Untuk jawabannya jangan percaya 100% yach... Coz, ini sebenarnya soal lama. Jadi, masih berdasarkan KEPPRES 80 Tahun 2003. Jadi, recek lagi dengan PERPRES 54 Tahun2010. (contoh salah satu yang beda KD, Batasan minimal lelang, dll)
Perjanjian Jasa Pengangkutan Barang ini berisi draf perjanjian yang mengikat kerja sama antara pemilik barang dengan pengangkut barang untuk melakukan pekerjaan Jasa Pengangkutan Barang melalui jalur darat.
Untuk jawabannya jangan percaya 100% yach... Coz, ini sebenarnya soal lama. Jadi, masih berdasarkan KEPPRES 80 Tahun 2003. Jadi, recek lagi dengan PERPRES 54 Tahun2010. (contoh salah satu yang beda KD, Batasan minimal lelang, dll)
Perjanjian Jasa Pengangkutan Barang ini berisi draf perjanjian yang mengikat kerja sama antara pemilik barang dengan pengangkut barang untuk melakukan pekerjaan Jasa Pengangkutan Barang melalui jalur darat.
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
Soal tryout sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Soal ini dibuat versi 4 (bulan Agustus 2021)
Kesepakatan bersama pengakhiran perjanjianLegal Akses
KESEPAKATAN BERSAMA PENGAKHIRAN PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, _________ tanggal __ __________ ____, bertempat di _________________ (“Kesepakatan Bersama”), oleh dan diantara:
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta diklat pengadaan barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola, mulai dari pengertian, latar belakang, tujuan, kriteria, tipologi, sampai proses pelaksanaannya.
Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Tatang Rustandar Wiraatmadja, Widyaiswara Ahli Utama di Pusdiklat PBJ LKPP.
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJKhalid Mustafa
Setiap akhir tahun sering terjadi permasalahan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya pekerjaan yang tidak terselesaikan pada akhir tahun anggaran.
Paparan ini menggambarkan cara untuk mencegah dan mengatasi permasalahan tersebut
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa
Materi untuk Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membahas mengenai tahapan pemilihan penyedia untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi hingga pelaksanaan kontrak
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
Soal tryout sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Soal ini dibuat versi 4 (bulan Agustus 2021)
Kesepakatan bersama pengakhiran perjanjianLegal Akses
KESEPAKATAN BERSAMA PENGAKHIRAN PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, _________ tanggal __ __________ ____, bertempat di _________________ (“Kesepakatan Bersama”), oleh dan diantara:
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta diklat pengadaan barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola, mulai dari pengertian, latar belakang, tujuan, kriteria, tipologi, sampai proses pelaksanaannya.
Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Tatang Rustandar Wiraatmadja, Widyaiswara Ahli Utama di Pusdiklat PBJ LKPP.
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJKhalid Mustafa
Setiap akhir tahun sering terjadi permasalahan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya pekerjaan yang tidak terselesaikan pada akhir tahun anggaran.
Paparan ini menggambarkan cara untuk mencegah dan mengatasi permasalahan tersebut
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa
Materi untuk Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membahas mengenai tahapan pemilihan penyedia untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi hingga pelaksanaan kontrak
Bela Pengadaan adalah aplikasi yang dikelola oleh LKPP melalui kerja sama dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau e-Marketplace. Program Bela Pengadaan merupakan program untuk mendukung program UMK Go Digital Melalui Proses Belanja Langsung K/L/PD kepada UMK yang tergabung dalam Marketplace.
Petunjuk Penggunaan Aplikasi e‐Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah Untuk...Muhammad Iqbal Gaznur
Petunjuk Penggunaan Aplikasi e‐Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah Untuk Distributor/Pelaksana Pekerjaan
Dari Situs Resmi Pemerintah LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
Petunjuk Penggunaan Aplikasi e‐Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah Untuk...Muhammad Iqbal Gaznur
Petunjuk Penggunaan Aplikasi e‐Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah Untuk Penyedia
Dari Situs Resmi Pemerintah LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
Similar to Ketentuan e-Purchasing melalui e-Katalog (Kep.LKPP No.122 Thn 2022). (20)
2. PENDAHULUAN
• Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13
ayat (1) huruf d Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2021
tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu
ditetapkan Tata Cara Penyelenggaraan Katalog
Elektronik.
