Dokumen tersebut membahas tentang Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan PT Geo Given Visi Mandiri. Perjanjian Kerja mengatur hubungan antara perusahaan dengan pekerja dan memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Sedangkan Peraturan Perusahaan wajib dibuat oleh perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih dan berisi tata tertib serta syarat kerja. Kedua dokumen tersebut berdasarkan

1. Perjanjian Kerja
dan
Peraturan Perusahaan (PP)
PT Geo Given Visi Mandiri

2. Perjanjian Kerja
• Perjanjian kerja adalah perjanjian antara
pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja.
• Perjanjian tersebut memuat syarat-syarat kerja, hak,
dan kewajiban para pihak. Hubungan kerja adalah
hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh
berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur
pekerjaan (yang harus dikerjakan pekerja/buruh),
upah, dan perintah (yang harus dilaksanakan
pekerja/buruh).

3. • Perjanjian kerja harus memuat informasi sebagai berikut:
Dari perusahaan :
- Nama perusahaan,
- Alamat perusahaan,
- Jenis usaha; nama,
Dari Pekerja :
- Jenis kelamin,
- Umur,
- Alamat pekerja/buruh;
- jabatan atau jenis pekerjaan;
- tempat pekerjaan;
- besarnya upah dan cara pembayarannya;
- syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
- mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
Dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
Isi Perjanjian Kerja

4. Pasal 1, 50-55 dan 63
UU Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003)
• Perjanjian kerja dibuat rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan
hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing
masing mendapat 1 (satu) salinan perjanjian kerja. Perjanjian kerja
dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kesepakatan bersama
• Bila perjanjian kerja dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib
membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan.
Surat pengangkatan yang dimaksud sekurang kurangnya memuat
keterangan: nama dan alamat pekerja/buruh; tanggal mulai bekerja;
jenis pekerjaan yang dilakukan pekerja/buruh; dan besarnya upah
yang diterima oleh pekerja/buruh.

5. Syarat Syarat PKWT
(Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)
• PKWT dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf
latin
• Tidak mensyaratkan masa percobaan kerja
• Tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap
• Hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau
kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya
b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang
tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun
c. Pekerjaan yang bersifat musiman, atau
d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru,
atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

6. Ketentuan Hukum PKWT
• Hukum mengijinkan perpanjangan dan pembaruan perjanjian waktu tertentu.
• Sebuah perjanjian kerja waktu tertentu tidak boleh lebih dari 2 (dua) tahun.
• Perjanjian ini boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1
(satu) tahun.
Jika pengusaha bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu
tersebut, pengusaha harus memberitahukan kepada pekerja/buruh yang
bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu
tertentu berakhir.
• Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dilakukan setelah
melewati masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dari berakhirnya perjanjian
kerja waktu tertentu yang lama.
• Pembaruan perjanjian kerja hanya boleh dilakukan untuk masa paling lama 2
(dua) tahun.

7. Landasan Hukum Perpanjangan PKWT
Menurut Permenakertrans No. 100/2004:
1. Keabsahan dari perjanjian kerja waktu tertentu dan kesempatannya untuk
diperpanjang/dibarui tergantung dari jenis pekerjaan yang diperjanjikan.
2. Jika pekerjaannya bersifat sementara dan sekali selesai, maka jangka waktu
perjanjian kerja adalah 3 tahun dan tidak dapat diperpanjang.
Jenis perjanjian kerja ini dapat dibarui selama 2 tahun setelah masa jeda 30 hari.
3. Jika pekerjaannya bersifat musiman, maka masa perjanjian kerja tergantung
pada cuaca, atau musim, atau pesanan/target.
4. Jika pekerjaan tersebut berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru
atau kegiatan pendukung (dalam tahap penelitian dan pengembangan), masa
perjanjian kerjanya adalah 2 tahun dan diperbolehkan untuk diperpanjang 1
tahun.

