Peraturan ini mengatur tentang alih jabatan/tugas PNS non dosen menjadi PNS dosen. PNS non dosen harus memenuhi syarat tertentu seperti memiliki kualifikasi akademik minimal S2 dengan IPK 3,00 dan latar belakang bidang ilmu yang sesuai dengan mata kuliah yang akan diampu. Tata cara alih jabatannya meliputi permohonan ke rektor, persetujuan instansi asal dan rekomendasi dari Direktur Jenderal sebel
Permendikbud tahun2014 nomor118 tni sbg pendidik daerah khususWinarto Winartoap
Peraturan ini mengatur tentang prajurit TNI yang telah mengikuti pelatihan keguruan dapat diperbantukan sebagai pendidik di daerah terpencil. Mereka berhak mendapat tunjangan selama menjalankan tugas mengajar. Besaran dan tata cara pemberian tunjangannya diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis kementerian.
Permendikbud tahun2014 nomor140 tunjangan guru daerah khususWinarto Winartoap
Peraturan ini mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2012 tentang kriteria daerah khusus dan pemberian tunjangan khusus bagi guru. Perubahan mencakup penetapan daerah penerima tunjangan berdasarkan data dari kementerian terkait, pengusulan guru penerima oleh kepala daerah, dan penetapan penerima sesuai kuota berdasarkan skala prioritas.
Peraturan ini mengatur tentang alih jabatan/tugas PNS non dosen menjadi PNS dosen. PNS non dosen harus memenuhi syarat tertentu seperti memiliki kualifikasi akademik minimal S2 dengan IPK 3,00 dan latar belakang bidang ilmu yang sesuai dengan mata kuliah yang akan diampu. Tata cara alih jabatannya meliputi permohonan ke rektor, persetujuan instansi asal dan rekomendasi dari Direktur Jenderal sebel
Permendikbud tahun2014 nomor118 tni sbg pendidik daerah khususWinarto Winartoap
Peraturan ini mengatur tentang prajurit TNI yang telah mengikuti pelatihan keguruan dapat diperbantukan sebagai pendidik di daerah terpencil. Mereka berhak mendapat tunjangan selama menjalankan tugas mengajar. Besaran dan tata cara pemberian tunjangannya diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis kementerian.
Permendikbud tahun2014 nomor140 tunjangan guru daerah khususWinarto Winartoap
Peraturan ini mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2012 tentang kriteria daerah khusus dan pemberian tunjangan khusus bagi guru. Perubahan mencakup penetapan daerah penerima tunjangan berdasarkan data dari kementerian terkait, pengusulan guru penerima oleh kepala daerah, dan penetapan penerima sesuai kuota berdasarkan skala prioritas.
Peraturan ini menetapkan standar isi pendidikan dasar dan menengah yang meliputi lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada setiap jenjang pendidikan. Standar isi ini tercantum dalam lampiran peraturan ini. Satuan pendidikan dasar dan menengah harus menyesuaikan dengan standar isi ini dalam waktu 3 tahun. Peraturan sebelumnya dicabut.
[Ringkasan]
Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Isinya mencakup penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara melalui pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan; pembinaan dan kerja sama dalam pengabdian sesuai profesi; pengelolaan Komponen Pendukung; pembentukan Komponen Cadangan; serta Mobilisasi dan Demobilis
Keputusan ini menetapkan satuan pendidikan yang dapat melaksanakan Kurikulum 2013 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang tercantum dalam 5 lampiran yang meliputi SD, SMP, SMA, SMK dan satuan pendidikan khusus. Pelaksanaan Kurikulum 2013 akan diawasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Badan Penelitian dan Pengembangan.
SPM ini menjadi pijakan awal untuk menetapkan kategorisasi penerapan Sekolah Ramah Anak di sekolah/madrasah. Silakan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat termasuk anak untuk menjadi alat advokasi pemenuhan hak pendidikan anak di wilayah masing-masing
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini menetapkan Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional untuk periode 2010-2014 sebagai pedoman pengembangan pendidikan di seluruh Indonesia. Rencana strategis ini dievaluasi setiap tahun dan secara keseluruhan pada akhir masa pelaksanaannya.
