Makalah ini adalah tugas kelompok mata kuliah TPB IPB Pendidikan Pancasila

1. Kelompok 5
IDENTIFIKASI ANCAMAN LEPASNYA DUA BELAS PULAU KECIL
TERLUAR DARI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Anugerah M. Zulfikar I34130064
Dea Kandita H. K. A I34140076
Irfipta I34130065
Maesarotunisya I34130066
Sari Nurfiani I34130052
Yani Istikasari I34130050
PROGRAM TINGKAT PERSIAPAN BERSAMA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2014

2. i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat limpahan
rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun makalah ini dengan baik
dan benar, serta tepat pada waktunya. Tema yang kami pilih adalah geopolitik dengan
judul “ANCAMAN LEPASNYA DUA BELAS PULAU KECIL TERLUAR DARI
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.
Makalah ini telah dibuat dengan berbagai referensi dan beberapa pihak untuk
membantu dalam penyelesaian makalah ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan
terima kasih kepada Ibu Etty Eidman, SH selaku pembimbing dan semua pihak yang
telah membantu dalam penyusunan makalah ini.
Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada
makalah ini. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat membantu kami agar dapat
menyempurnakan makalah untuk selanjutnya. Semoga makalah ini dapat memberikan
manfaat bagi kita semua.
Bogor, 21 Februari 2014
Penulis

3. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR......................................................................... i
DAFTAR ISI.......................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................. 1
A. Latar Belakang ....................................................................... 1
B. Landasan Teori....................................................................... 2
C. Tujuan..................................................................................... 4
BAB II PERMASALAHAN .............................................................. 6
BAB III PEMBAHASAN .................................................................. 7
A. Nama-Nama Dua Belas Pulau Kecil Terluar ......................... 7
B. Permasalahan Pengelolaan ................................................... 11
C. Aspek Pengelolaan............................................................... 12
D. Kelembagaan dalam Pengelolaan......................................... 12
E. Strategi Pengelolaan............................................................. 14
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN ......................................... 15
A. Kesimpulan........................................................................... 15
B. Saran..................................................................................... 17
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................... 22
LAMPIRAN ..................................................................................... 23
STRUKTUR ORGANISASI............................................................ 27

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan potensi sumber daya
alamnya. Dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam tersebut maka dibutuhkan
suatu sistem yaitu pengelolaan sumber daya alam secara terpadu untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat demi pembangunan berkelanjutan. Namun, perlu pula diadakan
pengawasan secara intensif terhadap sumber daya alam tersebut terutama yang
terletak di pulau-pulau kecil terluar Indonesia. Pulau-pulau terluar tersebut ternyata
memiliki kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga
diperlukan pula sistem pengelolaan terpadu untuk pulau-pulau kecil terluar.
Perhatian terhadap keberadaan pulau-pulau kecil terluar kini semakin marak
setelah peristiwa lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan dari Indonesia yang diputuskan
oleh Mahkamah Internasional pada tahun 2002 lalu yang kemudian menjadi
pengalaman buruk bagi bangsa Indonesia. Selain kurangnya pengawasan yang
dilakukan oleh pemerintah, juga kurangnya rasa nasionalisme masyarakat pulau
Sipadan dan Ligitan sehingga sebagian besar masyarakatnya memilih untuk bersatu
dengan Malaysia.
Faktor-faktor inilah yang menjadi rawan penguasaan negara tetangga terhadap
pulau-pulau kecil terluar sehingga dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan negara.
Wilayah darat Indonesia berbatasan dengan tiga negara yaitu Malaysia, Papua New
Guinea, dan Timor Leste, sedangkan wilayah laut berbatasan dengan 10 negara yaitu
India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Papua New
Guinea, Australia, dan Timor Leste. Perbatasan laut pada umumnya ditandai oleh
pulau-pulau kecil terluar. Indonesia yang memiliki 92 pulau terluar antara lain 67
pulau yaitu 28 pulau berpenduduk dan 39 pulau belum berpenduduk berbatasan
langsung dengan negara tetangga dan 12 pulau lainnya rawan penguasaan efektif oleh

