Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to SOSIALISASI KEPALANGMERAHAN FINAL.pptx
Similar to SOSIALISASI KEPALANGMERAHAN FINAL.pptx (20)
SOSIALISASI KEPALANGMERAHAN FINAL.pptx
- 2. HANDOYO STAF UDD PMI KABUPATEN MAGETAN handoyondoyod@gmail.com 083114804204 Jl. MT. Haryono no 14, Magetan Rt 01/RW 01 Ds. Manjung, Panekan
- 3. Mandat Utama PMI: (UU No. 01 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan ; Bab V Pasal 22 - 31) Tugas PMI Memberi bantuan kepada korban konflik bersenjata dan gangguan keamanan lainnya Memberikan pelayanan donor darah UDD Pembinaan relawan Melaksanakan Diklat Kepalangmerahan Menyebarluaskan Informasi Kepalangmerahan Utama Membantu dalam penanganan musibah/bencana di dalam atau luar negeri Membantu pelayanan kesehatan dan sosial Melaksanakan tugas kemanusiaan yang diberikan oleh pemerintah Perbantuan Rujukan Pelaksanaan : PP No. 07 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 01 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan
- 4. “Pengelolaan dan pelaksanaan usaha transfusi darah ditugaskan kepada Palang Merah Indonesia, atau Instansi lain yang ditetapkan oleh Menteri. ” Mandat Utama PMI: (bab IV pasal 6 ayat 1 PP 18 tahun 1980 tentang Transfusi Darah)
- 5. Mandat Utama PMI: (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 023/Birhub/1972) PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KEGIATAN PALANG MERAH INDONESIA DI BIDANG KESEHATAN BAB II Pemberian Pertolongan Pertama Pasal 2 Palang Merah Indonesia menyelenggarakan pertolongan pertama pada kecelakaan dan pertolongan Kesehatan lainnya yang dianggap perlu kepada korban – korban bencana, baik yang disebabkan oleh alam maupun oleh manusia Pasal 3 Palang Merah Indonesia memberi pertolongan kepada korban bencana perang atau pertikaian bersenjata sesuai dengan jonferensi – konferensi Jenewa
- 6. PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KEGIATAN PALANG MERAH INDONESIA DI BIDANG KESEHATAN BAB V TRANSFUSI DARAH Pasal 7 Palang Merah Indonesia diberi tugas untuk menyelnggarakan Usaha Transfusi darah dan pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan tersendiri oleh Menteri Kesehatan Mandat Utama PMI: (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 023/Birhub/1972)
- 7. Mandat Utama PMI: (Ps. 2 Keppres RI No. 246 Th. 1963) “PMI Mempersiapkan diri untuk dapat melaksanakan tugas-tugas bantuan pertama pada tiap-tiap bentjana alam jang terdjadi baik didalam negeri maupun diluar negeri, dengan tudjuan untuk mentjari ketangkasan-ketangkasan dalam melaksanakan tugas-tugas pada waktu ada perang disampingnja tudjuan pokok dari PMI dalam lapangan peri- kemanusiaan”
- 8. Pengertian Umum : Palang Merah Indonesia (PMI), adalah lembaga sosial kemanusiaan yang netral dan mandiri, yang didirikan dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam meringankan penderitaan sesama manusia akibat bencana, baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia (konflik), tanpa membedakan latar belakang korban yang ditolong. Tujuannya semata - mata hanya untuk mengurangi penderitaan sesama manusia sesuai dengan kebutuhan dan mendahulukan keadaan yang lebih parah.
