Dokumen tersebut membahas tentang rencana pembangunan kehutanan Kabupaten Muna tahun 2011. Ia menjelaskan kondisi hutan dan kawasan hutan di Kabupaten Muna, permasalahan yang dihadapi, serta rencana program dan kegiatan untuk tahun 2011 dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Program-program tersebut meliputi pemantapan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan daya dukung DAS, serta pengamanan kawasan hutan

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Landasan Pembangunan Kehutanan
Penyelenggaraan Otonomi Daerah telah memasuki babak baru sebagaimana telah ditandai
dengan revisi total undang-undang otonomi daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22
dan 25 masing-masing Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Salah satu hal yang sangat
prinsipil dari perubahan dimaksud adalah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
satu paket secara langsung oleh rakyat.
Kepala Daerah terpilih diwajibkan menyampaikan visi dan misi yang dipaparkan dalam suatu
Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna yang antara lain memuat
arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Visi dan
misi Kepala Daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan selanjutnya setiap Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD)
menjabarkan kembali dalam suatu dokumen Perencanaan Strategik (Renstra).
Penyusunan Proposal Rencana Pembangunan Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Muna
Tahun 2011 ini merupakan penjabaran dari Perencanaan Strategik Departemen Kehutanan dan
Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna
Tahun 2011 dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan kondisi spesifik kehutanan
Kabupaten Muna. Hal ini penting agar arah pembangunan sektor kehutanan di Kabupaten Muna
dapat tercipta satu bentuk pengelolaan hutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Muna terutama masyarakat di sekitar hutan.
Pembangunan kehutanan di Indonesia saat ini diselenggarakan berdasarkan mandat Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 yaitu pengurusan sumberdaya hutan sebagai satu kesatuan
ekosistem.
Terdapat tiga dimensi utama dalam penyelenggaraan pengurusan sumberdaya hutan. Pertama
adalah keberadaan lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan dalam luasan yang cukup
dan sebaran spasial yang proporsional. Entitas yang mencirikan dimensi kawasan adalah
pemantapan status hukum kawasan hutan serta tersedianya data dan informasi kondisi dan
potensi sumberdaya hutan yang menjadi prasyarat dalam pengelolaan hutan lestari. Dimensi
kedua berupa keberadaan wujud biofisik hutan berupa tumbuhan dan satwa serta wujud abiotik
yang berada pada lahan yang diperuntukan sebagai kawasan hutan dengan kualitas dan kuantitas
yang tinggi. Entitas yang mencirikan dalam pengelolaan biofisik hutan adalah pemanfataan
sumberdaya hutan berupa manfaat langsung dan tidak langsung baik berupa lahan maupun hasil-

