MATA PELAJARAN SEJARAH INDONESIA

1. SEJARAH
INDONESIA

2. KEUTUHAN NKRI DALAM KEBHINEKAAN
Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), makna Bhinneka Tunggal Ika adalah sebagai pemersatu bangsa.
Dilansir dari buku Keragaman dalam Dinamika Sosial Budaya Kompetensi Sosial Kultural Perekat Bangsa (2020) karangan Afnan Fuadi, semboyan
Bhinneka Tunggal Ika hendaknya dijadikan landasan kehidupan bermasyarakat.
Agar Indonesia menjadi bangsa yang kokoh dan bersatu selamanya. Sebab itu, hendaknya masyarakat Indonesia menjadikan Bhinneka Tunggal Ika
sebagai semboyan dalam kehidupannya.
Dikutip dari buku Pendidikan Multikultural: Strategi Mengelola Keberagaman di Sekolah (2019) oleh Admila Rosada, dkk, semboyan Bhinneka
Tunggal Ika merupakan kekuatan bangsa Indonesia.
Demi menjaga keutuhan NKRI, masyarakat Indonesia hendaknya memahami makna kebhinekaan. Artinya perbedaan yang ada seharusnya tidak
menjadi pemecah, melainkan mempersatukan berbagai perbedaan.
Makna Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Indonesia merupakan negara yang majemuk, tetapi
tetap satu sebagai bangsa Indonesia.
Negara Indonesia dikatakan majemuk karena penduduknya berasal dari berbagai latar belakang. Walau begitu, kemajemukan ini tidak seharusnya
menjadi jurang pemisah bagi masyarakat Indonesia.
Sebaliknya, kondisi masyarakat yang majemuk ini menjadikan Indonesia kaya dan menyatu dalam keberagaman. Guna menyikapi kondisi yang
majemuk ini, masyarakat Indonesia hendaknya saling menghormati, menghargai, dan selalu menjadikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai
landasan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Integrasi nasional dalam keutuhan NKRI
Integrasi Nasional adalah proses penyatuan berbagai suku, agama, budaya, dan
daerah yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia yang utuh dan
berdaulat.
Integrasi Nasional bertujuan untuk mempertahankan keutuhan dan
keberlangsungan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan
mandiri.
Integrasi Nasional meliputi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan
seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,
menghormati keanekaragaman budaya dan agama, dan membangun rasa cinta
tanah air yang kuat.
Integrasi Nasional sangat penting bagi keberlangsungan dan kemajuan bangsa
Indonesia, karena akan memudahkan dalam melakukan pembangunan, menjaga
stabilitas politik, sosial dan ekonomi, serta memperkuat posisi Indonesia di mata
dunia internasional.

4. Faktor pendorong Integrasi Nasional
Faktor pendorong Integrasi Nasional di Indonesia meliputi berbagai aspek, antara lain:
• Sejarah Perjuangan Kemerdekaan
Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia menjadi faktor pendorong Integrasi Nasional karena dalam perjuangan tersebut, semua elemen masyarakat bersatu padu untuk
mencapai kemerdekaan dan mempertahankan kesatuan bangsa.
• Kebijakan Pemerintah
Kebijakan pemerintah yang mengedepankan kesatuan dan kebersamaan bangsa Indonesia seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, menjadi faktor penting dalam memperkuat
Integrasi Nasional. Kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya seperti pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan juga dapat memperkuat Integrasi Nasional.
• Identitas Nasional
Kesadaran akan identitas nasional menjadi faktor penting dalam memperkuat Integrasi Nasional. Identitas nasional yang kuat dapat mempertahankan kebersamaan dalam keragaman
suku, agama, dan budaya.
• Pendidikan
Pendidikan merupakan faktor penting dalam membentuk kesadaran nasional dan memperkuat Integrasi Nasional. Melalui pendidikan, masyarakat Indonesia dapat memahami dan
mempertahankan identitas nasional serta membangun rasa cinta tanah air yang kuat.
• Sosial Budaya
Kebudayaan dan agama menjadi faktor penting dalam memperkuat Integrasi Nasional. Keberagaman budaya dan agama di Indonesia menjadi potensi besar dalam memperkuat
persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kehidupan sosial masyarakat, perlu adanya upaya untuk memperkuat kerukunan dan kebersamaan.
• Ekonomi
Ekonomi juga berperan penting dalam memperkuat Integrasi Nasional. Pemerintah perlu memberikan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat dalam mengakses
sumber daya dan peluang ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan yang menjamin distribusi kekayaan secara adil, pengembangan sektor ekonomi yang merata,
dan penguatan industri dalam negeri.
• Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan dan keamanan juga merupakan faktor penting dalam memperkuat Integrasi Nasional. Pemerintah perlu menjaga keamanan negara dan memberikan perlindungan kepada
seluruh rakyat Indonesia dari ancaman dalam maupun luar negeri. Upaya-upaya pengamanan nasional juga harus dilakukan dengan mengedepankan hak asasi manusia dan
menghindari tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat.
Secara keseluruhan, faktor-faktor pendorong Integrasi Nasional di Indonesia meliputi sejarah perjuangan kemerdekaan, kebijakan pemerintah, identitas nasional, pendidikan, sosial
budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Semua faktor tersebut harus dikelola dengan baik dan diintegrasikan secara sinergis untuk memperkuat Integrasi Nasional.

