Dokumen ini membahas teori-teori klasik tentang hubungan negara dan masyarakat sipil yang telah mempengaruhi perkembangan sosiologi politik modern. Teori-teori tersebut masih relevan untuk dikaji meskipun masing-masing memiliki kelemahan khususnya dalam hal hubungan dengan persoalan negara. Marxisme dianggap kurang memperhatikan sumber kekuasaan negara selain ekonomi dan menyamakan politik dengan negara.

1. NAMA : WAODE HERLINA
NO. STAMBUK : 21210240
PRODI : MANAJEMEN
Adapun kesimpulan dari materi teori – teori klasik tentang negara dan masyarakat sipil yaitu :
teori klasik tentang hubungan negara dan masyarakat sipil yang di eksplorasi dalam bab ini telah
memunculkan dasar-dasar bagi sosiologi politik kontenporer, dan karenanya wawasan mereka tetap
layak untuk terus kita perhatikan. bahkan, dalam bagian IV buku ini, kita akan melihat bagaimana
marximes dan plurisme pada khurusnya telah mempengaruhi upaya terbaru para sosiolog politik
dalam memikirkan masalah pemerintahan meskipun demikian, dalam bab ini telah diutarakan bahwa
masing-masing mazhab teoritis klasik ini mengandung cacat, khususnya dalam hubungan dengan
persoalan negara. orang yang memegang dan menggunakan kekuasaan negara selalu merupakan
kelompok minoritas, dan dibawahnya terbentang banyak kelas masyarakat yang tidak pernah
berpartisipasi dalam pemerintahan, dan menjadi subjek penguasa kita bisa menyebut mereka sebagai
orang yang dikusai
marxime tidak mampu membebaskan dirinya dari ekonomisme dan karenanya belum
menyadari banyaknya sumber daya kekuasaan yang dimiliki negara, yang memberinya peluang untuk
otonom dari semua bagian masyarakat sipil. ekonomisme ini juga berarti bahwa, marxime telah
menyamakan politik semata – mata dengan negara yang bagaimana strukutur kekuasaan dalam
masyarakat sipil yang didasarkan pada atas pembagian kelas yang berakar pada kepemilikan hak
milik, menghalangi perkembangan potensi kreatif seluruh manusia ketidak setaraan ini membuat
kesetaraan formal yang dimiliki individu sebagai warga menjadi cacat, karena kesetaraan politik
tersebut terpisah dari kebutuhan masyarakat