Dokumen tersebut membahas tentang peranan Kader Teknik Desa (KTD) dalam pembangunan desa, termasuk tanggung jawab, keterampilan, dan pengorganisasian KTD. KTD diharapkan dapat memfasilitasi berbagai aspek teknis pembangunan prasarana desa seperti survei, desain, pelaksanaan, pemeliharaan, serta meningkatkan kapasitas masyarakat. Ada beberapa tantangan dalam pengorganisasian KTD sepert
Bahan diambil dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomo3 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Disampaikan pada Forum Sharing Session untuk Agen Perubahan BPH Migas
Bandung, 15 Desember 2020
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, LAN-RI
Dokumen ini membahas budaya kerja aparat di dinas kependudukan kabupaten Sukoharjo dalam penerbitan kartu keluarga, termasuk faktor pendukung dan penghambat serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan. Analisis menunjukkan loyalitas dan semangat kerja aparat masih perlu ditingkatkan, sedangkan sarana dan SDM di dinas terbatas.
Dokumen ini membahas rencana peningkatan kinerja perencanaan program litbang administrasi di PKP2A III Lembaga Administrasi Negara Samarinda. Masalah utamanya adalah belum adanya analisis kebutuhan program, lemahnya koordinasi forum kelitbangan, dan terbatasnya kapasitas SDM. Rencananya adalah meningkatkan jejaring kerja dan koordinasi, serta menyusun analisis kebutuhan program berbasis potensi daerah.
Pemberdayaan Alumni Pelatihan Dalam Rangka Diseminasi InovasiTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Webinar Puslatbang KDOD Samarinda, 27 Desember 2020
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Bahan diambil dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomo3 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Disampaikan pada Forum Sharing Session untuk Agen Perubahan BPH Migas
Bandung, 15 Desember 2020
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, LAN-RI
Dokumen ini membahas budaya kerja aparat di dinas kependudukan kabupaten Sukoharjo dalam penerbitan kartu keluarga, termasuk faktor pendukung dan penghambat serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan. Analisis menunjukkan loyalitas dan semangat kerja aparat masih perlu ditingkatkan, sedangkan sarana dan SDM di dinas terbatas.
Dokumen ini membahas rencana peningkatan kinerja perencanaan program litbang administrasi di PKP2A III Lembaga Administrasi Negara Samarinda. Masalah utamanya adalah belum adanya analisis kebutuhan program, lemahnya koordinasi forum kelitbangan, dan terbatasnya kapasitas SDM. Rencananya adalah meningkatkan jejaring kerja dan koordinasi, serta menyusun analisis kebutuhan program berbasis potensi daerah.
Pemberdayaan Alumni Pelatihan Dalam Rangka Diseminasi InovasiTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Webinar Puslatbang KDOD Samarinda, 27 Desember 2020
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Proyek perubahan ini bertujuan untuk memotivasi pegawai negeri sipil di seluruh SKPD Kota Palu untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai tahun 2014 melalui asistensi. Proyek ini akan dilaksanakan dengan membentuk tim asistensi SKP, melakukan sosialisasi, dan memberikan asistensi langsung kepada pegawai negeri sipil. Diharapkan proyek ini dapat menciptakan kesadaran dan tanggung jawab pegaw
Proyek Perubahan Seksi Pengaduan MasyarakatAbdillah Mt
Dokumen tersebut membahas tentang optimalisasi pengelolaan pengaduan masyarakat melalui penyusunan pedoman pengelolaan pengaduan masyarakat di Komisi Pengawas Haji Indonesia. Dokumen menjelaskan latar belakang perlunya pedoman tersebut dan rencana penyusunannya meliputi tujuan, manfaat, tahapan, jadwal, anggaran, dan stakeholder yang terlibat.
Sistem penyelengaraan administrasi negara nkrivirmannsyah
A.Pengertian
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara pada hakikatnya
merupakan uraian tentang bagaimana mekanisme pemerintahan
negara dijalankan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan
Pemerintahan Negara. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan
Negara ialah sistem bekerjanya Pemerintahan sebagai fungsi
yang ada pada Presiden.
