Dokumen ini membahas pengadaan jasa konsultansi akuntan publik untuk melakukan audit atas pelaporan dana kampanye peserta pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan secara serentak di 101 daerah pemilihan. Dokumen menjelaskan latar belakang, tata cara pengadaan jasa konsultansi pemerintah, sistem pengadaan, dan perencanaan penyusunan harga patokan standar untuk pengadaan bersama akuntan publik di

1. Mulyanto
Jabfung PBJ Muda
Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi Kalimantan Barat
Disampaikan pada
Kegiatan Fasilitasi Dana Kampanye Peserta Pemilihan, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017
Pontianak, 14 Oktober 2016
PENGADAAN JASA KONSULTANSI
AKUNTAN PUBLIK

2. Materi Presentasi
• Latar Belakang
• Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Sistem Pengadaan Jasa Konsultansi

3. LATAR BELAKANG

4. Latar Belakang
• Pelaksanan Pilkada serentak 15 Februari 2017
• Perlu dilakukan Audit atas Pelaporan Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota
• Jumlah Pilkada yang akan dilakukan serentak sebanyak 101
pemilihan di : 7 Provinsi, 18 Kota serta 76 Kabupaten
• Dibutuhkan Akuntan Publik yang banyak pada saat yang bersamaan
• Jumlah Akuntan Publik yang aktif ± 1000 AP dengan sebaran yang
tidak merata
• Jumlah KAP seluruh Indonesia 510
• Waktu Pelaksanaan yang pendek namun bersamaan (serentak)

5. Tata Cara Pengadaan BJPKebutuhanBarang/Jasa
Swakelola
Dikerjakan Sendiri
Instansi
Pemerintah
Kel. Masyarakat
Penyedia
E_Tendering
Non Lelang
E_Purchasing
Penunjukan
Langsung
Pengadaan
Langsung
E_Procurement
(SPSE)

6. SISTEM PENGADAAN
JASA KONSULTANSI

7. Metode Pemilihan dan Penyedia
Jasa Konsultansi
Metode Pemilihan Metode Kualifikasi Kriteria
PELELANGAN
(e_Tendering)
Seleksi Umum Pra Kualifikasi Nilai >Rp 200 Juta
Seleksi Sederhana Pasca Kualifikasi Nilai >Rp50 Juta
TANPA
PELELANGAN
Penunjukan Langsung Pra Kualifikasi
Keadaan Khusus atau
Tertentu
Pengadaan Langsung Prakualifikasi Nilai <Rp50 Juta
Sayembara
-
Membutuhkan
Inovasi/kreativitas
Penyedia Jasa
Perseorangan : Akuntan Publik (AP) Badan Usaha : Kantor Akuntan Publik (KAP)

8. Metode Evaluasi &
Penyampaian Dokumen
Metode Pemilihan Penyedia Metode Evaluasi
Metode
Penyampaian
Dokumen
Seleksi Sederhana
Akuntan Publik Metode Kualitas 2 Sampul/2 File
Kantor Akuntan
Publik
Harga Terendah 1 Sampul
Pengadaan Langsung
Akuntan Publik - 1 Sampul
Kantor Akuntan
Publik
- 1 Sampul

9. Jenis Kontrak Pengadaan
Cara Membayar Jenis Pekerjaan Sumber
Pembiayaan
Pembebanan Tahun
Anggaran
 Lump Sum (LS)
 Harga Satuan
 Gabungan LS dan
Harga Satuan
 Persentase
 Turn Key
 Pekerjaan
Tunggal
 Pekerjaan
Terintegrasi
 Pengadaan
Tunggal
 Pengadaan
Bersama
 Kontrak Payung
 Tahun Tunggal
 Tahun Jamak

10. Jenis Kontrak Pengadaan AP/KAP
Jenis Kontrak Alasan
Cara Pembayaran:
Lump Sum (LS)
 Volume Pekerjaan sudah pasti
 Pekerjaan sudah terstandar
Sumber Pembiayaan :
Pengadaan Bersama
 Mengingat pelaksaan dalam waktu yang bersamaan, maka
lebih efisien jika dilakukan lelang pengadaan bersama
 Lelang dilakukan oleh KPU Pusat atau Tingkat Provinsi
 Penyedia cukup mengikuti 1 kali pelelangan, tidak disetiap
daerah pemilihan
Tahun Anggaran:
Tahun Tunggal
• Pelaksanaan Kegiatan Audit tanggal 7 Desember 2015 s/d 22
desember 2015 (PKPU No.2 Tahun 2015)
•

11. Contoh kontrak Pengadaan Bersama
ULP
PPK KPUD A
PPK KPUD B
PPK KPUD C
PPK KPUD D
PPK KPUD….. PenyediaB/J
PPK KPUD A
PPK KPUD B
PPK KPUD C
PPK KPUD D
PPK KPUD …..
Proses
Pemilihan
Kontrak
Kontrak
Kontrak
Kontrak
Kontrak

12. Perencanaan Jumlah Paket
• Jumlah Pilkada : 101 Pemilihan
• Jumlah Calon/Daerah : 2-5 Calon (?) Asumsi Rata-
rata 3:
– Jumlah Paket Pelelangan : 303 Paket

13. Penyusunan HPS
• Penyusunan HPS menggunakan data kontrak Pemilu
2014/Data Kontrak Pilkada 2015. Dengan
mempertimbangkan Inflasi dan Hasil Pemeriksaan
BPK.
• Standar Biaya Audit (jika ada)
• Surat Keputusan IAPI (Institute Akuntan Publik
Indonesia) No. KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang
Kebijakan Penentuan Fee Audit

14. Penyusunan HPS
TERIMA KASIH