1. A. LATAR BELAKANG MASALAH
Sebagai makluk sosial, manusia tidak mungkin dapat hidup seorang diri. Kebutuhan hidupnya
yang beraneka ragam akan menuntutnya untuk senantiasa berinteraksi dengan manusia lain.
Perbedaan pendapat, ambisi, dan kepentingan masing-masing pihak yang muncul dalam proses
interaksi tersebut tidak menutup kemungkinan akan memicu lahirnya konflik, pertikaian,
penindasan, peperangan dan pembunuhan atau pertumpahan darah, yang pada gilirannya nanti
bisa berimplikasi pada terjadinya kehancuran total dalam berbagai dimensi kehidupan umat
manusia itu sendiri.
Untuk dapat menghindari kemungkinan terjadinya hal yang serupa itu dan agar kehidupan dalam
masyarakat dapat berjalan dengan baik, tertib, aman, damai, dan teratur, maka perlu dipilih
seorang pemimpin yang akan memandu rakyat menggapai segala manfaat sekaligus
menghindarkan mereka dari berbagai mafsadat ( kerusakan ).
Mengangkat Pemimpin Negara yang akan mengelola negara, memimpin, dan mengurus segala
permasalahan rakyatnya, menurut Ibn Abi Rabi‟, adalah tidak mungkin suatu negara berdiri
tanpa penguasa yang akan melindungi warga-warganya dari gangguan dan bahaya, baik yang
timbul di antara mereka sendiri ataupun yang datang dari luar.
Kesadaran betapa perlunya kehadiran seorang pemimpin secara kontinu inilah, agaknya yang
menyebabkan mengapa beberapa orang sahabat senior dari kalangan Anshar, utamanya Basyir
Ibn Sa‟ad dan Asid Ibn Khudair ditambah Umar dan Abu Bakar dari kalangan Muhajirin yang
berkumpul di Tsaqifah Bani Sa‟idah pada hari kedua setelah Nabi Wafat, lebih mendahulukan
pengakatan Khalifah ( pengganti Nabi ketimbang mengurus upacara pemakaman beliau.
B. PEMBAHASAN
1. HUKUM MEMILIH PEMIMPIN DALAM ISLAM
Menurut pendapat yang populer, segala gejala perbuatan manusia, baik yang menyangkut urusan
pribadi, urusan umum atau publik, masalah-masalah ibadah khusus, seperti shalat, puasa, zakat,
dan haji, maupun untuk urusan-urusan keduniaan ( mua‟amalah bayn al-nas ), termasuk masalah
politik, dapat diukur dengan lima kategori hukum, yang lazim disebut al-ahkam al-khamsah,
yakni:1. Wajib; 2. Sunnah; 3. Haram; 4. Makruh; 5. Mubah.
Dari kelima katagori hukum tersebut, mengangkat pemimpin itu berada pada tingkat yang mana?
Wajib, sunnah, haram, makruh atau mubah?

2. Kalangan ulama terjadi variasi pendapat sebagai berikut. Menurut ulama Sunni, Syiah, Murji‟ah,
mayoritas pengikut Mu‟tazillah dan Khawarij, kecuali sekte Najdat, mengangkat kepala negara
itu wajib hukumnya. Karena itu, akan berdosa bila meninggalkannya.
Sedangkan menurut golongan Najdat, salah satu sekte Khawarij, utamanya Fathiyah Ibn Amir alhanafi, mengangkat pemimpin itu hukumnya mubah. Artinya, terserah pada kehendak umat atau
rakyat mau melakukannya atau tidak. Umat atau rakyat tidak berdosa karena meninggalkannya,
dan tidak pula mendapat pahala bila melakukannya. Sebab tidak satu pun argumentasi naqliyah
yang memerintahkan atau melarangnya.
Menurut kaum Sunni, mengangkat kepala negara itu merupakan kewajiban berdasarkan syari‟at
atau agama. Untuk melegetimasi pandangan tersebut, kaum Sunni mengemukakan tiga
argumentasi sebagai berikut :
Pertama, Allah swt berfirman dalam surah An-Nisaa‟ ayat 59, yaitu:
       
  
         
 
        
“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara
kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada
Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
Kedua, Rasulullah saw bersabda:
“ Tidak boleh tiga orang berada di suatu tempat di muka bumi ini, kecuali ( bila ) mereka
memilih salah seorang di antaranya sebagai pemimpinnya.” ( H.R. Ahmad)
Ketiga, ijma‟ sahabat dan tabi‟in. dalil ketiga ini diduga disepakati pada saat Abu Bakar
berpidato di masjid bertepatan dengan pelantikannya oleh seluruh umat Islam guna mempertegas
pembaiatannya yang telah dilakukan oleh para sahabat senior di saqifah Bani Saidah.
Dari jawaban ini dianggap telah terjadi kosensus mengenai kewajiban mengangkat pemimpin
negara. Pandangan senada ini antara lain didukung oleh Ibn Khaldun yang menyatakan, “
mengangkat pemimpin ( kepala negara ) itu merupakan kewajiban berdasarkan syari‟at karena