Pedoman Kelitbangan dan Inovasi di Kabupaten - KotaMattula Ada
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman kelitbangan dan inovasi di kabupaten/kota. Secara singkat, dibahas tentang definisi dan tugas badan penelitian dan pengembangan daerah, jenis dan tahapan kelitbangan, serta tenaga dan pelaku yang terlibat dalam kelitbangan di tingkat kabupaten/kota.
Merupakan sebuah buku bungai rampai praktek inovasi administrasi negara pemerintah daerah dan LAN. Buku ini dikompilasi oleh Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, Deputi Inovasi Administrasi, Lembaga Administrasi Negara.
Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Bidang ASN di DaerahTri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan kompetensi kepemimpinan bidang di daerah, khususnya bidang perencanaan. Dokumen menjelaskan standar kompetensi bidang perencanaan, strategi pengembangan kompetensi melalui sertifikasi dan pelatihan, serta peran Bappenas dan Lembaga Administrasi Negara dalam pengembangan kompetensi kepemimpinan bidang di daerah.
Transformasi Peran Strategis Aparatur Pemda Provinsi DKI Jakarta melalui Pene...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang Dadang Solihin. Dadang Solihin adalah pejabat yang menjabat sebagai Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata. Ia memiliki pengalaman panjang sebagai pegawai negeri dan pernah menjabat berbagai posisi kepemimpinan di berbagai lembaga.
Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis KebijakanTri Widodo W. UTOMO
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Forum Pembinaan JFAK Untuk Peningkatan Kemampuan Secara Berkelanjutan, PDAK Kementerian Kesehatan RI
Jakarta, 12 Oktober 2020
Association of Even Organizer Company ( AEOC )Shafigh Lontoh
Dokumen tersebut membahas tentang Asosiasi Organizer Event di Jawa Tengah (AIEIOIC) yang bertujuan untuk menjadi wadah bagi perusahaan jasa event organizer serta mendukung perekonomian Jawa Tengah, di antaranya melalui kegiatan edukatif, hiburan, dan sosial untuk masyarakat Semarang dalam rangka menyambut Visit Jateng 2013."
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Wilayah IV
Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-12
DENPASAR, 2 Juni 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara/
Plt. Deputi Kajian Kebijakan LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Pelatihan Teknis dan Fungsional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi ASN sehinggga dapat lebih "kompeten dalam melaksanakan tugasnya.
Presentasi Artikel Pedoman Praktis Kamus Kompetensi Teknis ASNAgus van Jogja
Presentasi mengenai artikel ilmiah berjudul "Pedoman Praktis Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis ASN" ini disampaikan pada Seminar Nasional & Konferensi Kepegawaian 2019 pada Tanggal 24-25 April 2019 di Universitas Padjadjaran, Bandung JAWA BARAT
Kajian ini membahas strategi penguatan daerah penyangga Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur. Kajian ini menganalisis kesiapan beberapa daerah sebagai penyangga meliputi dukungan fungsi IKN, capaian pembangunan, potensi daerah, dan sumber daya lokal. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan strategi penguatan daerah penyangga seperti peningkatan infrastruktur, investasi, SDM, dan kerja sama ant
Dokumen ini merupakan Rencana Strategis Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) untuk periode 2016-2019. Rencana strategis ini disusun untuk menjadi pedoman YSKK dalam 4 tahun ke depan dengan mempertimbangkan dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Proses penyusunannya melibatkan evaluasi, penilaian, dan pengambilan keputusan strategis dengan menitikberatkan pada potensi dan kekuatan yang dimiliki organisasi
Proyek perubahan ini bertujuan untuk memotivasi pegawai negeri sipil di seluruh SKPD Kota Palu untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai tahun 2014 melalui asistensi. Proyek ini akan dilaksanakan dengan membentuk tim asistensi SKP, melakukan sosialisasi, dan memberikan asistensi langsung kepada pegawai negeri sipil. Diharapkan proyek ini dapat menciptakan kesadaran dan tanggung jawab pegaw
Proyek Perubahan Seksi Pengaduan MasyarakatAbdillah Mt
Dokumen tersebut membahas tentang optimalisasi pengelolaan pengaduan masyarakat melalui penyusunan pedoman pengelolaan pengaduan masyarakat di Komisi Pengawas Haji Indonesia. Dokumen menjelaskan latar belakang perlunya pedoman tersebut dan rencana penyusunannya meliputi tujuan, manfaat, tahapan, jadwal, anggaran, dan stakeholder yang terlibat.
