mengenal secara ringkas kebijakan ekonomi makro berkenaan dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan sub kebijakan fiskal yaitu kebijakan anggaran
7 Penyebab PPP mengalami banyak kegagalan, yaitu:
1. Gagasan yang salah, misalnya membangun jalan tol di negara kepulauan seperti Indonesia, dengan keterbatasan lahan dan kebutuhan untuk ketahanan pangan, karena konsep jalan tol hanya sesuai untuk negara kontinen, dengan luas lahan yang besar, seperti AS, China, Brasil, India. Misalnya, kebijakan PPP air minum sudah dideklarasikan dalam pertemuan air se-dunia di Turki tahun 2006, masih dipaksakan terus. Pun, kebijakan PPP air minum di Jakarta dinilai komunitas air dunia sebagai praktek terburuk.
2. Metode yang salah. PPP adalah kebijakan dengan metode paket, artinya harus dilaksanakan di sektor tertentu tanpa pandang bulu, padahal PPP berkarakter tailored made.
3. Kebijakan yang salah, karena tdak dimulai dari kebutuhan publik tetapi kebutuhan penguasaha sehingga berkarakter vendor driven policy. Salah satu bentuknya adalah reklamasi pantai utara Jakarta. Salah satu indikatornya adalah istilah yang banyak digunakan adalah value for money, padahal untuk sektor infrastruktur (pelayanan) publik yang harus dikedepankan adalah value for public.
4. Tata kelola yang salah, karena tidak jelas apakah investor bisa untuk mendapatkan keuntungan tanpa intervensi atau subsidi atau tidak. Selain itu, kesalahan tata kelola adalah tidak diusahakan dengan sungguh-sungguh pembentukan “Badan Regulator” yang independen. BPJT dinilai sebagai regulator yang melayani kepentingan pemilik jalan tol daripada publik, sehingga terjadi yang yang disebut regulatory captured. Termasuk juga memperpanjang konsesi jalan tol yang sudah habis masa konsesinya, mengijinkan konsesi diasetkan sehingga di-go-public-kan, dan tidak bisa lagi diputus masa konsesinya.
5. Konteks yang salah. Pengadaan tanah dilakukan dengan metode paksa, padahal secara kontekstual terdapat filosofi “sak-dumuk-bathuk-sak-nyari-bumi” yang artinya sejengkal tanah selebar kepala pun akan dipertahankan sampai mati. Selain itu, BPKP dan BPK tetap mempergunakan kriteria NJOP sebagai nilai traksasi, sehingga setiap traksaksi di atas NJOP dapat dengan mudah menjadi temuan BPKP, BPK dan menjadi sarana pemeriksanaan oleh lembaga Kejagung hingga KPK.
6. Sistem pendanaan infrastruktur publik yang berjangka panjang bertentangan dengan sistem pendanaan perbankan. Keberadaaan PT PPI dan SMI selain melanggar UU BUMN karena keduanya tidak di bawah Kementerian BUMN tetapi di bawah KemenKeu, sehingga ditengarai dapat berpotensi dianggap sebagai fraud.
7. Pelaku bisnis sering dianggap sebagai malaikat, sehingga apa saja diberikan, sehingga seringkali pemerintah ditipu pengusaha. Investor yang ada ternyata hanya makelar konsesi belaka, seperti yang terjadi pada salah satu pemilik konsesi jalan tol yang menjual hak konsesinya segera setelah mendapatkan.
7 Penyebab PPP mengalami banyak kegagalan, yaitu:
1. Gagasan yang salah, misalnya membangun jalan tol di negara kepulauan seperti Indonesia, dengan keterbatasan lahan dan kebutuhan untuk ketahanan pangan, karena konsep jalan tol hanya sesuai untuk negara kontinen, dengan luas lahan yang besar, seperti AS, China, Brasil, India. Misalnya, kebijakan PPP air minum sudah dideklarasikan dalam pertemuan air se-dunia di Turki tahun 2006, masih dipaksakan terus. Pun, kebijakan PPP air minum di Jakarta dinilai komunitas air dunia sebagai praktek terburuk.
2. Metode yang salah. PPP adalah kebijakan dengan metode paket, artinya harus dilaksanakan di sektor tertentu tanpa pandang bulu, padahal PPP berkarakter tailored made.
3. Kebijakan yang salah, karena tdak dimulai dari kebutuhan publik tetapi kebutuhan penguasaha sehingga berkarakter vendor driven policy. Salah satu bentuknya adalah reklamasi pantai utara Jakarta. Salah satu indikatornya adalah istilah yang banyak digunakan adalah value for money, padahal untuk sektor infrastruktur (pelayanan) publik yang harus dikedepankan adalah value for public.