3. telah ada ijma‟ sahabat dan tabi‟in mengenai hal itu. ” hal ini dapat dijadikan dalil bahwa
mengangkat pemimpin ( kepala negara ) itu wajib hukumnya.
Berdasarkan Surah An-Nisaa‟ ayat 59, Hadist riwayat Imam Ahmad, dan ijma‟ sahabat tersebut
di atas, kaum Sunni sepakat bahwa mengangkat kepala negara itu wajib hukumnya. Kewajiban
tersebut, menurut al-Rasyis, bukan kewajiban individual ( wajib aini ), tetapi kewajiban kolektif (
wajib Kifa‟i/ fardu kifayah ). Karena itu, seluruh umat Islam berdosa bila tidak melakukannya,
namun bila ada yang mewakilinya, umat Islam yang lain terlepas dari dosa akibat
meninggalkannya. Pendapat senada dianut pula oleh al-Mawardi dan al-Ghazali.
Kaum Syi‟ah pun mempunyai pandangan yang sama dengan kaum Sunni, yakni mengangkat
kepala negara itu merupakan kewajiban berdasarkan syari‟at. Hanya saja, dalam hal ini kaum
Syiah memiliki pendapat yang sangat berbeda dengan kaum Sunni, yakni yang wajib
mengangkatnya adalah Allah, bukan umat atau rakyat.
Argumentasinya, masalah pengangkatan Imam itu bukanlah masalah Ijtihadiah yang dapat
diserahkan kepada kreatifitas akal manusia. Akan tetapi, ia merupakan rukun agama. Karena itu,
hanya Allah dan Rasul-Nya saja yang dapat menunjuk Imam, bukan rakyat. Imam adalah wakil
Allah dan Rasul-Nya. Tidak boleh ada yang menunjuknya, kecuali Allah dan Rasul-Nya.
Sedangkan kaum Mu‟tazillah, pada umumnya berpendapat bahwa pengangkatan pemimpin itu
merupakan kebutuhan manusia yang cenderung hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial
tidak mungkin manusia hidup tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam pergaulan itu
amat dimungkinkan terjadinya perselisihan, pertikaian, konflik, penindasan, pertumpahan darah,
atau pembunuhan. Bahkan, dapat pula menyulutkan dan mengobarkan api peperangan yang akan
menelan banyak korban, baik materi ataupun yang lainnya yang akan merusak segala sendiri
kehidupan.
Pada saat seperti itulah, naluri manusia mendambakan orang-orang tertentu yang akan menjadi „
juru selamat ‟ dan melindungi mereka dari kemungkinan-kemungkinan serupa itu. Secara akli
atau berdasarkan rasio sudah dapat dipastikan kemestian adanya seorang pemimpin. Karena itu,
kendatipun wahyu tidak turun menyangkut eksistensi seorang pemimpin, maka berdasarkan rasio
atau akalnya manusia sudah pasti dapat menentukan sikapnya sendiri bertalian dengan eksistensi
seorang pemimpin.
2. SYARAT-SYARAT PEMIMPIN DALAM ISLAM
Ada beberapa syarat pemimpin dalam Islam , yaitu:
Pertama, harus beragama Islam. Syarat ini ditemukan dalam firman Allah dalam surah An-Nisaa‟

4. ayat 59, disimpulkan dari kata minkum ( di antara kamu ), yang oleh para pendukung syarat ini
selalu ditafsirkan menjadi minkum ayyuhalmuslimun, yang berarti dari kalanganmu sendiri,
wahai orang-orang yang muslim.
Syarat harus beragama Islam ini sangat penting dipenuhi pemimpin negara Islam mengingat
salah satu tugas utamanya adalah menerapkan syari‟at Islam. Adalah suatu hal yang tidak logis
bila tugas yang sangat penting ini diserahkan kepada komunitas non-muslim. Bila sampai jabatan
pemimpin negara itu dipangku seorang non-muslim, menurut Muhammad Dhiya al-Din al-Rais,
sudah pasti penegakan syari‟at Islam akan sulit terealisasi dan kepentingan-kepentingan umat
Islam pun akan sulit diperjuangkan.
Kedua, harus seorang laki-laki. Firman Allah dalam surah An-Nisaa‟ ayat 34, yaitu;
 …   
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita…”
Senada dengan ayat tersebut, Rasulullah bersabda;
“ Tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpinnya. ” (
H.R. Bukhari )
Ketiga, harus sudah dewasa. Firman Allah dalam surah An-Nisaa‟ ayat 5, yaitu;
       

“ Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akalnya, harta
(mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan…”
Ayat di atas memberikan alasan kepada wali yatim agar menyerahkan harta anak yatim yang
berada di bawah kemampuannya untuk dikelolanya sendiri sebelum ia dewasa. Sebab sudah pasti
anak yatim tersebut tidak akan mampu mengelola sendiri harta kekayaan itu. Bila menyangkut
urusan dirinya sendiri saja seorang yang belum dewasa masih harus dibantu oleh walinya, maka
wajar saja bila ia tidak boleh menjadi pemimpin negara yang akan mengurus kepentingan orang
lain.
Umat Islam diberi kebebasan untuk menetapkan sendiri batas minimal usia yang paling tepat
bagi calon pemimpin negaranya.

5. Keempat, harus adil. Firman Allah dalam surah Shad ayat 26, yaitu;
 ••      
 
 …      
“Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka
berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa
nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah…”
Pemimpin negara yang adil adalah pemimpin yang memiliki integritas moral yang tinggi. Ciricirinya, menurut al-Jurjani, ia selalu menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan juga tidak terusmenerus melakukan dosa-dosa kecil, selalu memiliki kebenaran, dan menghindari perbuatanperbuatan hina.
Al-Mawardi juga mengatakan bahwa pemimpin yang adil adalah pemimpin yang selalu berkata
benar, jujur, bersih dari hal-hal yang diharamkan, menjauhi perbuatan dosa, tidak peragu,
mampu mengontrol emosinya di waktu senang dan disaat marah, dan selalu menonjolkan sikap
ksatria baik dalam soal agama maupun dunia.
Kelima, harus pandai menjaga amanah dan profesional, firman Allah dalam surah Yusuf ayat 55,
yaitu;
        

“Berkata Yusuf: “Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya Aku adalah
orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”.
Sejalan dengan ayat diatas, Rasulullah bersabda:
“ Apabila suatu urusan dipercayakan kepada seseorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah
waktu kehancurannya. ” ( HR. Bukhari ).
Pemimpin negara yang pandai menjaga amanah adalah Pemimpin yang bertanggung jawab dan
selalu berusaha dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menunaikan dengan baik
semua tugas dan kewajiban yang diembankan kepadanya. Sedangkan Pemimpin yang
profesional adalah Pemimpin yang betul-betul memiliki keahlian, kecakapan, dan kemampuan
untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin.
Keenam, harus kuat atau sehat fisik dan mental, dapat dipercaya dan berilmu atau memiliki

6. wawasan yang luas. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah;
      
  • 
“Sesungguhnya Allah Telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh
yang perkasa.”
Rasulullah juga bersabda:
“ Dari Abu Dzar berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, mengapa engkau tidak meminta saya
memegang sebuah jabatan?; Abu Dzar berkata lagi, lalu Rasulullah menepuk punggung saya
dengan tangannya seraya berkata; Wahai Abu Dzar,sesungguhnya kamu seorang yang lemah.
Padahal, jabatan itu sesungguhnya adalah amanat ( yang berat untuk ditunaikan )” ( HR. Muslim
).
Syarat kekuatan atau kesehatan fisik itu, antara lain dapat mengakomodasikan pengertian bahwa
seorang calon kepala negara harus lengkap anggota tubuhnya atau tidak cacat fisik, seperti tidak
buntung tangannya atau kakinya, tidak buta, tuli, bisu, lumpuh, dan gangguan kesehatan lainnya
yang bisa menjadi kendala baginya untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai kepala
negara.
Ketujuh, harus seorang warga negara Islam yang berdomisili dalam wilayah negara Islam.
Firman Allah:
        
