Dokumen tersebut membahas pengantar hukum pajak, termasuk definisi pajak, pembagian hukum pajak menjadi hukum pajak formil dan materil, asas-asas pemungutan pajak, dan empat maksim Adam Smith mengenai pajak.
2. 1. Pengantar Hukum Pajak
PENGANTAR HUKUM PAJAK
HUKUM adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas
rangkaian kekuasaan kelembagaan.
3. 1. Pengantar Hukum Pajak
PENGANTAR HUKUM PAJAK
HUKUM adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan yang
berwenang yang berisi perintah ataupun larangan untuk mengatur
tingkah laku manusia yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi dalam
pelaksanaannya guna mencapai keadilan, keseimbangan dan
keselarasan dalam hidup.
4. 1. Pengantar Hukum Pajak
PAJAK
• Kontribusi Wajib
• Terutang oleh Orang atau Badan
• Bersifat Memaksa
• Berdasarkan Undang-undang
• Tidak mendapatkan imbalan langsung
• Digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat
8. 1. Pengantar Hukum Pajak
PEMBAGIAN HUKUM PAJAK
HUKUM PAJAK FORMIL
Hukum pajak formil mengatur tentang kewajiban dan hak wajib pajak
(WP), meliputi bagaimana suatu kewajiban ditunaikan, sanksi yang
dikenakan apabila kewajiban tidak ditunaikan, serta hal-hal mengenai hak
wajib pajak.
9. 1. Pengantar Hukum Pajak
PEMBAGIAN HUKUM PAJAK
HUKUM PAJAK MATERIL
Hukum pajak materil mengatur tentang hal-hal substantif pemungutan
pajak meliputi siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), atas apa ia
dikenakan pajak (objek pajak), dan berapa besarnya pajak yang dikenakan
(tarif pajak).
10. 1. Pengantar Hukum Pajak
ASAS-ASAS PEMUNGUTAN PAJAK
Azas pemungutan pajak harus membuat adanya keadilan.
Mengusahakan agar pengaturan pajak diselenggarakan secara umum
dan merata.
11. 1. Pengantar Hukum Pajak
The Four Maxims Adam Smith
• Equality (persamaan)
• Certainty (kepastian)
• Convenience (kenyamanan)
• Economy (ekonomi)
12. 1. Pengantar Hukum Pajak
Equality – Ability to Pay
Apakah mereka dalam posisi yang equal ? Jika tidak equal, apakah
mungkin beban pajak dari orang yang sakit tersebut seharusnya
dikurangi? Tetapi, berapa banyak jumlah pengurangannya? Dan
bagaimanakah pembuktian bahwa orang pertama benar-benar
membayar biaya pengobatan, bukan sekedar untuk menurunkan beban
pajaknya?
13. 1. Pengantar Hukum Pajak
Certainty
Tidak ditentukan secara sewenang-wenang (kepastian hukum)
Ketentuan yang dimuat dalam UU harus jelas, tegas & tidak ambigu.
14. 1. Pengantar Hukum Pajak
Convenience of payment
Pada saat yang tepat yaitu pada saat Wajib Pajak mendapat penghasilan.
(Pay as you earn)
Kapan pajak harus dipungut ?
15. 1. Pengantar Hukum Pajak
Economics of collection
Biaya pemungutan & biaya pemenuhan kewajiban WP seminimal
mungkin (murah) atau harus relatif lebih kecil dari uang pajak yang
masuk.
