ipe kelompok 2 panca indra

1. Skenario III

2. Keyword
• Pasien 19 tahun belum menikah
• Pekerja pabrik rokok
• Dismenorrhea
• Surat keterangan dokter

3. Klarifikasi istilah
• Surat keterangan dokter : keterangfan yang ditulis /
dibuat oleh dokter untuk tujuan tertentu tentang
kesehatan atau penyakit pasien atas permintaan
pasien atau permintaan pihak ketiga dengan
persetujuan pasien (budi Sampurno, 2004).
• Dismenorrhea: nyeri pada waktu menstruasi, paling
sering nyeri ini merupakan nyeri kolik di daerah perut
bawah, disertai sakit kepala, iritabilitas, depresi dan
fatigue (WHO,2008).

4. Rumusan Masalah
1. Mengapa pasien mengalami dismenorrhea?
2. Adakah hubungan antara keluhan pasien dengan
pekerjaan pasien di pabrik rokok?
3. Bagimana pentalaksanaan komprehensif pada pasien
ini?
4. Bagaiman peraturan perundang-perundang pada kasus
in?
5. Bagimana dokter harus bersikap terhadap pasien dan
teman pasien yang memintakan surat keterangan sakit?

5. HIPOTESIS

6. Mengapa pasien mengalami dismenorrhea
hingga ingin pingsan?
• Fase sekresi  PG  merangsang kontraksi
miometrium akibatnya iskemia jaringan endometrium
(uterus) release Bradikinin di nervus endometrium
 nyeri perut bawah yang hebat  pasien ingin
pingsan.
• Pasien pingsan  evaluasi faktor resiko: nutrisi,
istirahat

7. Adakah hubungan antara keluhan pasien
dengan pekerjaan pasien di pabrik rokok?
Stress dan kelelahan akibat pekerjaan  mempengaruhi
hipotalamus  gangguan regulasi hormonal terutama estrogen
dan progesteron.
Jika pasien menghirup tembakau dan nikotin yang basah 
green tobaco sickness  nausea, vomitting, headache.

8. Bagimana pentalaksanaan
komprehensif pada pasien ini?
• Promotif :
• memberikan penyuluhan nyeri pada saat haid: seperti istirahat cukup,
kompres air hangat perut bagian bawah.
• Penyuluhan gizi dan kesehatan reproduksi
• Preventif :
• Olahraga, pola hidup sehat, minum vitamin, istirahat secukupnya
• Kuratif :
• Analgetik : NSAID
• Cuti 2 hari

9. Bagaimana peraturan perundang-
perundang pada kasus ini?
• Pasal 81 Ayat 1 UU no. 13 Tahun 2003
• “Pekerja perempuan yang dalam masa haid merasakan haid
dan memberitahukan pada perusahaan , tidak wajib bekerja
pada hari pertama dan kedua pada waktu haid”
• Pasal 93 Ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003
• “Pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja
perempuan yang sakit pada hari pertama dan hari kedua
masa haidnya sehingga tidak dapat melkaukan pekerjaan”

10. • Surat keterangan dokter  berdasarkan KODEKI pasal
7, pasal 12 dan UU No. 29 Tahun 2004.
• Pasal 7 : dokter jika ingin membuat surat keterangan harus
berdasarkan hasil pemeriksaan sendiri
• Pasal 12 : dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang
diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan setelah
pasien meninggal.
• Jadi untuk pasien dokter boleh memberikan surat
keterangan sakit, untuk temannya tidak boleh

11. Bagimana dokter harus bersikap terhadap pasien
dan teman pasien yang memintakan surat
keterangan sakit?
• Dokter melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien ( pmx
abdomen, TTV)
• Jika pasien tidak kuat bekerja / masih sakit dan memang
membutuhkan istirahat, maka dokter memberikan surat
keterangan sakit selama 1 hari
• Dokter tidak memberikan surat keterangan sakit kepada
teman pasien yang mengantar, dan di beri penjelasan
mengenai konsekuensi apabila surat keterangan sakit palsu
di buat (Berdasarkan KUHP dan KODEKI).