8. Sumber: Pasal 56-59 UU Ketenagakerjaan
(UU No. 13/2003);
Keputusan Menakertrans tentang Ketentuan
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menteri
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia
(Kepmenakertrans No. KEP.100/MEN/VI/2004)

9. MASA PERCOBAAN
Menurut Undang-Undang ketenagakerjaan, perjanjian kerja waktu tidak
tertentu/permanen dapat mensyaratkan masa percobaan sampai dengan
tiga bulan.
Selama masa percobaan, pekerja/buruh berhak atas upah serendah-
rendahnya setara dengan nilai upah minimum yang berlaku.
Pekerja/buruh yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja waktu
tertentu tidak dapat dikenai masa percobaan.
• Sumber: Pasal 58 dan 60 UU Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003)

10. Perjanjan Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
• Jika PKWT dibuat untuk karyawan kontrak, PKWTT diperuntukkan bagi
karyawan tetap dan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap dan terus-
menerus.
• PKWTT dapat dibuat secara tertulis dan lisan.
• Jika perjanjiannya tak tertulis, perusahaan mewajibkan surat
pengangkatan pekerja yang minimal berisi: nama dan alamat pekerja
/ buruh; tanggal mulai bekerja; jenis pekerjaan; dan sumbangan
upah.
• Dalam PKWTT , boleh diberlakukan masa percobaan paling lama 3
bulan, namun perusahaan diseluruh masa percobaan tidak boleh
memberikan upah di bawah upah minimum.

11. Apa itu Peraturan Perusahaan (PP)?
• Peraturan Perusahaan adalah :
Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat
syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan
• Ketentuan Peraturan Perusahaan :
1. Pasal 108 ayat (1) UU no 13/2003
Pengusaha yang memperkerjakan pekerja / buruh sekurang kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib
membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat
yang ditunjuk.
2. Pasal 188, UU no. 13/2003
Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi pidana denda paling
sedikit Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta
rupiah)

12. Ketentuan PERATURAN PERUSAHAAN (PP)
• Wajib bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja / buruh sekurang
kurangnya 10 (sepuluh) orang
• Berisi syarat kerja yang belum diatur dalam peraturan perundangan –
undangan dan rincian pelaksanaan ketetuan dalam peraturan
perundang – undangan
• Dibuat dan disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan saran
dan pertimbangan dari wakil pekerja / buruh di perusahaan yang
bersangkutan
• Disahkan oleh pejabat berwenang

13. Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP)
• Dalam 1 (satu) perusahaan hanya dibuat 1 (satu) PP
• Berlaku bagi seluruh pekerja / buruh di perusahaan yang
bersangkutan baik PKWT maupun PKWTT
• Berlaku di semua cabang / unit kerja / perwakilan perusahaan
• Dalam hal ada kondisi yang berbeda di suatu cabang / unit kerja /
perwakilan perusahaan, maka dapat dibuat PP turunan yang hanya
berlaku di lokasi tersebut
• Dalam hal beberapa perusahaan tergabung dalam 1 (satu) grup, maka
PP dibuat oleh masing masing perusahaan

14. Pengesahan PP
• Pengusaha harus mengajukan permohonan pengesahan PP kepada
pejabat berwenang
• Pejabat meneliti kelengkapan dokumen dan materi yang diajukan
tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundang undangan
• Pejabat memberikan jawaban (menolak/mengesahkan) dalam waktu
7 hari sejak kelengkapan permohonan
• Permohonan pengesahan diajukan kepada :
1. Kadisnaker Kabupaten / Kota
2. Kadisnaker Provinsi
3. Dirjen PHI dan Jamsos, Kemenaker

15. Materi Muatan PP (Lengkap)
• Pengertian umum (istilah – istilah)
• Ruang Lingkup
• Kode etik dan pasal pertentangan
• Hubungan kerja (status, berakhir)
• Rotasi (mutasi, promosi dan demosi)
• Waktu kerja ( istirahat, cuti, kesempatan)
• Pengupahan (lembur, struktur dan skala upah)
• Jaminan Sosial
• Hak, kewajiban, larangan dan sanksi
• Usia Pensiun
• Hak Hak dalam PHK (Uang pisah, hak tambahan)
• Fasilitas kesejahteraan

16. TERIMAKASIH
ATAS PERHATIAN
YANG DIBERIKAN