Paparan sistem pemerintahaan berbasis elektornik di inspektorat jenderal keme...Dr. Zar Rdj
1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. TUJUAN PENYELENGGARAAN SPBE
• Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan terpercaya
• Meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. MANFAAT
• Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik
• Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Meningkatnya utilisasi infrastruktur TIK yang terintegrasi dan berbagi pakai bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Terwujudnya keamanan informasi pemerintah
Policy brief ini membahas tentang pentingnya penelitian dalam proses perumusan kebijakan publik yang berkualitas. Ada beberapa kendala dalam memanfaatkan hasil penelitian antara lain adanya gap besar antara peneliti dan pembuat kebijakan, hasil penelitian yang kurang jelas, dan ketidaksesuaian waktu antara penelitian dan proses kebijakan. Policy brief dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala tersebut karena b
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merangkum tentang sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 mengenai penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah Regional II yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dokumen tersebut menjelaskan tentang regulasi dan tahapan penerapan SPM sesuai peraturan tersebut serta capaian penerapan SPM di seluruh Indonesia berdasarkan laporan tahun 2021.
Rangkuman dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang Renja Perangkat Daerah yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Dokumen tersebut juga membahas tentang sistematika dokumen Renja PD dan tahapan penyusunan Renja PD mulai dari persiapan, ranc
Dokumen ini memberikan panduan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang tepat dalam perumusan prioritas pembangunan. Langkah-langkah yang dijelaskan meliputi analisis kondisi internal dan eksternal, identifikasi permasalahan pelayanan, penentuan faktor penghambat dan pendorong, serta penilaian isu-isu strategis menggunakan metode pembobotan berdasarkan kriteria tertentu. Tujuannya agar isu-isu yang diidentifikasi se
Paparan sistem pemerintahaan berbasis elektornik di inspektorat jenderal keme...Dr. Zar Rdj
1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. TUJUAN PENYELENGGARAAN SPBE
• Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan terpercaya
• Meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. MANFAAT
• Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik
• Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Meningkatnya utilisasi infrastruktur TIK yang terintegrasi dan berbagi pakai bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Terwujudnya keamanan informasi pemerintah
Policy brief ini membahas tentang pentingnya penelitian dalam proses perumusan kebijakan publik yang berkualitas. Ada beberapa kendala dalam memanfaatkan hasil penelitian antara lain adanya gap besar antara peneliti dan pembuat kebijakan, hasil penelitian yang kurang jelas, dan ketidaksesuaian waktu antara penelitian dan proses kebijakan. Policy brief dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala tersebut karena b
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merangkum tentang sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 mengenai penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah Regional II yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dokumen tersebut menjelaskan tentang regulasi dan tahapan penerapan SPM sesuai peraturan tersebut serta capaian penerapan SPM di seluruh Indonesia berdasarkan laporan tahun 2021.
Rangkuman dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang Renja Perangkat Daerah yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Dokumen tersebut juga membahas tentang sistematika dokumen Renja PD dan tahapan penyusunan Renja PD mulai dari persiapan, ranc
Dokumen ini memberikan panduan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang tepat dalam perumusan prioritas pembangunan. Langkah-langkah yang dijelaskan meliputi analisis kondisi internal dan eksternal, identifikasi permasalahan pelayanan, penentuan faktor penghambat dan pendorong, serta penilaian isu-isu strategis menggunakan metode pembobotan berdasarkan kriteria tertentu. Tujuannya agar isu-isu yang diidentifikasi se
Dokumen tersebut membahas kebijakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen tersebut menjelaskan peraturan-peraturan terkait akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
The document appears to be a planning template or framework for cascading performance targets across different levels of an organization, from the highest (PEMDA) to the lowest (sub-units). It includes sections for strategic objectives, programs, activities, performance indicators, targets, and timeframes. The framework emphasizes cascading performance targets down each level of the organization to ensure alignment across levels in working towards shared objectives.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
SPM Bidang Kesehatan untuk Provinsi :
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
Dokumen tersebut membahas tentang perubahan yang terjadi secara cepat di dunia saat ini dan pentingnya untuk mengantisipasi perubahan tersebut dengan kecepatan dan kelincahan dalam bekerja. Dokumen ini juga menyoroti pentingnya mengelola perubahan dengan baik agar dapat mencegah kegagalan organisasi."
Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik
Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE
Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
2. analisis permasalahan dan isu strategisbtkipkalteng
Dokumen tersebut memberikan panduan untuk mengidentifikasi kondisi umum, analisis permasalahan, dan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain cara menunjukkan capaian kinerja, sumber daya, serta hambatan yang dihadapi oleh satuan kerja tersebut."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas mengenai aplikasi SISKEUDES versi 2.0.2 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
2. Terdapat perbandingan antara SISKEUDES versi 1 berdasarkan Permendagri 113/2014 dengan SISKEUDES versi 2 sesuai Permendagri 20/2018.
3. Juga dijelaskan mengenai pengawasan terhadap pengelolaan
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia, termasuk konsep, kerangka hukum dan kebijakan, komponen, tata kelola, dan upaya percepatan penerapannya. SPBE bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
Sosialisasi Pemaparan Visi Indonesia 2045
oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro. Selasa, 8 Januari 2019
Ballroom - Hotel Fairmont Jakarta
Webinar ini membahas peluang dan tantangan implementasi teknologi digital dalam pelayanan publik di Indonesia. Pemerintah berupaya memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan kepada masyarakat serta mengintegrasikan sistem secara digital untuk mempercepat birokrasi. Namun, perlu evaluasi terhadap inisiatif-inisiatif seperti SPBE, SATU DATA, dan INSW untuk mengetahui tingkat keberhasilan pener
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai peraturan perundangan. Pedoman ini menjelaskan proses penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga penyusunan anggaran daerah. Tujuannya agar penyusunan RKPD di seluruh daerah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan tata
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
Keputusan Menteri Dalam Negeri ini menetapkan pedoman penilaian dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD). Pedoman ini bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi kelengkapan RPJMD yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari proses konsultasi perencanaan daerah. Pedoman ini memberikan koridor penilaian untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan RPJMD dalam
Dokumen tersebut membahas tentang kerjasama antar lembaga pemerintah dan dasar-dasar hukum yang mengatur kerjasama tersebut. Terdapat penjelasan mengenai konsep kerjasama kelembagaan sesuai dengan asas pemerintahan, bentuk-bentuk kerjasama daerah, dan penyelenggaraan kerjasama daerah antar lembaga dan dengan pihak ketiga.
Dokumen tersebut membahas kebijakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen tersebut menjelaskan peraturan-peraturan terkait akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
The document appears to be a planning template or framework for cascading performance targets across different levels of an organization, from the highest (PEMDA) to the lowest (sub-units). It includes sections for strategic objectives, programs, activities, performance indicators, targets, and timeframes. The framework emphasizes cascading performance targets down each level of the organization to ensure alignment across levels in working towards shared objectives.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
SPM Bidang Kesehatan untuk Provinsi :
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
Dokumen tersebut membahas tentang perubahan yang terjadi secara cepat di dunia saat ini dan pentingnya untuk mengantisipasi perubahan tersebut dengan kecepatan dan kelincahan dalam bekerja. Dokumen ini juga menyoroti pentingnya mengelola perubahan dengan baik agar dapat mencegah kegagalan organisasi."
Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik
Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE
Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
2. analisis permasalahan dan isu strategisbtkipkalteng
Dokumen tersebut memberikan panduan untuk mengidentifikasi kondisi umum, analisis permasalahan, dan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain cara menunjukkan capaian kinerja, sumber daya, serta hambatan yang dihadapi oleh satuan kerja tersebut."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas mengenai aplikasi SISKEUDES versi 2.0.2 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
2. Terdapat perbandingan antara SISKEUDES versi 1 berdasarkan Permendagri 113/2014 dengan SISKEUDES versi 2 sesuai Permendagri 20/2018.