12. LO
• Surat keterangan medis
• Peraturan Undang-undang tenaga kerja khususnya
untuk pekerja perempuan.
• Undang-undang kesehatan dan pradok
• Analisis skenario dan tatalaksana komprehensif.

14. LO 1
SURAT
KETERANGAN
MEDIS

15. SURAT KETERANGAN MEDIK
(SKM)
1. Surat keterangan kelahiran
2. Surat keterangan sehat
3. Surat keterangan sakit
4. Surat keterangan medik pengujian kesehatan
5. Surat keterangan bebas narkoba
6. Surat keterangan bebas penyakit tertentu
7. Surat keterangan kegadisan
8. Surat kematian
9. Surat keterangan untuk asuransi
10. Surat keterangan untuk melanjutkan pengobatan (konsul

16. Surat Keterangan Kelahiran
• Bukan akte kelahiran tetapi pengantar untuk
membuat Akte Lahir
• Isinya hanya tertera
- nama, jenis kelamin, golongan darah bayi
- nama, umur, pekerjaan dan alamat ibu
- tempat dan waktu lahir

17. SURAT KETERANGAN SEHAT
• Tingkatan sehat tidak sama pada setiap peruntukan
tertentu
• Sehat untuk menjadi tentara tidak sama dengan sehat
untuk menjadi mahasiswa, SIM
• Nyatakan sehat untuk kepentingan apa
• Hati-hati keterangan sehat apabila untuk peradilan

18. SURAT KETERANGAN SAKIT
• FUNGSI
- untuk memberi istirahat dalam rangka penyembuhan
- untuk memberi keterangan bagi pihak ketiga (pemberi
kerja, asuransi)
• ISI :
- diagnosa ? Pada umumnya tanpa diagnosa kecuali untuk
kepentingan asuransi
- fungsi tertentu berkaitan pekerjaan

19. SURAT KETERANGAN
KEMATIAN
• Menyatakan bahwa seseorang telah meninggal
dunia
• Hanya dibuat bila jelas sebab kematiannya (alami)
 bila tidak kirim ke forensik (polisi)
• Setidaknya berdasarkan atas pemeriksaan luar
jenasah dan allo anamnesa
• Hanya diterbitkan satu kali saja
• Apabila surat kematian hilang harus lapor polisi

20. SURAT KETERANGAN
KEHAMILAN
• Jarang terjadi, pada umumnya cukup pernyataan lisan
• Dibuat dengan menyebutkan cara pemeriksaan yang
digunakan
• Biasanya menyebut “tanda kehamilan” BUKAN ditulis “hamil
“

21. SURAT KETERANGAN
KEGADISAN
• Hati-hati dengan ketidak gadisan
• Harus ada permintaan dari ybs atau setidaknya ada
persetujuannya
• Alasan permintaan ?
• Harus ada saksi wanita pada saat pemeriksaan
• Sebaiknya dibuat tertulis

22. SURAT KETERANGAN BEBAS
NARKOBA
• Data berdasarkan :
- anamnesa
- pemeriksaan fisik
- pemeriksaan laboratorium
• Kompetensi dokter ?
• Kewenangan dokter ?
• Batasi pada lingkup kedokteran !

23. SURAT KETERANGAN
VISUM ET REPERTUM
• Untuk kepentingan peradilan  harus berupa surat resmi
• Atas permintaan penyidik yang berwenang (polisi, POM)
secara resmi/tertulis
• Mengikuti format tertentu

24. SURAT KETERANGAN
KOMPETENSI
• Apakah seseorang masih dapat membuat keputusan
hukum ? Membuat testimony dll
• Apakah seseorang harus dirawat sehingga tak layak
ditahan ? (fitness to be detained)
• Apakah seseorang layak maju ke Pengadilan (fitness to
be trial)

25. UU mengatur Haid

26. Pengaturan mengenai cuti haid
• Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”)
yang menyebutkan bahwa pekerja/buruh perempuan
yang dalam masa haid merasakan sakit dan
memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib
bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu
haid.

27. • Selanjutnya, Pasal 81 ayat (2) UUK mengatur
bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 81 ayat (1) diatur dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama.

