Dokumen tersebut merupakan pedoman pengelolaan kinerja dan disiplin pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dokumen tersebut menjelaskan kewajiban dan larangan PPPK, jenis hukuman disiplin, dan tata cara proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi disiplin bagi PPPK yang melakukan pelanggaran.

1. DISIPLIN
PPPK
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta

2. Keputusan Gubernur Nomor 512 Tahun
2022 Tentang Pedoman Pengelolaan
Kinerja Dan Disiplin Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
Dasar Hukum

4. Kewajiban PPPK

5. Kewajiban PPPK

6. Kewajiban PPPK

7. Larangan PPPK

8. Larangan PPPK

9. Bentuk dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPD, atau
calon anggota DPRD dapat berupa:
A
B
C
D
1
2
3
4
5

10. Jenis Hukuman Disiplin
• •
•
•

11. Pelanggaran Masuk Kerja

13. Pelanggaran Disiplin Pemanggilan Pemeriksaan (BAP)
Pertimbangan
Hukum/Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP)
Laporan Kewenangan
Penjatuhan Hukuman
Disiplin Secara
Hierarki
Pejabat yang
berwenang
menghukum
Penetapan Keputusan
Penyampaian
Keputusan

15. BAP

18. Tim Pemeriksa

21. Terima kasih!