2. 2
hasilnya, dan konservasi sumberdaya alam termasuk perlindungan dan pengamanan hutan, serta
upaya-upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang telah terdegradasi agar fungsinya dapat
terpulihkan kembali. Dimensi ketiga adalah tata kelola sumberdaya hutan baik menyangkut
aspek kelola ekonomi, kelola ekologi atau lingkungan maupun kelola sosial, yang menjadi ciri
dan fungsi sumberdaya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan. Dimensi yang menjadi
mandat penyelenggaraan pengurusan sumberdaya hutan di atas diimplementasikan dalam empat
upaya pokok yaitu 1) perencanaan hutan, 2) pengelolaan hutan, 3) penelitian dan pengembangan,
pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan, dan 4) pengawasan dan pengendalian, yang secara
keseluruhan ditujukan guna mewujudkan pengelolaan hutan lestari untuk kesejahteraan
masyarakat.
Proposal Rencana Pembangunan Kehutanan Kabupaten Muna Tahun 2011 ini disusun
berdasarkan kondisi saat ini dan permasalahan serta isu isu strategis dalam pembangunan
kehutanan ke depan. Proposal Rencana Pembangunan Kehutanan Kabupaten Muna Tahun 2011
disusun berdasarkan formulasi visi dan misi Kepala Daerah terpilih Kabupaten Muna yang antara
lain memuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah selama kurun waktu 5 (lima)
tahun kedepan (2010 -2015) yang merupakan acuan dalam menetapkan sasaran, program dan
kegiatan beserta indikator kinerjanya didasarkan atas visi dan misi yang terumuskan dalam
Rencana Kerja (Renja) Departemen Kehutanan Tahun 2011.
B. Posisi dan Ruang Lingkup Pembangunan Kehutanan Kabupaten Muna
Rencana kerja pembangunan kehutanan tahun 2011 merupakan bagian integral dari rangkaian
penyelenggaraan pembangunan kehutanan yang dituangkan di dalam rencana kerja lima tahunan
yaitu Renstra Dinas Kehutanan 2010-2014. Renja Dinas Kehutanan Tahun 2011 merupakan
pedoman dan arahan didalam penyelenggaraan tahun pertama dari Renstra Dinas Kehutanan
Tahun 2010–2014. Guna tetap menjaga keberlanjutan proses penyelenggaraan pembangunan
kehutanan, maka penetapan sasaran, program dan kegiatan, mengacu pada hasil-hasil pencapaian
pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Kehutanan Kabupaten Muna
Tahun 2010-2014 beserta Renja tahunannya. Disamping itu, terdapat beberapa tantangan yang
menjadi ”pengarusutamaan” dalam penetapan sasaran antara lain :
A. Belum semua kawasan hutan dikelola oleh unit-unit pengelolaan, khususnya pada kawasan
hutan produksi dan hutan lindung.
B. Masih tingginya gangguan keamanan hutan baik terhadap kawasan maupun hasil-hasilnya,
konflik kepemilikan lahan dan kawasan hutan termasuk ancaman terhadap bencana kebakaran
hutan.
C. Luasnya lahan kritis termasuk sangat kritis yang berdampak pada menurunnya daya dukung
DAS, terutama dalam kaitannya dengan sistem tata air dalam konteks bencana banjir dan
kekeringan.

3. 3
D. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang/produk hasil hutan dan jasa
hutan seperti pariwisata alam dan jasa lingkungan.
E. Kesenjangan yang sangat besar antara suply dan demand bahan baku industri kehutanan,
khususnya kayu, yang belum secara optimal disediakan dari hutan tanaman industri,
disamping masih rendahnya efisiensi produksi industri hasil hutan.
F. Hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta produk dari hutan rakyat dan hutan kemasyakatan
belum secara nyata mendorong berkembangnya ekonomi masyarakat.
G. Minat investasi di bidang kehutanan yang kurang kondusif karena sering terhambat oleh
permasalahan tenurial, tumpang tindih peraturan (pusat dengan daerah), dan kurangnya
insentif permodalan, perpajakan dan retribusi.
H. Kurangnya data informasi kehutanan yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan para pihak.
I. Kapasitas kelembagaan kehutanan yang masih terbatas termasuk kapasitas sumberdaya
manusia, baik pada tatanan pemerintah terutama pemerintah kabupatan/kota, serta masyarakat
khususnya yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan.
Perumusan lingkup pembangunan kehutanan yang dituangkan dalam Proposal Rencana
Pembangunan Kehutanan Kabupaten Muna Tahun 2011, dilakukan berdasarkan arahan
prioritas pembangunan nasional sektor kehutanan dalam RPJMD Kabupaten Muna Tahun
2011. Berdasarkan struktur program dan kegiatan, ditetapkan indikator pencapaian program
dan kegiatan berupa indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome), yang
selanjutnya akan menjadi acuan dalam menetapkan pendanaannya, yang secara keseluruhan
akan dilaksanakan oleh satuan-satuan kerja lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Muna.
C. Alur Penyusunan dan Asumsi
Guna menjaga kesinambungan penetapan pencapaian hasil-hasil pembangunan di bidang
kehutanan Kabupaten Muna, maka proses penetapan sasaran pembangunan kehutanan tahun
2011 diformulasikan dalam kerangka pikir sebagaimana bagan di bawah
Asumsi yang mendasari kerangka pikir tersebut meliputi:
1. Kebijakan Nasional dalam RPJMD 2011 – 2015 dan RKP 2011 menjadi acuan dalam
perumusan Renstra Dinas Kehutanan Kabupaten Muna Tahun 2011- 2015 dan Renja Dinas
Kehutanan Kabupaten Muna Tahun 2011.
2. Kebijakan Prioritas Pembangunan Kehutanan tahun 2006-2010 tetap menjadi dasar
pelaksanaan.
3. Renja Dinas Kehutanan Kabupaten Muna Tahun 2011 menjadi acuan seluruh unit/satuan
kerja lingkup Dinas Kehutanan.
4. Tersedia input proses berupa sumber daya manusia (SDM) pelaksana dan dana.
5. Ketersediaan regulasi untuk mendukung struktur program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan.