5. 2
negara lain. Dua belas pulau rawan itu antara lain pulau Rondo, Sekatung, Nipa,
Berhala, Marore, Miangas, Marampit, Batek, Dana, Fani, Fanildo dan Bras. Beberapa
pulau-pulau terluar tersebut memiliki kekayaan alam seperti terumbu karang,
perikanan, hutan tropis dengan keanekaragaman hayati tinggi tetapi rawan
terhadap illegal fishing, effective occupation dari negara tetangga, dan rawan abrasi
serta hilangnya pulau karena tenggelam.
B. Landasan Teori
Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik. “Geo” berarti bumi dan
“Politik” berasal dari bahasa Yunani politeia, berarti kesatuan masyarakat yang
berdiri sendiri (negara) dan teia yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris,
politics adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara, danalat yang digunakan
untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam
arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa.
Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang
digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Secara umum
geopolitik adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri,
lingkungan, yang berwujud Negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan UUD
1945. Pentingnya geopolitik bagi Indonesia adalah untuk dapat mempertahankan
Negara dan berperan penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik
antar negara yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan.
Kedudukan Wawasan Nusantara
a. Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan
ajaran yang diyakini kebenaran oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan
penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.
Dengan demikian, Wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam
menyelenggarakan kehidupan nasional.

6. 3
b. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari
spesifikasinya sebagai berikut :
1). Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara; berkedudukan
sebagai landasan idiil.
2). Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusi negara;
berkedudukan sebagai landasan konstitusional.
3). Wawasan Nusantara sebagai visi nasional; berkedudukan sebagai landasan
konsepsional
4). Ketahanan Nasional sebagai konsepsi nasional; berkedudukan sebagai landasan
konsepsional.
5). GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar
nasional; berkedudukan sebagai landasan operasional.
Fungsi Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-
rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, serta perbuatan
bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat
Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan, bahwa ada dua golongan negara. Yaitu
golongan negara “determinis” dan golongan negara “posibilitis”. Determinis berarti
semua hal yang bersifat politis secara mutlak tergantung dari keadaan bumi geografi.
Negara determinis adalah negara yang berada diantara dua negara raksasa / adikuasa,
sehingga, secara langsung maupun tidak langsung, terpengaruh oleh kebijakan politik
luar negeri dua negara raksasa itu.
Sebenarnya, faktor keberadaan dua negara raksasa, bukanlah satu-satunya faktor yang
mempengaruhi keadaan suatu negara yang berada diantaranya. Faktor lain seperti
faktor ideologi, politik, sosial, budaya dan militer, juga merupakan faktor yang

7. 4
mempengaruhi. Hanya saja, karena besarnya kekuasaan dua negara besar tersebut,
maka keberadaannya menjadi faktor yang begitu dominan dalam mempengaruhi
keadaan negara yang bersangkutan.
Golongan negara yang kedua adalah golongan negara posibilitis. Golongan ini
merupakan kebalikan dari golongan determinis. Negara ini tidak mendapatkan
dampak yang terlalu besar dari keberadaan negara raksasa, karena letak geografisnya
tidak berdekatan dengan negara raksasa. Sehingga, faktor yang cukup dominan dalam
mempengaruhi keadaan negara ini adalah faktor-faktor seperti ideologi, politik,
sosial, budaya dan militer yang telah disebutkan sebelumnya. Tentunya, keberadaan
negara-negara lain di sekitar kawasan tersebut juga turut menjadi faktor yang
berpengaruh.
Geopolitik, dibutuhkan oleh setiap negara di dunia, untuk memperkuat posisinya
terhadap negara lain, untuk memperoleh kedudukan yang penting di antara
masyarakat bangsa-bangsa, atau secara lebih tegas lagi untuk menempatkan diri pada
posisi yang sejajar di antara negara-negara raksasa.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keadaan geografi suatu negara sangat
mempengaruhi berbagai aspek dalam penyelenggaraan negara tersebut, seperti
pengambilan keputusan, kebijakan politik luar negeri, hubungan perdagangan dll.
Maka dari itu, muncullah organisasi-organisasi internasional yang berdasarkan pada
keberadaannya dalam suatu kawasan, seperti ASEAN, Masyarakat Ekonomi Eropa,
The Shanghai Six dll. Komunitas-komunitas internasional ini berperan dalam hal
kerjasama kawasan, penyelesaian masalah bersama, usaha menciptakan kedamaian
dunia, dll.
C. Tujuan
1. Mengetahui permasalahan pengelolaan pulau – pulau kecil terluar di
Indonesia.
2. Mengetahui pola kelembagaan dalam pengelolaan pulau – pulau kecil terluar

8. 5
di Indonesia.
3. Mengetahui strategi lembaga pemerintah dalam mengelola pulau – pulau kecil
terluar di Indonesia.