4. Tata kelola yang salah, karena tidak jelas apakah investor bisa untuk mendapatkan keuntungan tanpa intervensi atau subsidi atau tidak. Selain itu, kesalahan tata kelola adalah tidak diusahakan dengan sungguh-sungguh pembentukan “Badan Regulator” yang independen. BPJT dinilai sebagai regulator yang melayani kepentingan pemilik jalan tol daripada publik, sehingga terjadi yang yang disebut regulatory captured. Termasuk juga memperpanjang konsesi jalan tol yang sudah habis masa konsesinya, mengijinkan konsesi diasetkan sehingga di-go-public-kan, dan tidak bisa lagi diputus masa konsesinya.
5. Konteks yang salah. Pengadaan tanah dilakukan dengan metode paksa, padahal secara kontekstual terdapat filosofi “sak-dumuk-bathuk-sak-nyari-bumi” yang artinya sejengkal tanah selebar kepala pun akan dipertahankan sampai mati. Selain itu, BPKP dan BPK tetap mempergunakan kriteria NJOP sebagai nilai traksasi, sehingga setiap traksaksi di atas NJOP dapat dengan mudah menjadi temuan BPKP, BPK dan menjadi sarana pemeriksanaan oleh lembaga Kejagung hingga KPK.
6. Sistem pendanaan infrastruktur publik yang berjangka panjang bertentangan dengan sistem pendanaan perbankan. Keberadaaan PT PPI dan SMI selain melanggar UU BUMN karena keduanya tidak di bawah Kementerian BUMN tetapi di bawah KemenKeu, sehingga ditengarai dapat berpotensi dianggap sebagai fraud.
7. Pelaku bisnis sering dianggap sebagai malaikat, sehingga apa saja diberikan, sehingga seringkali pemerintah ditipu pengusaha. Investor yang ada ternyata hanya makelar konsesi belaka, seperti yang terjadi pada salah satu pemilik konsesi jalan tol yang menjual hak konsesinya segera setelah mendapatkan.
kebijakan publik sering disalahartikan sebagai hukum, sebagai undang-undang, atau sebagai regulasi. Kebijakan publik mencakup ketiganya. Materi ini menjelaskannya. Disiapkan oleh Dr. Riant Nugroho, Pengajar Tamu pada Program Pasca Sarjana FISP UI untuk mata kuliah Kebijakan Publik, Kebijakan Publik-Hukum-dan-Good Governance, dan Kebijakan Publik Kontemporer.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
1. 23/01/2014
Kebijakan Moneter dan Kebijakan
fiskal : Sebuah Pengantar Singkat
Dr. Riant Nugroho
Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara
Universitas Indonesia - 2014
RND
Kebijakan moneter
• … suatu kebijakan yang diambil oleh
pemerintah ( Bank Sentral ) untuk menambah
dan mengurangi jumlah uang yang beredar.
RND
1
2. 23/01/2014
Tentang kebijakan moneter BI
• “….dari sisi kebijakan moneter Bank Indonesia
(BI) telah sangat reponsif dengan apa yang
terjadi saat ini. Namun, masalah yang saat ini
terjadi adalah bersifat fundamental dan bukan
bersifat temporer yang dapat diselesaikan
dengan kebijakan dari BI saja”
RND
tujuan dari kebijakan moneter
• ….memengaruhi jumlah uang yang beredar,
sehingga dapat menekan laju inflasi (laju
kenaikan harga).
• Note : Kebijakan moneter tidak dapat
digunakan untuk mengatasi resesi.
RND
2
3. 23/01/2014
Pergeseran “keyakinan”
• Sejak tahun 1945, kebijakan moneter hanya
digunakan sebagai kebijakan ekonomi untuk
mencapai stabilitas ekonomi jangka pendek.
Adapun kebijakan fiskal digunakan dalam
pengendalian ekonomi jangka panjang.
• “Keyakinan” pada saat ini kebijakan moneter
merupakan kebijakan utama yang dipergunakan
untuk pengendalian ekonomi jangka pendek dan
jangka panjang.
RND
Kebijakan moneter (1) : Kebijakan moneter ekspansif
(Monetary expansive policy)
• Kebijakan moneter ekspansif dilakukan manakala terdapat banyak
pengangguran di masyarakat. Dalam hal ini pemerintah menambah
jumlah uang yang beredar di masyarakat.
….suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang
beredar.