4. 4
6. Monitoring evaluasi pembangunan kehutanan berjalan efektif.
7. Stabilitas politik, keamanan dan sosial tepat terjaga.
D. Sistematika Rencana Pembangunan Kehutanan Dinas Kehutanan Kab. Muna Tahun
2011
Ruang lingkup isi Renja Departemen Kehutanan adalah sebagai berikut: KATA
PENGANTAR, merupakan pengantar umum Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muna.
BAB I. PENDAHULUAN, yang merupakan penjelasan secara garis besar dari materi Renja.
Bab Pendahuluan memuat Landasan Pembangunan Kehutanan, Posisi dan Ruang Lingkup
Pembangunan Kehutanan, Alur Penyusunan dan Asumsi, dan Sistematika Renja Tahun 2011.
BAB II Gambaran Umum menjelaskan mengenai Kondisi Existing, Permasalahan,Proyeksi
Kondisi Yang diharapkan
BAB III. RENCANA PROGRAM KEGIATAN 2011 A)Pemantapan Kawasan Hutan yang
meliputi Rekonstruksi Batas, Data Baseline Kawasan Hutan, B) Rehabilitasi Hutan dan daya
dukung DAS meliputi HTR, HKm, HR, C) Pengamanan Kawasan Hutan meliputi Pengadaan
Sarpras, Pelatihan PPNS, Sosialisasi UU, Penyuluhan Kehutanan dan Pengadaan Sarpras
BAB IV. PENUTUP
E. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dari penyusunan proposal ini adalah untuk mendapatkan dukungan secara
nyata dari Pemerintah Pusat dan semua pihak, dalam rangka melaksanakan Kegiatan
Pembangunan kehutanan di Kabupaten Muna Tahun 2011.

5. 5
BAB I I
GAMBARAN UMUM
A. Kondisi Existing
1. Letak Geografis dan Luas Wilayah
Kabupaten Muna terletak di Daerah Kepulauan Sulawesi Tenggara dengan batas sebelah utara
adalah selat Tiworo dan Kabupaten Kendari, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten
Buton, sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda dan sebelah Barat berbatasan dengan
Kabupaten Buton (Selat Spelman). Kabupaten Muna terletak di antara 4o 06' – 5o 15' Lintang
Selatan (LS) dan 122o 08' – 123o 15' Bujur Timur (BT).
Dinas Kehutanan Kabupaten Muna berdasarkan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab
dalam mengelola urusan rumah tangga dibidang kehutanan berdasarkan kewenangan yang telah
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Luas Wilayah Kabupaten Muna adalah 4.887.000 Ha atau 12,81 % dari luas Propinsi Sulawesi
Tenggara. Luas Kawasan Hutan Kabupaten Muna adalah 107.119,82 Ha (50.17 % dari luas areal
daratan Kabupaten Muna) yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 36.899,28 Ha, Hutan
Konservasi seluas 6.480,44 dan Hutan Produksi seluas 33.163,97 Ha yang terdiri Hutan Produksi
yang dapat dikonversi seluas 29.418,29 Ha, Hutan Produksi Terbatas 1.157,84 (Menhutbun
Nomor 454/Kpts-II/1999) dengan komposisi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 1.
Tabel 1. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya di Kabupaten Muna Tahun 2009.
No. Fungsi Hutan Luas (Ha) Ket
1. Hutan Produksi Biasa (HPB 33.163,97
2. Hutan Produksi Terbatas (HPT) 1.157,84
3. Hutan Lindung (HL) : 36.899,28
4. Hutan Wisata (PPA/Konservasi) 6.480,44
5. Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) 29.418,29
JUMLAH 107.119,82
Sumber : BIPHUT Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Topografi
Wilayah Kabupaten Muna termasuk wilayah dengan dataran rendah, pada umumnya topografi
relatif datar dan sedikit bergelombang pada wilayah tertentu bagian utara Pulau Buton, sehingga
secara umum sangat cocok untuk pengembangan Hutan Jati.
3. Iklim, Tanah dan Hidrologi
Jumlah hari hujan di Kabupaten Muna tercatat sejumlah 71 hari dan besarnya curah hujan 1.456
mm dengan tipe iklim C-D (Schmid Ferguson). Jenis tanahnya bervariasi sebagaimana di