3. Juga dijelaskan mengenai pengawasan terhadap pengelolaan
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia, termasuk konsep, kerangka hukum dan kebijakan, komponen, tata kelola, dan upaya percepatan penerapannya. SPBE bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
Sosialisasi Pemaparan Visi Indonesia 2045
oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro. Selasa, 8 Januari 2019
Ballroom - Hotel Fairmont Jakarta
Webinar ini membahas peluang dan tantangan implementasi teknologi digital dalam pelayanan publik di Indonesia. Pemerintah berupaya memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan kepada masyarakat serta mengintegrasikan sistem secara digital untuk mempercepat birokrasi. Namun, perlu evaluasi terhadap inisiatif-inisiatif seperti SPBE, SATU DATA, dan INSW untuk mengetahui tingkat keberhasilan pener
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai peraturan perundangan. Pedoman ini menjelaskan proses penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga penyusunan anggaran daerah. Tujuannya agar penyusunan RKPD di seluruh daerah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan tata
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
Keputusan Menteri Dalam Negeri ini menetapkan pedoman penilaian dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD). Pedoman ini bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi kelengkapan RPJMD yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari proses konsultasi perencanaan daerah. Pedoman ini memberikan koridor penilaian untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan RPJMD dalam
Dokumen tersebut membahas tentang kerjasama antar lembaga pemerintah dan dasar-dasar hukum yang mengatur kerjasama tersebut. Terdapat penjelasan mengenai konsep kerjasama kelembagaan sesuai dengan asas pemerintahan, bentuk-bentuk kerjasama daerah, dan penyelenggaraan kerjasama daerah antar lembaga dan dengan pihak ketiga.
Masterplan SPBE ini membahas strategi peningkatan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi di pemerintahan. Dokumen ini menjelaskan konsep dasar SPBE, analisis kondisi saat ini, tujuan peningkatan, dan rencana kerja untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara digital.
Penelitian ini mengevaluasi tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bintan dengan menggunakan pedoman evaluasi dari Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020. Hasilnya menunjukkan indeks SPBE Kabupaten Bintan adalah 2,06 yang masuk kategori "cukup", lebih rendah dari evaluasi sebelumnya. Hal ini disebabkan perubahan pedoman evaluasi dan beberapa indikator yang belum terlaksana.
Dokumen tersebut membahas tentang revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri 98/2018 mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah agar memuat integrasi antara perencanaan dan anggaran secara elektronik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah."
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)boenkredho
Dokumen tersebut membahas revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri 98/2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah agar memuat integrasi e-planning dan e-budgeting menjadi satu kesatuan sistem informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7.0 administrator database dan pengenalan basis data pkh ABI SETIADI
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang tugas administrator database Program Keluarga Harapan (PKH) dan pengenalan basis data PKH. Administrator database bertugas mengelola data peserta PKH, memverifikasi data, menginput data ke dalam aplikasi, serta menyiapkan laporan. Basis data PKH berisi data peserta, wilayah, fasilitas kesehatan dan pendidikan, hasil verifikasi, pembayaran, dan sumber daya manusia. Data awal berasal dari Basis Data Terpadu kemudian divalid
Dokumen tersebut membahas tentang pengukuran indeks profesionalitas aparatur sipil negara di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan peraturan yang berlaku. Pengukuran ini digunakan untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN melalui empat dimensi yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin."
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDM Handoko
Dokumen tersebut membahas tentang sinkronisasi antar dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan serta pengantar singkat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini menjelaskan tentang hubungan antar dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, proses penyusunan RPJMD, dan unsur-unsur yang harus dimuat dalam RPJMD
Sistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang EfektifDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang sistem monitoring dan evaluasi (M&E) berbasis hasil yang efektif. Langkah-langkah yang dijelaskan meliputi melakukan penilaian kesiapan, sepakat tentang hasil yang akan dimonitor dan dievaluasi, serta memilih indikator kunci untuk memantau pencapaian hasil. Tujuannya adalah membangun sistem M&E yang dapat mengukur kemajuan pencapaian tujuan pembangunan dan meningkat
Similar to 20201119_Materi1_Sekilas PermenPANRB 59 2020.pdf (20)
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
20201119_Materi1_Sekilas PermenPANRB 59 2020.pdf
1. PAGE
SEKILAS PERATURAN MENTERI
PANRB NO. 59 TAHUN 2020
Perwita Sari, S.ST, SE, M.Si
Analis Kebijakan Madya
Koordinator Perumusan Kebijakan
Penerapan SPBE
Kementerian PANRB
19-20 November 2020
2. PAGE
LATAR BELAKANG
2
Pedoman Evaluasi SPBE digunakan
sebagai panduan dalam melakukan
penilaian/evaluasi SPBE untuk
mengukur kemajuan pelaksanaan
Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah.
LANDASAN PELAKSANAAN EVALUASI SPBE
PERPRES 95/2018
PERMENPANRB 5/2018
PermenPANRB No. 5 Tahun 2018 terbit lebih dulu (9 bulan 11 hari)
sebelum Perpres 95 Tahun 2018 terbit.
