Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut: Dokumen tersebut membahas capaian dan rencana Direktorat Jenderal Administrasi Negara (DJA) terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2022 dan 2023, mencakup penyusunan regulasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengelolaan dan pengawasan PNBP, serta pengembangan sistem informasi terkait PNBP.

1. CAPAIAN DJA 2022 TERKAIT PNBP
REGULASI
 Penyusunan 16 RPP dan 21 PMK yang
mengatur jenis/tarif PNBP dan probis PNBP
BUN
 Sedang disusun revisi PMK 155/2021,
khususnya terkait reward punishment PNBP
(rekomendasi BPK) dan penguatan
pengawasan
KOMPETENSI SDM
 Telah dilaksanakan pelatihan pengawasan
bekerja sama dengan BPKP
 Mengusulkan diklat auditor bagi
pejabat/pegawai DJA
 Akan dilaksanakan pelatihan pengawasan
lanjutan (3 batches)
PENGELOLAAN PNBP
 Sosialisasi/diseminasi PNBP di 9 wilayah
 Koordinasi dan sinergi dengan DJPB dan
DJKN dalam meningkatkan pengelolaan
PNBP di satker
 Monitoring ke instansi pengelola PNBP
maupun ke wajib bayar untuk memberikan
insight yang lebih mendalam implementasi
pengelolaan PNBP.
SISTEM INFORMASI
 Penyusunan target dengan T-PNBP
 Fasilitas penetapan target dan pagu yang
terintegrasi dengan SAKTI.
 Penyampaian laporan PNBP melalui SSDPNBP
 PNBP Mobile memuat beragam layanan Dit.
PNBP K/L terintegrasi yang dapat diakses
melalui HP
 SiMandra, untuk monitoring penyusunan
regulasi PNBP
 E-mawas untuk pengawasan PNBP
 Integrasi SIMPONI dengan sistem PNBP di KL
 Sistem MASTER untuk reimbursement PPN Panas
Bumi
 Sistem SOT Migas reimbursement PPN Migas
 SIMBARA dalam pengawasan pengelolaan
Minerba
 Implementasi ABS dalam rangka optimalisasi
penagihan piutang PNBP.
TINJUT
REKOMENDASI BPK
 Sedang dilakukan penguatan integrasi sistem pengelolaan PNBP melalui SAKTI secara penuh
pada tahun 2022
 Bimtek pengawasan PNBP ke APIP semua K/L untuk penguatan pengawasan PNBP
 Sedang dilakukan inventarisasi jenis/tarif PNBP serta evaluasi dasar hukumnya untuk
mencegah adanya pungutan tanpa dasar hukum
TARGET & REALISASI s.d 31 Juli 2022

2. RENCANA DJA 2023 TERKAIT PNBP
REGULASI
 Akan dilakukan reviu atas PP
58/2020 ttg Pengelolaan
PNBP(khususnya terkait
pengawasan) dan PP 69/2020
ttg Penyelesaian Keberatan,
Keringanan, dan Pengembalian
PNBP (khususnya terkait aspek
likuiditas dalam keringanan
PNBP
 Melanjutkan penyusunan
regulasi jenis dan tarif PNBP
untuk memberikan dasar hukum
atas pungutan PNBP
KOMPETENSI SDM
 Pelatihan pengawasan
Bersama BPKP dan pihak lain
yang berkelanjutan
 Akan dilaksanakan TOT bekerja
sama dengan DJPB untuk
peningkatan pengelolaan PNBP
di satuan kerja
PENGELOLAAN PNBP
 Sosialisasi/diseminasi ke
beberapa satuan kerja
 Monitoring ke beberapa instansi
pengelola PNBP
 Melakukan pengawasan PNBP
baik on desk maupun on site ke
beberapa instansi pengelola
PNBP
 Joint program dengan DJP,
DJBC, dan unit/instansi lain
SISTEM INFORMASI
 Pembangunan aplikasi
Penyusunan Tarif PNBP
 Pembangunan aplikasi
Keberatan, Keringanan,
Pengembalian PNBP
 Pembangunan aplikasi
Penagihan dan Piutang PNBP
 Implementasi ABS PNBP K/L
 Kebutuhan Data Rinci Piutang
PNBP (implementasi modul
piutang PNBP menyeluruh
aplikasi SAKTI)
 Integrasi Piutang PNBP dengan
pengelolaan PNBP
 Kebutuhan Data dari Unit Lain
 Kebutuhan Data Analitik
(Pembentukan Data & SDM
Pengembang DA)
 Reengineering SIMPONI

3. TERIMA KASIH