6. 6
Propinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya dikenal memiliki enam jenis tanah, yaitu tanah
Podzolik, Mediterian, Latosol, Ortogonal, Alluvial dan Tanah Grumusol. Ditinjau dari sudut
geologis terdiri atas batuan sedimen, batuan metamorfosis dan batuan beku. Kondisi hidrologis,
didukung dengan adanya beberapa Dearah Aliran Sungai (DAS) Jompi, Labalano, Lambiku,
Latawe, Tiworo, Wasolangka dan lainnya.
4. Luas Lahan Kritis
Berdasarkan hasil invetarisasi yang telah dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran
5. Keadaan Pegawai
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kehutanan saat ini adalah 210 orang sedang
jumlah pegawai non PNS adalah 46 orang. Untuk mengamankan kawasan hutan dan hasil hutan,
Dinas Kehutanan mempunyai 33 orang Polisi Kehutanan (Polhut) yang telah berstatus PNS dan
64 orang yang masih berstatus Non PNS. Sedangkan untuk pelaksanaan penyuluhan kehutanan
di lapangan, Dinas Kehutanan mempunyai 24 orang tenaga Penyuluh Kehutanan. Jumlah Polhut
dan tenaga penyuluh tentu saja tidak memadai dibandingkan luas kawasan hutan yang menjadi
ruang lingkup kerja
B. Permasalahan
Akibat dorongan konsumsi masyarakat dan industri/pengusaha akan kayu menyebabkan
terjadinya penurunan potensi tegakan (over cutting), bahkan kondisinya sangat memprihatinkan.
Namun tidak dapat dipungkiri bahwa faktor kebijakan dan politik yang ada di daerah selama era
Otonomi juga ikut andil dalam akselerasi degradasi hutan tersebut.
Permasalahan yang terjadi dalam pembangunan kehutanan di Kabupaten Muna antara lain :
1. Pengelolaan hutan sampai saat ini masih mengacu pada paradigma Timber Management
dengan perencanaan yang bersifat konvensional, bahkan elemen-elemen kunci dalam
perencanaan konvensional (inventarisasi, perhitungan etat, rencana tebangan dan tanaman)
belum dilaksanakan secara utuh.
2. Banyaknya pembukaan lahan baru dalam kawasan hutan oleh masyarakat setempat untuk
pemukiman dan lahan pertanian sebagai dampak pertambahan jumlah penduduk;
3. Terjadinya Perambahan dan penguasaan kawasan hutan oleh Masyarakat;
4. Penebangan liar yang tidak terkendali;
5. jumlah tenaga Polhut yang tidak memadai dibandingkan dengan luas kawasan hutan;
6. Kegagalan tanaman yang disebabkan oleh kebakaran;
7. Luas tanaman tahunan tidak sebanding dengan laju kerusakan hutan
c. Proyeksi Kondisi Yang Diharapkan
Kondisi ideal yang diharapkan dalam pembangunan kehutanan di Kabupaten Muna selama tahun
2011 adalah sebagai berikut :
1. Pemantapan Kawasan Hutan
1.1 Terlaksanannya Rekonstruksi Pal Batas Kawasan Hutan sepanjang 155 km yang meliputi