- 9. ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA PALANG MERAH INDONESIA PERIODE 2019-2024 Sesuai Undang-undang No. 1 Tahun 2018, Tentang Kepalangmerahan Dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2019, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan
- 10. 2 Anggaran Rumah Tangga 1 Anggaran Dasar Definisi KBBI Peraturan penting yang menjadi dasar peraturan yang lain- lain Anggaran Dasar (AD), yaitu keseluruhan aturan umum yang meliputi pengaturan secara langsung kehidupan organisasi dan hubungan organisasi dengan antar komponen agar tercipta tertib organisasi. KBBI Peraturan pelaksanaan anggaran dasar Anggaran Rumah Tangga (ART), yaitu peraturan yang merupakan Penjabaran Anggaran Dasar
- 12. 1. Memelihara reputasi organisasi PMI di tingkat nasional dan internasional; 2. Menjadi organisasi kemanusiaan terdepan yang memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat sesuai Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah; 3. Meningkatkan integritas dan kemandirian organisasi melalui kerjasama strategis yang berkesinambungan dengan pemerintah, swasta, mitra gerakan, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya di semua tingkatan PMI dengan mengutamakan keberpihakan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan Terwujudnya PMI yang Profesional dan Berintegritas serta bergerak bersama Masyarakat VISI PMI 2019 - 2024 MISI PMI 2019 - 2024
- 13. KARAKTERISTIK ORGANISASI 1. Organisasi yang mandiri, namun memiliki mandat dari Pemerintah (dinyatakan dalam hukum nasional/UU dan Konvensi Jenewa) 2. Organisasi sukarela, memberikan pelayanan berdasarkan kepemimpinan yang sukarela dan kegiatan yang sukarela 3. Manajemen otonom, dengan prinsip fleksibilitas dalam pengelolaan organisasi, sesuai sikon setempat dengan tetap berpegang pada ketentuan AD / ART sebagai konstitusi organisasi. 4. Keputusannya bersifat kolektif 5. Bertanggung jawab kepada konstituen, klien dan ‘stakeholder’ (+Gerakan) 6. Kesuksesan Organisasi bergantung pada Cabang, yang berakar dalam masyarakat, sebagai pelaku utama dalam pelayanan
- 14. Anggota Kehormatan Anggota Remaja ( PMR ) Anggota Luar Biasa Anggota Biasa (KSR dan TSR) Keanggotaan PMI
- 15. KOMPONEN GERAKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH INTERNASIONAL Perhimpunan Nasional Palang Merah/ Bulan Sabit Merah (1864) Komite Internasional Palang Merah (1863) Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (1919)
- 17. . . . . adalah organisasi kemanusiaan yang netral, tidak berpihak dan mandiri yang semata- mata melaksanakan tugas kemanusiaan untuk melindungi kehidupan dan martabat korban- korban perang dan kekerasan dalam negeri serta memberi bantuan kepada mereka.
- 18. KEHADIRAN ICRC Diterima oleh Pemerintah Kerjasama dengan Perhimpunan Nasional/PMI Diketahui oleh Pemerintah setempat
- 19. 2021 : Indonesia 40 staf nasional dan 6 internasional Delegasi Regional di Jakarta, kantor di Dili
- 20. Kombatan MELINDUNGI dan MEMBANTU KORBAN KONFLIK BERSENJATA Penduduk Sipil MANDAT
- 25. DISEMINASI
- 26. Per Humanitatem ad Pacem “With humanity, toward peace”
- 27. Henry P. Davison (Palang Merah Amerika) • Berdiri tahun 1919, Pasca PD I dengan nama Liga Perhimpunan Palang Merah. • Anggota pertama: Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Italia dan Inggris. • Tahun 1983, berubah nama menjadi Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. • Tahun 1991, Nama Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah mulai digunakan. • Berfungsi Sebagai Badan Koordinasi Antar Perhimpunan Nasional. • Beranggotakan seluruh Perhimpunan Nasional.
- 28. Kantor Regional Service centre Budapest Tunis Dakar Panama Lima Harare Nairobi Ankara Almaty Beijing Bangkok Suva New Delhi Amman Dubai Kuala Lumpur
- 29. Misi: Untuk meningkatkan taraf hidup bagi yang membutuhkan dengan memobilisasi kekuatan kemanusiaan
- 30. Koordinator Perhimpunan Nasional dalam bantuan bencana alam/teknologi dan kesehatan MANDAT
- 31. • Promosi Prinsip-prinsip Dasar dan Nilai-nilai Kemanusiaan • Tanggap Bencana • Kesiapsiagaan Bencana • Kesehatan dan layanan kepada masyarakat • Pengembangan Kapasitas Organisasi KEGIATAN
- 32. ARAH STRATEGIS FEDERASI • Program-program Perhimpunan Nasional yang efektif • Memastikan Perhimpunan Nasional dapat berkerja dengan baik • Sebuah jaringan global dari Perhimpunan Nasional
- 34. KEMANUSIAAN Mencegah dan meringankan penderitaan manusia Melindungi kehidupan dan kesehatan manusia Memastikan penghormatan terhadap individu Mempromosikan perdamaian abadi
- 35. KESAMAAN Bantuan didahulukan kepada mereka yang paling membutuhkan Ditujukan kepada korban, orang per orang Tidak melakukan diskriminasi atas kebangsaan, ras, kepercayaan/agama, golongan, atau pandangan politik Tindakan harus realistik, cocok-tepat-pantas dan proporsional sesuai kebutuhan Prioritas bantuan kepada kasus-kasus yang paling mendesak
- 36. KENETRALAN Menjaga dan mempertahankan kepercayaan Sikap tidak berpihak, menahan diri terhadap kontraversi-kontraversi yang tidak termasuk dalam lingkup kerja Gerakan Tidak melibatkan diri dalam permusuhan dan pertentangan politik, ras, agama atau masalah-masalah ideologis lainnya
- 37. KEMANDIRIAN Sekalipun merupakan bagian dari pelayanan kemanusiaan dari pemerintah dan tunduk pada undang-undang (mendukung otoritas publik) namun tetap harus mempertahankan otonominya sehingga dalam keadaan apapun dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Gerakan Menolak segala bentuk campur tangan politik, ideologi, ekonomi dan dalam bentuk apa pun tidak mempengaruhi seperti masalah keuangan, pemilihan program atau rekruitmen sukarelawan)
- 38. KESUKARELAAN Memberikan bantuan tidak didorong oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan tertentu dengan cara apapun Intinya adalah spontanitas dan tidak memikirkan diri sendiri.