9. 6
BAB II
PERMASALAHAN
Ternyata terdapat pula beragam masalah yang terjadi di pulau-pulau kecil luar
tersebut diantaranya belum ada kepastian batas laut, kondisi penduduk terisolir dan
marginal serta banyaknya pelanggaran hukum seperti pencurian dan penyelundupan.
Hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-
kebijakan strategis pengelolaan pulau-pulau terluar untuk memanfaatkan dan
mengembangkan potensi sumber dayanya yang tertuang dalam Peraturan Presiden
Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Namun,
kurangnya pengawasan secara intensif dari pemerintah terhadap penguasaan pihak
asing, diperlukan strategi-strategi jitu dalam melindungi eksistensi pulau-pulau kecil
terluar berpotensi.
Berdasarkan hal tersebut tim penulis memberikan rumusan masalah sebagai
berikut:
1. Apa yang menjadi permasalahan pengelolaan pulau – pulau kecil terluar di
Indonesia?
2. Bagaimana pola kelembagaan dalam pengelolaan pulau – pulau kecil terluar di
Indonesia?
3. Bagaimana strategi lembaga pemerintah dalam mengelola pulau – pulau kecil
terluar di Indonesia?

10. 7
BAB III
PEMBAHASAN
A. Nama – Nama Dua Belas Pulau Kecil Terluar Indonesia yang Terancam Lepas
Berikut ini adalah nama – nama dua belas pulau kecil terluar di Indonesia
beserta keterangannya:
1. Pulau Rondo (Gambar 1)
Lokasi pulau : Kabupaten Sabang, Nangroe Aceh Darussalam
Koordinat : 6° 4′ 30″ LU, 95° 6′ 45″ BT (sebelah barat
Pulau Weh)
Spesifikasi : Tidak ada penduduk, penjaga mercusuar
Negara tetangga : India
Kerawanan : Illegal Fishing
2. Pulau Berhala (Gambar 2)
Lokasi pulau : Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara
Koordinat : 3°46′38″LU,99°30′3″BT, sekitar 48 mil dari
Pelabuhan Belawan.
Spesifikasi : Tidak ada Penduduk, luas ± 2,5 km2
Negara tetangga : Malaysia
Kerawanan : Illegal Fishing, Effective Occupation

11. 8
3. Pulau Sekatung (Gambar 3)
Lokasi pulau : Kabupaten Natuna , Kepulauan Riau
Koordinat : 4°47′45″LU,108°1′19″BT
Spesifikasi : Tidak ada penduduk, luas ± 0,3 km2
Negara tetangga : Vietnam
Kerawanan : Illegal Fishing
4. Pulau Nipah (Gambar 4)
Lokasi pulau : Kota Batam, Riau
Koordinat : 01º 93” 13’ LU dan 103º 39” 11’ BT
Spesifikasi : Tidak ada penduduk, luas ± 60 ha, 60% karang, 20%
pasir
Negara tetangga : Singapura
Kerawanan : Terancam tenggelam karen eksploitasi pasir laut
secara besar – besaran oleh Singapura, Pelayaran
Internasional, Biota laut rusak.
5. Pulau Marore (Gambar 5)
Lokasi pulau : Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara
Koordinat : 4°44′14″LU,125°28′42″BT
Spesifikasi : penduduk ± 640 jiwa, luas ± 214,49 km2
Negara tetangga : Fillipina
Kerawanan : Illegal fishing
6. Pulau Miangas (Gambar 5)
Lokasi pulau : Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara

12. 9
Koordinat : 5°34′2″LU,126°34′54″BT, 48 mil ke Filipina
Spesifikasi : penduduk ± 678 jiwa, luas ± 3,15 km2
Negara tetangga : Filipina
Kerawanan : Penyelundupan, Terorisme, Penggunaan mata uang
Peso
7. Pulau Marampit (Gambar 5)
Lokasi pulau : Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara
Koordinat : 4° 46′18″ LU, 127° 8′ 32″ BT.
Spesifikasi : penduduk ± 1436 jiwa, luas 12 km2
Negara tetangga : Fillipina
Kerawanan : Illegal Fishing, Effective Occuption
8. Pulau Fani (Gambar 6)
Lokasi pulau : Kabupaten Raja Ampat, Papua
Koordinat : 1°4′28″LU,131°16′49″BT
Spesifikasi : ada penduduk, luas ± 9km2
Negara tetangga : Republik Palau
Kerawanan : Illegal fishing, Effective Occupation
9. Pulau Fanildo (Gambar 6)
Lokasi pulau : Kabupaten Biak Numfar, Papua
Koordinat : 0° 56′22″ LU, 134° 17′44″ BT.
Spesifikasi : Tidak ada penduduk, luas ± 9 km2
Negara tetangga : Republik Palau
Kerawanan : Illegal fishing, Effective Occuption

