1. PT Tectonia Grandis mengajukan banding ke pengadilan pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar PPN masa pajak Desember 2009. 2. Majelis hakim melakukan serangkaian pemeriksaan formal dan material untuk menentukan besaran obyek pajak yang belum dilaporkan. 3. Berdasarkan hasil pembuktian, putusan pengadilan menyatakan permohonan banding dikabulkan dan jumlah pajak

1. 1
Tugas Perpajakan 2
Analisis Kasus Sengketa Pajak yang Diajukan ke Pengadilan Pajak
STUDI KASUS PT TECTONIA GRANDIS
Profil PT Tectonia Grandis
PT Tectonia Grandis adalah perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor
bangunan, jalan dan atau jembatan yang berlokasi di Surabaya, dengan pekerjaan
proyek ada diwilayah kota Surabaya atau kota-kota lainya di wilayah Jawa Timur.
Latar Belakang Sengketa Pajak
PT Tectonia Grandis Memohon Banding dikarenakan pada tanggal 30 Agustus
2011 telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai
masa pajak Desember 2009 nomor : 00029/407/09/631/10 yang diterbitkan oleh
Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LHPPSL-
143/WPJ.11/KP.11/2010 tanggal 23 Agustus 2010 dengan jumlah lebih bayar
sebesar Rp. 81.628.303. pada pokok terdiri dari :
Uraian Menurut
Pemohon
Banding
Terbanding
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri
0 317.716.080
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut 6.548.785.419 6.548.785.419
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 0 31.771.608
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 120.208.203 113.399.911
Jumlah lebih bayar (120.208.203) (81.628.303)
Sehubungan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut PT Tectonia
Grandis mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal pada tanggal 18 Oktober
2010 dan dengan Keputusan Keberatan nomor : KEP-1171/WPJ.11/2011 tanggal
21 Juli 2011 permohonan tersebut diterima sebagaian dengan perhitungan sebagai

2. 2
berikut:
Uraian Semula ditambah/ Menjadi
dikurangi
Rp. Rp. Rp.
PPN Kurang (lebih) dibayar (81,628,303) (7,871,129) (89,499,432)
sanksi Bunga - - -
Sanksi kenaikkan - -
Jumlah PPN yang masih
harus dibayar (81,628,303) (7,871,129) (89,499,432)
PT Tectonia Grandis masih keberatan, sehingga dengan surat nomor 241/SB-TG-
IX/2011 tanggal 12 September 2011, PT Tectonia Grandis mengajukan Banding ke
Pengadilan Pajak. Surat Banding yang dikirim ke Pengadilan Pajak, PT Tectonia
Grandis mengajukan dengan alasan-alasan karena perbedaan persepsi dalam
penilaian obyek pajak
ANALISIS SENGKETA PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK DALAM PT
TECTONIA GRANDIS
• Sengketa Pajak
Pengertian sengketa pajak diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU PP. Pengertian
sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara
Wajib Pajak dan Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai
akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan
kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan
perpajakkan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihanberdasarkanundang-
undang penagihan pajak dengan surat paksa.
Dalam hal ini sengketa pajak timbul akibat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Desember 2009, sehubungan
dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut PT Tectonia Grandis
mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal pada tanggal 18 Oktober 2010 dan

3. 3
dengan Keputusan Keberatan nomor : KEP-1171/WPJ.11/2011 tanggal 21 Juli
2011. Namun karena keberatan hanya diterima sebagaian, sehingga PT Tectonia
Grandis mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak.
• Tatacara Pengajuan Banding
Pelaksanaan proses banding melalui Pengadilan pajak harus melalui upaya
keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak sebagai
upaya administratif yang harus dilalui sesuai dengan Hukum Administrasi Negara.
Apabila Keberatan yang diajukan ditolak atau diterima sebagian Wajib Pajak dapat
mengajukan Banding ke Badan Peradilan Pajak sesuai dengan Pasal 27 UU KUP .
Pengaturan atas tatacara banding tersebut diatur khusus dalam UU PP. Banding ke
Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 39 UU PP. Banding
yang diajukan ke Pengadilan Pajak ini merupakan upaya hukum lanjutan yang
diajukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak atas keputusan keberatan.
• Tahap Persiapan Persidangan
Tatacara sebelum masuk ke dalam proses pemeriksaan di persidangan, penanganan
sengketa banding di bidang pajak terlebih dahulu melalui serangkaian proses
persiapan. Proses persiapan tersebut dimaksudkan untuk mematangkan perkara
sehingga ketika pemeriksaan di persidangan dilangsungkan, pemetaan terhadap
perkara relatif sudah lebih jelas dan matang. Mengenai persiapan persidangan,
diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 48 UU PP.
Berkas-berkas tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai bahan awal
pemeriksaan oleh hakim sebelum memasuki persidangan. Pengadilan meminta
khususnya kepada pihak lawan, yakni terbanding , untuk menyampaikan surat
uraian banding.
• Pemeriksaan Ketentuan Formal
Sebelum masuk kedalam pemeriksaan material terlebih dahulu dilakukan
pemeriksaan secara formal. Pemeriksaan tersebut ditujukan apakah surat banding
yang diajukan telah sesuai dengan UU PP. Dalam hal banding yang diperiksa sesuai

