Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Menolak Tumbang: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan

3,647 views

Published on

Judul: Menolak Tumbang: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan

Penulis: Lies Marcoes-Natsir
Fotografer: Armin Hari
Penyunting: Roem Topatimasang
Penerbit: INSISTPress, Rumah KITAB & AIPJ-AusAID ISBN: 978-602-8384-80-35
Edisi: I, April 2014

Menelisik lebih jauh dibanding kajian-kajian tentang kemiskinan dan gender yang lazim, buku ini merekam kekuatan dan ketangguhan perempuan menolak dan melawan proses-proses pemiskinan mereka. Perlawanan mereka berlangsung lama, di mana-mana, di semua sektor, dalam berbagai bentuk dan cara. Tetapi, tanpa dukungan dan pengorganisasian yang pejal, perlawanan itu bisa jadi hanya bersifat seketika dan tak terarah.

Hukum sebenarnya menawarkan harapan bagi mereka. Karena hakikinya memang demi keadilan yang bersifat semesta, hukum harus dipantau dan dicermati agar tetap memenuhi kaidah-kaidah hak asasi manusia, khususnya yang menjamin penghapusan semua bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Persoalan ini tak dapat lagi terus-menerus ditutup-tutupi dengan penyangkalan penyangkalan budaya sebagai ‘masalah pribadi’ atau ‘masalah rumah tangga’ semata. ***