13. 10
10. Pulau Dana (Gambar 7)
Lokasi pulau : Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur
Koordinat : 11°0′36″LS,122°52′37″BT
Spesifikasi : Tidak ada penduduk
Negara tetangga : Australia
Kerawanan : Illegal fishing, Effective Occuption
11. Pulau Bras (Gambar 6)
Lokasi pulau : Kabupaten Biak Numfor, Papua
Koordinat : 0°55′57″LU,134°20′30″BT
Spesifikasi : Penduduk ± 50 jiwa, luas ± 3375 km2
Negara tetangga : Republik Palau
Kerawanan : Illegal fishing, Effective Occuption
12. Pulau Batek (Gambar 7)
Lokasi pulau : Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur
Koordinat : 9°15′30″LS,123°59′30″BT
Spesifikasi : Tidak ada penduduk, luas ± 25 ha, tempat penyu
bertelur dan migrasi lumba – lumba
Negara tetangga : Timor Leste
Kerawanan ; Illegal Fishing, Effective Occuption

14. 11
B. Permasalahan Pengelolaan Pulau – Pulau Kecil Terluar
Permasalahan yang dihadapi pulau – pulau kecil terluar sebagai
wilayah perbatasan, antara lain :
● Belum adanya kepastian sebagian garis batas laut dengan negara
tetangga.
● Untuk pulau - pulau yang berpenduduk, kondisi masyarakat di wilayah
tersebut masih terisolir dan termarjinalkan, sehingga memiliki tingkat
kerawanan yang tinggi di bidang ekonomi, politik, dan keamanan.
● Maraknya pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perbatasan
seperti penyelundupan, pencurian ikan, trafficking dan perompakan.
● Terbatasnya prasarana dan sarana untuk melakukan pembinaan,
pengawasan, dan pengembangan, khususnya terhadap pulau – pulau
yang terpencil, sulit dijangkau dan tidak berpenghuni.
● Ukuran pulau diperbatasan umumnya pulau – pulau yang sangat kecil
sehingga sangat rentan terhadap kerusakan baik oleh alam maupun
manusia.
● Belum sinkronnya pengelolaan perbatasan, baik yang mencakup
kelembagaan, program, maupun kejelasan kewenagan.
● Belum adanya peraturan perundangan yang jelas dan menyeluruh
dalam pengelolaan pulau – pulau terluar.
● Adanya salah penafsiran tentang Undang – Undang Nomor 34 Tahun
2004 tentang Otonomi Daerah yang menimbulkan berbagai konflik
dalam kewenangan pengelolaan wilayah perairan.
● Kurangnya sosialisasi tentang keberadaan dan pentingnya pulau –
pulau terluar.

15. 12
C. Aspek – Aspek Pengelolaan Pulau – Pulau Kecil Terluar
Pengelolaan pulau - pulau kecil terluar terutama pelau – pulau yang
berbatasan langsung dengan negara tetangga dilakukan setidaknya membawa
tiga misi, yaitu : 1) menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
keamanan nasional, pertahanan negara, dan menciptakan stabilitas kawasan;
2) pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pembangunan
berkelanjutan; 3) memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan
kesejahteraannya.
Kawasan pulau – pulau kecil terluar memiliki arti penting dalam
pengembangan bangsa dan negara, karena kawasan ini secara geopolitik
memiliki nilai strategis, secara ekonomi berkaitan dengan penguasaan zona
ekonomi eksklusif dan zona landas kontinen, dan secara politis sangat terkait
dengan batas teritorial laut. Kawasan ini juga merupakan kawasan potensial
terjadinya dispute dan konflik dengan negara tetangga serta sebagai penentu
struktur geografi dan volume wilayah.
D. Kelembagaan dalam Pengelolaan Pulau – Pulau Kecil Terluar
Strategi pembangunan pulau – pulau kecil terluar yang telah diuraikan
diatas perlu dilakukan secara terpadu antar sektor. Pembangunan yang
dilakukan harus terintegrasi dengan mengutamakan peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan keamanan mencakup mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan pembangunan dengan konsep kemitraan,
monitoring, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan
melibatkan institusi independen. Integrasi pembangunan wilayah perbatasan
memerlukan penanganan dalam bentuk kemitraan sebab beban
pembangunan tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri
dengan keterbatasan sumber dana, sumber daya manusia, dan institusi.
Pembangunan pulau – pulau kecil terluar harus melibatkan seluruh instansi
sektoral terkait dengan memanfaatkan berbagai sumber dana pembangunan