- 39. KESATUAN Hanya boleh ada satu perhimpunan nasional Tidak ada diskriminasi dalam perekruitan anggota Aktif melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayahnya
- 40. KESEMESTAAN Semua perhimpunan nasional mempunyai status yang setara Semua perhimpunan nasional mempunyai tanggung -jawab dan kewajiban yang sama dalam membantu satu sama lain, meliputi seluruh dunia
- 41. Lambang Kepalangmerahan sesuai UU No.1 Tahun 2018 & PP No.7 Tahun 2019 Tentang Kepalangmerahan
- 42. Pesan Kunci •Apa itu Lambang •Fungsi Lambang •Kategori Penyalahgunaan Lambang
- 43. PENGADOPSIAN SATU LAMBANG PEMBEDA • Menawarkan status NETRAL, dengan demikian menjamin PERLINDUNGAN • Status netral: menuntut diadopsinya satu lambang • Konferensi Internasional tahun 1863 memilih lambang palang merah di atas dasar putih untuk tanda pengenal kesatuan medis tentara. • Lambang palang merah merupakan KEBALIKAN DARI BENDERA SWISS sebagai PENGHORMATAN TERHADAP NEGARA SWISS
- 44. Lambang Konvensi jenewa 1929 - 1980 1863 - Z 1876 - Z 2005 - Z Setiap negara peserta Konvensi Jenewa harus menggunakan satu lambang saja
- 45. UU No. 1 Tahun 2018 Konferensi Internasional PM/BSM ke-20 Tahun 1965 di Jenewa Lambang Kepalangmerahan Dasar Penetapan Hasil kerja dewan Delegasi Gerakan PM/BSM Internasional Tahun 1991 di Budapest Pengaturan penggunaan lambang PM/BSM oleh Perhimpunan Nasional
- 46. 1. Tugas 2. Lambang 3. Organisasi 4. Kerja sama/Koordinasi 5. Pendanaan PMI Negara memberi pengakuan pada PMI Palang Merah Indonesia (Pasal 22-31)
- 47. Bentuk dan Penggunaan Lambang Palang Merah (Pasal 6-19) Negara Indonesia Menggunakan Lambang Palang Merah Sebagai Lambang Kepalangmerahan Pemerintah menetapkan Lambang Palang Merah Negara menetapkan Lambang Palang Merah 1945 2018 Lambang Kepalangmerahan Setiap Negara harus menggunakan 1 Lambang Lambang Palang Merah Bulan Sabit Merah Singa Matahari Merah Kristal Merah Jumlah Negara 157 34 - 1 Tanggung-jawab Negara: Membuat legislasi nasional untuk perlindungan Lambang (saat ini 124 negara sudah memiliki UU Perlindungan Lambang, termasuk Indonesia melalui UU No.1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan)
- 48. FUNGSI LAMBANG Tanda Pelindung • Dipakai pada saat konflik bersenjata oleh sukarelawan dari Perhimpunan Nasional, ICRC, unit medis/sarana transportasi medis dari kesatuan medis tentara • Sebagai Pembeda yang berfungsi di Hormati dan dilindungi Tanda Pengenal • Memperlihatkan dimasa damai bahwa seseorang atau suatu obyek berkaitan dengan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, apakah itu Perhimpunan Nasional, IFRC atau ICRC, unit medis/sarana transportasi medis dari kesatuan medis tentara • Sebagai Pembeda berfungsi memberikan ciri pengenal pada sebuah Organisasi yang memakainya dengan selalu berdasarkan pada 7 prinsip gerakan kepalangmerahan
- 50. Satuan Kesehatan TNI (personil, rohaniawan, sarana transportasi, fasilitas dan peralatan kesehatan PMI yang perbantukan Tenaga Kesehatan Sipil RS Sipil Sarana dan transportasi kesehatan sipil Tanda Pelindung Satuan Kesehatan TNI PMI Unit Kesehatan non-PMI Tanda Pengenal UU No. 1 Tahun 2018 Bentuk dan Penggunaan Lambang Palang Merah Tata Cara dan Penggunaannya izin dari Panglima TNI Persetujuan Tertulis PP PMI
- 51. Subbid Pengembangan SDM, PMR dan Relawan PMI Provinsi Jawa Timur sdmpmijatim@gmail.com 081357740884
- 52. Jika digunakan sebagai tanda pelindung, lambang harus dapat dilihat dari semua arah
- 53. Lambang PMI (Pasal 23) Lambang Negara Memberi Pengakuan Lambang PMI 1945 – Pemerintah memilih Lambang Palang Merah 1970 – PMI menyempurnakan Lambang PMI dengan menambahkan ornamen berupa kelopak melati 2017 – Negara menetapkan Lambang PMI
