Dokumen tersebut membahas tentang kemiskinan dan tantangan kebijakan sosial. Kemiskinan memiliki berbagai penyebab seperti kurangnya akses politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Ada berbagai pendekatan kebijakan sosial untuk menanggulangi kemiskinan seperti pendekatan egalitarian, konservatif, dan demokrasi sosial. Kemiskinan memiliki berbagai jenis seperti kemiskinan kolektif,
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup .
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup .
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
2. Mengapa perlu dibahas?
Setiap Manusia Berhak Untuk:
• 1. Hidup Aman
• 2. Kehidupan yang Berkelanjutan
• 3. Layanan Sosial Dasar
• 4. Kesetaraan
3. Ciri-ciri masyarakat miskin:
• Aspek politik: tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan
yang menyangkut hidup mereka
• Aspek sosial: tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada
• Aspek ekonomi: Kualitas SDM rendah (kesehatan, pendidikan,
ketrampilan); rendahnya kepemilikan/ aspek fisik (air bersih,
penerangan)
• Aspek budaya/ nilai : budaya kualitas SDM rendah (etos kerja rendah,
berpikir pendek, mudah menyerah)
4. Pengertian:
• Kebijakan sosial sebagai suatu rangkaian tindakan yang berisi prinsip-
prinsip atau pedoman untuk melaksanakan kebijakan
• Kebijakan sosial sebagai suatu produk yang berisi dokumen,
ketentuan, aturan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan
keputusan
• Kebijakan sosial sebagai peraturan perundang-undangan
• Kebijakan sosial sebagai suatu perencanaan sosial untuk mencapai
tujuan pemerataan, baik pemerataan sumber-sumber pemerataan
pendapatan maupun pemilihan pemerataan pemanfaatan sosial.
5.
6. Egalitarian/Liberal, Liberal Sosial
a.Mengacu pada etos individualisme, bukan kolektivis/solidaritas
b.Menekankan peran spesifik tetapi terbatas dari suatu negara
c.Tidak untuk menghapus kesenjangan sosial secara sempurna,
melainkan untuk menjamin kebutuhan minimum setiap warga negara
sehingga setiap individu bebas mengembangkan dirinya
7. Konservatif/Republikan, Konservatif Sosial
a.Lebih mengutamakan keutuhan sosial dibanding kesetaraan sosial
b.Mengakomodasi kapitalisme dengan mempertahankan
kedermawanan kebijakan sosial dengan tujuan memelihara, bukan
mengubah, masyarakat.
8. Konservatif/Liberal, Neo-konservatif
a.Mengacu pada gagasan yang menekankan ekonomi bebas dan negara
kuat.
b.Mengkominasikan liberalisme ekonomi dengan otoritarianisme moral
dan pembentukan perilaku individu.
9. Egalitarian/Republikan, Demokrasi Sosial
a.Berpaham kolektivis
b.Merupakan sosialisme moderat
c.Tidak menolak kapitalisme, melainkan berupaya mengubahnya secara
demokratis dengan menjadikan kapitalisme lebih egaliter.
d.Secara umum dikaitkan dengan gerakan buruh dan serikat pekerja
10.
11.
12.
13. Beban kemiskinan:
• Kemiskinan yang ada sekarang mempunyai penyebaran yang tidak
seimbang
• Hampir setengah dari seluruh masyarakat miskin hidup di Asia selatan
• Kemiskinan juga berpusat pada daerah-daerah tertentu: pedesaan
atau di daerah-daerah yang kekurangan sumber daya.
• Beban kemiskinan juga paling besar terletak pada kelompok tertentu:
wanita dan anak-anak.
• Kemiskinan berkaitan dengan standard hidup yang absolut dari bagian
masyarakat tertentu
14. Definisi kemiskinan
Tidak Mampu Memenuhi:
* Pangan: 2100 kalori per orang per hari
* Non-Pangan: perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi,
sosial-keagamaan (BPS).
Menurut WB:
"sangat miskin" sebagai orang yang hidup dengan pendapatan
kurang
dari AS$1 per hari
"miskin" dengan pendapatan kurang dari AS$ 2 per hari.
15. 1. Kemiskinan kolektif
Kemiskinan kolektif dapat terjadi pada suatu daerah atau negara yang
mengalami kekurangan pangan. Kebodohan dan eksploitasi manusia
dinilai sebagai penyebab keadaan itu.
2. Kemiskinan musiman
Kemiskinan musiman atau periodik dapat terjadi manakala daya beli
masyarakat menurun atau rendah
3. Kemiskinan individu
Kemiskinan individu dapat terjadi pada setiap orang, terutama kaum
cacat fisik atau mental, anak-anak yatim, kelompok lanjut usia.
16. 1. Kemiskinan Absolut
• Seseorang masuk ke dalam miskin absolut jika penghasilan seharinya
dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup
minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan
2. Kemiskinan Relatif
• Seseorang dikategorikan miskin relatif bila penghasilan seharinya sudah di
atas garis kemiskinan, namun ia masih lebih kurang mampu daripada
masyarakat di sekitarnya.
3. Kemiskinan Kultural
• Orang ini tidak ada usaha untuk bangkit dari kemiskinan, sekalipun ada
orang di sekitarnya yang ingin membantunya.