.

1. BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU SELATAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan serta
peningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam
penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional disediakan
Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
Puskesmas di Lingkungan Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan, maka perlu diatur penyelenggarannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a diatas, maka perlu menetapkan peraturan Bupati
Bengkulu Selatan tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan
Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkulu Selatan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. - 2 -
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
233);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir, terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun
2021 tentang Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014
tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);

3. - 3 -
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
130);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif
Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 435);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada
Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 06 Tahun 2022 tentang
Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan
Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 315);

4. - 4 -
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan Peraturan Bupati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu
Selatan.
6. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dan atau unit Sarana
Kesehatan Dasar/Rawat Jalan tingkat Pertama baik yang dilengkapi
rawat inap maupun tidak.
7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah
jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh
manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang
telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
8. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan
untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat
Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan
kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan
observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan
kesehatan lainnya.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya
disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
11. Dana Non Kapitasi adalah dana yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan
Kepada Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan
yang diberikan.

5. - 5 -
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana
keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai
dasar penyusunan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Pengelola adalah Petugas yang bertugas melaksanakan pengelolaan Non
Kapitasi yang meliputi kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan, dukungan
biaya Operasional Dinas dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan
Pengadaan Obat, alat kesehatan,dan bahan medis habis pakai.
16. Bendahara Dana Non Kapitasi JKN pada Puskesmas adalah pegawai
negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan dana non kapitasi.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya
disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPD.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum
Daerah.
20. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah
surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUN Pusat untuk
pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara berdasarkan SPM.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin
tertib dan lancarnya pembiayaan Dana Non Kapitasi JKN di Puskesmas.
(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah Sebagai pedoman bagi
Pengelola Dana Non Kapitasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana
Non Kapitasi JKN di Puskesmas.
BAB III
JENIS PELAYANAN
Pasal 3
(1) Pelayanan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional milik Pemerintah
Daerah meliputi:

6. - 6 -
a. pelayanan ambulan;
b. pelayanan obat program rujuk balik;
c. pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik;
d. pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi
krio;
e. rawat inap tingkat pertama;
f. pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau
dokter;
g. pelayanan KB berupa MOP/vasektomi;
h. kompensasi pada daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang
memenuhi syarat;
i. pelayanan darah di FKTP; dan
j. pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja
sama dengan BPJS Kesehatan.
(2) Selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e rawat inap
tingkat pertama dan juga termasuk rawat jalan tingkat pertama.
(3) Selanjutnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g jasa
pelayanan KB berupa:
a. pelayanan Suntik KB;
b. pelayanan Implan;
c. pelayanan IUD (Intrauterine device);
d. pelayanan (Medis Operatif Wanita)/ Tubektomi atau juga dapat
disebut dengan sterilisasi.
(4) Dan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bahwa pelayanan Non
Kapitasi JKN juga meliputi Protesa Gigi.
BAB IV
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Sumber Dana
Pasal 4
(1) Dana Non Kapitasi dibayarkan kepada Puskesmas Di Lingkungan
Pemerintah Daerah.
(2) Pembayaran Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada jumlah Klaim pelayanan peserta JKN di Puskesmas
sesuai data yang diajukan ke BPJS Kesehatan.
(3) Pembayaran Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yang sudah diverifikasi oleh BPJS Kesehatan melalui mekanisme Kas
Daerah.
Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 5
(1) Kepala Puskesmas menyampaikan rencana pendapatan dan belanja Dana
Non Kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala Dinas.

7. - 7 -
(2) Rencana pendapatan dan belanja dana Non Kapitasi JKN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah klaim Pelayanan Non
Kapitasi di Puskesmas pada tahun sebelumnya.
(3) Penyesuaian anggaran dan pendapatan belanja akan dilakukan pada
APBD-P Tahun berkenaan.
(4) Kepala Dinas membuat Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)
Dinas, yang memuat Rencana Pendapatan dan Rencana Belanja Dana
Non Kapitasi.
(5) Rencana belanja Dana Non Kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok
Belanja Operasional dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian
obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 6
(1) Klaim Pelayanan Non Kapitasi dari BPJS ditransfer ke Kas Daerah.
(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai pada
BAB III Pasal (3).
(3) Mekanisme Pembayaran Klaim Non Kapitasi pelayanan JKN oleh BPJS
Kesehatan di Puskesmas milik Pemerintah Daerah dilakukan sesuai
ketentuan yang berlaku.
Pasal 7
(1) Bendahara Dana Non Kapitasi JKN pada Puskesmas mencatat dan
menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Non
Kapitasi JKN setiap bulan kepada Kepala Puskesmas.
(2) Kepala Puskesmas menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan
belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas
dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Kepala
Puskesmas setiap bulannya.
(3) PPK-SKPD Dinas Kesehatan melakukan verifikasi dan mengesahkan
Sistem Pertanggungjawaban Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional atas pendapatan dan belanja.
Bagian Keempat
Pertanggungjawaban
Pasal 8
(1) Kepala Puskesmas bertanggung jawab secara formal dan material atas
pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN.
(2) Laporan realisasi pendapatan dan belanja disajikan dalam Laporan
Keuangan SKPD yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.
(3) Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan
keuangan daerah.

8. - 8 -
BAB V
PEMANFAATAN DANA
Pasal 9
(1) Dana Non Kapitasi yang diterima oleh Puskesmas dari BPJS
dimanfaatkan seluruhnya untuk:
a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
(2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap Puskesmas ditetapkan 80%
dari Penerimaan Dana Non Kapitasi.
(3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan 20%
dari Penerimaan Dana Non Kapitasi.
(4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala
Dinas dengan mempertimbangkan:
a. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai
target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan
c. besar tunjangan yang telah diterima dari pemerintah daerah.
(5) Tarif Non Kapitasi dari BPJS Kesehatan kepada Pemerintah Daerah yang
berasal dari jejaring Puskesmas diberikan kepada Jaringan pelayanan
Puskesmas terdiri atas Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan
bidan desa dan Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan klinik, rumah
sakit, apotek, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
sesuai dengan mekanisme pengelolaan Keuangan Daerah.
BAB VI
BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 10
(1) Alokasi Dana Non Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya
operasional peIayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (3) dimanfaatkan untuk:
a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
(2) Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui
Puskesmas atau Dinas Kesehatan, dengan mempertimbangkan
ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang
dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
(3) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. belanja barang operasional, terdiri atas:
1. pelayanan kesehatan dalam gedung;
2. pelayanan kesehatan luar gedung;
3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
4. bahan cetak atau alat tulis kantor,

9. - 9 -
5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
7. pemeliharaan sarana dan prasarana.
b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penggunaan Dana Non Kapitasi untuk dukungan biaya operasional
peIayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BAB VII
PENUTUP
Pasal 11
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
Ditetapkan di Manna
pada tanggal 2022
BUPATI BENGKULU SELATAN,
GUSNAN MULYADI
Diundangkan di Manna
pada tanggal 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,
SUKARNI
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2022 NOMOR