7. 7
batas luar kawasan hutan.
1.2 Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan sepanjang 45 km yang belum temu gelang.
1.3 Tersedianya Baseline Kawasan Hutan dan Neraca Sumber Daya Hutan skala Kabupaten
(NSDH)
2. Rehabilitasi hutan dan Daya Dukung DAS
Dari kegiatan ini diharapkan terjadinya peningkatan fungsi dan daya dukung DAS dan Sub DAS
berbasis Masyarakat dengan indikator :
2.1. Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Reklamasi Hutan Produksi seluas 500 Ha.
2.2. Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Hutan Lindung seluas 500 Ha.
2.3. Melaksanakan kegiatan Pengkayaan pada hutan Lindung seluas 1000 Ha.
2.4. Terbangunnya Hutan rakyat seluas 1000 Ha.
2.5. terlaksananya Penghijauan Kota seluas 25 Ha.
2.6. Terbangunnya Hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 500 Ha.
2.7. Terbangunnya Kelembagaan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa.
2.8. Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi dan Pengkayaa Bakau seluas 500 Ha.
2.9. Terlaksananya Rehabilitasi Kawasan Mata Air seluas 700 Ha.
2.10. Terlaksananya pembuatan Dam Pengendali dan Dam Penahan sejumlah 13 unit.
2.11. Terbangunnya Hutan Cadangan Pangan seluas 200 Ha.
3. Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Dari Kegiatan ini ditujukan untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta pengamanan
kawasan hutan dan hasil hutan yang meliputi :
3.1. Terselenggaranya sistem peredaran hasil hutan yang bersih dari praktek illegal logging pada
daerah-daerah titik rawan.
3.2. Terpantaunya daerah-daerah titik hospot yang tersebar dibeberapa tempat hutan dan
sekitarnya.
3.3. Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Polisi Kehutanan.
3.4. Tersedianya sarana kendaraan berupa motor laut dan mobil patroli sejumlah 1 unit.

8. 8
BAB III
RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN
DI KABUPATEN MUNA TAHUN 2011
A. Pemantapan kawasan Hutan
1. Rekonstruksi Batas
Implementasi kebijakan prioritas pembangunan Kehutanan di Kabupaten Muna yaitu
Pemantapan Kawasan Hutan yang dilaksanakan melalui Program Pemantapan Pemanfaatan
Potensi Sumberdaya Hutan dan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya
Alam dan Lingkungan Hidup. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Program
Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan adalah pengukuhan dan penatagunaan
kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan dan perubahan kawasan hutan dengan
kegiatan utama pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Sedangkan kegiatan-kegiatan
yang merupakan pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya
Alam dan Lingkungan Hidup, meliputi pengembangan rencana dan statistik kehutanan,
inventarisasi hutan dan pengembangan imformasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta
perencanan dan pembinaan prakondisi pengelolaan hutan
Untuk kegiatan penataan batas kawasan hutan di Kabupaten Muna rencana langkah yang akan
dilakukan yaitu menata ulang batas luar dan batas fungsi kawasan hutan. Dengan cara pembuatan
batas kawasan hutan berupa pemancangan sementara tata batas dan pemancangan batas definitif
tata batas Terhadap tanda/pal batas yang telah mengalami kerusakan. dilakukan rekonstruksi /
pemasangan kembali / pemeliharaan tanda / pal batas luar kawasan hutan.
2. Data Baseline Kawasan Hutan
Kegunaan dari Data Baseline Kawasan Hutan adalah untuk Memantapkan kepastian status
kawasan kawasan hutan serta kualitas data dan informasi kehutanan guna mewujudkan
prakondisi pengelolaan sumberdaya hutan di Kabupaten Muna secara optimal.
Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait antara lain pengembangan rencana dan statistik
kehutanan meliputi penyusunan rencana termasuk evaluasi dan analisis PDRB hijau sektor
kehutanan, inventarisasi dan pengembangan informasi sumberdaya hutan tingkat wilayah dan
tingkat unit pengelolaan, serta penyediaan data dasar antara lain berupa input dan updating data
spasial, pembuatan peta tematik serta pengembangan database pengukuhan kawasan hutan, dan
pembangunan jaringan sistem informasi kehutanan.

