Jumlah Rp. 629.500

1. Nomor : 025 /B/ LBH / 2015
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap
Perihal : Somasi
Kepada
Yth. Komandan Kodim 1416 Muna
di-
Raha
Dengan hormat,
1. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 227/A/LBH/2015 tentang penyelesaian
tanah yang ditempati masyarakat Kelurahan Sidodadi Kecamatan Batalaiworu
Kabupaten Muna, berjumlah 33 KK kami penerima kuasa menyampaikan kepada
DANDIM 1416 Muna adalah sebagai berikut.
2. Merujuk Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok
Agraria dan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Reeits Kadester
yang artinya bertujuan menjamin Kepastiah Hukum yang dimiliki oleh masyarakat di
Kelurahan Sidodasi Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna yang menempati lokasi
tanah tersebut sejak tahun 1974 / 1979 yang berdekatan pada lokasi areal tanah kodim
1416 Muna, mereka sudah menempati tanah tersebut selama 36 Tahun tetapi sering
terjadi intimidasi yang dilakukan oleh oknum anggota Kodim 1416 Muna pada saat
itu. Kelompok masyarakat yang menempati tanah tersebut dilarang untuk membangun
rumah secara permanen dengan alasan tanah tersebut masuk kaplingan Hak Pakai
Kodim 1416 Muna, pada dasarnya masyarakat mengetahui lokasi Kodim 1416 Muna
ukuran 400x100 volume 40.000m2 yang diberikan dari tanah saudara
LA ODE ENDA ANWAR pada saat itu Bupati Muna adalah Drs. KAEMUDIN
berdasarkan fakta-fakta hukum yang diketahui oleh kelompok pemilik tanah tersebut.
3. Nomor surat B/319/V/2013 Perihal tanah Kodim 1416 Muna ditujukan kepada kepala
BPN Kabupaten Muna di Raha dengan isi surat point 2 atas Nama Kepala Staf Mayor
ARH LA ODE MURSALI melarang BPN Muna melayani masyarakat yang
berjumlah 30 KK untuk pembuatan sertifikat tanah tersebut.
4. Nomor Surat B/173/XII/2013 Permohonan pengukuran ulang dan pemasangan patok
batas-batas Tanah Kodim 1416 Muna sebagaimana ketentuan dalam Sertifikat Hak
Pakai Nomor : 21.04.26.02.2.00002. Yang bermohon Komando Distrik Militer 1416
Atas Nama LETNAN KOLONEL CZI HENDRO WARSITO.

2. 5. Berdasarkan 2 surat tersebut yang belum jelas Dasar Hukumnya masyarakat yang
menempati tanah tersebut 33 KK berkeberatan dengan alasan hukum UUPA Nomor 5
Tahun 1960 tentang Pokok Agraria bahwa lokasi tanah tersebut yang ditempati
masyarakat masuk dalam areal kaplingan Kodim 1416 Muna dengan Dasar Surat
Keputusan Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sultra Nomor
SK/22-230.2.54-2003 Tentang pemberian Hak Pakai pada TNI-AD Cq. Kodim 1416
Muna atas tanah Negara di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Batalaiworu Kabupaten
Muna seluas 73.405m2.
6. Surat keputusan Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sultra Nomor
SK 24-530:54-003 Tanggal 27 Mei 2003 tentang Pemberian Hak Pakai kepada TNI-
AD Cq. Kodim 1416 Muna atas tanah Negara Kelurahan Sidodadi Kecamatan
Batalaiworu Kabupaten Muna Luas 109.379m2.
7. Berdasarkan surat tersebut kami sebagai Kuasa sangat tidak yakin bahwa Kodim
1416 Muna pada Tahun dan Tanggal yang sama Badan Pertanahan Nasional Sultra
mengeluarkan 2 keputusan yang objek formil dan materilnya tanah tersebut dan
selanjutnya bahwa tanah yang dikuasai oleh Kodim 1416 Muna hanya ukuran
400x100 yaitu volume 40.000m2 yang pada saat itu Dandim Muna BAGINDA ALI
membuka peta tanah tersebut secara umum yang dapat diketahui oleh Anggota Kodim
1416 dan Pegawai Sipil Kodim 1416 Muna dan masyarakat disekitar Kelurahan
Sidodadi pada saat itu yang dapat diakui dan diketahui oleh masyarakat yang
menempati tanah Kelurahan Sidodadi 33 KK bukan pada ukuran 29Ha kalau dengan
surat keputusan Bupati Muna Nomor 593/1146 Tanggal 10 Juni 2002 tentang
Peruntukan Tanah Negara untuk saudara AKIBE dan kawan-kawan 82 orang di
Kelurahan Sidodadi Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna.
8. Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 593/1145 Tanggal 10 Juni 2002 tentang
Peruntukan Tanah Negara untuk Saudara JAMALUDDIN dan kawan-kawan
sebanyak 10 orang di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna
surat pertama dan kedua masih perlu di kaji kembali Dasar Hukumnya yang sama
pula Tanggal surat keputusan yang keluar pada saat itu apakah sudah memenuhi
syarat Administrasi Negara atau Becsikking, penetapanya, maka dengan alasan
tersebut mohon kiranya Kodim 1416 Muna menjelaskan kebenaran yang
sesungguhnya, yang tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai tersebut agar masyarakat
yang menempati lahan tanah tidak bingung dan ada kepastian Hukum dari Negara
memohon kepada Dandim 1416 Muna.