5. Otonomi khusus di Indonesia
Indonesia mengakui keberadaan daerah istimewa dan daerah khusus sesuai dengan yang tercantum pada pada 18B Undang-Undang Dasar 1945.
Daerah tersebut adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah
Istimewa Aceh.
Daerah-daerah tersebut memiliki kewenangan-kewenangan tersendiri yang khusus dan berbeda dengan kewenangan daerah otonomin lain pada
umumnya di Indonesia.
Penerapan kebijakan desentralisasi asimetris ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan politis dan juga kebutuhan efisiensi pemerintahan atau
administratif.
Indonesia mengatur mengenai daerah-daerah khusus tersebut melalui undang-undang masing-masing yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007
Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta dan Undang-UndangNomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
Indonesia yang menyatakan dengan tegas bahwa dirinya adalah negara kesatuan menerapkan kebijakan ini selaras dengan unsur-unsur negara
kesatuan sesuai dengan teori tata negara mengenai negara kesatuan.
Seluruh kewenangan khusus yang dimiliki daerah-daerah tersebut mengikuti teori-teori negara kesatuan yaitu kewenangan legislatif terdapat pada
satu badan legislatif nasional, daerah tidak memiliki karakter kedaulatan, dan hanya ada satu pemerintahan yaitu pemerintah pusat.
Terdapat pula negara kesatuan lain di dunia yang memiliki daerah dengan kewenangan khusus yaitu United Kingdom dengan Wales, Skotlandia dan
Irlandia Utara, Cina dengan Hong Kong dan Makau serta Tanzania dengan Zanzibar.
Daerah-daerah khusus di Indonesia adalah yang paling ideal dengan teori negara kesatuan dibandingkan dengan daerah-daerah khusus di negara lain.
Daerah khusus di Indonesia juga sesuai dengan asas desentralisasi yaitu diserahkannya wewenang pemerintah kepada daerah otonom atau
pendelegasian kekuasaan kepada tingkatan yang lebih rendah dalam suatu hirarki teritorial melalui ketentuan legislatif berdasarkan konstitusi.
Seluruh daerah khusus di Indonesia didelegasikan kekuasaan khusus melalui ketentuan legislatif nasional sehingga sesuai dengan asas desentralisasi,
berbeda dengan negara lain yaitu Cina dan Tanzania.