4. 4
dengan pasal 35 dan 36 UU PP. Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor:
PUT.05721/PP/M.XIVA/16/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 (selanjutnya disebut
Putusan Pengadilan) pada halaman 2 alinea 4 Putusan Pengadilan menyebutkan
permohonan Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pasal
35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) serta pasal 37 UU PP, sehingga
pemeriksaan dapat dilanjutkan ke pemeriksaan materi. Dalam Pengujian formal
yang diuji adalah sebagai berikut:
a. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding.
b. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatan.
c. Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding.
d. Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitkan Surat Ketetapan Pajak
• Pemeriksaan dengan Acara Biasa
Mengenai pemeriksaan sengketa pajak menggunakan acara biasa diatur dalam Pasal
49 sampai dengan Pasal 64 UU PP. Pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan oleh
majelis hakim, jadi bukan dengan menggunakan hakim tunggal.
Pemeriksaan terhadap materi sengketa banding dilakukan dengan mendahulukan
pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai obyek pajak dan dilanjutkan
dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai tarif pajak, kredit pajak
dan materi sengketa tentang lainnya, diakhiri dengan pemeriksaan terhadap materi
sengketa sanksi administrasi.
Pemeriksaan terhadap materi sengketa obyek pajak dimulai dengan menganalisa
perkembangan sengketa nengenai obyek pajak, dilanjutkan menyimpulkan pokok-
pokok sengketa mengenai obyek pajak. Berdasarkan penelitian Majelis Hakim
berpendapat Pokok Sengketa adanya Pendapatan dari Jasa Konstruksi yang belum
dilaporkan oleh Pemohon banding terdiri dari:
1. Pelunasan Piutang PT. RBU sebesar 130.000.000,00.
2. Pelunasan Piutang Direksi sebesar Rp. 840.000.000,00.
3. Setoran Tunai dari Kas proyek ke Bank Jatim sebesar Rp.229.343.000,00.

5. 5
• Pelaksanaan Penilaian Pembuktian
Dalam rangka memutuskan sengketa Majelis Hakim melakukan pemeriksaan
Perkara Banding yang diajukan oleh PT Tectonia Grandis, dengan melakukan
beberapa kali persidangan dan mengundang para pihak untuk hadir dipersidangan,
persidangan terakhir dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2012. Dalam persidangan
tersebut Majelis Hakim telah menghimpun data untuk menganalisis perkembangan
nilai sengketa tentang besar obyek pajak, hal ini sesuai asas keaktifan hakim
(dominus litis) keaktifan hakim dimasudkan untuk menyeimbangkan kedudukan
para pihak, karena kedudukan Pemohon Banding (wajib pajak atau warga Negara)
dan Terbanding (Pejabat Negara atau fiskus),
Untuk mencari kebenaran materiil Majelis Hakim Pengadilan Pajak
melakuan pemeriksaan atas:
e. Data
f. Keterangan
Mengacu pada pasal 69 UU PP yang dimaksud dengan Data adalah surat atau
tulisan (lihat uraian halaman 88 s.d 89), karena bahwa Majelis Hakim
memprioritaskan untuk mendapatkan bukti-bukti berupa surat atau tulisan sebelum
menggunakan alat bukti yang lain.
• Putusan
Apabila tahapan-tahapan pembuktian dalam proses pemeriksaan yang dilakukan
dalam persidangan dirasa cukup, yang kemudian dilakukan adalah pelaksanaan
rapat permusyawaratan untuk menyusun putusan. Mengenai putusan, dalam
undang-undang telah ditentukan dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 UU PP.
Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta
berdasarkan keyakinan hakim.
Berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim yang diadakan pada tanggal 1 Oktober
2012 (Putusan Pengadilan halaman 22). Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan
Pajak Nomor PUT.50718/PP/M.XIVA/16/2014, Tanggal 26 Februari 2014 yang
telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan

6. 6
mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap
keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1113/WPJ.11/2011 tanggal 8 Juli
2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor :
00035/207/09/631/10 tanggal 30 Agustus 2010, atas nama: PT. Tectonia Grandis,
NPWP 01.140.966.1-631.000, beralamat di Jl. Gayungsari Timur X No. 2,
Menanggal, Surabaya, 60235, sehingga jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung
kembali menjadi sebagai berikut :
• Dasar Pengenaan Pajak Rp. 1.406.941.300,00
• Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp. 0,00
• Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 55.601.817,00
• PPN yang kurang/(lebih) dibayar (Rp. 55.601.817,00)
• Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya
Rp. 55.601.817,00
• Jumlah pajak yang kurang dibayar Rp. 0,00
Sumber :
https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awrx357OXu5hG2kA7DwpUSQ5;_ylu=Y29sbw
NzZzMEcG9zAzQEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1643040591/RO=10/RU=
https%3a%2f%2fputusan3.mahkamahagung.go.id%2fsearch.html%3fq%3dorisa
%26courtos%3d2%26page%3d2/RK=2/RS=4YSRtxHjkA1M_z4RTv9Z5g5M3iQ
-