Permendiknas no 15 tahun 2010 standar pelayanan minimalNandang Sukmara
[Ringkasan]
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 menetapkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
2. SPM pendidikan dasar merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah kabupaten/kota.
3. SPM pendidikan dasar meliputi pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota seperti tersedianya satuan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menetapkan Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah yang terdiri dari Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sebelumnya dan berlaku mulai diundangkan.
Salinan Permendikbud No 143 tahun 2014 ttg Juknis Jabfung Pengawas dan Angka ...Hadi Wuryanto
Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan penilaian angka kreditnya. Petunjuk teknis ini menjadi pedoman bagi pengawas sekolah, pengelola pendidikan, tim penilai, dan pejabat terkait. Peraturan ini juga menghapus keputusan sebelumnya dan mulai berlaku sejak diundangkan.
Peraturan ini mengatur tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya. Ditetapkan bahwa pengawas sekolah bertugas melakukan pengawasan akademik dan manajerial di satuan pendidikan, dengan beban kerja minimal mengawasi sejumlah sekolah dan guru. Instansi pembina jabatan fungsional pengawas sekolah adalah Kementerian Pendidikan Nasional.
dari materi tersebut menjelaskan bagaimana proses dari pembentukan logam, dimana proses tersebut membutuhkan waktu dan ketelitian yang tinggi untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas
Peraturan ini menetapkan standar isi pendidikan dasar dan menengah yang meliputi lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada setiap jenjang pendidikan. Standar isi ini tercantum dalam lampiran peraturan ini. Satuan pendidikan dasar dan menengah harus menyesuaikan dengan standar isi ini dalam waktu 3 tahun. Peraturan sebelumnya dicabut.
[Ringkasan]
Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Isinya mencakup penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara melalui pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan; pembinaan dan kerja sama dalam pengabdian sesuai profesi; pengelolaan Komponen Pendukung; pembentukan Komponen Cadangan; serta Mobilisasi dan Demobilis
Keputusan ini menetapkan satuan pendidikan yang dapat melaksanakan Kurikulum 2013 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang tercantum dalam 5 lampiran yang meliputi SD, SMP, SMA, SMK dan satuan pendidikan khusus. Pelaksanaan Kurikulum 2013 akan diawasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Badan Penelitian dan Pengembangan.
SPM ini menjadi pijakan awal untuk menetapkan kategorisasi penerapan Sekolah Ramah Anak di sekolah/madrasah. Silakan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat termasuk anak untuk menjadi alat advokasi pemenuhan hak pendidikan anak di wilayah masing-masing
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini menetapkan Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional untuk periode 2010-2014 sebagai pedoman pengembangan pendidikan di seluruh Indonesia. Rencana strategis ini dievaluasi setiap tahun dan secara keseluruhan pada akhir masa pelaksanaannya.
Permendiknas no 15 tahun 2010 standar pelayanan minimalNandang Sukmara
[Ringkasan]
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 menetapkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
2. SPM pendidikan dasar merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah kabupaten/kota.
3. SPM pendidikan dasar meliputi pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota seperti tersedianya satuan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menetapkan Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah yang terdiri dari Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sebelumnya dan berlaku mulai diundangkan.
Salinan Permendikbud No 143 tahun 2014 ttg Juknis Jabfung Pengawas dan Angka ...Hadi Wuryanto
Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan penilaian angka kreditnya. Petunjuk teknis ini menjadi pedoman bagi pengawas sekolah, pengelola pendidikan, tim penilai, dan pejabat terkait. Peraturan ini juga menghapus keputusan sebelumnya dan mulai berlaku sejak diundangkan.
Peraturan ini mengatur tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya. Ditetapkan bahwa pengawas sekolah bertugas melakukan pengawasan akademik dan manajerial di satuan pendidikan, dengan beban kerja minimal mengawasi sejumlah sekolah dan guru. Instansi pembina jabatan fungsional pengawas sekolah adalah Kementerian Pendidikan Nasional.
dari materi tersebut menjelaskan bagaimana proses dari pembentukan logam, dimana proses tersebut membutuhkan waktu dan ketelitian yang tinggi untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas
Surat permohonan pindah tugas PNS dari Kabupaten Padang Lawas ke Kota Medan karena ikut suami yang ditugaskan di sana. Surat kedua adalah permohonan pindah tugas PNS dari SMKN 1 Sei Kanan Langgapayung ke SMP Negeri 2 Kualuh Selatan untuk lebih dekat dengan keluarga. Surat ketiga adalah pernyataan kepala sekolah menyetujui permohonan mutasi guru dari SDN Balerejo 01 ke salah satu SD di wil
Sistem ekonomi campuran adalah sistem yang menggabungkan unsur pasar bebas dan intervensi pemerintah, dimana pemerintah dan swasta bekerja sama dalam mengatur aktivitas ekonomi untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial.