• Cara:
1.
2.
3.
4.
Menurunkan tungkat suku bunga
Membeli surat-surat berharga
Menurunkan cadangan Kas
Memberikan kredit longgar.
• ….mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat
(permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami
resesi atau depresi.
• Kebijakan moneter longgar (easy money policy)
RND
3
4. 23/01/2014
Kebijakan moneter (1) : Kebijakan moneter Kontraktif
(Monetary contractive policy)
• Kebijakan moneter kontraktif dilakukan manakala negara sedang
mengalami inflasi. Pemerintah mengurangi jumlah uang yang
beredar di masyarakat.
• …..kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar.
• Cara:
1.
2.
3.
4.
Menaikan suku bunga
Menjual surat berharga
Menaikan cadangan kas
Membatasi pemberian kredit
• Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi.
• Kebijakan uang ketat (tight money policy)
RND
instrumen kebijakan moneter
A. Kuantitatif
1. Operasi Pasar Terbuka
2. Mengubah Tingkat Diskonto
3. Mengubah Tingkat Cadangan Minimum
B. Kualitatif
1. Pengawasan Kredit secara selektif
2. Pembujukan Moral
RND
4
5. 23/01/2014
instrumen kebijakan moneter (1) : Operasi Pasar
Terbuka (Open Market Operation)
• Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang
yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga
pemerintah (government securities).
• Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah
akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila
ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka
pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah
kepada masyarakat.
• Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah
SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU
atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
RND
instrumen kebijakan moneter (2) : Fasilitas Diskonto
(Discount Rate)
• Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang
yang beredar dengan memainkan tingkat bunga
bank sentral pada bank umum. Bank umum
kadang-kadang mengalami kekurangan uang
sehingga harus meminjam ke bank sentral.
• Untuk membuat jumlah uang bertambah,
pemerintah menurunkan tingkat bunga bank
sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga
demi membuat uang yang beredar berkurang.
RND
5
6. 23/01/2014
instrumen kebijakan moneter (3) : Rasio Cadangan
Wajib (Reserve Requirement Ratio)
• Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah
uang yang beredar dengan memainkan jumlah
dana cadangan perbankan yang harus disimpan
pada pemerintah.
• Untuk menambah jumlah uang, pemerintah
menurunkan rasio cadangan wajib.
• Untuk menurunkan jumlah uang beredar,
pemerintah menaikkan rasio.
RND
instrumen kebijakan moneter (4) : Imbauan Moral
(Moral Persuasion)
• Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk
mengatur jumlah uang beredar dengan jalan
memberi imbauan kepada pelaku ekonomi.
• Contohnya seperti menghimbau perbankan
pemberi kredit untuk berhati-hati dalam
mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah
uang beredar dan menghimbau agar bank
meminjam uang lebih ke bank sentral untuk
memperbanyak jumlah uang beredar pada
perekonomian.
RND
6
7. 23/01/2014
Tugas Bank Indonesia mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah (UU No. 3/2004 pasal 7 ttg BI)
• Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah
antara lain adalah kestabilan terhadap hargaharga barang dan jasa yang tercermin pada
inflasi.
• Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun
2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka
kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran
utama kebijakan moneter (Inflation Targeting
Framework) dengan menganut sistem nilai tukar
yang mengambang (free floating).
RND
Tugas Bank Indonesia mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah (UU No. 3/2004 pasal 7 ttg BI)
• Peran kestabilan nilai tukar sangat penting
dalam mencapai stabilitas harga dan sistem
keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia
juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk
mengurangi volatilitas nilai tukar yang
berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai
tukar pada level tertentu.
RND
7
8. 23/01/2014
Tugas Bank Indonesia mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah (UU No. 3/2004 pasal 7 ttg BI)
• Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki
kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui
penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar
atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran
laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara
operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter
tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain
operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun
valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan
cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau
pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan caracara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.
RND
Inflation Targeting Framework (ITF)
• Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank
Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang
dinamakan Inflation Targeting Framework (ITF).
• Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak
Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan
kebijakan moneter yang menerapkan uang
primer (base money) sebagai sasaran kebijakan
moneter.
RND
8
9. 23/01/2014
Implementasi ITF …
• Bank Indonesia secara eksplisit
mengumumkan sasaran inflasi kepada publik
dan kebijakan moneter diarahkan untuk
mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh
Pemerintah tersebut.