3. 9. Dengan dasar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang terjadinya Hak Milik
atas tanah dalam pasal 22 UUPA, Hak Milik Tanah terjadi dengan jalan pembukaan
tanah, pembukaan hutan atau terjadi karena timbulnya lidah tanah Aanslibbing dasar
pertimbangan yang dimaksud dengan pembukaan tanah adalah pembukaan hutan
yang dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat hukum adat yang dipimpin
oleh ketua adat melalui 3 sistem penggerakan yaitu matok, siramatok, siramatok
galeng, matok sirat gilir galeng dan sistem bluburan kami memohon pada Dandim
1416 Muna kiranya memperlihatkan Sertifikat Hak Pakai Nomor
21.04.26.02.2.00001 dan nomor sertifikat 21.04.26.2.00002 dengan luas 29 Ha.
10. Kalau Nomor sertifikat yang dimaksud tidak dapat dibuktikan secara hukum mohon
kiranya masyarakat yang menempati tanah tersebut jangan ada ancaman atau
intimidasi kepada yang menempati tanah yang dimaksud.
Demikian surat Somasi ini disampaikan atas kerja samanya kami ucapkan terima
kasih sebelumnya.
Raha, 26 Januari 2015
Penerima Kuasa
1. LM. SYAHRIBIN, S.Sos.SH ( )
2. MUH. ICHSAN, SH, MH ( )
3. MUH. FIRMAN, SH ( )
4. ENDANG, SH ( )
Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Muna di Raha;
2. Ketua DPRD Muna di Raha;
3. Badan Pertanahan Nasional Kab. Muna di Raha;
4. Camat Batalaiworu di Raha;
5. Lurah Sidodadi di Raha;
6. Arsip.

4. Nomor : 025 /B/ LBH / 2015
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap
Perihal : Pemberitahuan
Kepada
Yth. Komandan Kodim 1416 Muna
di-
Raha
Dengan hormat,
1. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 227/A/LBH/2015 tentang penyelesaian
tanah yang ditempati masyarakat Kelurahan Sidodadi Kecamatan Batalaiworu
Kabupaten Muna, berjumlah 33 KK kami penerima kuasa menyampaikan kepada
DANDIM 1416 Muna adalah sebagai berikut.
2. Merujuk Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok
Agraria dan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Reeits Kadester
yang artinya bertujuan menjamin Kepastiah Hukum yang dimiliki oleh masyarakat di
Kelurahan Sidodasi Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna yang menempati lokasi
tanah tersebut sejak tahun 1974 / 1979 yang berdekatan pada lokasi areal tanah kodim
1416 Muna, mereka sudah menempati tanah tersebut selama 36 Tahun tetapi sering
terjadi intimidasi yang dilakukan oleh oknum anggota Kodim 1416 Muna pada saat
itu. Kelompok masyarakat yang menempati tanah tersebut dilarang untuk membangun
rumah secara permanen dengan alasan tanah tersebut masuk kaplingan Hak Pakai
Kodim 1416 Muna, pada dasarnya masyarakat mengetahui lokasi Kodim 1416 Muna
ukuran 400x100 volume 40.000m2 yang diberikan dari tanah saudara
LA ODE ENDA ANWAR pada saat itu Bupati Muna adalah Drs. KAEMUDIN
berdasarkan fakta-fakta hukum yang diketahui oleh kelompok pemilik tanah tersebut.
3. Nomor surat B/319/V/2013 Perihal tanah Kodim 1416 Muna ditujukan kepada kepala
BPN Kabupaten Muna di Raha dengan isi surat point 2 atas Nama Kepala Staf Mayor
ARH LA ODE MURSALI melarang BPN Muna melayani masyarakat yang
berjumlah 30 KK untuk pembuatan sertifikat tanah tersebut.
4. Nomor Surat B/173/XII/2013 Permohonan pengukuran ulang dan pemasangan patok
batas-batas Tanah Kodim 1416 Muna sebagaimana ketentuan dalam Sertifikat Hak
Pakai Nomor : 21.04.26.02.2.00002. Yang bermohon Komando Distrik Militer 1416
Atas Nama LETNAN KOLONEL CZI HENDRO WARSITO.