Pemeriksaan head to toe ftriani nani.pptxFitrianiNani
Pemeriksaan fisik merupakan proses pemeriksaan tubuh pasien untuk menentukan masalah fisik dengan melakukan inpeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Tujuannya untuk mengumpulkan data kesehatan pasien, menambah data yang ada, dan membuat penilaian klinis.
Dokumen tersebut membahas tentang perspektif-perspektif utama dalam motivasi dan pembelajaran, yaitu perspektif behavioristik, kognitif, dan humanistik. Perspektif behavioristik menekankan teori pelaziman operan Skinner dan peneguhan. Perspektif kognitif membahas teori pencapaian McClelland dan teori atribusi Weiner. Perspektif humanistik menjelaskan hierarki kebutuhan manusia menurut teori Abraham Maslow.
[Ringkasan]
Berdasarkan dokumen tersebut, madrasah dievaluasi berdasarkan lima aspek kedisiplinan warga madrasah, yaitu perilaku religius siswa, kehadiran dan pelaksanaan tugas guru, supervisi proses pembelajaran oleh kepala madrasah, budaya komunikasi siswa, serta keaktifan membaca siswa di perpustakaan. Kinerja madrasah dinilai berdasarkan tingkat pencapaian indikator-indikator yang ditetapkan untuk setiap
Pengumuman tentang pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2017. Terdapat informasi tentang kriteria pelamar, persyaratan pelamaran, tahapan seleksi, sistem kelulusan, dan ketentuan lainnya.
MPR adalah lembaga tertinggi yang membentuk UUD dan mengatur kedaulatan rakyat. DPR dan DPD berperan menyalurkan aspirasi rakyat serta melakukan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD membuat peraturan daerah dan menyerap aspirasi masyarakat daerah.
Similar to Permen tahun2014 nomor008 alih jabatan tugas pegawai negeri sipil non dosen menjadi pegawai negeri sipil dosen (20)
Peraturan Pemerintah ini mengatur kenaikan gaji pokok PNS sebesar rata-rata 10%. PP ini merupakan perubahan ketujuh belas atas PP 7/1977 tentang gaji PNS. Kenaikan gaji ini berlaku sejak 1 Januari 2015.
Peraturan Pemerintah ini menaikkan gaji pokok anggota TNI sejak 1 Januari 2015 untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dokumen ini mengubah lampiran PP 28/2001 tentang peraturan gaji TNI dengan menetapkan kenaikan gaji pokok di setiap pangkat.
Peraturan Pemerintah ini menetapkan kenaikan pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan janda/dudanya sejalan dengan kenaikan gaji pokok PNS. Pensiun pokok disesuaikan dan ditingkatkan 4% bagi yang pensiun sebelum 2001.
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Pemerintah tentang penetapan pensiun pokok untuk purnawirawan, janda/duda, tunjangan anak yatim/piatu, dan tunjangan orang tua anggota TNI. Peraturan ini menetapkan kenaikan pensiun pokok dan tunjangan sejak 1 Januari 2015 sesuai dengan kenaikan gaji pokok anggota TNI.
Peraturan Pemerintah ini menetapkan penyesuaian pensiun pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak 1 Januari 2015 seiring dengan kenaikan gaji pokok anggota Kepolisian. Peraturan ini juga mengatur tambahan penghasilan bagi penerima pensiun yang mengalami penurunan penghasilan akibat
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas tahun 2015 kepada PNS, TNI, Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan prestasi mereka. Peraturan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2015.
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budayaWinarto Winartoap
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi khusus untuk ahli cagar budaya yang terdiri atas 14 unit kompetensi mulai dari memimpin riset hingga menyiapkan nominasi warisan budaya dunia. Standar ini bertujuan untuk mengukur kemampuan minimal ahli cagar budaya dalam melaksanakan tugasnya.