16. 13
(lokal, nasional, dan internasional), kekuatan ekonomi daerah, serta
melibatkan peran sektor perbankan pemerintah dan swasta dan lembaga
keuangan non bank.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 pengelolaan
pulau – pulau kecil terluar dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan
Pulau – Pulau Kecil Terluar, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi. Tim
tersebut merupakan wadah koordinasi non-struktural yang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tim tersebut bertugas
untuk mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan rencana dan
pelaksanaan pengelolaan pulau – pulau kecil terluar; serta melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaanya. Penyelenggaraan tugas
Tim Koordinasi sehari – hari dibantu oleh Tim Kerja yang dikoordinasikan
oleh Menteri Kelautan dan Perikanan .
Selain Tim Koordinasi dan Tim Kerja, pengelolaan pulau – pulau kecil
terluar juga melibatkan pemerintah daerah sebagai pemilik kewenangan
pembangunan di mana pulau tersebut berada. Disebutkan dalam Peraturan
Presiden Nomor 78 Tahun 2005 bahwa pengelolaan pulau – pulau kecil
terluar dilakukan secara terpadu antara pemerintah bersama sama dengan
pemerintah daerah. Seiring dengan diterapkannya Undang – Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka daerah memiliki peluang
untuk merencanakan, mengelola dan mengendalikan pemanfaatan sumber
daya di daerahnya, termasuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau – pulau
kecil yang ada di wilayahnya. Diberlakukannya undang – undang tersebut
merupakan momentum untuk lebih terperhatikannya pengelolaan terhadap
pulau – pulau kecil terluar. Dengan kata lain, otonomi daerah diharapkan
dapat memfasilitasi percepatan pembangunan di wilayah tersebut, sehingga
potensi yang ada dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

17. 14
E. Strategi Pengelolaan Pulau – Pulau Kecil Terluar
Ada dua strategi dalam pengelolaan kawasan pulau – pulau kecil
terluar Indonesia, yaitu strategi jangka pendek dan jangka panjang.
Strategi jangka pendek, meliputi :
a. Sosialisasi Perpres No. 78/2005 tentang Pengelolaan Pulau – Pulau
Kecil Terluar.
b. Melakukan identifikasi terhadap keberadaan pulau – pulau kecil
terluar.
c. Melakukan rekonstruksi dan pemeliharaan titik – titik referensi dari
titik – titik dasar.
d. Membangun pelindung pantai dari ancaman abrasi.
e. Melakukan patroli keamanan laut yang dimaksudkan sebagai upaya
preventif (pencegahan) maupun upaya represif (penindakan).
f. Sosialisasi tentang pentingnya menjaga pulau – pulau kecil terluar.
Strategi jangka panjang meliputi :
a. Mengundang investasi untuk pengembangan pulau – pulau kecil
terluar.
b. Menjadikan pulau – pulau yang memiliki produktivitas hayati tinggi
sebagai kawasan koservasi.
c. Melakukan penataan ruang pada wilayah pulau – pulau kecil termasuk
laut dan pesisirnya.
d. Meningkatkan kerjasama bilateral dalam pengelolaaan kawasan
perbatasan.
e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui kegiatan
pemberdayaan.

18. 15
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
1. Permasalahan yang dihadapi pulau – pulau kecil terluar sebagai wilayah
perbatasan, antara lain :
● Belum adanya kepastian sebagian garis batas laut dengan negara
tetangga.
● Untuk pulau - pulau yang berpenduduk, kondisi masyarakat di wilayah
tersebut masih terisolir dan termarjinalkan, sehingga memiliki tingkat
kerawanan yang tinggi di bidang ekonomi, politik, dan keamanan.
● Maraknya pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perbatasan
seperti penyelundupan, pencurian ikan, trafficking dan perompakan.
● Terbatasnya prasarana dan sarana untuk melakukan pembinaan,
pengawasan, dan pengembangan, khususnya terhadap pulau – pulau
yang terpencil, sulit dijangkau dan tidak berpenghuni.
● Ukuran pulau diperbatasan umumnya pulau – pulau yang sangat kecil
sehingga sangat rentan terhadap kerusakan baik oleh alam maupun
manusia.
● Belum sinkronnya pengelolaan perbatasan, baik yang mencakup
kelembagaan, program, maupun kejelasan kewenagan.
● Belum adanya peraturan perundangan yang jelas dan menyeluruh
dalam pengelolaan pulau – pulau terluar.
● Adanya salah penafsiran tentang Undang – Undang Nomor 34 Tahun
2004 tentang Otonomi Daerah yang menimbulkan berbagai konflik