Sistem penyelengaraan administrasi negara nkrivirmannsyah
A.Pengertian
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara pada hakikatnya
merupakan uraian tentang bagaimana mekanisme pemerintahan
negara dijalankan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan
Pemerintahan Negara. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan
Negara ialah sistem bekerjanya Pemerintahan sebagai fungsi
yang ada pada Presiden.
Pedoman Kelitbangan dan Inovasi di Kabupaten - KotaMattula Ada
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman kelitbangan dan inovasi di kabupaten/kota. Secara singkat, dibahas tentang definisi dan tugas badan penelitian dan pengembangan daerah, jenis dan tahapan kelitbangan, serta tenaga dan pelaku yang terlibat dalam kelitbangan di tingkat kabupaten/kota.
Merupakan sebuah buku bungai rampai praktek inovasi administrasi negara pemerintah daerah dan LAN. Buku ini dikompilasi oleh Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, Deputi Inovasi Administrasi, Lembaga Administrasi Negara.
Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Bidang ASN di DaerahTri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan kompetensi kepemimpinan bidang di daerah, khususnya bidang perencanaan. Dokumen menjelaskan standar kompetensi bidang perencanaan, strategi pengembangan kompetensi melalui sertifikasi dan pelatihan, serta peran Bappenas dan Lembaga Administrasi Negara dalam pengembangan kompetensi kepemimpinan bidang di daerah.
Transformasi Peran Strategis Aparatur Pemda Provinsi DKI Jakarta melalui Pene...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang Dadang Solihin. Dadang Solihin adalah pejabat yang menjabat sebagai Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata. Ia memiliki pengalaman panjang sebagai pegawai negeri dan pernah menjabat berbagai posisi kepemimpinan di berbagai lembaga.
Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis KebijakanTri Widodo W. UTOMO
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Forum Pembinaan JFAK Untuk Peningkatan Kemampuan Secara Berkelanjutan, PDAK Kementerian Kesehatan RI
Jakarta, 12 Oktober 2020
Association of Even Organizer Company ( AEOC )Shafigh Lontoh
Dokumen tersebut membahas tentang Asosiasi Organizer Event di Jawa Tengah (AIEIOIC) yang bertujuan untuk menjadi wadah bagi perusahaan jasa event organizer serta mendukung perekonomian Jawa Tengah, di antaranya melalui kegiatan edukatif, hiburan, dan sosial untuk masyarakat Semarang dalam rangka menyambut Visit Jateng 2013."
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Wilayah IV
Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-12
DENPASAR, 2 Juni 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara/
Plt. Deputi Kajian Kebijakan LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Pelatihan Teknis dan Fungsional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi ASN sehinggga dapat lebih "kompeten dalam melaksanakan tugasnya.
Presentasi Artikel Pedoman Praktis Kamus Kompetensi Teknis ASNAgus van Jogja
Presentasi mengenai artikel ilmiah berjudul "Pedoman Praktis Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis ASN" ini disampaikan pada Seminar Nasional & Konferensi Kepegawaian 2019 pada Tanggal 24-25 April 2019 di Universitas Padjadjaran, Bandung JAWA BARAT
Kajian ini membahas strategi penguatan daerah penyangga Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur. Kajian ini menganalisis kesiapan beberapa daerah sebagai penyangga meliputi dukungan fungsi IKN, capaian pembangunan, potensi daerah, dan sumber daya lokal. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan strategi penguatan daerah penyangga seperti peningkatan infrastruktur, investasi, SDM, dan kerja sama ant
Dokumen ini merupakan Rencana Strategis Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) untuk periode 2016-2019. Rencana strategis ini disusun untuk menjadi pedoman YSKK dalam 4 tahun ke depan dengan mempertimbangkan dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Proses penyusunannya melibatkan evaluasi, penilaian, dan pengambilan keputusan strategis dengan menitikberatkan pada potensi dan kekuatan yang dimiliki organisasi
Bappeda merupakan badan perencanaan pembangunan daerah sangat memerlukan KM untuk mengelola sumber-sumber pengetahuan yang diperlukan dan dihasilkan untuk perencanaan pembangunan daerah.