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputerWinarto Winartoap
Keputusan Kepala Balitbang Kemendikbud Nomor 017/H/EP/2015 menetapkan satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional berbasis komputer tahun 2015, dengan lampiran keputusan tersebut. Keputusan ini mengatur pelaksanaan Ujian Nasional berbasis komputer untuk tahun 2015.
Peraturan ini menetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) untuk penyelenggaraan ujian sekolah pada SD, MI, SDLB, dan program Paket A/ULA tahun pelajaran 2014/2015. POS ini mencakup tahapan-tahapan penyelenggaraan ujian mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil ujian. Tujuannya adalah untuk memastikan proses penyelenggaraan ujian berjalan sesuai standar dan kaidah yang berlaku.
Dokumen tersebut berisi kisi-kisi soal untuk ujian pendidikan kesetaraan pada program Paket B/Wustha setara jenjang SMP/MTs dan program Paket C setara jenjang SMA/MA tahun pelajaran 2014/2015. Kisi-kisi tersebut mencakup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam beserta indikator-indikator untuk mengukur kompetensi peserta didik.
Kisi-kisi soal teori kejuruan untuk kompetensi keahlian Perbankan Syariah meliputi 16 standar kompetensi yang mencakup kemampuan-kemampuan seperti menerapkan prinsip-prinsip perbankan syariah, mengelola proses pembiayaan, mengelola transaksi dana syariah, mengelola administrasi zakat dan infaq, menyusun laporan keuangan bank, dan lain-lain. Soal-soal akan menguji pemahaman siswa terhad
Dokumen tersebut berisi kisi-kisi soal teori untuk ujian nasional sekolah menengah kejuruan kompetensi keahlian administrasi perkantoran. Terdapat 36 standar kompetensi lulusan yang akan diuji meliputi pengetahuan tentang prinsip administrasi perkantoran, fungsi pekerjaan kantor, komunikasi, pelayanan pelanggan, penampilan, lingkungan kerja, pengadaan peralatan kantor, penggandaan dokumen, surat menyurat
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Permen tahun2014 nomor008 alih jabatan tugas pegawai negeri sipil non dosen menjadi pegawai negeri sipil dosen
1. SALINAN
PERATURAN M E N T E R I PENDIDIKAN DAN K E B U D A Y A A N
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 T A H U N 2 0 1 4
TENTANG
A L I H JABATAN/TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL NON DOSEN
M E N J A D I PEGAWAI NEGERI SIPIL DOSEN
D E N G A N RAHMAT T U H A N YANG M A H A ESA
M E N T E R I P E N D I D I K A N DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a.
bahwa
ketentuan
yang
telah
ada
mengenai
alih
t u g a s / f u n g s i / m e l i m p a h pegawai negeri s i p i l n o n dosen
m e n j a d i pegawai negeri sipil dosen s u d a h t i d a k sesuai
d e n g a n p e r k e m b a n g a n saat i n i d a n p e r l u d i s e m p u r n a k a n ;
b. b a h w a b e r d a s a r k a n p e r t i m b a n g a n sebagaimana d i m a k s u d
p a d a h u r u f a, p e r l u m e n g a t u r k e m b a l i p e d o m a n t e n t a n g
a l i h j a b a t a n / t u g a s pegawai negeri s i p i l n o n dosen m e n j a d i
pegawai negeri sipil dosen;
c.
Mengingat
b a h w a b e r d a s a r k a n p e r t i m b a n g a n sebagaimana d i m a k s u d
pada h u r u f a d a n h u r u f b, p e r l u m e n e t a p k a n P e r a t u r a n
Menteri
Pendidikan dan
Kebudayaan
tentang Alih
J a b a t a n / T u g a s Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi
Pegawai Negeri Sipil Dosen;
: 1. U n d a n g - u n d a n g Nomor 8 T a h u n 1974 t e n t a n g Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara T a h u n 1974 Nomor 55,
T a m b a h a n L e m b a r a n Negara Nomor 3041) sebagaimana
t e l a h d i u b a h dengan U n d a n g - u n d a n g Nomor 43 T a h u n
1999 (Lembaran Negara T a h u n 1999 Nomor 169, T a m b a h a n
L e m b a r a n Negara Nomor 3890);
2. U n d a n g - U n d a n g Nomor 20 T a h u n 2 0 0 3 t e n t a n g Sistem
P e n d i d i k a n Nasional (Lembaran Negara R e p u b l i k Indonesia
T a h u n 2 0 0 3 Nomor 7 8 , T a m b a h a n L e m b a r a n Negara
R e p u b l i k Indonesia Nomor 4301);
2. - 2 -
3. U n d a n g - U n d a n g Nomor 14 T a h u n 2 0 0 5 t e n t a n g G u r u d a n
Dosen (Lembaran Negara R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 0 5
Nomor
157, T a m b a h a n
Lembaran
Negara
Republik
I n d o n e s i a Nomor 4586);
4. P e r a t u r a n Pemerintah Nomor 19 T a h u n 2 0 0 5 t e n t a n g
S t a n d a r N a t i o n a l P e n d i d i k a n (Lembaran Negara R e p u b l i k
I n d o n e s i a T a h u n 2 0 0 5 Nomot- 4 1 , T a m b a h a n L e m b a r a n
Negara R e p u b l i k Indonesia Nomor 4496);
5.