    
“dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban
sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka
meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib
memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang Telah ada perjanjian antara kamu dengan
mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”
Berdasarkan ayat tersebut diatas, kepala negara Islam tidak cukup hanya beragama Islam, tetapi
lebih dari itu ia haruslah seorang warga negara Islam.
Kaum muslim tidak bisa memiliki hak dan kewajiban yang sama, kecuali bila mereka sama-sama
menjadi warga negara Islam. Karena itu, tidak ada persamaan hak antara kaum muslim yang
menjadi warga negara Islam dengan yang menjadi warga negara non-Islam. Kaum muslim yang

7. menjadi warga negara non-Islam, yang kebetulan mendapat kesulitan dalam menjalankan ajaranajaran agamanya punya hak untuk memperoleh perlindungan dari penguasa negara Islam sebatas
tidak menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati bersama. Akan tetapi kaum muslim yang
menjadi warga negara non-Islam, sekalipun tinggal di sebuah negara Islam sama sekali tidak bisa
memperoleh hak-hak politik di negara Islam, terutama hak untuk menjadi kepala negara.
Kedelapan, harus cinta kebenaran. Pemimpin negara yang cinta kebenaran adalah pemimpin
yang benar dalam segala urusannya dan selalu memerintahkan para pembantunya, keluarga, dan
rakyatnya untuk selalu benar dalam perkataan, perbuatan, niat, dan cara berfikirnya.
Kesembilan, harus mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada rakyat visi, misi dan
program-programnya serta segala macam peraturan yang ada secara jujur dan transparan.
Kesepuluh, harus cerdas dan memiliki ingatan yang baik, sehingga ia bukan hanya ingat, tetapi
juga terikat dengan berbagai ajaran dan aturan yang pernah disosialisasikannya kepada publik.
Kesebelas, harus keturunan Quraisy, suku asal Nabi Muhammad SAW. Syarat ini tidak
ditemukan adalam Qur‟an, tapi hanya didapati dalam beberapa hadist. Salah satunya adalah
Rasulullah bersabda;
“ para imam ( kepala negara ) itu ( harus ) dari keturunan ( suku ) Quraisy… ” ( HR. Ahmad ).
Sehubungan dengan ini, Ibn Khaldun menyatakan sebagai berikut;
“ syarat keturunan Quraisy ini adalah syarat yang bersifat tentatif ( yang dimajukan ) sesuai
dnegan tuntutan kemaslahatan yang ada pada saat itu. ( syarat ini dikemukakan mengingat pada
masa lalu hanya ) suku Quraisylah yang memiliki solidaritas kelompok ( yang paling ) kuat (
serta ) berwibawa di antara suku-suku Arab yang lainnya, sehingga ( merekalah ) yang paling
dipercaya untuk memangku jabatan Khalifah. Akan tetapi ketika suku Quraisy sudah lemah,
solidaritas kelompoknya pun sudah rapuh, dan tidak mampu lagi mengemban ( amanah )
kekhalifahan, serta dominasinya pun berhasil dipatahkan oleh suku-suku non-Quraisy, lantaran
terbuai dengan kemewahan dan kesenangan yang berhasil mereka gapai, maka ( pada saat seperti
itu ) sudah tidak ada maslahatnya lagi mempertahankan syarat ( keturunan ( Quraisy ).
3. KRITERIA PEMIMPIN DALAM ISLAM
a. Adil dengan syarat-syaratnya yang Universal.
b. Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum.
Dan dengan ilmu pengetahuannya tersebut dapat mengetahui apakah produk-produk undang-

8. undnag yang dilahirkan para mujtahid di zamannya sesuai atau tidak dengan syari‟at dan
peraturan-peraturan lainnya.
c. Sehat inderawi ( telinga, mata, dan mulut ) yang dengannya ia mampu menangani langsung
permasalahan yang telah diketahuinya.
d. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalaginya bertindak dengan sempurna dan cepat.
e. Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan.
f. Berani dan kesatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara dan melawan
musuh.
g. Nasab, yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma‟ ulama.
http://muksalmina.wordpress.com/2011/01/11/hukum-syarat-syarat-dan-kriteria-pemimpindalam-islam/
PEMBAHASAN
A.1. Pengertian Pemimpin dan Kepemimpinan
Dalam Islam pemimpin disebut dengan Khalifah. Khalifah (Ar.: Khaliifah adalah wakil,
pengganti atau duta). Sedangkan secara itilah Khaliifah adalah orang yang bertugas menegakkan
syariat Allah SWT , memimpin kaum muslimin untuk menyempurnakan penyebaran syariat
Islam dan memberlakukan kepada seluruh kaum muslimin secara wajib, sebagai pengganti
kepemimpinan Rasulullah SAW .
Dari pengertian diatas jelas bahwa pemimpin menurut pandangan Islam tidak hanya
menjalankan roda pemerintahan begitu saja namun seorang pemimpin harus mewajibkan kepada
rakyatnya untuk melaksanakan apa saja yang terdapat dalam syariat Islam walaupun bukan
beragama Islam. Serta mempengaruhi rakyatnya untuk selalu mengikuti apa yang menjadi arahan
dari seorang pemempin.
Sedangkan kepemempinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar
mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi perilaku seseorang, sehingga apa yang
menjadi ajakan dan seruan pemimpin dapat dilaksanakan orang lain guna mencapai tujuan yang
menjadi kesepakan antara pemimpin dengan rakyatnya.
A.2. Fungsi Kepemimpinan
Kepemimpinan sebagai salah satu menejeman, merupakan hal sangat penting untuk