9. 9
B. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1. Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
Pada tahun 2007, Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun
2007 dan perubahannya nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan telah membuat sebuah keputusan untuk
memperluas pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Salah satunya adalah pembangunan
Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dimana masyarakat, koperasi, pengusaha kecil dan menengah
mempunyai peluang dan kesempatan yang sama untuk berusaha dalam pengelolaan hutan.
Tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan kelangsungan
fungsi serta mutu lingkungan hidup dan peningkatan fungsi sosial ekonomi hutan.
Realitas menunjukan bahwa potensi konflik yang terkait dengan keberadaan kawasan hutan di
Kabupaten Muna dewasa ini meningkat secara tajam. Hal ini tercermin dari meningkatnya klaim
masyarakat terhadap kawasan hutan dan semakin meningkatnya aktifitas pengrusakan sumber
daya hutan melalui kegiatan perambahan, perladangan dan illegal loging.
Salah satu cara untuk meningkatkan rasa peduli dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap
kawasan hutan di Kabupaten Muna adalah melalui Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
dengan konsep Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Dalam konsep ini, masyarakat
menjadi pelaku utama dalam proses pengelolaan hutan mulai dari proses perencanan (penataan
areal, rencana penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan lain-lain) serta pengawasan dan
pengamanan kawasan hutan dan hasil-hasilnya yang dituangkan dalam sebuah perjanjian
kerjasama pengelolaan hutan.
Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama
Masyarakat sebagai berikut :
2. Hutan Kemasyarakatan (HKm)
Mencermati laju kerusakaan hutan yang demikian cepat, upaya RHL yang tidak berjalan secara
simultan, serta ketidak berdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan, maka Pemerintah
Kabupaten Muna akan merencanakan sebuah program kegiatan RHL melalui kegiatan
Pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebagai wujud pemberdayaan masyarakat yang
menjadi amanah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2009 jo P.37/Menut-
II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan
Kegiatan Pembangunan HKm tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dengan sasaran lokasi
di dalam kawasan hutan lindung seluas 10.000 Ha. Target luas tersebut direncanakan untuk
direhabilitasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun atau rata-rata 2.000 Ha/tahun.

10. 10
Dalam rangka Rencana Aksi RHL Pola HKm tersebut, tentu membutuhkan biaya yang tidak
sedikit sehingga perlu dukungan dana yang memadai dari berbagai pihak, khususnya pemerintah
pusat. Dukungan dana tersebut diharapkan tidak hanya dalam bentuk kegiatan fisik penanaman
tetapi juga dalam bentuk non fisik khususnya kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui
kegiatan sosialiasi, pengembangan dan pembentukan kelembagaan, pelatihan petani,
pendampingan kelembagaan dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan
kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya
hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam
rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
a. Kriteria penyiapan unit pengelolaan HKm :
1. Kawasan hutan lindung ;
2. Status kawasan clean dan clear ;
3. Aksesibilitas cukup memadai;
4. Berbatasan langsung dengan pemukiman masyarakat dan merupakan daerah resapan air ;
5. Prakondisi kelompok masyarakat yang akan dilibatkan (sosialisasi kegiatan, pelatihan,
pembentukan kelembagaan, pendampingan kelompok tani/koperasi);
b. Penetapan Luas dan Lokasi Kegiatan
Langkah-langkah pelaksanaan :
1. Sosialisasi/survey dan pengumpulan data;
2. Pengukuran dan pemancangan batas lokasi (batas sementara) secara partisipatif;
3. Pembuatan Peta Rencana Lokasi kegiatan HKm;
4. Pemancangan batas tetap secara partisipatif;
5. Pembuatan peta kerja.
c. Penanaman
Pola tanam menggunakan system agroforestry :
1. Sistem jalur dengan jarak tanam 5 x 5 meter atau equivalen dengan jumlah tanaman kayu-
kayuan sebanyak 400 batang/ha. Di bawah tegakan dapat dilakukan kegiatan penanaman
tanaman buah-buahan, tanaman obat-obatan, pakan ternak dan atau penggembalaan ternak
terbatas;
2. Jarak tanam tidak teratur tetapi jumlah tanaman per hektar 400 batang dengan kombinasi
tanaman buah-buahan, tanaman obat-obatan, pakan ternak dan atau penggembalaan ternak
terbatas.
d. Peran Para Pihak (stakeholders)
Pihak-pihak yang terkait dalam RHL HKm Muna direncanakan berasal dari Pemerintah Pusat,
Propinsi, Kabupaten, Perguruan Tinggi, LSM, Koperasi, UKM, Masyarakat, dan lain-lain.
1. Pemerintah bersama para pihak melaksanakan kegiatan RHL HKm Muna secara bersama-