19. 16
dalam kewenangan pengelolaan wilayah perairan.
● Kurangnya sosialisasi tentang keberadaan dan pentingnya pulau –
pulau terluar.
2. Pembangunan yang dilakukan harus terintegrasi dengan mengutamakan
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keamanan mencakup mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan pembangunan dengan konsep kemitraan, monitoring, serta
evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan melibatkan institusi independen.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 pengelolaan pulau – pulau
kecil terluar dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau – Pulau Kecil
Terluar, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi. Tim tersebut merupakan wadah
koordinasi non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada presiden. Tim tersebut bertugas untuk mengkoordinasikan dan
merekomendasikan penetapan rencana dan pelaksanaan pengelolaan pulau – pulau
kecil terluar; serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaanya.
Penyelenggaraan tugas Tim Koordinasi sehari – hari dibantu oleh Tim Kerja yang
dikoordinasikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan . Peraturan Presiden Nomor 78
Tahun 2005 bahwa pengelolaan pulau – pulau kecil terluar dilakukan secara terpadu
antara pemerintah bersama sama dengan pemerintah daerah. Seiring dengan
diterapkannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
maka daerah memiliki peluang untuk merencanakan, mengelola dan mengendalikan
pemanfaatan sumber daya di daerahnya, termasuk sumber daya kelautan, pesisir dan
pulau – pulau kecil yang ada di wilayahnya.
3. Strategi dalam pengelolaan kawasan pulau – pulau kecil terluar Indonesia, yaitu
strategi jangka pendek dan jangka panjang.

20. 17
B. SARAN
Adapun beberapa pokok strategi yang dapat dilakukan dalam mempertahankan
kedaulatan wilayah kita antara lain:
1. Pemetaan Kembali Titik-Titik Perbatasan Indonesia
Pemetaan kembali titik-titik perbatasan wilayah Indonesia harus dilakukan. Hasil
pemetaan baru tersebut harus dibandingkan dengan pemetaan yang pernah dilakukan
sebelumnya. Koordinat titik-titik perbatasan sangat penting untuk kita inventarisir
dan dimasukkan dalam sebuah undang-undang mengenai perbatasan wilayah
Indonesia. Apabila perlu, daripada konstitusi diubah-ubanh hanya untuk keperluan
rebutan kekuasaan, masukkan klausul mengenai titik-titik perbatasan tersebut dalam
UUD.
2. Bangun Jalan (Prioritaskan Pembangunan) di Sepanjang Perbatasan Darat
Pandangan kita mengenai perbatasan sebagai wilayah terpencil harus kita ubah. Mulai
saat ini kita harus memandang perbatasan sebagai wilayah strategis. Strategis untuk
mempertahankan wilayah kita. Dari perspektif eksternal, wilayah atau kota-
kota/kabupaten di daerah perbatasan adalah “etalase” NKRI. Artinya, kemajuan dan
kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah tersebut akan menjadi “nilai jual” positif
bagi diplomasi internasional Indonesia. Sebaliknya, keterbelakangan atau kelambanan
ekonomi di daerah-daerah itu akan menjadi makanan empuk bagi pihak-pihak asing
yang berkepentingan untuk melemahkan kredibilitas RI di dunia internasional. Oleh
karena itu, pemerintah pusat dan daerah yang memiliki wilayah perbatasan darat
dengan negara tetangga seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara
Timur dan Papua harus memprioritaskan pembangunan prasarana jalan di sepanjang
perbatasan. Jalan tersebut dihubungkan ke pusat kota atau pusat pemukiman terdekat.
Tujuan pembangunan jalan tersebut adalah untuk merangsang pembangunan kota
atau pemukiman baru di dekat perbatasan. Kelak, sarana transportasi darat itulah
media “perkuatan” ketahanan ekonomi (juga sosial budaya) di daerah-daerah
tersebut.