Melaksanakan pembinaan perpustakaan desa dan/atau kelurahan dengan koordinasi, membimbing, dan motivasi untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan masyarakat.
Dokumen ini membahas langkah-langkah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang meliputi sosialisasi, pembentukan tim perencanaan desa, pengkajian desa secara partisipatif untuk mengidentifikasi masalah dan potensi desa, serta identifikasi pelaku pembangunan desa. RPJM Desa dirancang untuk menjadi kerangka berpikir sistematis mengenai permasalahan dan potensi des
Rencana dan Strategi Peningkatan Kapasitas TPP dan Pegiat.pptxAndiFardiansyah
Rangkuman rencana dan strategi peningkatan kapasitas TPP dan pegiat desa program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa tahun 2023 dalam 3 kalimat:
Program tersebut merencanakan peningkatan kapasitas TPP dan pegiat desa melalui pelatihan daring dan luring serta bimbingan teknis, pengembangan desa cerdas, dan dukungan manajemen untuk mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Workshop Awal E Development Daerah 2009Tatang Taufik
Dokumen tersebut membahas strategi e-development daerah yang meliputi lima elemen utama yaitu kepemimpinan, infrastruktur, e-government, e-society, dan industri TIK. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pembangunan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Dokumen tersebut membahas pedoman pengembangan budaya kerja aparatur negara dengan menekankan pada pentingnya nilai-nilai moral dan profesionalisme. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, arahan kebijakan, manfaat, syarat, metode dan nilai-nilai dasar yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan kinerja aparatur negara.
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1) RRA dan PRA adalah pendekatan untuk memperoleh informasi tentang kehidupan pedesaan secara cepat dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat.
2) PRA berfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam menganalisis kondisi kehidupan mereka.
3) RRA dan PRA memiliki prinsip seperti partisipasi masyarakat, kerjasama tim
Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Masyarakatnugisptrainig
Dokumen tersebut membahas tentang tugas dan tanggung jawab kader teknik dalam pengembangan masyarakat, termasuk memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, membantu mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitas masyarakat, serta memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di desa. Dokumen tersebut juga menyentuh tentang pentingnya menumbuhkan
Kelompok 4 fasilitasi peningkatan kapasitas pemangku kepentinganSalim SAg
Dokumen tersebut membahas konsep peningkatan kapasitas pemangku kepentingan di kecamatan. Ia menjelaskan ruang lingkup peningkatan kapasitas pada tingkat sistem, organisasi, dan individu serta aspek-aspek kompetensi dasar yang perlu dimiliki pendamping desa. Dokumen ini juga menjelaskan strategi dan metode yang dapat digunakan dalam meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan.
perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...Bagus ardian
Perencanaan pembangunan partisipatif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan seluruh pihak dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur. Tahapannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring bersama untuk menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
ANALISIS PENGARUH INDUSTRI BATU BARA TERHADAP PENCEMARAN UDARA.pdfnarayafiryal8
Industri batu bara telah menjadi salah satu penyumbang utama pencemaran udara global. Proses ekstraksi batu bara, baik melalui penambangan terbuka maupun penambangan bawah tanah, menghasilkan debu dan gas beracun yang dilepaskan ke atmosfer. Gas-gas tersebut termasuk sulfur dioksida (SO2), nitrogen oksida (NOx), dan partikel-partikel halus (PM2.5) yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Selain itu, pembakaran batu bara di pembangkit listrik dan industri menyebabkan emisi karbon dioksida (CO2), yang merupakan penyebab utama perubahan iklim global dan pemanasan global.
Pencemaran udara yang disebabkan oleh industri batu bara juga memiliki dampak lokal yang signifikan. Di sekitar area penambangan, debu batu bara yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan ekosistem lokal. Paparan terus-menerus terhadap debu batu bara dapat menyebabkan masalah pernapasan seperti asma dan bronkitis, serta berkontribusi pada penyakit paru-paru yang lebih serius. Selain itu, hujan asam yang disebabkan oleh emisi sulfur dioksida dapat merusak tanaman, air tanah, dan ekosistem sungai, mengancam keberlanjutan lingkungan di sekitar lokasi industri batu bara.