6. ketahanan terhadap proganda kelompok tertentu
terhadap keutuhan NKRI
Perkembangan era digital dewasa ini ditandai dengan semakin masifnya penetrasi media sosial dalam berbagai aspek
kehidupan ekonomi, politik, budaya dan pertahanan keamanan. Fenomena ini merupakan konsekuensi perubahan pola
komunikasi dengan cara-cara dan media konvensional menuju digitalisasi komunikasi dengan menggunakan berbagai kanal
media sosial kekinian.
1 Media sosial merupakan alat komunikasi digital yang dapat membawa dampak positif dan dampak negatif.
Dampak positif media sosial berkontribusi dalam menyediakan informasi secara cepat dan akurat. Di sisi lain, dapat
berdampak negatif baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya dalam hal penyebaran ideologi radikal, pornografi,
perdagangan narkoba, organized crime dan aktivitas negatif lainnya yang dapat melunturkan ketahanan nasional dan
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Apabila ketahanan nasional rapuh maka dapat memicu terjadinya disintegrasi bangsa sehingga proses pembangunan Nasional
menjadi terhambat. Belajar dari peristiwa Arab Spring seperti di Syiria, negara tersebut terkoyakkoyak akibat berita hoaks di
era posttruth yang terjadi dalam konflik politik antara rezim yang berkuasa Bashar alAssad dengan kelompok oposisi.
Masyarakat Syiria terperosok ke dalam kubangan hoaks, tanpa melakukan klarifikasi dan verifikasi atas berita yang diterima
(tanpa tabayyun), melainkan mereka langsung menyerap mentah-mentah semua informasi itu yang cenderung mengadu-
domba antara kelompok Islam Sunni dengan kelompok Islam Syiah.
Informasi yang beredar langsung diserap menjadi asumsi personal dan membentuk opini yang bersifat dangkal dan subjektif
sehingga membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan selanjutnya menimbulkan perpecahan. Konflik politik yang
terjadi di Syiria dan negara-negara Arab Spring lainnya pada era post-truth ini patut menjadi pelajaran yang sangat berharga
bagi bangsa Indonesia karena hoaks politik dapat melemahkan ketahanan nasional, bahkan dapat memecah belah NKRI,
sehingga mengganggu proses pembangunan nasional yang sedang berjalan.
Oleh karena itu, penting untuk diangkat dalam sebuah tulisan dengan judul: “Pengaruh Hoaks Politik Dalam Era Prost-Truth
Terhadap Ketahanan Nasional, dan Dampaknya Terhadap Kelangsungan Pembangunan Nasional”.

7. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka
dapat dituangkan beberapa rumusan masalah sebagai
berikut:
1. Apa yang dimaksud dengan era posttruth dan hoaks
politik?
2. Bagaimana kondisi terkini hoaks politik di Indonesia?
3. Sampai seberapa jauh dampak hoaks politik terhadap
ketahanan nasional keutuhan NKRI dan proses
pembangunan yang sedang berjalan?
4. Bagaimana upaya menangkal/ mengatasi hoaks
politik?

8. ISTILAH POST-TRUTH
Istilah post-truth menurut Kamus Oxford dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding emosi
dan keyakinan personal.4 Problem masyarakat bukan pada bagaimana mendapatkan berita, melainkan kurangnya kemampuan mencerna informasi yang benar.
Masalahnya media informasi alternatif sejenis facebook atau media sosial lainnya tidak selalu informasi/berita yang benar.
Dalam era post-truth ini, terutama memasuki tahun politik Pemilu 2019, penyebaran berita hoaks politik menjadi isu yang berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan
bermasyarakat di Indonesia.
Isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) hingga ujaran kebencian dapat memperlemah ketahanan nasional, jika ketahanan nasioanal kita lemah maka bisa terjadi
disintegrasi bangsa, dan bisa mengacam keutuhan NKRI.
Pendapat ini dijustifikasi oleh hasil survey yang dilakukan secara online oleh Masyarakat Telematika Indonesia pada bulan Februari 2017 kepada 1.116 responden.
Hasil survey tersebut menunjukkan, sebanyak 96,6% responden berpendapat bahwa hoaks dapat menghambat pembangunan.
Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa, jika ketahanan nasional lemah dan keutuhan NKRI terancam akibat maraknya berita hoaks politik, maka proses pembangunan
menjadi terhambat.
Konsepsi nasional digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.
Relevansi ketahanan nasional dengan pembangunan nasional tercermin pada konsepsi ketahanan nasional untuk menumbuhkan kondisi kehidupan nasional yang
diinginkan melalui pembangunan nasional.
Makin meningkatnya intensitas pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Sebaliknya, kukuhnya ketahanan nasional akan mendorong Iajunya
pembangunan nasional.
Oleh karena itu, perlu mengimplementasikan ketahanan nasional sebagai strategi dalam menghadapi era post-truth untuk menangkal berita hoaks politik.
Implementasi ketahanan nasional dalam rangka pembangunan nasional diperlukan kriteria sebagai berikut:
(a) comprehensive,
(b) keuletan dan ketangguhan,
(c) keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan dan keamanan
(d) Dinamis
(e) kemandirian, dan
(f) partisipatif.
Adapun implementasi ketahanan nasional dalam menghadapi era post-truth dapat dilakukan secara terus menerus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan dalam era globalisasi9.
Dalam era post-truth ini, setiap warga negara dan seluruh rakyat Indonesia wajib menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dengan sebaikbaiknya serta
berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, dalam pemantapan Wawasan Nusantara serta memperkokoh ketahanan nasional sebagai hasil akhir pembangunan
nasional.

