilakukan PMI direncanakan dalam Musrenbang di tingkat
daerah dan di tingkat nasional
UU mempertegas adanya benang merah antara Rencana Strategis
PMI dengan Rencana Strategis pemerintah dalam penanganan
Kepalangmerahan
52. TINDAK LANJUT UU BAGI PMI DI DAERAH (1)
1. Melakukan koordinasi/sinkronisasi dengan mitra kerja pemerintahan:
guna penyusunan program kegiatan penyelenggaraan
kepalangmerahan, sebelum diajukan kepada pemerintah daerah
guna mempertegas penyelenggaraan kepalangmerahan yang
ditangani PMI di daerah, dengan pembiayaan bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD)
agar program penyelenggaraan kepalangmerahan yang dilakukan
oleh PMI, tertuang di dalam keputusan Musrenbang
guna mekanisme pengajuan anggaran dalam APBD serta
pertanggungjawabannya
53. 2. Penyesuaian pelaksanaan Musyawarah Kerja guna penyusunan
program, dengan pelaksanaan Musrenbang mulai dari tingkat
Kecamatan hingga Provinsi, seperti:
- Januari Musyawarah Kerja PMI Kecamatan
- Februari Musyawarah Kerja PMI Kabupaten/Kota
- Maret Musyawarah Kerja PMI Provinsi
3. Melakukan langkah-langkah untuk pembentukan PMI di Kecamatan
secara bertahap
TINDAK LANJUT UU BAGI PMI DI DAERAH (2)