Beberapa amanat Perpres 95 Tahun 2018 yang belum terakomodasi
dalam PermenPANRB No. 5 Tahun 2018, antara lain:
a. Arsitektur SPBE (Pasal 6─12)
b. Peta Rencana SPBE (Pasal 13─19)
c. Jaringan Intra Pemerintah (Pasal 32)
d. Sistem Penghubung Layanan (Pasal 33)
e. Pembangunan Aplikasi Terpadu (Pasal 34─39)
f. Keamanan SPBE (Pasal 40─41)
g. Manajemen SPBE: Manajemen Risiko, Manajemen Data,
Manajemen Aset TIK, Manajemen Keamanan Informasi,
Manajemen Layanan, Manajemen SDM SPBE, Manajemen
Perubahan, Manajemen Pengetahuan (Pasal 46─54)
h. Audit TIK: Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur, Audit Keamanan
(Pasal 55─58)
REVISI TERHADAP PERMENPANRB 5/2018
3. PAGE
STRUKTUR PENILAIAN
3
Indikator
Aspek
Domain
Indeks SPBE
Kebijakan
Internal
Kebijakan
Tata Kelola
SPBE
7 | 10
Kebijakan
Layanan
SPBE
10 | -
Tata Kelola
SPBE
Kelembagaan/
Penyelenggara
SPBE
2 | 2
Perencanaan
dan Strategi
2 | 4
TIK
3 | 4
Manajemen
SPBE
Penerapan
Manajemen
- | 8
Audit TIK
- | 3
Layanan
SPBE
Layanan
Administrasi
Pemerintahan
7 | 10
Layanan
Publik
4 | 6
DOMAIN (3)
ASPEK (7)
INDIKATOR (35)
PERMENPANRB 59/2020
DOMAIN (4)
ASPEK (8)
INDIKATOR (47)
PERMENPANRB 5/2018
Semula
Menjadi
4. PAGE
METODOLOGI EVALUASI
4
1
3
•Indikator kebijakan internal yang mendukung penerapan tim
koordinasi SPBE, perencanaan, strategi, manajemen, dan Audit TIK
SPBE.
Kebijakan Tata Kelola SPBE
•Indikator terkait arsitektur, peta rencana, anggaran, dan proses bisnis
SPBE.
Perencanaan Strategis SPBE
•Indikator kematangan pembangunan jaringan intra pemerintah, pusat
data, dan sistem penghubung layanan SPBE.
Teknologi Informasi dan Komunikasi
•Indikator pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE dan kolaborasi
penerapan SPBE.
Penyelenggara SPBE
•Indikator manajamen risiko, keamanan informasi, data, aset, SDM,
pengetahuan, perubahan, dan Layanan SPBE.
Penerapan Manajemen SPBE
•Indikator audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE
Audit TIK
•Indikator layanan perencanaan, penganggaran, keuangan,
pengadaan, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan BMN, pengawasan,
akuntabilitas, kinerja.
Layanan Administrasi Pemerintahan
•Indikator layanan pengaduan publik, data terbuka, JDIH, dan layanan
publik unggulan lain.
Layanan Publik
Kebijakan
Tata Kelola
Layanan
Mengukur tingkat kematangan (skala 1 - 5) pada indikator penilaian di domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, dan Layanan SPBE
Manajemen
1
Rintisan
2
Terkelola
3
Terdefinisi
4
Terpadu dan
Terukur
5
Optimum
1
Informasi
2
Interaksi
3
Transaksi
4
Kolaborasi
5
Optimum
Tingkat Kematangan Kebijakan,
Tata Kelola, dan Manajemen
Tingkat Kematangan Layanan
METODOLOGI EVALUASI PERMENPANRB 59/2020
5. PAGE
KONSEP TINGKAT
KEMATANGAN
5
Pengukuran dari setiap tingkat kematangan diberi
nilai sebagai berikut:
1) Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu). *
2) Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua).
3) Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga).
4) Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat).
5) Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima).
*) Pada instrumen evaluasi SPBE sudah tidak ada
lagi tingkat kematangan 0, sehingga kondisi
tersebut akan diberikan nilai 1.
Konsep
Tingkat
Kematanga
n
CMM/CMMI
COBIT
E-Government
Maturity
Models
Tingkat kematangan
pada kapabilitas
proses
Tingkat kematangan
pada kapabilitas
layanan
PERMENPANRB 59/2020 menggunakan
Konsep Penilaian Tingkat Kematangan Yang Sama
6. PAGE
KRITERIA TINGKAT
KEMATANGAN
6
KRITERIA UMUM TINGKAT KEMATANGAN PADA KAPABILITAS PROSES
• Kebijakan internal masih berbentuk konsep atau rancangan kebijakan.
• Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan, sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tanpa
pemantauan, dan hasil tidak terprediksi.
1. Rintisan
• Kebijakan internal telah ditetapkan namun belum mengatur secara lengkap terkait aktivitas-aktivitas penerapan kebijakan tersebut.
• Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan,
serta baru dilaksanakan pada sebagian unit kerja dalam organisasi.
2. Terkelola
• Kebijakan internal telah ditetapkan dan mengatur secara lengkap terkait aktivitas-aktivitas penerapan kebijakan tersebut.
• Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan sepenuhnya oleh semua unit organisasi terkait dan dilaksanakan sesuai
pedoman/standar.
3. Terdefinisi
• Kebijakan internal yang ditetapkan telah dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan tersebut.
• Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan terpadu dengan proses tata kelola lain dan telah berkontribusi pada kinerja
organisasi.
4. Terpadu dan
Terukur
• Kebijakan yang ditetapkan telah dilakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi dengan menetapkan kebijakan baru.
• Proses penerapan SPBE telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.
5. Optimum
7. PAGE
KRITERIA TINGKAT
KEMATANGAN
7
KRITERIA UMUM TINGKAT KEMATANGAN PADA KAPABILITAS LAYANAN
• Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.
1. Informasi
• Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.
2. Interaksi
• Layanan SPBE diberikan melalui satu kesatuan transaksi operasi dengan
menggunakan beberapa sumber daya SPBE.
3. Transaksi
• Layanan SPBE diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain.
4. Kolaborasi
• Layanan SPBE telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas
menyesuaikan perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal.
5. Optimum
8. PAGE
PERBEDAAN INDIKATOR
8
Domain/Aspek/Indikator Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE Revisi Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE Sebelumnya
Domain 1 Kebijakan Internal SPBE
Aspek 1 Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Indikator 1
Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Arsitektur SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah
Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE
Indikator 2
Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Peta Rencana SPBE
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE
Indikator 3 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Data X
Indikator 4
Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi
SPBE
Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi
Indikator 5 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data
Indikator 6
Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pengoperasian Jaringan
Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
X
Indikator 7
Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem
Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
X
Indikator 8
Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan
Informasi
X
Indikator 9 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Audit TIK X
Indikator 10
Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE
9. PAGE
9
Domain/Aspek/Indikator Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE 2020 Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE 2018
Domain 2 Tata Kelola SPBE
Aspek 2 Perencanaan Strategis SPBE X
Indikator 11 Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Rencana Induk SPBE
Indikator 12
Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah
Rencana Induk SPBE
Indikator 13 Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE Anggaran dan Belanja TIK
Indikator 14 Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
Aspek 3 Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator 15 Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE Integrasi Sistem Aplikasi
Indikator 16 Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data Pengoperasian Pusat Data
Indikator 17
Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah
X
Indikator 18
Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah
X
Aspek 4 Penyelenggara SPBE
Indikator 19
Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah
Tim Pengarah SPBE
Indikator 20 Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE X
PERBEDAAN INDIKATOR
10. PAGE
10
PERBEDAAN INDIKATOR
Domain/Aspek/Indikator Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE 2020 Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE 2018
Domain 3 Manajemen SPBE
Aspek 5 Penerapan Manajemen SPBE
Indikator 21 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE X
Indikator 22 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi X
Indikator 23 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data X
Indikator 24 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK X
Indikator 25 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia X
Indikator 26 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan X
Indikator 27 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan X