11. 11
sama mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan /pengendalian,
monitoring dan evaluasi;
2. Masing-masing pihak mempunyai peran dan tanggungjawab bersama dalam mewujudkan
kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam nota kesepahaman atau
MoU (Memorandum of understanding).
3. Hutan Rakyat
Hutan rakyat adalah hutan-hutan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat, kebanyakan berada di
atas tanah milik atau tanah adat; meskipun ada pula yang berada di atas tanah negara atau
kawasan hutan negara. Secara teknik, hutan-hutan rakyat ini pada umumnya berbentuk wanatani;
yakni campuran antara pohon-pohonan dengan jenis-jenis tanaman bukan pohon. Baik berupa
wanatani sederhana, ataupun wanatani kompleks (agroforest) yang sangat mirip strukturnya
dengan hutan alam.
Pembuatan hutan rakyat di Kabupaten Muna dimaksudkan untuk merehabilitasi dan
meningkatkan produktivitas lahan, serta kelestarian sumber daya alam agar dapat memberi
manfaat yang sebesar-besarnya kepada pemiliknya, sehingga kesejahteraan hidupnya meningkat.
Tujuan pembangunan hutan rakyat di Kabupaten Muna adalah :
a. Meningkatkan pendapatan masyarakat tani di pedesaan terutama petani di daerah kritis.
b. Memanfaatkan secara optimal dan lestari lahan yang tidak produktif untuk usaha tani tanaman
pangan.
c. Meningkatkan produksi kayu bakar untuk mengatasi kekurangan energi dan kekurangan kayu
perkakas.
d. Membantu penganekaragaman hasil pertanian yang diperlukan masyarakat.
e. Memperbaiki tata air dan lingkungan, khususnya pada lahan milik rakyat yang berada di
kawasan perlindungan di daerah-daerah hulu suatu DAS.
C. Pengamanan Kawasan hutan
a. Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana
Perlunya Pengadaan fasilitas sarana dan prasarana dalam pengamanan kawasan hutan di
Kabupaten Muna sangat mendukung efektifas kinerja pegawai bidang pengamanan kawasan
hutan (Polhut). Sarana dan prasarana yang dimaksud antara lain yaitu :
1. Membangun dan menambah pos-pos penjagaan pada lokasi kawasan hutan yang dianggap
rawan.
2. Menambah Personel Polhut Guna menyeimbangkan antara jumlah Personel Polhut dan Luas
kawasan hutan, hal ini dimaksudkan agar semua kawasan hutan di Kabupaten Muna dapat
dijaga, diperhatikan dan dijangkau sehingga aktifitas-aktifitas yang dapat merusak kawasan
hutan dapat di tekan.
3. Pengadaan Kendaraan dinas bidang pengamanan hutan baik kendaraan darat maupun
kendaraan laut. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam menjangkau lokasi – lokasi

12. 12
yang akan di jaga/diamankan tiap-personel Khususnya Polhut bidang pengamanan hutan.
4. Pemberian izin penggunaan senjata
b. Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Tujuan dari pelatihan penyidik pegawai negeri sipil adalah untuk meningkatkan mutu kualitas
pegawai dinas kehutanan khususnya bidang pengamanan hutan sehingga tersedianya penyidik
pegawai negeri sipil dalam lingkup dinas kehutanan di Kabupaten Muna.
Tugas dari penyidik pegawai negeri sipil adalah melakukan penyidikan yang berkaitan terhadap
pelanggaran undang-undang kehutanan.
c. Sosialisasi undang-undang
Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai perundang-undangan dan
kebijakan kehutanan.
d. Penyuluhan kehutanan
Intensitas Penyuluhan Kehutanan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung
pembangunan kehutanan sehingga terwujud masyarakat mandiri berbasis pembangunan
kehutanan yang berkelanjutan.
1. Perencanaan Penyuluhan Kehutanan
Rencana Jangka Menengah Penyuluhan Kehutanan
a. Terdapat Rencana Jangka Menengah berlaku untuk waktu 5 tahun dan memuat uraian tentang
: keadaan dan permasalahan penyuluhan saat ini, keadaan penyuluhan yang diharapkan, visi dan
misi, kebijaksanaan, strategi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
b. Disusun oleh instansi yang menangani penyuluhan kehutanan di Pemerintah, Kabupaten Muna
c. Disahkan oleh Bupati Muna
2. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan
a. Komunikasi dan Informasi Penyuluhan berkembang Dilaksanakan melalui : Tatap Muka,
Diskusi kelompok, Seminar, Sarasehan, Temu lapang, Temu Karya, Temu Usaha, Temu Wicara,
Kampanye.
b. Pemberdayaan Masyarakat dengan Terbentuknya kelompok masyarakat yang mendukung
pembangunan kehutanan (aspek sosial, ekonomi dan lingkungan)
c. Terbentuknya kemandirian kelompok/ kelompok bersama
3. Pengendalian Penyuluhan Kehutanan
A . Monitoring
1. Monitoring penyuluhan kehutanan dilaksanakan oleh Pemerintah, kabupaten/ Kota, Penyuluh
Kehutanan
2. Kegiatan yang dimonitor meliputi : pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan, rencana,
realisasi, permasalahan
3. Monitoring dilakukan secara rutin setiap bulan dan atau triwulan Hasil monitoring dibuat
laporan bulanan, triwulan, tahunan