5. 5. Berdasarkan 2 surat tersebut yang belum jelas Dasar Hukumnya masyarakat yang
menempati tanah tersebut 33 KK berkeberatan dengan alasan hukum UUPA Nomor 5
Tahun 1960 tentang Pokok Agraria bahwa lokasi tanah tersebut yang ditempati
masyarakat masuk dalam areal kaplingan Kodim 1416 Muna dengan Dasar Surat
Keputusan Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sultra Nomor
SK/22-230.2.54-2003 Tentang pemberian Hak Pakai pada TNI-AD Cq. Kodim 1416
Muna atas tanah Negara di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Batalaiworu Kabupaten
Muna seluas 73.405m2.
6. Surat keputusan Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sultra Nomor
SK 24-530:54-003 Tanggal 27 Mei 2003 tentang Pemberian Hak Pakai kepada TNI-
AD Cq. Kodim 1416 Muna atas tanah Negara Kelurahan Sidodadi Kecamatan
Batalaiworu Kabupaten Muna Luas 109.379m2.
7. Berdasarkan surat tersebut kami sebagai Kuasa sangat tidak yakin bahwa Kodim
1416 Muna pada Tahun dan Tanggal yang sama Badan Pertanahan Nasional Sultra
mengeluarkan 2 keputusan yang objek formil dan materilnya tanah tersebut dan
selanjutnya bahwa tanah yang dikuasai oleh Kodim 1416 Muna hanya ukuran
400x100 yaitu volume 40.000m2 yang pada saat itu Dandim Muna BAGINDA ALI
membuka peta tanah tersebut secara umum yang dapat diketahui oleh Anggota Kodim
1416 dan Pegawai Sipil Kodim 1416 Muna dan masyarakat disekitar Kelurahan
Sidodadi pada saat itu yang dapat diakui dan diketahui oleh masyarakat yang
menempati tanah Kelurahan Sidodadi 33 KK bukan pada ukuran 29Ha kalau dengan
surat keputusan Bupati Muna Nomor 593/1146 Tanggal 10 Juni 2002 tentang
Peruntukan Tanah Negara untuk saudara AKIBE dan kawan-kawan 82 orang di
Kelurahan Sidodadi Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna.
8. Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 593/1145 Tanggal 10 Juni 2002 tentang
Peruntukan Tanah Negara untuk Saudara JAMALUDDIN dan kawan-kawan
sebanyak 10 orang di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna
surat pertama dan kedua masih perlu di kaji ulang Dasar Hukumnya yang sama pula
Tanggal surat keputusan yang keluar pada saat itu apakah sudah memenuhi syarat
Administrasi Negara atau Becsikking, penetapanya, maka dengan alasan tersebut
mohon kiranya Kodim 1416 Muna menjelaskan kebenaran yang sesungguhnya, yang
tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai tersebut agar masyarakat yang menempati lahan
tanah tidak bingung dan dapat ada kepastian Hukum dari Negara memohon kepada
Dandim 1416 Muna.

6. 9. Dengan dasar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang terjadinya Hak Milik
atas tanah dalam pasal 22 UUPA, Hak Milik Tanah terjadi dengan jalan pembukaan
tanah, pembukaan hutan atau terjadi karena timbulnya lidah tanah Aanslibbing dasar
pertimbangan yang dimaksud dengan pembukaan tanah adalah pembukaan hutan
yang dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat hukum adat yang dipimpin
oleh ketua adat melalui 3 sistem penggerakan yaitu matok, siramatok, siramatok
galeng, matok sirat gilir galeng dan sistem bluburan kami memohon pada Dandim
1416 Muna kiranya memperlihatkan Sertifikat Hak Pakai Nomor
21.04.26.02.2.00001 dan nomor sertifikat 21.04.26.2.00002 dengan luas 29 Ha.
10. Kalau Nomor sertifikat yang dimaksud tidak dapat dibuktikan secara hukum mohon
kiranya masyarakat yang menempati tanah tersebut jangan ada ancaman atau
intimidasi kepada yang menempati tanah yang dimaksud.
Demikian surat Pemberitahuan ini disampaikan atas kerja samanya kami ucapkan
terima kasih sebelumnya.
Raha, 26 Januari 2015
Penerima Kuasa
1. LM. SYAHRIBIN, S.Sos.SH ( )
2. MUH. ICHSAN, SH, MH ( )
3. MUH. FIRMAN, SH ( )
4. ENDANG, SH ( )
Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Muna di Raha;
2. Ketua DPRD Muna di Raha;
3. Badan Pertanahan Nasional Kab. Muna di Raha;
4. Camat Batalaiworu di Raha;
5. Lurah Sidodadi di Raha;
6. Arsip.