P e r a t u r a n Pemerintah Nomor 17 T a h u n 2 0 1 0 t e n t a n g
Pengelolaan d a n Penyelenggaraan P e n d i d i k a n (Lembaran
Negara T a h u n 2 0 1 0 Nomor 2 3 , T a m b a h a n L e m b a r a n Negara
Nomor 5105) sebagaimana t e l a h d i u b a h dengan P e r a t u r a n
P e m e r i n t a h Nomor 6 6 T a h u n 2 0 1 0 t e n t a n g P e r u b a h a n Atas
P e r a t u r a n Pemerintah Nomor 17 T a h u n 2 0 1 0 t e n t a n g
Pengelolaan d a n Penyelenggaraan P e n d i d i k a n (Lembaran
Negara T a h u n 2 0 1 0 Nomor 112, T a m b a h a n L e m b a r a n
Negara Nomor 5157);
6.
P e r a t u r a n Presiden
Nomor 4 7 T a h u n 2 0 0 9 t e n t a n g
Pembentukan
dan
Organisasi
Kementerian
Negara
sebagaimana t e l a h beberapa k a l i d i u b a h t e r a k h i r dengan
P e r a t u r a n Presiden Nomor 55 T a h u n 2 0 1 3 ;
7.
P e r a t u r a n Presiden
Nomor 24 T a h u n 2 0 1 0 t e n t a n g
K e d u d u k a n , Tugas, d a n F u n g s i K e m e n t e r i a n Negara serta
Susunan
Organisasi,
Tugas,
dan
F u n g s i Eselon
I
K e m e n t e r i a n Negara
sebagaimana t e l a h d i u b a h dengan
P e r a t u r a n Presiden
Nomor 56 T a h u n 2 0 1 3 t e n t a n g
P e r u b a h a n Kedua Atas P e r a t u r a n Presiden Nomor 24 T a h u n
2 0 1 0 T e n t a n g K e d u d u k a n , Tugas, d a n F u n g s i Kementerian
Negara Serta S u s u n a n Organisasi, Tugas, d a n F u n g s i
Eselon I K e m e n t e r i a n Negara;
8.
K e p u t u s a n Presiden Nomor 84/P T a h u n 2 0 0 9 mengenai
P e m b e n t u k a n Kabinet Indonesia B e r s a t u I I sebagaimana
t e l a h d i u b a h t e r a k h i r dengan K e p u t u s a n Presiden Nomor
60/P T a h u n 2 0 1 3 ;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN JVIENTERI P E N D i p i K A N
D A N KEBUDAYAAN
TENTANG A L I H JABATAN/TUGA^ PEGAWAI NEGERI SIPIL
NON DOSEN M E N J A D I PEGAWAI NEGERI SIPIL DOSEN.
Pasal 1
D a l a m P e r a t u r a n M e n t e r i i n i y a n g d i m a k s u d dengan:
1. Pegawai Negeri S i p i l a d a l a h Pegawai Negeri Sipil y a n g s e l a n j u t n y a d i s e b u t
PNS a d a l a h PNS sebagaimana d i m a k s u d d a l a m U n d a n g - u n d a n g Nomor
8 T a h u n 1974 t e n t a n g Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah
d i u b a h dengan U n d a n g - u n d a n g Nomor 43 T a h u n 1999.
3. -3 -
2.