Indikator 28 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE X
Aspek 6 Audit TIK
Indikator 29 Tingkat Kematangan Audit Infrastruktur SPBE X
Indikator 30 Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE X
Indikator 31 Tingkat Kematangan Audit Keamanan SPBE X
Domain 4 Layanan SPBE
Aspek 7 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 32 Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan Layanan Manajemen Perencanaan
Indikator 33 Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran Layanan Manajemen Penganggaran
11. PAGE
11
Domain/Aspek/Indikator Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE 2020 Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE 2018
Indikator 34 Tingkat Kematangan Layanan Keuangan Layanan Manajemen Keuangan
Indikator 35 Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Layanan Pengadaan
Indikator 36 Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian Layanan Manajemen Kepegawaian
Indikator 37 Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Layanan Naskah Dinas
Indikator 38 Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara X
Indikator 39 Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal terkait Pemerintah Layanan Whistle Blowing System
Indikator 40 Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi X
Indikator 41 Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai Layanan Manajemen Kinerja
Aspek 8 Layanan Publik Berbasis Elektronik
Indikator 42 Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Layanan Pengaduan Publik
Indikator 43 Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka X
Indikator 44
Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH)
Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Indikator 45 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektoral 1 Layanan Publik Instansi Pemerintah 1
Indikator 46 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektoral 2 Layanan Publik Instansi Pemerintah 1
Indikator 47 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektoral 3 Layanan Publik Instansi Pemerintah 1
“Masih terdapat 25 indikator yang sama dengan indikator penilaian SPBE sebelumnya”
PERBEDAAN INDIKATOR
12. PAGE
PENGHITUNGAN BOBOT
12
Domain dan Aspek Penilaian
Instrumen Sebelumnya Instrumen Baru
Jumlah
Indikator (35)
Bobot
(100%)
Jumlah
Indikator (47)
Bobot
(100%)
Domain 1- Kebijakan Internal Terkait SPBE 17 17% 10 13%
Aspek 1- Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE 13%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE 7 28% 10 25%
Aspek 2 – Perencanaan Strategis SPBE 10%
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi 10%
Aspek 4 – Penyelenggara SPBE 5%
Domain 3 – Manajemen SPBE - - 11 16,5%
Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE 12%
Aspek 6 – Audit TIK 4,5%
Domain 4 – Layanan SPBE 11 55% 16 45,5%
Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik 27,5%
Aspek 8 – Layanan Pengaduan Pelayanan Publik 18%
13. PAGE
NILAI INDEKS
13
•Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada aspek tertentu.
Nilai Indeks Aspek merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai tingkat
kematangan indikator dan bobot relatif indikator terhadap bobot aspek tersebut.
Nilai Indeks Aspek*
•Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada domain tertentu.
Nilai Indeks Domain merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Aspek
dan bobot relatif aspek terhadap bobot domain tersebut.
Nilai Indeks Domain*
•Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE
merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot
domain.
Nilai Indeks SPBE*
*) Formulasi yang digunakan masih sama dengan instrumen sebelumnya
14. PAGE
SIMULASI NILAI INDEKS
14
Nilai Indeks SPBE
Indeks 2019
Simulasi Indeks Instrumen Baru
Imputasi 11) Imputasi 32) Imputasi 53)
Indeks SPBE Nasional
2,18 1,63 2,63 3,62
Ket:
1) Pengisian missing value dengan nilai tingkat kematangan = 1
2) Pengisian missing value dengan nilai tingkat kematangan = 3
3) Pengisian missing value dengan nilai tingkat kematangan = 5
15. PAGE
PROSES PEMANTAUAN DAN
EVALUASI SPBE
15
• Penyusunan Perencanaan;
• Pembentukan Tim Asesor;
• Sosialisasi pedoman
pemantauan dan evaluasi
SPBE.
• Penilaian mandiri;
• Penilaian dokumen;
• Indeks SPBE;
• Indeks Domain;
• Indeks Aspek; dan,
• Nilai Indikator.
TAHAP PERSIAPAN
01 TAHAP PELAKSANAAN
02 TAHAP PELAPORAN
03
• Penyusunan Perencanaan;
• Pembentukan Tim Asesor;
• Sosialisasi pedoman
pemantauan dan evaluasi
SPBE.
• Penilaian mandiri;
• Penilaian dokumen;
• Penilaian interviu;
• Penilaian visitasi (jika
diperlukan).
• Indeks SPBE;
• Indeks Domain;
• Indeks Aspek;
• Nilai Indikator; dan,
• Rekomndasi perbaikan.
TAHAP PERSIAPAN
01 TAHAP PELAKSANAAN
02 TAHAP PELAPORAN
03
PEMANTAUAN
EVALUASI
15
16. PAGE
TAHAP PERSIAPAN
16
TAHAPAN PERSIAPAN BAGI K/L/D
03
02
01
Membentuk
Tim Evaluator
Internal
Mengikuti
Bimbingan Teknis
Menyusun
Rencana
Evaluasi
3. Bimtek Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE:
a) Perwakilan Tim Asesor internal mengikuti
Bimtek yang diselenggarakan oleh Kementerian
PANRB;
b) Menyelenggarakan Bimtek internal kepada Tim
Asesor Internal terkait.