9. mencapai suatu tujuan organisasi. Dalam kehidupaan organisasi, fungsi fungsi kepemimpinan
adalah bagian dari pada tugas utama yang harus dilaksakan, tetapi untuk merumuskan apa yang
dimaksud fungsi kepemimpinan, maka kita harus mengetahui apa yang menjadi fungsi dari pada
pemempin itu sendiri. Adapun fungsi pemimpin diantaranya adalah sebagai berikut:
· Membangkitkan loyalitas dan kepercayaan bawahan
· Mengkomunikasikan gagasan atau ide kepada orang lain
· Mempengaruhi serta menggerakkan orang lain untuk dapat mengikuti apa yang menjadi
keputusan baik dari keputusan dari pemimpin maupun keputusan bersama
· Menciptakan perubahan secara efektif
A.3. Ciri-ciri Kepemimpinan
Adapun ciri-ciri yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam suatu kepemimpinan diantaranya
adalah sebagai berikut:
· moral adalah keadaan jiwa perseorangan yang dipengaruhi oleh keadaan disekitarnya, seperti;
teman-temannya, komandannya, dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting karena sikap yang
baik akan berkembang seperti moral yang tinggi ini merupakan jiwa yang tinggi yang mampu
memberikan suatu kepercayaan dan keadaan yang menyenangkan dan membuat kita mampu
menghadapi kesulitan dan ancaman dari luar.
· Esprit De Corps adalah loyalitas kepada kebanggan akan semangat kesatuan yang diperlihatkan
kepada anggota-anggotanya. Hal ini menyangkut pengabdian dan rasa tanggungjawab bagi
seorang pemimpin.
· Disiplin adalah sikap atau kelompok yang menjamin adanya kepatuhan terhadap perintahperintah dan berinisiatif untuk untuk melakukan tindakan yang tegas.
· Kecakapan adalah kemampuan fisik, taktik, dan teknis seseorang untuk melaksanakan tugas
atau visi.
B. Prinsip kepemimpinan menurut Islam
Islam dalam mengatur sistem negara hanya mengenal “kedaulatan Tuhan” sebagai kedaulatan
tertinggi dalam negara. Ketentuan ini tertuang dalam firman-Nya yang berbunyi :
x8t•»t6s? “Ï%©!$# Ínωu‹Î/ à7ù=ßJø9$# uqèdur 4‟n?tã Èe@ä. &äóÑx« 핃ωs% ÆÊÈ
Artinya: “Maha suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas
segala sesuatu”. (QS. Al Mulk: 1)
Tetapi yang harus diingat dalam hal ini adalah bahwa pengertian “Kedaulatan Tuhan dalam
sistem negara Islam” tidaklah sama dengan teori Theokrasi yang dikenal dunia sekuler.
Walaupun teori itu mengatakan bahwa raja yang memerintah itu adalah berkat karunia Tuhan,
tetapi bagaimana mempergunakan kekuasaan yang katanya diterima dari Tuhan, tidak ada
penjelasan selanjutnya. Dengan kata lain tidak ada ketentuan-ketentuan yang bisa dipedomani
dalam mengatur kekuasaan raja itu, yang berasal dari karunia Tuhan.
Beda halnya dengan pengertian “Kedaulatan Tuhan” menurut Islam. Kekuasaan yang diberikan
pada para penguasa itu ditentukan cara penggunaannya dan dibatasi dengan peraturan-peraturan
yang diberikan Tuhan jelas dan gamblang. Bahkan dalam penerapannya harus mengikuti pola
yang pernah dilakukan oleh Rasul-Nya yaitu Muhammad SAW, sebagaimana firmannya yang
berbunyi
!$tBur $uZù=y™ö„r& `ÏB @Aqß™§„ ţwÎ) tí$sÜã‹Ï9 ÂcøŒÎ*Î/ «!$# 4 öqs9ur öNßg¯Rr& ŒÎ)
(#þqßJn=¤ß öNßg|¡àÿRr& x8râä!$y_ (#rã•xÿøótGó™$$sù ©!$# t•xÿøótGó™$#ur ÞOßgs9

10. ãAqß™§•9$# (#r߉y`uqs9 ©!$# $/#§qs? $VJŠÏm§„ ÆÏÍÈ
Artinya: “Dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin
Allah. Sesungguhnya Jikalau mereka ketika Menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu
memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah
mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”. (QS, An Nisa: 64)
Sementara prisip adanya pembagian kekuasaan didalam suatu negara antara eksekutif, legislatif,
dan yudikatif, seperti yang diajukan oleh Montesquieu sebenarnya telah juga dimiliki oleh sistem
negara Islam, hanya dengan nama lain dengan cara kerja yang lain pula. Pembagian kekuasaan
dalam negara Islam terbagi atas; Pertama, Khalifah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif,
Kedua, Majelis Syuro‟ sebagai pemegang kekuasaan legeslatif dan Ketiga, Qadhi sebagai
pemegang kekuasaan yudikatif. Dari ketiga sistem ini merupakan prinsip yang dianut oleh sistem
Ulil Amri dan dalam praktek ketatanegaraan yang telah dilaksanakan secara utuh oleh
pemerinrahan Umar Bin Khatab.
Dalam sistem Ulil Amri, pemegang kekuasaan eksekutif disebut Khalifah, istilah ini berasal dari
Al-Qur‟an dan Al-Hadits dintaranya.
· QS. Al- Baqarah ayat 30
øŒÎ)ur tA$s% š••/u„ Ïps3Í´¯»n=yJù=Ï9 ‟ÎoTÎ) ×@Ïã%y` ‟Îû ÆÔö„F{$# Zpxÿ‹Î=yz (
(#þqä9$s% ã@yèøgrBr& $pkŢÏù `tB ߉šøÿム$pkŢÏù à7Ïÿó¡o„ur uä!$tBÏe$!$# ß`øtwUur
ßxÎm7|¡çR x8ωôJpt¿2 â¨Ïd‰s)çRur y7s9 ( tA$s% þ‟ÎoTÎ) ãNn=ôãr& $tB Ÿw tbqßJn=†ès?
ÇÌÉÈ
Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak
menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan
menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan
mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu
ketahui.".
· QS. Shad ayat 36
ߊ¼ãr#y‰»tƒ $¯RÎ) y7»oYù=yèy_ Zpxÿ‹Î=yz ‟Îû ÆÔö„F{$# Läl†n$$sù tû†üt/ Ĩ$¨Z9$#
Èd,ptø:$$Î/ Ÿwur ÆìÎ7®Ks? 3“uqygø9$# y7¯=ÅÓãŠsù `tã È@‹Î6y™ «!$# 4 ¨bÎ) tûïÏ%©!$#
tbq•=ÅÓtƒ `tã È@‹Î6y™ «!$# öNßgs9 Ó>#x‹tã 7‰ƒÏ‰x© $yJÎ/ (#qÝ¡nS tPöqtƒ Ç>$|¡Ïtø:$#
ÇËÏÈ
Artinya: “Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi,
Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti
hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang
sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari
perhitungan.”
Dari kedua ayat diatas menjelaskan bahwa Khalifah mempunyai pengertian “wakil Tuhan di
bumi”, yakni Nabi Adam AS dan anak cucunya didalam memimpin muka bumi ini hingga hari
Kiamat.
· QS. Al An‟am ayat 165
uqèdur “Ï%©!$# öNà6n=yèy_ y#Í´¯»n=yz ÆÔö„F{$# yìsùu„ur öNä3ŸÓ†èt/ s-öqsù <Ù÷èt/
;M»y_u„yŠ öNä.uqè=ö7uŠÏj9 ‟Îû !$tB ö/ä38s?#uä 3 ¨bÎ) y7/u„ ßìƒÎŢ| É>$s)Ïèø9$# ¼çm¯RÎ)ur
Ö„qàÿtós9 7LìÏm§„ ÆÊÏÎÈ

