Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Kebijakan masa abdurrahman wahid
Similar to Kebijakan masa abdurrahman wahid (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Kebijakan masa abdurrahman wahid
- 1. KEBIJAKAN MASA ABDURRAHMAN WAHID TERKAIT ETNIS TIONGHOA
- 2. SEJARAH PELARANGAN IMLEK Presiden Soeharto mengeluarkan Inpres Nomor 14 Tahun 1967 tentang Kepercayaan, dan Adat Istiadat China. menginstruksikan kepada Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan segenap badan serta alat pemerintah di pusat dan daerah - Perayaan imlek dilakukan secara internal - Tidak dilakukan di depan umum - etnis Tionghoa diminta untuk mengganti identitas menjadi nama Indonesia. Menganggap bahwa aktivitas warga Tionghoa bisa menghambat proses asimilasi dengan penduduk pribumi
- 3. PENDAPAT GUS DUR • Dalam konsep kebangsaan Gus Dur, tak ada yang namanya pribumi dan nonpribumi. • Bagi Gus Dur, tak ada yang namanya “keturunan masyarakat asli” di Indonesia, karena bangsa Indonesia dibentuk oleh perpaduan tiga ras, yakni Melayu, Astro-melanesia, dan Cina. Ia sendiri mengatakan dirinya adalah keturunan blasteran Cina dan Arab. • Etnis Tionghoa merupakan bagian dari bangsa Indonesia karena itu harus mendapatkan hak- hak yang setara. Termasuk dalam menjalankan ibadah keagamaan.
- 4. Terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 pada 17 Januari 2000. KEBIJAKAN GUS DUR Kebijakan presiden itu melahirkan kebebasan etnis Tionghoa dalam menjalankan ritual keagamaan, adat istiadat, serta boleh mengeskpresikan kebudayaannya di depan umum. Menjadikan hari raya Imlek sebagai hari libur fluktuatif. Artinya hanya yang merayakan yang diperbolehkan libur.
- 5. DAMPAK KEBIJAKAN TERSEBUT • Imlek bisa dirayakan dengan terbuka (termasuk menggantung atribut di depan umum, menggelar pertunjukan Barongsai, kirab kebudayaan Cap Go Meh, dsb). • Sekolah-sekolah swasta bisa dengan leluasa mengajarkan pembelajaran bahasa Mandarin. • Hilangnya laragan penerbitan dengan bahasa dan aksara Cina. • Inpres itu kemudian dilanjutkan oleh Megawati dengan penetapan Hari Raya Imlek sebagai hari libur Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 2002.