2. Pimpinan Instansi Pusat/Kepala
Daerah menetapkan Tim Asesor
Internal.
1. Penyusunan rencana pemantauan/evaluasi:
a) Penyusunan jadwal pelaksanaan pemantauan/
evaluasi;
b) Penyiapan instrumen penilaian antara lain
kuesioner dan pedoman pemantauan dan
evaluasi;
c) Penyiapan bahan sosialisasi;
d) Penyusunan rencana kebutuhan;
e) Penyiapan sarana dan prasarana untuk kegiatan.
17. PAGE
PEMBENTUKAN TIM
ASESOR INTERNAL
17
TIM ASESOR INTERNAL
Anggota Tim Asesor Internal terdiri dari Pejabat/pegawai yang berasal dari unit
kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi terkait dengan lain:
• Organisasi dan ketatalaksanaan;
• Pengelolaan data dan informasi;
• Teknologi informasi dan komunikasi;
• Keamanan Informasi;
• Hukum;
• Perencanaan;
• Penganggaran;
• Akuntabilitas kinerja;
• Keuangan;
• Pengadaan barang dan jasa pemerintah;
• Pengelolaan barang milik negara;
• Sumber daya manusia;
• Kearsipan;
• Pengawasan; dan,
• Pelayanan publik.
Koordinator SPBE Instansi Pusat/Kepala Daerah membentuk Tim Asesor Internal.
18. PAGE
STRUKTUR TIM ASESOR
INTERNAL
18
Tim Asesor Internal ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat/Kepala Daerah dimana
struktur Tim Asesor Internal terdiri atas:
Koordinator SPBE
Penanggung
Jawab
Pelaksana Entri
Data
Tim Asesor
Internal
Sekretaris Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
1 (satu) orang dari unsur Pejabat
1 (satu) orang dari unsur Pejabat/Pegawai
Anggota lain dari unit kerja/perangkat daerah
yang terkait
19. PAGE
TUGAS KOORDINATOR
19
Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat
daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
Memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
Menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri PANRB.
Koordinator SPBE memiliki tugas:
20. PAGE
TUGAS PENANGGUNG
JAWAB
20
Mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantuan
dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta dalam pelaksanaan aktivitas
Penilaian Mandiri, Penilaian Interviu, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;
Memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban,
penjelasan, dan bukti pendukung;
Memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien;
Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE
kepada Koordinator SPBE.
Penanggung Jawab memiliki tugas:
21. PAGE
TUGAS PELAKSANA
ENTRI DATA
21
mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung
dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung
ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (online); dan
melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab
untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.
Pelaksana Entri Data memiliki tugas:
22. PAGE
TUGAS ANGGOTA TIM
22
Melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan
Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
Melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
Melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
Melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE;
Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE
kepada penanggung jawab.
Anggota Tim Asesor Internal memiliki tugas:
23. PAGE
TAHAP PELAKSANAAN
23
•Melaksanakan Persiapan
dan Koordinasi ke
seluruh K/L/D yang
dilakukan Pemantauan
Penerapan SPBE
PERSIAPAN DAN
KOORDINASI
•Penilaian mandiri
secara daring oleh
Asesor Internal
(K/L/D);
PENILAIAN
MANDIRI
•Penilaian dokumen
oleh Asesor
Eksternal;
PENILAIAN
DOKUMEN
1. Pemantauan SPBE
24. PAGE
TAHAP PELAKSANAAN
24
• Melaksanakan Persiapan
dan Koordinasi ke seluruh
K/L/D yang dilakukan
Evaluasi SPBE
PERSIAPAN DAN
KOORDINASI
• Penilaian mandiri
secara daring
oleh Asesor
Internal (K/L/D);
PENILAIAN
MANDIRI
• Penilaian dokumen
oleh Asesor
Eksternal;
PENILAIAN
DOKUMEN
• Klarifikasi hasil
isian penilaian
dokumen K/L/D
PENILAIAN
INTERVIU • Klarifikasi dan validasi kondisi
eksisting/lapangan terhadap
jawaban, penjelasan, dan bukti
pendukung (opsional).
PENILAIAN
VISITASI
2. Evaluasi SPBE
25. PAGE
TAHAP PELAPORAN
25
Menyusun laporan pelaksanaan dan
menyampaikan laporan hasil Pemantauan
SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah.