11. Artinya: “Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan
sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa
yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan
Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
· QS. Al Fathir ayat 39
uqèd “Ï%©!$# ö/ä3n=yèy_ y#Í´¯»n=yz ‟Îû ÆÔö„F{$# 4 `yJsù t•xÿx. Ïmø‹n=yèsù ¼çnã•øÿä. (
Ÿwur ߉ƒÐ“tƒ tûïÍ•Ïÿ»s3ø9$# öNèdã•øÿä. y‰ZÏã öNÍkÍh5u„ ţwÎ) $Fø)tB ( Ÿwur ߉ƒÐ“tƒ
tûïÍ•Ïÿ»s3ø9$# óOèdã•øÿä. ţwÎ) #Y„$|¡yz ÆÐÓÈ
Artinya: “Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang
kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. dan kekafiran orang-orang yang kafir
itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orangorang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.”
Dari kedua aya diatas arti khalifah mengandung arti bahwa umat Islam sebagai penguasa di
muka bumi. Adapun hadits yang menerangkan tentang khalifah yaitu HR. Abu Dawud tentang
kahlifah kenabian, tentang sunnah khalifah-khalifah, HR. Muslim tentang dibai‟at dua orang
khalifah dan HR, Bukhari Muslim tentang khalifah-khalifah sesudah Nabi Muhammad SAW.
Berdasarkan ketentuan Al Qur‟an dan hadist diatas maka para ulama dan cendikiawan muslim
merumuskan pengertian khalifah dintaranya
· Khalifah adalah pemimpin mengenai agama dan dunia.
· Khalifah, Imam dan Imarah adalah tiga pernyataan yang satu pengertianya yaitu pemerintahan
keagamaan dan keduniaan.
Adapun prinsip yang paling utama bagi seorang pemimpin menurut Islam adalah sebagaiman
yang diungkapkan dalam Firman-Nya
$pkš‰r'¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#þqè% ö/ä3|¡àÿRr& ö/ä3‹Î=†dr&ur #Y„$tR $ydߊqè%ur
â¨$¨Z9$# äou„$yfÏtø:$#ur $pköŢn=tæ îps3Í´¯»n=tB ÒâŸxÏî ׊#y‰Ï© ţw tbqÝÁ†ètƒ ©!$#
!$tB öNèdt•tBr& tbqè=yèøÿtƒur $tB tbrâ•sD†sムÆÏÈ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka
yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras,
dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu
mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At tahrim: 6)
Jelaslah bahwa seorang pemimpin tidak hanya memikirkan untuk dirinya sendiri melainkan
bertanggungjawab kepada seluruh umat manusia yang dibawah naungannya. Karena sifat
pemimpin itu harus memiliki tiga prinsip yaitu Ayu, Ayem, Ayom
C. Syarat-syarat Pemimpin dan Kepemimpinan Menurut Islam
Khalifah sebagai kepala negara dalam sistem negara Islam tidak identik dengan presiden dalam
sistem negara sekuler. Perbedaan itu banyak antara lain kriteria pencalonan khalifah. Adapun
kriterianya calon khalifah diantaranya adalah sebagai berikut;
· Tidak mempunyai ambisi untuk menjadi khalifah. Sikap ini bisa dilihat dari cara kampanye
yang dilakukannya, baik langsung atau tidak. Calaon yang mempunyai ambisi untuk menjadi
khalifah, menurut Ibnu Taimiyyah gugur haknya untuk dipilih. Dan menurut Maudadi haram
untuk dipilih. Kesimpulan ini bersumber dari HR. Bukhari dan Muslim tentang seseorang yang
meminta jabatan kepada Nabi Muhammad SAW.

12. · Muslim yang beraqidah murni dan bebas dari syirik.
· Taat beribadah.
· Berakhlak mulia dan hidup sederhana.
· Istiqomah dalam pendirian.
· Mempunyai pengorbanan yang penuh untuk kepentingan Islam.
· Mempunyai ilmu yang luas, khususnya tentang syari‟at Islam.
Selanjutnya berdasarkan ketentuan syar‟i dan praktek ketatanegaraan zaman khulafa al-Rasyidin,
maka calon khalifah itu harus dipilih oleh rakyat atau wakil-wakil dari rakyat, hal ini sama
halnya dengan yang diungkapkan Al-Farabi.
Untuk lebih terperinci tentang pemilihan Khalifah,maka kita lihat susunan sebagai berikut:
· Pemilihan Khalifah harus dilakukan oleh wakil-wakil rakyat, yang berkumpul dalam satu
wadah yang disebut majelils Syura‟.
· Calon khalifah dapat diajukan oleh seorang tokoh masyrakat atau oleh segolongan masyarakat.
Jumlah calon bisa seorang atau lebih, asalkan ia sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
· Pemilihan khalifah harus dilaksanakan secara bebas, jujur, terbuka dan tanpa tekanan dari
siapapun.
· Calon khalifah terpilih dengan suara terbanyak, harus dibai‟at didepan umum dengan
mengambil tempat yang paling mungkin dapat menampung orang banyak, dan sebaiknya
dimasjid.
· Dalam upacara bai‟at ini, apabila masih ada wakil rakyat yang masih merasa keberatan akan
calon khalifah terpilih, boleh menyatakan pendapatnyabahwa ia tidak turut membai‟at.
Selanjutnya khalifah sebagai pimpinan eksekutif boleh memilih pembantunya untuk
melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankanya. Sebab tugas dan kewajiban
seorang khalifah sedemikian luas, sehingga mungkin dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada
yang pembantunya. Karenanya memilih para pembantu khalifah, syari‟at Islam telah menentukan
beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:
· Mempunyai keahlian dan kecakapan dalam jabatan yang akan dipegangnya
· Jujur dan amanah didalam menjalankan tugas-tugasnya.
Sedangkan mengenai wewenang dan kewajiban khalifah, al-Mawardi dan Ibnu Taimiyyah
merinci sebagai berikut:
· Menjaga kepentingan agama.
· Melaksanakan keadilan.
· Menjaga keselamatan negara dan kesejahteraan hidup rakyat
· Menjalankan hukum sebagaimana telah ditentukan Allah SWT dan Rasul-Nya
· Menghormati hak-hak rakyat
· Menjalankan jihad terhadap musuh-musuh agama dan negara
· Membagikan harta rampasan perang dengan saksama
· Melakukan kebajikan dengan bersedekah
· Menjalankan Administrasi keuangan dengan baik
· Memberi perhatian kepaa masalah-masalah pemerintah yang berhubungan dengan kebajikan
agama dan umum.