DAMPAK POLUSI UDARA TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT.pdf
04, kaur-pemb-sbg ktd
1. KAUR PEMBANGUAN sebagai Kader Teknik Desa
Tujuan PB :
Pentingnya keberadaan KTD melalui kelembagaan di
desa
Peserta mendorong peranan Kelembagaan sebagai
KDT di tingkat desa.
2. Kader Teknik Desa ( KTD ) :
Sebagai kelembagaan didesa yang mempunyai
hubungan kerja/tupoksi, bakat dan minat dibidang
teknik, serta memiliki kepedulian membantu
masyarakat dalam membangun, mengelola dan
melestarikan prasarana untuk memajukan desa.
diharapkan memiliki keinginan untuk terus maju dan
berbagi dan meningkatkan pengalaman dengan
masyarakat, juga orang yang memiliki kemampuan
teknik, serta kemampuan dalam aspek konstruksi
Sebagai Kaur Pembangunan bahagian dari kader
didesa
3. Kaur Pembangunan/Kader teknik diharapkan mampu
memfasilitasi pengadaan, pengelolaan dan pelestarian kegiatan
bidang prasarana sebagai berikut :
Memilih Jenis Prasarana yg berdampak positif
Menjadi kader-kader teknik di masyarakat
Memfasilitasi proses Survey Teknik untuk pembangunan
Memfasilitasi penyusunan Desain dan RAB
Memfasilitasi proses pengadaan material, bahan dan alat
Melakukan penguatan kapasitas pelaku pada aspek teknis.
Memfasilitasi terjaganya kualitas pembangunan desa.
Memfasilitasi Pengelolaan -Pemeliharaan Prasaran Desa
4. Kader teknik harus menguasai lima aspek
pekerjaan di lapangan:
Desain teknis prasarana
Metode konstruksi prasarana di lapangan
Cara bekerja sama dengan masyarakat
Administrasi proyek
Cara meningkatkan kapasitas masyarakat
5. Kader teknik harus memiliki lima kemampuan
pribadi:
Bisa tampil di depan umum
Bisa memimpin pertemuan
Bisa memecahan masalah
Berdisiplin
Bisa menulis dengan jelas dan benar
6. Keterampilan lain yang diperlukan
Komputer (pengolahan kata, spreadsheet, presentasi,
menggambar, membuat program database, email,
Internet)
Kemampuan teknis untuk berbagai jenis prasarana
sederhana
Cara memeriksa prasarana
Pendalaman cara menyelesaikan masalah, baik
rasional maupun kreatif
Pemeliharaan
Membuat gambar teknis
7. PEMERANAN KADER TEKNIK ?
SEKARANG?
• Tahap Perencanaan?
• Tahap Pelaksanaan?
• Tahap Pelestarian?
• Sudah diorganisir?
AHIR TAHUN
INI? (UU
DESA?)
• Apa tantanganya?
• Apa yang dibutuhkan?
• Apa Kendalanya?
• Apa Targetnya?
PASKA PNPM
MPd?
• Sudah melembagakah?
• Masih Adakah KTD?
• Masih diperlukan?
• Lalu Bagaimana?
8. KENDALA
Dukungan dari Pemda dan Pemdes untuk pembinaan5
Dana Operasional kurang/ tidak ada1
Kurang pemahaman tentang manfaat dan peranan KTD bagi
pembangunan desa
2
3
4 Legal formal KTD (SK dari Kades) belum ada
Kurang komitmen dan dukungan
@bw
9. KENDALA
Kurang ada kesinambungan antara pelaku lama dengan pelaku
baru
10
Kemampuan mengkader kurang6
Intervensi negatif dari oknum7
8
9 Sering terjadi pergantian pelaku
Waktu terbatas & Sering dapat pekerjaan diluar desa
@bw
10. Tujuan Kaderisasi dan
Pengorganisasian
1. Mendorong perbaikan sistem/ kualitas teknis
2. Meminimalkan munculnya pelaku sesaat
3. Merekonsiliasi kepentingan yang berbeda-beda
4. Membangun kepentingan bersama
5. Menghimpun potensi dan kekuatan sosial masyarakat
desa
11. Komponen Kaderisasi dan
Pengorganisasian
1. Meliputi langkah-langkah penyadaran
2. Penggalangan potensi dan kekuatan
3. Langkah-langkah penggerakan
4. Pengelolaan pembangunan partisipatif
12. Langkah-Langkah Menentukan
dalam Kaderisasi dan Pengorganisasian
1. Identifikasi pelaku kunci (yang peduli dengan
bidang teknis)
2. Pelaku kunci punya syarat; jiwa peduli/jiwa kader
yang meminati bidang teknis dan kemasyarakatan
3. Kader sebaiknya tersebar dalam setiap kelompok,
dusun atau desa
4. Dua dimensi pemetaan; adanya tingkat kepedulian
dan tingkat pengaruh.