9. PERLU COUNTER PROGRAM THD PROPAGANDA ANTI NKRI
Prof. Bilveer Singh dari Universitas Nasional Singapura menandaskan perlunya dilakukan counter program terhadap propaganda yang bertujuan melemahkan
keutuhan Negara Kesatuan RI (NKRI).
"Isu-isu di daerah seperti diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan degredasi lingkungan penting diatasi, begitu pula isu ketidakadilan," kata Bilveer Singh dalam
Seminar Nasional 77 Tahun Sumpah Pemuda di Jakarta.
Ia juga menekankan pentingnya pengembangan kebangsaan. Menjadi Indonesia, menurutnya adalah tanggungjawab semua pihak, baik di tingkat pusat maupun
daerah. "Oleh sebab itu, untuk mempertahankan kesatuan Indonesia perlu ’sense of belonging’ terhadap NKRI, dan perlu nilai-nilai bersama seperti Pancasila,"
ujarnya.
Dalam acara yang dibuka oleh Menko Polhukkam Widodo AS itu, sejumlah termasuk sejarawan Dr. Anhar Gonggong, Gubernur Lemhannas Prof.Dr Muladi SH,
anggota Parlemen Belanda Hans van Baalen, serta Ketua Komisi I DPR Theo L. Sambuaga tampil sebagai pembicara.
Prof.Muladi mengingatkan, manipulasi terhadap Pancasila sebagai ideologi negara hanya mengakibatkan trauma politik yang luar biasa. Akibatnya, terjadi
kesimpangsiuran penyelenggaraan pemerintahan, ujarnya. Ia menegaskan bahwa ideologi tetap penting untuk memberikan arah dan Pancasila tetap menjadi
ideologi.
Muladi juga mengatakan, Pancasila hendaknya dimaknai sebagai ideologi terbuka yang tidak antroposentris melainkan antropokosmosentris. "Untuk mengatasi
berbagai persoalan mendasar perlu dikembangkan constructive pluralism, dan Pancasila hendaknya dijadikan basis perumusan framework national resillience,"
ucapnya.
Theo Sambuaga menegaskan, Indonesia saat ini perlu pendekatan kesejahteraan, kebudayaan dan keadilan dengan pembangunan ekonomi yang dipercepat,
dengan fokus pada upaya perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pendidikan dan kesehatan. "Namun demikian, good governance dan
penegakan hukum juga perlu ditingkatkan disertai prinsip ’to win the hearts and minds of the people.’," ujarnya.
Sementara itu anggota Parlemen Belanda Hans van Baalen meyakinkan, bahwa Belanda memandang Irian Jaya (Papua) adalah bagian final dari Indonesia. Ia
menegaskan bahwa urusan Aceh, Maluku dan Irian merupakan bagian dari urusan internal Indonesia, dan Belanda tidak akan turut campur.
Van Ballen juga menandaskan pentingnya kerjasama yang baik antara Indonesia dan Belanda ditingkatkan, karena Belanda bisa menjadi pintu Indonesia ke Uni
Eropa, dan sebaliknya Indonesia menjadi pintu masuk Belanda ke Asean.
Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Gajah Mada, Prof.Sofian Effendi mengingatkan, ancaman disintegrasi muncul karena ’kita belum mampu’
mewujudkan tujuan NKRI seperti yang diamanatkan para founding father dalam Pembukaan UUD 1945, yakni mewujudkan keadilan sosial. "Karena itu, perlu