13. KESIMPULAN
Khalifah secara bahasa berasal dari bahasa arab dari kata Khaliifahyang memiliki arti
wakil, pengganti atau duta. Dengan demikian arti Khaliifah secra istilah adalah orang yang
bertugas menegakkan syariat Allah SWT , memimpin kaum muslimin untuk menyempurnakan
penyebaran syariat Islam dan memberlakukan kepada seluruh kaum muslimin secara wajib,
sebagai pengganti kepemimpinan Rasulullah SAW.hal ini sebagaimana tercantum dalam firman
Allah QS. Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan bahwa:
øŒÎ)ur tA$s% š••/u„ Ïps3Í´¯»n=yJù=Ï9 ‟ÎoTÎ) ×@Ïã%y` ‟Îû ÆÔö„F{$# Zpxÿ‹Î=yz (
(#þqä9$s% ã@yèøgrBr& $pkŢÏù `tB ߉šøÿム$pkŢÏù à7Ïÿó¡o„ur uä!$tBÏe$!$# ß`øtwUur
ßxÎm7|¡çR x8ωôJpt¿2 â¨Ïd‰s)çRur y7s9 ( tA$s% þ‟ÎoTÎ) ãNn=ôãr& $tB Ÿw tbqßJn=÷ès?
ÆÐÇÈ øŒÎ)ur tA$s% š••/u„ Ïps3Í´¯»n=yJù=Ï9 ‟ÎoTÎ) ×@Ïã%y` ‟Îû ÆÔö„F{$# Zpxÿ‹Î=yz (
(#þqä9$s% ã@yèøgrBr& $pkŢÏù `tB ߉šøÿム$pkŢÏù à7Ïÿó¡o„ur uä!$tBÏe$!$# ß`øtwUur
ßxÎm7|¡çR x8ωôJpt¿2 â¨Ïd‰s)çRur y7s9 ( tA$s% þ‟ÎoTÎ) ãNn=ôãr& $tB Ÿw tbqßJn=†ès?
ÇÌÉÈ
Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak
menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan
menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan
Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
Dalam konsep Islam, manusia adalah Khalifah, yakni sebagi wakil, pengganti atau duta Tuhan di
muka bumi. Dengan kedudukannya sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi, manusia akan
dimintai tanggung jawab dihadapan-Nya tentang bagaimana ia melakanakan tugas suci
kekhalifahannya.
Berdasarkan ketentuan Al - Qur‟an dan hadist, maka para ulama dan cendikiawan muslim
merumuskan pengertian khalifah dintaranya
· Khalifah adalah pemimpin mengenai agama dan dunia.
· Khalifah, Imam dan Imarah adalah tiga pernyataan yang satu pengertianya yaitu pemerintahan
keagamaan dan keduniaan.
Adapun prinsip yang paling utama bagi seorang pemimpin menurut Islam adalah sebagaiman
yang diungkapkan dalam Firman-Nya
$pkš‰r'¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#þqè% ö/ä3|¡àÿRr& ö/ä3‹Î=†dr&ur #Y„$tR $ydߊqè%ur
â¨$¨Z9$# äou„$yfÏtø:$#ur $pköŢn=tæ îps3Í´¯»n=tB ÒâŸxÏî ׊#y‰Ï© ţw tbqÝÁ†ètƒ ©!$#
!$tB öNèdt•tBr& tbqè=yèøÿtƒur $tB tbrâ•sD†sムÆÏÈ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka
yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras,
dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu
mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At tahrim: 6)
Jelaslah bahwa seorang pemimpin tidak hanya memikirkan untuk dirinya sendiri melainkan
bertanggungjawab kepada seluruh umat manusia yang dibawah naungannya. Karena dalam

14. konsep Islam bahwa seluruh manusia pada umumnya umat Islam pada khususnya, pada
hakekatnya adalah bersaudara dan saudara itu adalah keluarga. Dengan demikian jelaslah bahwa
baik buruknya suatu umat adalah tergantung pada pemimpin atau Khaliifah dari suatu kaum.
Adapun ketidak seimbangan antara konsep kepemimpinan yang telah dipaparka dalam makalah
ini bukan semata konsepnya yang salah melainkan orang-orang yang beradda dalam sistem itulah
yang melanggar serta tidak sejlan dengan konsep dan syariat Islam.
DAFTAR PUSTAKA
Abul A‟la al-Maudadi, Teori Politik Islam, Media Dakwah, Jakarta, 1985.
Departemen Gama, Al-Qur‟an dan Terjemahan Al Hikmah, Diponegoro. Bandung 2004.
Ensiklopedi Islam, tahun 2003
Hasan Al-Banna, Konsep Pembaharuan Umat Islam, Media Dakwah, Jakarata, 1987.
Kamal Hasan, Pemikiran Politik Islam, dalam panji masyarakat, Mei-Juni 1983.
Kartini kartono, Pemimpin dan kepemimpinan , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
Sa‟id Agil Al Munawar, Al-Qur‟an membangun tradisi kesalehan hakiki, Ciputat Press, Jakarta,
2004
Sa‟id Hawwa, Al-Islam, Al I‟tishom cahaya umat, Jakarta, 2001.
Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah, Pokok-pokok Pedoman Islam Dalam Bernegara, Diponegoro,
Bandung,1967.
Zaenal Abidin Ahmad, Negara Utama Menurut Al-Farabi, Kinta, Jakarta, 1968.
http://kepemimpinandalamislam.blogspot.com/