13. Langkah Pematangan dalam Kaderisasi dan
Pengorganisasian
1. Tindakan atas dasar nalar bukan emosional
2. Konsensus harus dikembangkan
3. Bentuk-bentuk dukungan harus dibuktikan
4. Distribusi peran dan tanggung jawab
5. Mengurangi model terapi, manipulasi, informasi,
konsultasi, penentraman
6. Meningkatkan pola kontrol sosial, pendelegasian
dan sinergi
15. DASAR HUKUM :
PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2007
TPU/KPMD
KADER TEKNIK
TPK/POKMAS KPMD/POKMAS
SWAKELOLA
RAB DESA
PROPOSAL DESA
APBDES
PNPM/PROGRAM
LAIN
Click to add Title
Click to add
Title
KUBE
KLP. SPKP
KLP ARISAN DLL
BID. PERENCANAAN DESA
LPMD/NAMA
LAINNYA
PEMBINAAN
BID. PEMBANGUNAN BID.
EKONOMI
PENGAWASAN
BPD
BID LAIN : DITAMBAHKAN SESUAI KEBUTUHAN : DIANTARANYA BIDANG PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA, KEPEMUDAAN, SENI BUDAYA, PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DLL
PERDES
SK-KADES
TIM
PEMANTAU/PARTISIPATIF
16. STRATEGI PELEMBAGAAN KADER TEKNIK
FORUM
Strategi
KADERISASI KADER TEKNIK DESA
BERKELANJUTAN
Membangun IKATAN EMOSIONAL sesama anggota
agar SOLID
Membangun JIWA KORPS & membangun
keBANGGAan
Berbagi KARUNIA (Hati, Pikiran. Tangan)
SEKOLAH LAPANG KTD
Berlatih dengan praktek bersama lintas desa lintas
spesialisasi
Saling asah-asih-asuh, secara terus menerus
Didampingi Pembimbing Teknik
Dikelola partisipatifTerbentuknya
Korps KTD yang
Solid
Terbentuk KTD-
2 terampil &
mempunyai
Integritas
Terbangunya
sistem
kaderisasi
yang
STRATEGI ?
FORUM ?
TARGET ?
@bw
17. TINGKAT KETRAMPILAN
(Contoh Spesialis Prasarana Jalan)
Kader Teknik
PEMBIMBING
Kader Teknik
PENGAWAS
Kader Teknik
PERENCANA
Kader Teknik
PELAKSANA
KT. SP Jalan Utama
KT. SP. Jalan Madya
KT. SP. Jalan Muda
KT. SP. Jalan Mula
@bw
Catatan : Jenis Spesialisi tergantung kebutuhan setempat
18. ALUR PENINGKATAN KETRAMPILAN KTD
@bw
Bentuk Forum KTD
Antar Desa
TIM PEMBIM BING
TEKNIK, FT,PL dll
TIM PEMBINA; BKAD;
PEMDA; SKPD TERKAIT
PRAKTIK BELAJAR
BERSAMA
KETRAMPILAN LANJUTAN
KONSTRUKSI JALAN
KONTRUKSI IRIGASI
KONSTRUKSI AIR BERSIH
KONSTRUKSI JEMBATAN
KONSTRUSI GEDUNG
Praktek membangun; MANKON;
ADM Proyek OPS&Pemeliharaan
SERTIFIKASI JENIS
DAN TINGKAT
KETRAMPILAN DASAR
KONSTRUKSI JALAN
KONTRUKSI IRIGASI
KONSTRUKSI AIR BERSIH
KONSTRUKSI JEMBATAN
KONSTRUSI GEDUNG
Praktek mengenali bagian2
bangunan; Gambar teknik, sket; Hitung
kebutuhan bahan, upah & alat;