10. pembangunan dan konektivitas di Indonesia
• Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri High Level Forum yang mengangkat tema “Connectivity in an Open Global
Academy” di China National Convention Center, Beijing, pada Rabu (18/10/2023). Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan
bahwa terdapat empat hal penting dalam membangun konektivitas di sebuah negara.
• “Yang pertama, harus memberikan manfaat ekonomi. Yang kedua, harus dilakukan merata dan inklusif. Yang ketiga, harus
memperhatikan aspek keberlanjutan, dan yang keempat, harus didukung pengembangan sumber daya manusia dan alih
teknologi,” jelas Presiden.
• Presiden Jokowi menilai bahwa keempat hal tersebut merupakan sebuah landasan dalam kerja sama Belt and Road Initiative
(BRI) untuk pembangunan konektivitas.
• “Sehingga BRI ini dapat menjadi solusi bagi pengembangan konektivitas dan berkontribusi bagi perdamaian di kawasan untuk
meciptakan kemakmuran bersama,” ujarnya.
• Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga turut menuturkan sejumlah pembangunan konektivitas yang telah dilakukan
Indonesia selama sembilan tahun terakhir. Presiden meyakini bahwa pembangunan konektivitas merupakan jalan kemakmuran
bagi sebuah negara.
• “Selama sembilan tahun sampai akhir 2023, Indonesia membangun lebih dari dua ribu kilometer jalan tol, dan juga
membangun jalan nontol, pelabuhan-pelabuhan baru, dan bandara-bandara baru,” jelasnya.
• Selain membangun infrastruktur besar, Presiden Jokowi juga menuturkan bahwa Indonesia juga membangun konektivitas
melalui pembangunan infrastruktur kecil yang tersebar di seluruh desa di Tanah Air.
• “Ada lebih dari 320 ribu kilometer jalan desa, 1,7 juta meter jembatan, dan lain-lainnya,” lanjutnya.
• Di samping membangun konektivitas fisik, Presiden menyebut bahwa Indonesia juga terus memperluas konektivitas digital
untuk menjangkau daerah terluar atau perbatasan. Selain itu, pembangunan fasilitas-fasilitas pelayanan masyarakat juga terus
dibangun, seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan.
• “Semua itu dapat mendongkrak daya saing ekonomi dan investasi Indonesia, serta menjadi fundamental pertumbuhan yang
kokoh dan berkelanjutan,” tandasnya.
• Turut mendampingi Presiden yakni Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Ad Interim Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Sekretraris Kabinet Pramono Anung, dan Duta
Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun

11. sinergitas Polri dan TNI sebagai perekat kebhinekaan Nusantara
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa TNI dan Polri merupakan alat negara yang terdepan dalam
menjaga pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, prajurit TNI dan anggota
Polri harus bersinergi untuk kepentingan bangsa dan negara. Presiden pun menyoroti masih adanya gesekan yang
terjadi antara prajurit TNI dan anggota Polri. Ditegaskannya hal tersebut sudah tidak boleh lagi terjadi.
Ditambahkan Presiden, dalam persaingan dunia yang semakin ketat, kekuatan bangsa yang sangat sentral adalah
kesatuan dan persatuan. Bangsa Indonesia tidak mungkin memenangkan kompetisi global jika tidak ada sinergi
yang kokoh di dalam negeri.
“Keberagaman sosial dan budaya harus dimanfaatkan sebagai kekuatan dan sumber inspirasi. Seluruh komponen
bangsa harus bersatu untuk menjadi Indonesia incorporated yang kokoh bersaing dalam kompetisi global,”
imbuhnya.
Oleh karena itu, Presiden mengingatkan kepada seluruh organisasi pemerintahan dan kenegaraan untuk bersinergi
dan saling mendukung.
“Antara TNI dan Polri dengan komponen bangsa yang lain harus bersinergi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa.
Lebih khusus lagi, antara anggota dan institusi TNI dan Polri harus saling bersinergi, saling bahu-membahu dalam
menjalankan tugas yang semakin berat,” tegasnya.
Krisis akibat pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, imbuh Presiden, bisa memperkokoh kepedulian,
kegotongroyongan, persatuan, dan kebersamaan serta mempercepat upaya untuk memperbaiki cara kerja serta
pengembangan teknologi dan industri. Presiden pun berpesan kepada prajurit TNI dan anggota Polri untuk ikut
berpartisipasi menyelesaikan dan belajar dari krisis ini serta ikut serta memperkokoh kebersamaan berlandaskan
Pancasila.
“Pelihara kekompakan dan persatuan sesama perwira TNI dan Polri dengan tetap menghormati fungsi dan tugas
masing-masing. Dan, melangkahlah ke gelanggang pengabdian dengan tegar, dengan optimisme dan penuh rasa
percaya diri,” pungkasnya.