15. DUA SYARAT PEMIMPIN MENURUT ISLAM
Ditulis oleh Abdur Rosyid
Dalam iklim demokrasi, rakyat diberikan hak yang lebih luas untuk menentukan pemimpinnya.
Mulai dari Pilkades, Pilbup/ Pilwali, Pilgub, Pileg, sampai Pilpres.
Barangkali Anda merasa lelah untuk terus memilih,
namun bagaimanapun juga kita memiliki tanggung jawab terhadap kepemimpinan di negeri kita
ini. Bagaimana kalau orang yang baik-baik tidak ikut memilih sementara mereka yang tidak baik
dan tidak paham agama justru yang ikut memilih? Tentu para pemimpin yang tidak baiklah yang
akan menguasai kita semua.
Memang benar masyarakat yang sudah relatif mandiri mungkin merasa tidak akan secara
signifikan dipengaruhi oleh siapa yang akan menjadi pemimpin, namun dalam konteks yang
lebih besar dan lebih menyeluruh, baik pada level nasional maupun internasional, siapa yang
memimpin akan benar-benar menentukan kemana negeri ini akan berjalan.
Apakah kita rela bisa hidup sejahtera namun sekian banyak saudara-saudara kita tetap
bergelimang dalam kesusahan, dan hak-hak mereka terus-menerus dikebiri dan dikorupsi oleh
para pemimpinnya? Apakah kita rela kekayaan negeri ini terus-menerus dieksploitasi oleh asing,
sehingga tidak ada yang tersisa bagi anak negeri ini kecuali sangat sedikit? Apakah kita rela bisa
hidup merdeka, namun negeri ini diam dan bungkam terhadap kezhaliman dan penjajahan yang
masih bercokol di belahan bumi yang lain?
Jika kita tidak rela, berarti kita harus menentukan para pemimpin kita, yang di tangan merekalah
semua hal tadi ditentukan.
Lebih dari sekadar hak, menggunakan hal pilih dengan pilihan yang tepat adalah usaha yang bisa
kita lakukan untuk mengubah negeri ini, yakni dengan memilih para pemimpin yang tepat. Sebab
jika tidak, jangan-jangan akan muncul para pemimpin yang tidak baik, yang akan menguasai

16. negeri ini.
******
Berbicara tentang pemimpin, Allah SWT telah menjelaskan kepada kita bagaimana pemimpin
yang baik itu, melalui beberapa contoh kepemimpinan yang Allah ketengahkan dalam kitab-Nya,
Al-Qur‟an.
Diantara sosok yang disebutkan dalam Al-Qur‟an adalah Musa as. Dalam QS Al-Qashash: 26,
Allah SWT berfirman: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Wahai bapakku, ambillah
ia (Musa) sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik
yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat (al-qawiyy) lagi dapat
dipercaya (al-amin)".
Dalam ayat tersebut, Musa as disifati memiliki dua sifat yaitu al-qawiyy (kuat) dan al-amin (bisa
dipercaya). Inilah dua sifat yang harus dimiliki oleh seseorang yang “bekerja untuk negara”.
Dua sifat tersebut adalah al-quwwah yang bermakna kapabilitas, kemampuan, kecakapan, dan alamanah yang bermakna integritas, kredibilitas, moralitas.
Sosok pemimpin lainnya yang disebutkan oleh Al-Qur‟an adalah Yusuf as. Dalam QS Yusuf: 55,
Allah SWT mengabadikan perkataan Yusuf as kepada Raja Mesir: “Yusuf berkata: „Jadikanlah
aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi
berpengetahuan".
Dari ayat diatas, kita mengetahui bahwa Yusuf as itu hafiizh (bisa menjaga) dan „alim (pintar,
pandai). Inilah dua sifat yang harus dimiliki oleh seseorang yang “bekerja untuk negara”. Dua
sifat tersebut adalah al-hifzh yang tidak lain berarti integritas, kredibiltas, moralitas, dan al-„ilm
yang tidak lain merupakan sebentuk kapabilitas, kemampuan, dan kecakapan.
Jadi kesimpulannya, kriteria pemimpin yang baik menurut Al-Qur‟an adalah yang kredibel dan
juga kapabel. Dua-duanya harus ada pada diri seorang pemimpin, bukan hanya salah satunya.
Jika seorang pemimpin hanya kredibel tapi tidak kapabel, maka urusan akan berantakan karena
diserahkan pada yang bukan ahlinya. Rasulullah saw bersabda, “Jika urusan diserahkan pada
yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya”. Sebaliknya, jika seorang pemimpin hanya
kapabel tapi tidak kredibel, maka dia justru akan „minteri‟ rakyat, menipu rakyat, menjadi maling
dan perampas hak-hak rakyatnya, dan tidak bisa dijadikan sebagai contoh dan teladan. Dan jika
para pemimpinnya bermoral rendah, bagaimana dengan rakyatnya?
******
Dalam konteks saat ini di negeri kita ini, orang-orang berlomba-lomba untuk bisa meraih
kekuasaan. Siapapun, yang baik ataupun yang tidak baik, yang berkualitas ataupun yang tidak
berkualitas, yang bermoral ataupun yang tidak bermoral, yang kapabel ataupun yang tidak
kapabel, semuanya berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan dukungan yang sebesar-besarnya,
sehingga bisa terpilih dan duduk dalam kursi kekuasaan.

17. Dalam kondisi semacam ini, tidak mungkin seseorang bersikap diam dengan dalih bahwa Nabi
berkata “meminta jabatan itu tidak boleh”. Sebetulnya, kata-kata Nabi itu adalah melarang orang
yang tidak kredibel dan tidak cakap untuk meminta jabatan, lagipula di masa Nabi saw tidak ada
sahabat yang minta-minta jabatan.
Kalau sekarang, kondisinya berbeda. Semua orang berlomba-lomba minta jabatan. Oleh karena
itu, dalam kondisi semacam ini kita harus melakukan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf.
“Yusuf berkata: „Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang
yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". Dia meminta karena dia memang mampu dan
berkualitas, kredibel dan juga cakap.
******
Ditengah ramainya persaingan meraih kursi kekuasaan saat ini, jangan sampai kita terlena dan
tertipu dengan berbagai macam bentuk usaha untuk mendapatkan dukungan.
Pertama, jangan sampai kita terjebak dalam money politic, yang tidak lain adalah usaha untuk
menyuap rakyat. Mari kita tolak money politic, dan kita mengajak semua orang untuk
memberantas praktek-praktek money politic.
Apakah kita rela dipimpin oleh orang-orang yang memberikan kepada kita 50 ribu untuk
kemudian mencuri dan merampas hak-hak kita yang nailainya jauh lebih besar dari itu?
Kedua, kita harus jeli dalam melihat kualitas calon-calon pemimpin kita. Kita harus bisa melihat
secara lebih obyektif. Jangan mudah tertipu dengan lips service atau abang-abang lambe, apalagi
sekedar janji-janji kosong.
Mari kita melihat track record para kandidat tersebut. Sejauh ini, apa saja yang telah mereka
lakukan. Karya nyata apa yang bisa mereka persembahkan. Dan harapan apa yang bisa
digantungkan ke pundak mereka. Mari kita lihat semuanya dengan jeli dan obyektif, baik itu
orang-orangnya maupun partainya.
http://menaraislam.com/content/view/153/40/