13. 13
B. Evaluasi
1. Evaluasi penyuluhan kehutanan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten/ Kota, Penyuluh Kehutanan
2. Aspek yang dievaluasi meliputi :
a. Evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan terhadap sasaran penyuluhan, tenaga penyuluh,
penyelenggara, materi, metoda dan media penyuluhan
b. Evaluasi pasca penyuluhan kehutanan terhadap efektifitas, efisiensi dan produktifitas
penyuluhan
c. Evaluasi dampak penyuluhan kehutanan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara periodik dan
sesuai dengan aspek yang akan dievaluasi Laporan evaluasi memuat uraian tentang : Gambaran
umum program/ kegiatan, Metoda evaluasi, Hasil evaluasi dan rekomendasi

14. 14
BAB IV
PENUTUP
Proposal rencana Pembangunan Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Muna Tahun 2011 di
dalamnya antara lain memuat visi, misi, tujuan melalui penetapan kebijaksanaan dan program
dan melalui rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2011.
Perencanaan Dinas kehutanan Kabupaten Muna yang akan diaktualisasikan dalam program
kegiatan-kegiatan strategik pembangunan Kehutanan tahun 2011 disusun dengan
memperhatikan, kebutuhan masyarakat, kebutuhan organisasi, perkembangan foktor-faktor
eksternal kemampuan sumber daya yang ada serta kondisi obyektif yang riil.
Mengingat arti pentingnya Perencanaan Pembangunan Kehutanan bagi keberhasilan
pembangunan sesuai dengan arah, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Proposal
Rencana Pembangunan Kehutanan ini merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani
oleh Dinas kehutanan serta segenap Stakeholder yang terkait langsung maupun tidak langsung
dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan.
Disadari sepenuhnya bahwa proposal perencanaan pembangunan Kehutanan Kabupaten Muna
tahun 2011 ini disusun dengan keterbatasan baik dari segi data dan informasi maupun dari segi
kemampuan melihat permasalahan atau mengantisipasi ke depan sehingga Perencanaan
Pembangunan Kehutanan Kabupaten Muna tahun 2011 ini perlu dipantau, dinilai
implementasinya yang untuk selanjutnya disesuaikan dengan situasi dan perkembangan yang
terjadi.

15. 15
PROPOSAL
METODE PENELITIAN HUKUM
DISUSUN OLEH :
NAMA : BUSRA
STAMBUK : 21109321
FAKULTAS : HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI
KELAS RAHA
2014

16. 16
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................................i
DAFTAR ISI..............................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN..........................................................................................1
A. Latar Belakang................................................................................................. 1
B. Tujuan................................................................................................................ 1
BAB II PEMBAHASAN......................................................................................... 3
A. Alasan mengapa perlu dibentuknya Mahkamah Konstitusi ................................ 4
B. Fungsi Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi................................................ 5
C. Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi......................................................... 7
BAB III PENUTUP................................................................................................ 9
A. KESIMPULAN................................................................................................. 9
B. SARAN............................................................................................................. 9
DAFTAR PUSTAKA............................................................................................ 10
ii

17. 17
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur saya panjatkan atas rahmat dan hidayah yang telah Allah berikan kepada
Saya, sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktu yang telah diberikan
untuk menyelesaikan makalah ini. Makalah ini berisi tentang “MAHKAMAH KONSTITUSI”
Dan harapan saya semoga makalah ini dapat membantu. mahasiswa dalam proses
pembelajaran.
Saya menyadari bahwa isi makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu keritik
dan saran dari saudara atau saudari sangat saya harapkan untuk kesempurnaan makalah pada
kemudian hari.
Raha, Juni 2014
Penulis
i