21. 18
3. Bangun Wilayah Baru di Dekat Perbatasan
Setelah di sepanjang perbatasan dibangun jalan yang terhubung ke pusat kota atau
pusat pemukiman terdekat, pemerintah daerah diharuskan membangun wilayah baru
di dekat perbatasan. Pembangunan untuk perluasan kota yang sudah mapan harus
dihambat dan masyarakat dirangsang untuk mengembangkan wilayah baru. Untuk
melakukan hal tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menyusun
konsep pengembangan wilayah perbatasan secara komprehensif agar wilayah baru
yang dibentuk dapat hidup baik secara ekonomi maupun sosial.
Selain itu, wilayah baru yang dibangun sebaiknya diarahkan untuk memiliki
spesialsisasi. Misalnya, ada blok khusus jeruk Pontianak, blok khusus kebun aren,
blok khusus sawah padi, dll. untuk merangsang masuknya investasi bisnis pendukung
di sana.
4. Pembangunan Pangkalan Militer di Dekat Perbatasan
Saat ini kita melihat gelaran pasukan TNI kita kurang memadai untuk melakukan
upaya menjaga perbatasan negara. Gelaran pasukan justru diletakkan di wilayah-
wilayah padat penduduk yang sudah terbangun. Gelaran pasukan seperti ini harus
diubah. Batalyon-batalyon yang berada di wilayah “aman” dari gangguan luar
sepantasnya direlokasi ke wilayah perbatasan. Apalagi, urusan keamanan dan
ketertiban saat ini sudah menjadi tanggung jawab kepolisian. Jelas ini tidak mudah
dan akan membutuhkan „effort“ tidak sedikit. Namun, terbukti ini cukup efektif di
perbatasan RI-Papua Nugini. Bukan karena angkatan perang PNG „lebih kecil“
dibanding TNI (juga Malaysia), namun penggelaran kekuatan militer akan
menghambat “perilaku mencuri” negara lain karena konflik senjata (apabila terjadi
kontak senjata) relatif lebih sulit diselesaikan sehingga negara manapun cenderung
menghindari kontak senjata.
5. Galakkan Kembali Transmigrasi
Program transmigrasi yang dulu gencar dilaksanakan pada era Orde Baru harus

22. 19
digalakkan kembali. Transmigran diarahkan untuk mendiami wilayah-wilayah baru
yang dibentuk di dekat perbatasan. Saya yakin, apabila infrastruktur transportasi dan
komunikasi disiapkan, banyak penduduk dari wilayah-wilayah padat yang bersedia
bertransmigrasi.
6. Pemberian Insentif Pajak
Agar pengusaha dan perbankan mau masuk, pemerintah perlu memberikan insentif
pajak bagi pengusaha yang mau berinvestasi di wialayah baru tersebut.
7. Pilih Pemimpin yang Kuat dan Tegas
Pemimpin yang kuat dan tegas sangat penting. Terlepas dari segala kekurangan yang
dituduhkan, kita pernah memiliki dua sosok pemimpin yang tegas sehingga dihormati
kawan dan disegani lawan. Kedua pemimpin yang kuat dan tegas itu adalah Soekarno
dan Soeharto. Pada saat kedua orang itu memimpin, tidak ada yang berani
melecehkan negara kita. Akan tetapi, setelah berganti pemimpin, negara kita menjadi
bulan-bulanan pelecehan terutama oleh Malaysia dan kadang-kadang Singapura.
8. Bangun Jalan (Prioritaskan Pembangunan) di Sepanjang Perbatasan Darat
Pandangan kita mengenai perbatasan sebagai wilayah terpencil harus kita ubah. Mulai
saat ini kita harus memandang perbatasan sebagai wilayah strategis. Strategis untuk
mempertahankan wilayah kita. Dari perspektif eksternal, wilayah atau kota-
kota/kabupaten di daerah perbatasan adalah “etalase” NKRI. Artinya, kemajuan dan
kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah tersebut akan menjadi “nilai jual” positif
bagi diplomasi internasional Indonesia. Sebaliknya, keterbelakangan atau kelambanan
ekonomi di daerah-daerah itu akan menjadi makanan empuk bagi pihak-pihak asing
yang berkepentingan untuk melemahkan kredibilitas RI di dunia internasional. Oleh
karena itu, pemerintah pusat dan daerah yang memiliki wilayah perbatasan darat
dengan negara tetangga seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara
Timur dan Papua harus memprioritaskan pembangunan prasarana jalan di sepanjang
perbatasan. Jalan tersebut dihubungkan ke pusat kota atau pusat pemukiman terdekat.