28. • Pengusaha juga wajib membayar upah
apabila pekerja/buruh perempuan yang sakit pada
hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak
dapat melakukan pekerjaan [lihat Pasal 93 ayat (2)
huruf b UUK].

29. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2015
TENTANG PENGUPAHAN
• Upah yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh
perempuan yang tidak masuk kerja dan/atau tidak
melakukan pekerjaan karena sakit pada hari pertama
dan kedua masa haidnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b disesuaikan dengan
jumlah hari menjalani masa sakit haidnya, paling lama
2 (dua) hari.

30. Pasal 25 PKB (Perjanjian Kerja
Bersama)
dikatakan bahwa pekerja perempuan dibebaskan
dari kewajiban bekerja pada hari pertama dan ke
dua waktu haid dan tetap mendapat upah penuh
dengan ketentuan:
1. Pekerja wajib memberitahukan kepada
Perusahaan pada hari pertama haid.
2. Apabila ada kelainan haid pada saat bekerja,
maka pekerja wajib memberitahukan pada
atasannya.

31. Pasal 25 PKB (Perjanjian Kerja
Bersama)
3. Apabila terjadi kelainan haid lebih dari 2 (dua) hari
berturut-turut harus didukung oleh surat keterangan
Dokter.
4. Cuti haid tidak mengurangi hak cuti tahunan.

32. • Berdasarkan contoh di atas bisa kita ketahui bahwa
pemberitahuan tidak wajib disertai surat keterangan
dokter (dalam hal haid di hari pertama dan ke dua).
• Akan tetapi, apabila ada kelainan haid lebih dari dua
hari berturut-turut, maka pemberitahuannya harus
disertai dengan surat dokter.

33. • Dari sini dapat kita simpulkan bahwa bisa saja
perusahaan memberlakukan ketentuan mengenai
kewajiban menyertakan surat dokter terkait
pemberitahuan cuti haid.

34. • Namun, apabila pekerja perempuan lainnya keberatan
dengan pengaturan dalam perusahaan tersebut, Anda
bisa menyelesaikannya secara kekeluargaan, yakni
melalui perundingan lewat forum bipatrit.

35. • Jalur bipartit adalah suatu perundingan antara pekerja
dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan
hubungan industrial.

36. • http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt532bb
6e88b46b/apakah-cuti-haid-harus-dengan-surat-
dokter-

37. UU Kesehatan dan
Pradok

48. Diagnosis PAK &
Penatalaksanaan
Komprehensif

49. • dismenorrhea
Diagnosis Klinis
• Stress
Pajanan yang dialami ?
• Ya, karena stress dapat mempengaruhi hipotalamus 
gangguan hormonal terutama estrogen dan progesteron
Pajanan menimbulkan diagnosis klinis?
• Ya, karena perubahan mekanisme hipotalamus sangat
dipengaruhi oleh stress maupun kelelahan fisik
Pajanan yang diterima cukup signifikan?

50. • Riwayat
dismenorrhea
sebelumnya
Faktor individu
yang
berpengaruh
• Tidak
Faktor lain di luar
pekerjaan yang
berpengaruh
• Diagnosis
merupakan ORD
(Occupational
Relatede disease
KESIMPULAN

51. Penatalaksanaan Komperhensif
• Promotif
1. Memberikan penyuluhan nyeri pada saat haid : istirahat cukup, kompres
air hangat perut bagian bawah
2. Penyuluhan gizi dan kesehatan reproduksi
• Preventif
1. Olahraga
2. Pola hidup sehat
3. Minum vitamin
4. Istirahat secukupnya

52. • Kuratif
1. Analgetik : NSAID
2. Cuti 2 hari

53. Sesi Tanya Jawab
• Apakah kasus ini termasuk ORD atau GD?
• ORD : karena ada faktor stress akibat kelelahan kerja, usia
masih tergolong muda untuk bekerja, ada riwayat
dismenorrhea sebelumnya.
• GD : wanita umumnya mengalami dismenorrhea.
• Apakah harus ada rehabilitasi?
• Tidak harus ada, karena fungsi sosial 1.
• Karena nyeri pada saat menstruasi saja.

54. • Berapa hari cuti yang harus diberikan?