18. …….. jabatan adalah amanah, ia pada hari kiamat akan menjadikan yang menyandangnya hina
dan menyesal kecuali yang mengambilnya dengan benar (bihaqqiha) dan menunaikan tugasnya
dengan baik.” Itulah nasehat Rasulullah kepada Abu Dzar al-Ghifari yang meminta jabatan
kepada beliau.
Sabda Nabi itu bukan hanya untuk Abu Dzar, tapi untuk umatnya. Nadanya seperti mengancam,
tapi seorang Nabi perduli pada umatnya itu sedang mewanti-wanti. Ada tiga kriteria pejabat atau
pemimpin (imam) yang tersembunyi dalam pesan diatas yaitu: amanah, mengambil dengan benar
dan menunaikan dengan baik.
Kriteria diatas tidaklah sederhana. Sebab pemimpin dalam gambaran Nabi adalah pekerja bagi
orang banyak, bukan sekedar penguasa. Dan pekerja seperti digambarkan oleh al-Qur‟an harulah
orang yang kuat dan terpercaya. “Sesunguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk
bekerja, ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (al-Qashas :26)
Kuat pada ayat diatas adalah kuat bekerja dalam memimpin. Sedang maksud amanah adalah
tidak berkhianat dan tidak menyimpang, dengan motif karena takut kepada Allah. Maka sebagai
pekerja untuk umat, sifat kuat bekerja adalah prasyarat penting pemimpin. Tapi yang lebih
penting lagi adalah menjaga sifat amanah yang bisa hilang karena tuntutan pekerjaannya.
(Yususf al-Qaradhawi, Al-Siyayah al-Syar‟iyyah Fi Dhaui Nushus al-Syari‟ah wa
Maqashiduha).
Nabi pun konsisten dengan kriterianya. Khalid bin Walid dan „Amr bin Ash yang baru masuk
Islam diberi jabatan pimpinan militer. Padahal ilmu keislaman mereka berdua belum mamadahi.
Tapi ternyata keduanya dianggap kuat bekerja dan mampu menjaga amanah. Sebaliknya, orang
sealim Abu Hurairah yang sangat kuat hafalan haditsnya dan banyak mendampingi rasulullah
tidak diberi jabatan apa-apa. Semangat Hasan bin Tsabit membela Islam juga tidak masuk
kriteria orang yang layak memegang pimpinan atau jabatan. Tentu lagi-lagi karena tidak masuk
kriteria pemimpin yang dicanangkan Nabi.
Masalahnya, seseorang bisa gagal menunaikan tugas kepemimpinannya karena tidak mampu
mempertahankan amanah (khiyanat) atau karena tidak ada ilmu untuk itu (jahil). Maka al-Qur‟an
memberi pelajaran dari kisah Nabi Yusuf. Disitu dikisahkan bahwa ia diberi kedudukan tinggi
oleh raja karena dapat dipercaya (amin), pandai menjaga (hafiz) dan berpengetahuan (alim)
(Yusuf; 54-55). Ini berarti kriteria pemimpin ditambah satu syarat lagi yaitu “hafizh” artinya
menjaga amanah. Hal ini disinggung Nabi dalam hadith yang lain: “Sesungguhnya Allah akan
menanyai setiap pemimpin tentang rakyatnya, apakah menjaganya (hafiza) atau menyianyaikannya.” (HR. Nasa‟i dan Ibnu Hibban).
Syarat yang satu lagi adalah sifat al-„Alim. Artinya mengetahui apa yang menjadi tanggung
jawabnya; mengetahui ilmu tentang tugasnya. Adalah malapetaka suatu bangsa jika pemimpin
yang dipilih dan dipercaya rakyat ternyata tidak cukup ilmu tentang tugasnya. Inilah yang
diwanti-wanti Umar ibn Khattab bahwa “amal tanpa ilmu itu lebih banyak merusak daripada
memperbaiki”. Disini kita akan mafhum apa kira-kira sebabnya Abu Zar tidak diberi jabatan oleh
Nabi.
Ringkasnya, pemimpin atau pejabat Muslim yang sesuai dengan ajaran Islam adalah yang
bersifat amanah, memperolehnya dengan benar, menunaikan dengan baik, kuat, dapat dipercaya
(amin), pandai menjaga (hafiz) amanahnya dan berpengetahuan (alim) tentang tugas
kepemimpinannya.

19. Dari kriteria diatas, nampaknya Nabi tidak mengisyaratkan bahwa pemimpin Muslim itu harus
seorang yang tinggi ilmunya dalam bidang agama. Seorang muslim dengan
kekuatan leadership dan amanahnya bisa menduduki jabatan tertinggi meski ilmu agamanya
tidak setingkat ulama. Ini pulalah yang disimpulkan oleh Yusuf al-Qraradhawi. Namun, tidak
berarti orang yang buta agama atau bahkan yang sekuler-liberal bisa masuk dalam kriteria Nabi
diatas. Sebab seseorang tidak akan amanah jika ia tidak memahami syariah.
Pemimpin yang tidak tahu agama bisa lepas dari Tuhannya, atau jauh dari masyarakatnya. Sebab
seorang pemimpin (amir/imam) memiliki dua tugas yakni : beribadah kepada Allah dan
berkhidmat kepada masyarakat. Untuk beribadah diperlukan ilmu dan iman, untuk berkhidmat
diperlukan ilmu untuk mensejahterakan rakyat. Oleh sebab “Pemimpin yang tidak berusaha
meningkatkan materi dan akhalq serta kesejahteraan rakyat tidak akan masuk surga”. (HR
Bukhari).
Kriteria pemimpin (amir/imam) yang dicanangkan Nabi dan ditambah dengan kriteria dari alQur‟an itu diterjemahkan oleh al-Mawardi dalam al-Ahkam at-Sultaniyyah menjadi enam. Enam
kriteria itu adalah berperilaku adil, memiliki ilmu untuk mengambil keputusan, panca indera
yang sehat (khususnya alat dengar, melihat dan alat bicara), sehat secara fisik dan tidak cacat,
perduli terhadap berbagai masalah, dan terakhir tegas dan percaya diri.
Namun, kriteria-kriteria diatas secara amali (praxis) berkulminasi pada dua sikap nurani yaitu
pemimpin yang mencintai dan dicintai; yang mendoakan dan didoakan rakyat. Bukan pemimpin
yang dibenci dan dikutuk oleh rakyat (HR Muslim). Tapi bagaimana akan mencintai rakyat jika
pemimpin itu lebih cinta jabatan dan partai politiknya?.
http://hamidfahmy.com/kriteria-pemimpin-2/