Pegawai Negeri S i p i l Dosen a d a l a h pegawai y a n g m e m i l i k i tugas u t a m a
m e l a k s a n a k a n T r i d h a r m a p e r g u r u a n tinggi.
3.
Menteri
adalah
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
di
bidang
pendidikan.
4.
D i r e k t u r J e n d e r a l a d a l a h D i r e k t u r J e n d e r a l P e n d i d i k a n T i n g g i Kementerian.
5.
B ir o Kepegawaian a d a l a h B i r o Kepegawaian Ke me n t e r i a n .
6.
Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pasal 2
(1) PNS n o n dosen d a p a t d i a l i h k a n j a b a t a n / t u g a s n y a m e n j a d i PNS dosen.
(2) Pengalihan n o n dosen sebagaimana
m e m e n u h i p e r s y a r a t a n sebagai b e r i k u t :
a.
dimaksud
pada
ayat
(1)
wajib
m e m i l i k i k u a l i f i k a s i a k a d e m i k p a l i n g r e n d a h magister dengan i n d e k s
prestasi k u m u l a t i f (IPK) p a l i n g r e n d a h 3,00 (tiga k o m a nol) y a n g
d i k e l u a r k a n d a r i p e r g u r u a n tinggi y a n g p r o g r a m s t u d i b e r s a n g k u t a n
t e r a k r e d i t a s i m i n i m a l B;
b. m e m i l i k i l a t a r b e l a k a n g b i d a n g i l m u y a n g isesuai dengan b i d a n g i l m u
yang a k a n d i a m p u ;
c.
m e m i l i k i p e n g a l a m a n mengajar p a l i n g sedikit 1 (satu) t a h u n ;
d. u n t u k y a n g m e n d u d u k i j a b a t a n s t r u k t u r a l sebagai eselon I d a n eselon I I
u s i a p a l i n g t i n g g i 58 (lima delapan) t a h u n d a n b e l u m m e m a s u k i u s i a
pensiun, dengan ketentuan:
1. u n t u k y a n g m e m i l i k i ijazah d o k t o r d i b e r i k a n j a b a t a n fungsional
Lektor d e n g a n a n g k a k r e d i t 2 0 0 (dua ratus) setelah h a s i l
p e l a k s a n a a n T r i d h a r m a p e r g u r u a n tinggi sebagai dosen t i d a k tetap
d i n i l a i d e n g a n t i m p e n i l a i pada p e r g u r u a n t i n g g i b e r s a n g k u t a n
m e m i l i k i p a l i n g sedikit 10 (sepuluh) a n g k a k r e d i t ;
2. u n t u k y a n g m e m i l i k i ijazah magister d i b e r i k a n j a b a t a n fungsional
Asisten A h l i dengan a n g k a k r e d i t 150 (seratus l i m a p u l u h ) setelah
h a s i l p e l a k s a n a a n T r i d h a r m a p e r g u r u a n t i n g g i sebagai dosen t i d a k
tetap d i n i l a i dengan t i m p e n i l a i p a d a p e r g u r u a n t i n g g i b e r s a n g k u t a n
m e m i l i k i p a l i n g sedikit 10 (sepuluh) anglfa k r e d i t ;
e.
u n t u k yang tidak menduduki jabatan struktural
sebagaimana
d i m a k s u d p a d a ayat (2) a n g k a 1 u s i a p a l i n g t i n g g i 55 (lima lima) t a h u n ;
f.
mendapat pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal.
(3) Selain p e r s y a r a t a n sebagaimana d i m a k s u d p a d a ayat (2) p e n g a l i h a n h a r u s
b e r d a s a r k a n k a j i a n k e b u t u h a n d a r i p e r g u r u a n t i n g g i y a n g a k a n me n j a d i
t e m p a t bertugas dosen tersebut.