• Dalam rangka penyesuaian beberapa ketentuan
penyelenggaraan Katalog Elektronik dan
mendukung kemudahan bagi Pengelola Katalog
Elektronik dalam menyelenggarakan Katalog
Elektronik serta mendukung percepatan proses
penayangan, perlu disusun tata cara
penyelenggaraan katalog elektronik guna
percepatan dan kelancaran penyelenggaraan
Katalog Elektronik dan E-Purchasing Katalog.
Per. Ka.LKPP No. 122 Tahun 2022
3. PENDAHULUAN ...
• Katalog Elektronik yang transparan dan terbuka
menciptakan iklim usaha yang kompetitif,
mendorong pengembangan mutu produk
dengan harga produk yang wajar, sehingga
mendorong pertumbuhan kinerja mitra Pelaku
Usaha Dalam Negeri.
• Selain itu, melalui penyelenggaraan Katalog
Elektronik, Pemerintah juga memperoleh
laporan transaksi pembelian Barang/Jasa pada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
yang akurat.
Per. Ka.LKPP No. 122 Tahun 2022
4. Penyelenggaraan E-PURCHASING
melalui e-Katalog
Pembelian secara elektronik melalui Katalog
Elektronik yang selanjutnya disebut E-Purchasing
Katalog merupakan tata cara pembelian
Barang/Jasa melalui sistem Katalog Elektronik,
dengan ketentuan:
a. Produk Katalog (selanjutnya disebut produk)
merupakan Barang/Jasa yang disediakan oleh
Penyedia Katalog Elektronik yang tercantum
pada Katalog Elektronik dengan spesifikasi/
fungsi/kinerja maupun harga tertentu.
b. ...>>
Per. Ka.LKPP No. 122 Tahun 2022
5. Ketentuan ....
b. Produk yang telah tercantum pada Katalog
Elektronik Nasional/Katalog Elektronik
Sektoral/Katalog Elektronik Lokal dapat dibeli
oleh seluruh Kementerian/Lembaga
/Pemerintah Daerah, kecuali Barang/Jasa pada
fitur iklan Katalog dan/atau diatur lain dalam
keputusan Penelaahan Produk.
c. Harga satuan yang ditayangkan pada Katalog
Elektronik merupakan harga satuan tertinggi
yang dapat dilakukan pembelian melalui
E-Purchasing.
6. e-Katalog LKPP ...
Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor: 11 Tahun 2018
Tentang Katalog Elektronik menyebutkan bahwa:
• E-katalog adalah sistem informasi yang memuat
berbagai informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi
teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),
produk dalam negeri, produk Standar Nasional
Indonesia (SNI) dan informasi lainnya dari berbagai
penyedia barang/jasa.
• E-katalog terdiri dari katalog elektronik nasional,
katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik
lokal yang meliputi barang dan jasa lainnya.
7. Metode E-Purchasing Katalog
• E-Purchasing Katalog dapat dilaksanakan
dengan metode:
a. Negosiasi Harga
b. Mini-Kompetisi
c. Competitive Catalogue
8. • Metode negosiasi harga dilakukan terhadap
harga satuan produk dengan
mempertimbangkan kuantitas produk yang
diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi, atau
ketersediaan produk.
• PPK/PP dapat memanfaatkan informasi harga
produk dari sumber informasi yang dipercaya
lainnya sebagai referensi untuk negosiasi
dengan Penyedia Katalog Elektronik.
a. Metode Negosiasi Harga
9. • E-Purchasing Katalog dengan metode mini-
kompetisi dilakukan terhadap 2 (dua) atau
lebih Penyedia Katalog Elektronik yang
memiliki produk yang sama atau produk
dengan spesifikasi sejenis yang dibutuhkan
oleh PPK/PP dengan tujuan mendapatkan
harga terbaik.
b. Metode Mini-Kompetisi
10. • Competitive Catalogue memuat data dan
informasi yang ditawarkan oleh Penyedia
Katalog Elektronik dalam lingkup pekerjaan
konstruksi berupa komponen dasar
konstruksi yang kemudian dikompetisikan
melalui sistem.
• Metode ini digunakan apabila fitur
Competitive Catalogue sudah tersedia pada
aplikasi Katalog Elektronik.
c. Metode Competitive Catalogue
13. Keunggulan e-Procurement
1. HEMAT WAKTU & TENAGA
2. HEMAT BIAYA
3. BEBAN PEKERJAAN BERKURANG
4. LEBIH EFEKTIF DAN EFISIEN
5. DISIPLIN, AMAN dan TRANSFARAN
6. TERJAMIN
7. PERSONALISASI
8. BEBAS HAMBATAN