RND
Cara mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter
dilakukan secara forward looking…
• ….perubahan stance kebijakan moneter
dilakukan melaui evaluasi apakah
perkembangan inflasi ke depan masih sesuai
dengan sasaran inflasi yang telah
dicanangkan.
• Dalam kerangka kerja ini, kebijakan moneter
juga ditandai oleh transparansi dan
akuntabilitas kebijakan kepada publik.
RND
9
10. 23/01/2014
Cara mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter
dilakukan secara forward looking…
• Secara operasional, stance kebijakan moneter
dicerminkan oleh penetapan suku bunga
kebijakan (BI Rate) yang diharapkan akan
memengaruhi suku bunga pasar uang dan
suku bunga deposito dan suku bunga kredit
perbankan.
• Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan
memengaruhi output dan inflasi.
RND
Tujuan akhir kebijakan moneter
• ….menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang
salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan
stabil.
• Untuk mencapai tujuan itu Bank Indonesia menetapkan
suku bunga kebijakan BI Rate sebagai instrumen kebijakan
utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan
perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi.
• Jalur atau transmisi dari keputusan BI rate sampai dengan
pencapaian sasaran inflasi tersebut sangat kompleks dan
memerlukan waktu (time lag).
RND
10
11. 23/01/2014
mekanisme transmisi kebijakan moneter
• Mekanisme bekerjanya perubahan BI Rate
sampai mempengaruhi inflasi tersebut sering
disebut sebagai mekanisme transmisi
kebijakan moneter.
RND
mekanisme transmisi kebijakan moneter
• Mekanisme ini menggambarkan tindakan
Bank Indonesia melalui perubahan-perubahan
instrumen moneter dan target operasionalnya
mempengaruhi berbagai variable ekonomi
dan keuangan sebelum akhirnya berpengaruh
ke tujuan akhir inflasi.
RND
11
12. 23/01/2014
mekanisme transmisi kebijakan moneter
• Mekanisme tersebut terjadi melalui interaksi
antara Bank Sentral, perbankan dan sektor
keuangan, serta sektor riil. Perubahan BI Rate
mempengaruhi inflasi melalui berbagai jalur,
diantaranya jalur suku bunga, jalur kredit, jalur
nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur
ekspektasi.
RND
mekanisme transmisi kebijakan moneter
• Mekanisme tersebut terjadi melalui interaksi
antara Bank Sentral, perbankan dan sektor
keuangan, serta sektor riil.
RND
12
14. 23/01/2014
Kebijakan Fiskal
• …adalah langkah-langkah pemerintah untuk
membuat perubahan-perubahan dalam
sistem pajak atau dalam perbelanjaannya
dengan maksud untuk mengatasi masalahmasalah ekonomi yang dihadapi (Sadono
Sukirno, 2003)
RND
Kebijakan fiskal VS Kebijakan Moneter
• Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat
pemerintah untuk mengarahkan ekonomi
suatu negara melalui pengeluaran dan
pendapatan (berupa pajak) pemerintah.
• Kebijakan moneter bertujuan men-stabilkan
perekonomian dengan cara mengontrol
tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar.
RND
14
15. 23/01/2014
Kebijakan Fiskal ….
• adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka
mengarahkan kondisi perekonomian untuk
menjadi lebih baik dengan jalan mengubah
penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
• Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter
untuk mengatur jumlah uang beredar, namun
kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan
pendapatan dan belanja pemerintah.
RND
Kebijakan Fiskal
• …kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
dalam rangka mendapatkan dana dan
kebijaksanaan yang ditempuh oleh
pemerintah untuk membelanjakan dananya
dalam rangka melaksanakan pembangunan.
RND
15
16. 23/01/2014
Kebijakan Fiskal
• ….adalah kebjakan pemerintah yang berkaitan
dengan penerimaan atau pengeluaran Negara.
RND
kebijakan fikcal
• ….adalah pengelolaan anggaran.
RND
16
17. 23/01/2014
Tujuan kebijakan fiscal adalah untuk mempengaruhi
jalannya perekonomian
• ….memperbesar dan memperkecil
pengeluaran komsumsi pemerintah (G),
jumlah transfer pemerntah (Tr), dan jumlah
pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga
dapat mempengaruhi tingkat pendapatan
nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja
(N).
RND
Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi secara optimal.
• Kebijakan fiskal sangat berhubungan dengan
pemasukan atau pendapatan negara, diantara
pendapatan negara antara lain misalnya : bea
dan cukai, devisa negara, pariwisata, pajak
penghasilan, pajak bumi dan bangunan,
impor, dan lain-lain.