23. 20
Tujuan pembangunan jalan tersebut adalah untuk merangsang pembangunan kota
atau pemukiman baru di dekat perbatasan. Kelak, sarana transportasi darat itulah
media “perkuatan” ketahanan ekonomi (juga sosial budaya) di daerah-daerah
tersebut.
9. Bangun Wilayah Baru di Dekat Perbatasan
Setelah di sepanjang perbatasan dibangun jalan yang terhubung ke pusat kota atau
pusat pemukiman terdekat, pemerintah daerah diharuskan membangun wilayah baru
di dekat perbatasan. Pembangunan untuk perluasan kota yang sudah mapan harus
dihambat dan masyarakat dirangsang untuk mengembangkan wilayah baru. Untuk
melakukan hal tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menyusun
konsep pengembangan wilayah perbatasan secara komprehensif agar wilayah baru
yang dibentuk dapat hidup baik secara ekonomi maupun sosial.
Selain itu, wilayah baru yang dibangun sebaiknya diarahkan untuk memiliki
spesialsisasi. Misalnya, ada blok khusus jeruk Pontianak, blok khusus kebun aren,
blok khusus sawah padi, dll. untuk merangsang masuknya investasi bisnis pendukung
di sana.
10. Pembangunan Pangkalan Militer di Dekat Perbatasan
Saat ini kita melihat gelaran pasukan TNI kita kurang memadai untuk melakukan
upaya menjaga perbatasan negara. Gelaran pasukan justru diletakkan di wilayah-
wilayah padat penduduk yang sudah terbangun. Gelaran pasukan seperti ini harus
diubah. Batalyon-batalyon yang berada di wilayah “aman” dari gangguan luar
sepantasnya direlokasi ke wilayah perbatasan. Apalagi, urusan keamanan dan
ketertiban saat ini sudah menjadi tanggung jawab kepolisian. Jelas ini tidak mudah
dan akan membutuhkan „effort“ tidak sedikit. Namun, terbukti ini cukup efektif di
perbatasan RI-Papua Nugini. Bukan karena angkatan perang PNG „lebih kecil“
dibanding TNI (juga Malaysia), namun penggelaran kekuatan militer akan
menghambat “perilaku mencuri” negara lain karena konflik senjata (apabila terjadi
kontak senjata) relatif lebih sulit diselesaikan sehingga negara manapun cenderung

24. 21
menghindari kontak senjata.
11. Galakkan Kembali Transmigrasi
Program transmigrasi yang dulu gencar dilaksanakan pada era Orde Baru harus
digalakkan kembali. Transmigran diarahkan untuk mendiami wilayah-wilayah baru
yang dibentuk di dekat perbatasan. Saya yakin, apabila infrastruktur transportasi dan
komunikasi disiapkan, banyak penduduk dari wilayah-wilayah padat yang bersedia
bertransmigrasi.
12. Pemberian Insentif Pajak
Agar pengusaha dan perbankan mau masuk, pemerintah perlu memberikan insentif
pajak bagi pengusaha yang mau berinvestasi di wialayah baru tersebut.
13. Pilih Pemimpin yang Kuat dan Tegas
Pemimpin yang kuat dan tegas sangat penting. Terlepas dari segala kekurangan yang
dituduhkan, kita pernah memiliki dua sosok pemimpin yang tegas sehingga dihormati
kawan dan disegani lawan. Kedua pemimpin yang kuat dan tegas itu adalah Soekarno
dan Soeharto. Pada saat kedua orang itu memimpin, tidak ada yang berani
melecehkan negara kita. Akan tetapi, setelah berganti pemimpin, negara kita menjadi
bulan-bulanan pelecehan terutama oleh Malaysia dan kadang-kadang Singapura.

25. 22
DAFTAR PUSTAKA

26. 23
LAMPIRAN
Gambar 1. Lokasi Pulau Rondo
Gambar 2. Lokasi Pulau Berhala

27. 24
Gambar 3. Peta Pulau Sekatung
Gambar 4. Lokasi Pulau Nipa

28. 25
Gambar 5. Lokasi Pulau Marore, Pulau Marampit dan Pulau Miangas
Gambar 6. Lokasi Pulau Fani, Pulau Fanildo dan Pulau Bras

29. 26
Gambar 7. Lokasi Pulau Dana dan Pulau Batek

30. 27
STRUKTUR ORGANISASI
KETUA
Anugerah M.
Zulfikar
SEKRETARIS
Dea Kandita H.
K. A
MODERATOR
Sari Nurfiani
PENYAJI
Irfipta
PENYAJI
Yani Istikasari
PENYAJI
Maesarotunisya