Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Dr. Zar Rdj
https://itjen.dephub.go.id/2019/12/11/bravo-kemenhub-lompatan-besar-zona-integritas-di-tahun-2019-dalam-mengakselerasi-implementasi-reformasi-birokrasi/
DYNAMIC GOVERNANCE 2025: Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
9. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
ZONA INTEGRITAS adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public
WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Tantangan dan Peluang Regional - Regional Challenges and OpportunitiesMuhammadZidaneYustis
Materi ini Menjelaskan tentang Tantangan dan Peluang Regional yang menjelaskan tentang :
- Klasifikasi hubungan bentuk baru dari gabungan teknologi informasi dan komunikasi
- manfaat e-government
- peluang dan tantangan dalam pengembangan e-government
- implementasi e-government di kota surabaya dan bandung.
- e-government sebagai bagian dari smart government untuk mendukung perwujudan smart city
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Dr. Zar Rdj
https://itjen.dephub.go.id/2019/12/11/bravo-kemenhub-lompatan-besar-zona-integritas-di-tahun-2019-dalam-mengakselerasi-implementasi-reformasi-birokrasi/
DYNAMIC GOVERNANCE 2025: Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
9. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
ZONA INTEGRITAS adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public
WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Tantangan dan Peluang Regional - Regional Challenges and OpportunitiesMuhammadZidaneYustis
Materi ini Menjelaskan tentang Tantangan dan Peluang Regional yang menjelaskan tentang :
- Klasifikasi hubungan bentuk baru dari gabungan teknologi informasi dan komunikasi
- manfaat e-government
- peluang dan tantangan dalam pengembangan e-government
- implementasi e-government di kota surabaya dan bandung.
- e-government sebagai bagian dari smart government untuk mendukung perwujudan smart city
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
1. KepMenPAN RB No 50 TAHUN 2022
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di
Lingkungan K/L, Pemda, BUMN, BUMD tahun 2022
www.googleslidesppt.com _ 30+ Ready Made Google Slides & PowerPoint Presentation for Free
2. Tema KIPP 2022:
“Percepatan Reformasi Birokrasi melalui Imlementasi Transformasi
Kelembagaan, Transformasi Sumber Daya Aparatur, dan Transformasi Digital
yang diwujudkan dalam inovasi pelayanan publik menuju pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan”
3. Kriteria Inovasi
memperkenalk
an cara,
pendekatan atau
kebijakan dan
desain
pelaksanaan
baru dan
berbeda dalam
rangka
penyelenggaraan
pelayanan publik
Kebaruan:
memberikan
dampak bagi
peningkatan
kualitas
pelayanan
publik
Bermanfaat: menghasilkan
keluaran yang
nyata sesuai
dengan tujuan
penyelenggara
an pelayanan
publik
Efektif:
mudah
dikembangk
an oleh
penyelengg
ara lain
Mudah ditiru,
terus
diterapkan dan
dikembangkan
secara
berkesinambun
gan, serta
mendapat
dukungan
masyarakat
Berkelanjutan
4. Inovasi yang
berorientasi
peningkatan
penyediaan akses
kepada pelayanan pulik
yang berkualitas dan
terjangkau bagi semua
kalangan, terutama
kelompok rentan dan
masyarakat miskin
Kategori 1: Pelayanan Publik yang Inklusif dan berkeadilan
01
Penyediaan akses:
Penyediaan sarana
yang inovatif untuk
memudahkan
masyarakat
mendapatkan
pelayanan,
termasuk
penggunaan
platform digial
02
Penyediaan
akses
disesuaikan
dengan situasi
dan kebutuhan
masyarakat
setempat serta
kemampuan
penyelenggara
pelayanan publik
03
5. Inovasi yang berorientasi pada
transformasi kelembagaan melalui
kebijakan dan rencana yang
terintegrasi, serta peningkatan
keterbukaan pemerintah dalam
bentuk penggunaan tenaga
keahlian dalam organisasi,
pengambilan keputusan
partisipatif, dna keterlibatan para
pemangku kepentingan
Kategori 2: Efektivitas institusi publik untuk mencapai Tujuan
Pembangunan Berkelanutan
01
Upaya untuk
meningkatkan
kapasitas
kelembagaan
dapat
dilakukan
dengan
menggunakan
platform digital
02 Penggunaan
platform digital
disesuaikan
dengan situasi
atau kebutuhan
masyarakat
setempat serta
kemampuan
penyelenggara
pelayanan
publik 03
6. Ditujukan bagi inovasi yang
berorientasi pada kemampuan
lembaga/institusi publik dalam
memitigasi pandemi COVID 19
dengan cepat guna
mengoptimalkan kinerjanya di
asa pandemi COVID 19, dan
mengantisipasi perubahan di
masa depan akibat pandemi
COVID 19
Kategori 3: Ketahanan Institusi Publik di masa Pandemi & antisipasi di
pasca Covid-19
01
Upaya
tersebut dapat
dilakukan
dengan
menggunakan
platform digital
02 Penggunaan
platform digital
disesuaikan
dengan situasi
atau kebutuhan
masyarakat
setempat serta
kemampuan
penyelenggara
pelayanan publik
03
7. Persyar
atan
Inovasi
01
02
03
04
05
Memenuhi seluruh kriteria inovasi
Selaras dengan tema KIPP
Menggunakan judul ug menggambarkan inovasi dengan
memperhatikan norma dan kepantasan
06
07
Relevan dengan salah satu kelompok dan kategori
inovasi
Telah diimplementasikan minim 2 th (kategori 1 & 2), 1 th
(kategori 3), sejak daftar KIPP 2022 hingga dimulainya
implementasi, dibuktikan data dukung
Menyertakan SK pejabat berwenang, apakah inovasi ini
digagas oleh perorangan atau tim
Video singkat 3 mnt, unggah di Youtube, link nya
sertakan dlm proposal
8. K
e
l
o
m
p
o
k
I
n
o
v
a
s
i
1. Belum pernah mengikuti KIPP periode
sebelumnya;
2. Belum pernah mendapat penghargaan
pada KIPP periode sebelumnya;
3. Belum pernah menerima penghargaan
sebagai Top 99 sebanyak 2 (dua) kali
baik secara berturut- turut maupun
tidak; atau
4. Bukan merupakan Top 45 Inovasi Tahun
2019-2021, Top 40 Inovasi Tahun
2017-2018, Top 35 Inovasi Tahun
2016, Top 25 Inovasi Tahun 2015, dan
Top 9 Inovasi Tahun 2014.
9. K
e
l
o
m
p
o
k
I
n
o
v
a
s
i
1.Merupakan Top 45 Inovasi Tahun
2019-2020, Top 40 Inovasi Tahun
2017-2018, Top 35 Inovasi Tahun
2016, Top 25 Inovasi Tahun 2015,
dan Top 9 Inovasi Tahun 2014;
dan
2.Bukan merupakan 5 Pemenang
Outstanding Achievement of
Public Service Innovation 2020-
2021