Pasal 3
(1) Tata cara a l i h j a b a t a n / t u g a s PNS n o n dosen m e n j a d i PNS dosen sebagai
berikut:
a. PNS y a n g b e r s a n g k u t a n m e n g a j u k a n p e r m o h o n a n l a n g s u n g
R e k t o r / K e t u a / D i r e k t u r p e r g u r u a n tinggi y a n g d i i n g i n k a n ;
kepada
4. -4 -
b. R e k t o r / K e t u a / D i r e k t u r
perguruan
tinggi
yang
bersangkutan
m e n g e l u a r k a n s u r a t p e r s e t u j u a n m e n e r i m a d a n r e n c a n a p e n e mp a t a n
setelah m e n d a p a t r e k o m e n d a s i d a r i D e k a n bagi U n i v e r s i t a s / I n s t i t u t d a n
Ketua J u r u s a n bagi Sekolah T i n g g i / P o l i t e k n i k / A k a d e m i ;
c. P i m p i n a n i n s t a n s i a t a u pejabat y a n g berwenang d i l i n g k u n g a n i n s t a n s i
asal m e n g e l u a r k a n p e r s e t u j u a n / i z i n melepas PNS y a n g b e r s a n g k u t a n .
d. R e k t o r / K e t u a / D i r e k t u r :
1. P e r g u r u a n t i n g g i negeri m e n g u s u l k a n k e p a d a M e n t e r i dengan
t e m b u s a n k e p a d a D i r e k t u r J e n d e r a l d i l e n g k a p i dengan persyaratan;
2. P e r g u r u a n t i n g g i swasta m e n g u s u l k a n kepada K o o r d i n a t o r Kopertis
W i l a y a h m a s i n g - m a s i n g . Selanjutnya K o o r d i n a t o r Kopertis Wilayah
m e n g u s u l k a n kepada M e n t e r i dengan t e m b u s a n k e p a d a D i r e k t u r
J e n d e r a l d i l e n g k a p i dengan persyaratan.
Pasal 4
D i r e k t u r J e n d e r a l a t a u pejabat y a n g d i t u n j u k m e m b e r i k a n rekomendasi
kepada M e n t e r i m e l a l u i B i r o Kepegawaian bagi p e n g u s u l d i l i n g k u n g a n
Kementerian;
Pasal 5
(1) Setelah m e n d a p a t k a n r e k o m e n d a s i d a r i D i r e k t u r J e n d e r a l a t a u pejabat
y a n g d i t u n j u k , Kepala B i r o Kepegawaian m e n g u s u l k a n k e p a d a Kepala B K N
u n t u k m e n d a p a t p e r s e t u j u a n dengan m e n g g u n a k a n f o r m u l i r DIV bagi
pengusul dari luar Kementerian.
(2) Setelah m e n d a p a t p e r s e t u j u a n Kepala B K N , Kepala B i r o Kepegawaian
m e n e r b i t k a n S u r a t K e p u t u s a n p i n d a h / m e l i m p a h bagi Pegawai Negeri Sipil
tersebut.
Pasal 6
PNS Pengawas d a n PNS G u r u t i d a k d i p e r k e n a n k a n a l i h j a b a t a n / t u g a s m e n j a d i
PNS dosen k e c u a l i m e n d a p a t p e r s e t u j u a n d a r i M e n t e r i u n t u k k e p e n t i n g a n
nasional.
Pasal 7
Pada saat m u l a i b e r l a k u n y a P e r a t u r a n M e n t e r i i n i s e m u a u s u l a n u n t u k a l i h
j a b a t a n / t u g a s PNS n o n Dosen m e n j a d i PNS Dosen wajib m e n y e s u a i k a n dengan
Peraturan Menteri i n i .
5. - 5-
Pasal 8
P e r a t u r a n M e n t e r i i n i m u l a i b e r l a k u p a d a tanggal d i u n d a n g k a n .
Agar setiap o r a n g m e n g e t a h u i n y a , m e m e r i n t a h k a n p e n g u n d a n g a n P e r a t u r a n
M e n t e r i P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n i n i dengan p e n e m p a t a n n y a d a l a m B e r i t a
Negara R e p u b l i k Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 J a n u a r i 2 0 1 4
MENTERI P E N D I D I ^ N DAN
REPUBLIK INDONESIA,
KEBUDAYAAN
TTD.
MOHAMMAD NUH
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 F e b r u a r i 2 0 1 4
MENTERI H U K U M DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
TTD.
AMIR S Y A M S U D D I N
:
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2 0 1 4 NOMOR 156
Salinan sesuai d e n g a n a s l i n y a ,
Kepala B i r o H u k u m d a n Organisasi
Kementerian P e n d i d i k a n d a n Kebudayaan,
A n i N u r d i a n i Azizah
NIP 1 9 5 8 1 2 0 1 1 9 8 5 0 3 2 0 0 1