- 54. Bentuk dan Tata Cara Penggunaan Lambang Palang Merah dalam Kerusuhan/ Konflik Bersenjata diatur dalam peraturan PMI? Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Satuan Kesehatan TNI Kementerian/Lembaga PMI Pengguna Lambang Palang Merah Sebagai Tanda Pengenal (Pasal 40-42) PP No. 7 Tahun 2019
- 55. Peraturan dari Pemerintah Peraturan dari Panglima TNI Peraturan dari (Pengurus Pusat) PMI AD/ART PMI UU No. 1 Tahun 2018 Tindak Lanjut Peraturan Organisasi Surat Edaran
- 56. Permendagri No. 33 Tahun 2019 Pendanaan di Daerah Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 • Sesuai dengan Proposal dari masing-masing tingkatan kepengurusan PMI • Mengikuti proses penyusunan APBD Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD tahun anggaran 2020, antara lain untuk: a. Palang Merah Indonesia (PMI) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan dan Pasal 43 ayat (2) PP No. 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan Halaman 119, nomor 52
- 57. Tenaga Dana Fasilitas Sarana & prasarana Lambang Nama kepalangmerahan UU No. 1 Tahun 2018 Peran Serta Masyarakat Bantuan Mengawasi kegiatan kepalangmerahan Memberi masukan terhadap kebijakan kepalangmerahan Informasi terhadap penyalahgunaan
- 58. KATEGORI PENYALAHGUNAAN LAMBANG Peniruan (imitation) Penggunaan yang tidak tepat (usurpation) Pelanggaran berat (grave misuse) dan perbuatan curang (pervidy)
- 59. PENIRUAN Penggunaan tanda-tanda yang mungkin bisa membingungkan dengan lambang palang merah atau bulan sabit merah (warna dan design yang mirip)
- 60. • digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak (perusahaan komersial, LSM, perorangan, dokter, apoteker, dll). • Digunakan oleh mereka yang berhak tetapi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Gerakan PENGGUNAAN YG TDK TEPAT
- 61. PELANGGARAN BERAT digunakan untuk melindungi kombatan bersenjata atau objek militer lainnya (ambulans, helikopter berlambang mengangkut tentara atau amunisi)
- 63. Tanda-tanda Lain untuk Menandai Fasilitas / Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan R.I Kendaraan Ambulans Swasta Fasilitas Kesehatan lainnya
- 64. SATU LOGO SATU CITRA Fungsi : 1. Tanda Pengenal 2. Tanda Pelindung Pedoman Penerapan Identitas Palang Merah Indonesia
- 68. LAMBANG BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2018 KONSEKUENSI PENYALAHGUNAAN LAMBANG Pasal 36 UU No.1 Th 2018 Bukan merupakan pihak yang berhak menggunakan. Penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi. Penggunaan untuk alasan komersialitas (produk atau badan hukum) Penyalahgunaan lambang yang menimbulkan persepsi/kerancuan
- 69. LAMBANG BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2018 KONSEKUENSI PENYALAHGUNAAN LAMBANG Penggunaan untuk alasan komersialitas (produk atau badan hukum) Pasal 25 (UU No. 1 Th 2018) (1). Lambang PMI hanya dapat digunakan oleh pihak lain untuk tujuan yang mendukung kegiatan Kepalangmerahan setelah mendapat persetujuan Pengurus Pusat PMI. (2). Dalam hal pihak lain menggunakan Lambang PMI bersama dcngan logo atau merek suatu produk barang atau jasa untuk kepentingan mendukung kegiatan Kcpalangmerahan, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat PMI.
- 70. LAMBANG BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2018 KONSEKUENSI PENYALAHGUNAAN LAMBANG Pasal 37 – 40 UU No.1 Th 2018 (Sanksi Pidana) Adanya Pidana Penjara mulai dari 1 (satu) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun; Denda Mulai dari Rp. 100 Juta sampai dengan Rp. 10 Milyar