RND
17
18. 23/01/2014
Untuk pengeluaran negara
• belanja persenjataan , pesawat, proyek
pemerintah, pembangunan sarana dan
prasarana umum, atau program lain yang
berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
RND
Kebijakan Fiskal
• perubahan-perubahan pada belanja atau
penerimaan pajak pemerintahan pusat yang
dimaksudkan untuk mencapai penggunaan
tenaga kerja-penuh, stabilitas harga, dan laju
pertumbuhan ekonomi yang pantas.
RND
18
19. 23/01/2014
Kebijakan Fiskal Ekspansioner
• peningkatan belanja pemerintah dan/atau
penurunan pajak yang dirancang untuk
meningkatkan permintaan agregat dalam
perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini
adalah untuk meningkatkan produk domestik
bruto dan menurunkan angka pengangguran.
RND
Kebijakan Fiskal Kontraksioner
• pengurangan belanja pemerintah dan/atau
peningkatan pajak yang dirancang untuk
menurunkan permintaan agregat dalam
perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini
adalah untuk mengontrol inflasi.
RND
19
20. 23/01/2014
Efek Pengganda
• peningkatan belanja oleh konsumen,perusahaan atau
pemerintah akan menjadi pendapatan bagi pihak-pihak
lain.
• Ketika orang ini membelanjakan pendapatannya,
belanja tersebut menjadipendapatan bagi orang lain
dan seterusnya, sehingga menyebabkan
terjadinyapeningkatan produksi dalam suatu
perekonomian.
• Efek pengganda dapat berdampak sebaliknya ketika
belanja mengalami penurunan.
RND
Kebijakan Fiskal Sisi-Penawaran
• …pemotongan tarif pajak akan memberikan
insentif bagi perusahaan untuk melakukan
ekspansi atau investasi barang modal, karena
mereka memperoleh pendapatan setelah
pajak yang lebih besar yang kemudian dapat
dibelanjakan.
RND
20
21. 23/01/2014
Jenis-jenis kebijakan fiskal
1. Functional finance : Pembiayaan pemerintah yang
bersifat fungsional
2. The managed budget approach : Pendekatan
pengelolaan Anggaran
3. The stabilizing budget : Stabilisasi anggaran yang
otomatis, apabila model ini gagal, maka pemerintah
dapat meningkatkan pengeluarannya seperti dengan
menaikkan gaji PNS atau subsidi
4. Balance budget approach : Pendekatan Anggaran
Belanja berimbang, namun bila terlambat
penyesuaian (Perubahan Anggaran Keuangan), maka
kepercayaan masyarakat akan hilang.
RND
Instrumen kebijakan fiskal
• ….adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang
berhubungan erat dengan pajak.
• Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan
berpengaruh pada ekonomi.
• Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan
meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output.
• Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli
masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.
RND
21
22. 23/01/2014
kebijakan fiskal Indonesia 2014
Arah kebijakan fiskal pada 2014 : "Memperkuat Pertumbuhan
Ekonomi Yang Inklusif, Berkualitas dan Berkelanjutan Melalui
Pelaksanaan Kebijakan Fiskal Yang Sehat dan Efektif".
4 langkah utama
a. memberikan insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis
b. meningkatkan belanja modal secara signifikan untuk mendukung
pembangunan infrastruktur
c. memanfaatkan utang untuk belanja produktif
d. peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk
mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan koperasi dan
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) antara lain melalui PMN
(Penyertaan Modal Negara) untuk penjaminan program KUR (Kredit
Usaha Rakyat) dan Dana Bergulir)
RND
Kebijakan Fiskal = Kebijakan
Anggaran (Politik Anggaran)
RND
22
23. 23/01/2014
1. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal
Ekspansif
• ……kebijakan pemerintah untuk membuat
pengeluaran lebih besar dari pemasukan
negara guna memberi stimulus pada
perekonomian.
• Umumnya sangat baik digunakan jika
keaadaan ekonomi sedang resesif.
RND
2. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan
Fiskal Kontraktif
• … kebijakan pemerintah untuk membuat
pemasukannya lebih besar daripada
pengeluarannya.
• Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan
ketika perekonomian pada kondisi yang
ekspansi yang mulai memanas (overheating)
untuk menurunkan tekanan permintaan.
RND
23
24. 23/01/2014
3. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
• ….kebijakan ketika pemerintah menetapkan
pengeluaran sama besar dengan pemasukan.
• Tujuan politik anggaran berimbang yakni
terjadinya kepastian anggaran serta
meningkatkan disiplin.
RND
Terima Kasih
RND
24