Published in: Government & Nonprofit

Menolak Tumbang: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan

  1. 1. MENOLAK TUMBANG Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan
  2. 2. PERPUSTAKAAN NASIONAL Katalog Dalam Terbitan (KDT) ISBN 978-602-8384-80-3 1. Gender 2. Kemiskinan 3. Penegakan Hukum I JUDUL +xx, 285 halaman, galeri foto, indeks 21 x 28 cm, sampul karton © INSISTPress, Rumah Kitab & AIPJ-AusAID Cetakan pertama, April 2014 Rancang sampul: Armin Hari & Beta Pettawaranie Kompugrafi & kartografi: Rumah Pakem Marcoes-Natsir, Lies (2014), Menolak Tumbang: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan Yogyakarta: INSISTPress. n Penyumbang data dan tulisan: Anis Hidayah, Evelyn Suleeman, Hasriadi Ary, Imelda Bachtiar, Ishak Salim, Mayadina, Mia Siscawati, Nani Zulminarni, Nanda Amelia, Ninik Rahayu, Nurhady Sirimorok, Nursyida Syam, Nurul Saadah, Nurul Widyaningrum, Reza Idria, Saleh Abdullah, Syarifah Rahmatillah, Vincent Sangu. n Fotografer: Armin Hari n Penyumbang foto: Beta Pettawaranie, Boris Adivarrahman, Ewin Laudjeng, M. Anshar, Saleh Abdullah, Zulfan Djawon Muhammad n Repro foto: INSISTPress, FIRD. n Pengolah data: Fredian Tonny, Raisa Sugiri, Boris Adivarrahman. n Pemeriksa naskah dan bahasa: Anwar Jimpe Rahman, Ismet Natsir, Markaban Anwar. n Penyunting & penyelaras akhir: Roem Topatimasang. n INSISTPress Jalan Raya Kaliurang Km.18 Dukuh Sempu, Sambirejo, Pakembinangun, Sleman, Yogyakarta 55582 Tel. +62 274 8594244 | Fax. +62 274 896403 email: press@insist.or.id | blog.insist.or.id/insistpress n RUMAH KITA BERSAMA Jalan Taman Amir Hamzah 8 Jakarta 10320 Tel. +62 21 3928233 n AIPJ Lantai 17 - International Financial Center (IFC) Building, Jalan Sudirman Kav.22-23 Jakarta 12920 Tel. +62 21 5710199 | www.aipj.or.id
  3. 3. LIES MARCOES-NATSIR MENOLAK TUMBANG Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan April 2014 Australia Indonesia Partnership for Justice Fotografer ARMIN HARI | Penyunting ROEM TOPATIMASANG
  4. 4. ARMINHARI
  5. 5. Buku yang penting dan indah ini terbit saat kita berhadapan dengan suatu kenyataan pahit yang menyayat hati sebagai bangsa yang berdaulat dan berperikemanusiaan. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (2012), yang datanya baru selesai diolah dan dikomunikasikan kepada publik pada akhir tahun lalu, menemukan bahwa jumlah perempuan yang meninggal dunia saat melahirkan telah bertambah besar, bukannya semakin berkurang, sejak tahun 2007! Ternyata, seluruh gegap-gempita pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia dan keterlibatan high-profile pemerintah kita dalam gerakan sedunia untuk mencapai tujuan-tujuan Pembangunan Milenium (Millineum Development Goals - MDGs), beserta segenap program nasional untuk ‘sayang ibu’ dan mengentaskan kemiskinan, tidak ada artinya bagi perempuan miskin ketika ia berada pada titik kehidupannya yang paling rentan dan juga paling mulia: saat seorang ibu melahirkan anaknya. Menyimak janji Pemerintah Indonesia untuk mencapai sasaran-sasaran MDGs, Angka Kematian Ibu (AKI) ditargetkan akan berkurang menjadi 102 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Kenyataannya, pada tahun 2012, angka ini justru melonjak naik menjadi 359 sejak tahun 2007, saat mana AKI berkisar pada 228 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Banyaknya perempuan miskin PENGANTAR Amanah Konstitusi Kamala Chandrakirana Pegiat Hak-hak Perempuan & Hak Asasi Manusia viii | MENOLAK TUMBANG: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan
  6. 6. yang kehilangan nyawa saat melahirkan saat ini nyaris sama dengan keadaaan negeri kita 19 tahun yang silam, yaitu tahun 1995. Dalam hal ini bukan kemajuan yang telah kita capai, melainkan kemunduran! Buku ini menunjukkan, dengan kata-kata dan gambar, betapa kompleksnya persoalan kemiskinan bagi perempuan. Tanpa pemahaman tentang kompleksitas dan kekhususan pengalaman dan kerentanan perempuan, upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan tidak akan berhasil mengangkat harkat hidup dari warga perempuan Indonesia yang paling miskin dan terpinggirkan. Fakta meningkatnya Angka Kematian Ibu di Indonesia adalah bukti kompleksitas dan kekhususan tersebut. Pengalaman perempuan yang jatuh dan hidup dalam kemiskinan tidak sama dan sebangun dengan pengalaman laki-laki. Realitas ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan hadir dan berdampak dalam seluruh perjalanan hidup manusia sejak dari lahir hingga ke liang kubur. Ketidakadilan struktural yang hidup langgeng karena ditopang oleh berbagai peraturan perundang-undangan mempunyai dampak-dampak tersendiri pada perempuan, karena praktik diskriminasi dan kekerasan berbasis gender yang mewarnai segala dimensi kehidupan mereka sehari-hari. Jelas, ini bukan soal teknis tentang ketajaman sistem penentuan sasaran dari program-program pemerintah semata. Ini adalah soal strategis tentang keterlibatan efektif perempuan dalam seluruh aspek dan tahapan pembangunan bangsa, di setiap tingkat pengambilan keputusan. Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27); berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun (Pasal 28I); berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan (Pasal 28G); dan berhak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai PENGANTAR: Amanah Konstitusi | ix
  7. 7. kesamaan dan keadilan (Pasal 28H). Pelaksanaan jaminan hukum bagi setiap warga negara adalah bagian yang tak terpisahkan dari upaya membebaskan warga perempuan dari kemiskinan dan pemiskinan. Perbaikan dan pembatalan berbagai peraturan perundang-undangan, di tingkat nasional dan daerah, yang diskriminatif dan bertentangan dengan jaminan-jaminan konstitusional negeri kita juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peluang perempuan miskin Indonesia untuk menikmati ‘penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.’ Untuk itu, mekanisme uji materi produk hukum dan kebijakan, melalui badan- badan eksekutif, legislatif, judisial serta badan-badan quasi negara yang independen seperti Komisi Nasional (KOMNAS) Perempuan, perlu ditingkatkan daya tanggap dan efektifitasnya bagi perempuan miskin. Terlepas dari ada atau tidaknya sarana yang tepat dan efektif untuk memastikan keterlibatan aktif perempuan dalam upaya-upaya pemerintah untuk menyejahterakan rakyat, perempuan Indonesia tidak pernah berdiam dan tunduk pasif pada kenyataan ketidakadilan dan kemiskinan di hadapannya. Kisah-kisah perjuangan perempuan yang tertera dalam buku ini adalah cuplikan-cuplikan saja dari pengalaman beragam perempuan di seantero Nusantara yang masih tak terhitung, tak tercatat, dan bahkan seringkali tak terlihat oleh pandangan mata yang penuh bias. Buku yang diberi judul ‘Menolak Tumbang’ ini merupakan kesaksian atas kekuatan dan ketangguhan perempuan miskin Indonesia yang bersuara dan bertindak, sendiri maupun bersama sesamanya, melalui pengorganisasian dan gerak bersama untuk membangun suatu kekuatan sosial yang berpengaruh. Inilah wujud dari kedaulatan perempuan sebagai warga bangsa dan negara Indonesia. Semakin tinggi pohon tumbuh, semakin besar angin yang menghantamnya. Menguatnya kepemimpinan perempuan --di ranah politik formal maupun di komunitas-- juga memunculkan penolakan dan perlawanan yang tak terhindarkan. Dukungan politik dan perlindungan hukum bagi perempuan miskin yang bersuara, bertindak dan bergerak menjadi tanggung jawab bersama semua pihak, dalam jajaran pemerintahan dan masyarakat sipil, yang bertekad memenuhi x | MENOLAK TUMBANG: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan
  8. 8. janji bangsa tentang kesejahteraan dan kemanusiaan bagi semua tanpa kecuali. Perjuangan perempuan miskin dan terpinggirkan untuk memperbaiki nasibnya dan merebut kembali martabatnya sebagai warga yang berdiri sama tinggi dengan warga lainnya, hanya bisa berhasil secara berkelanjutan jika logika perjuangannya menyentuh dan terintegrasi dalam kebijakan-kebijakan makro di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, pertanahan, pertanian, kehutanan, perdagangan, hubungan internasional, pertahanan, dan seterusnya. Logika perjuangan perempuan miskin bukan hanya terbatas pada arena kesejahteraan sosial, sebagaimana sering diasumsikan. Harapan saya buku ini bisa menjadi sarana untuk membuka dialog tentang pengalaman kemiskinan dan pemiskinan perempuan di Indonesia dan bagaimana mengatasinya secara efektif dan berkelanjutan. Pertukaran pandangan dan pencarian bersama di antara berbagai pihak untuk menemukan jalan-jalan keluar yang sungguh-sungguh berarti bagi perempuan miskin sangatlah mendesak bagi masa depan bangsa Indonesia. Kita harus bisa bangkit dari kegagalan dan kemunduran yang begitu menyakitkan dan memalukan sebagaimana dialami oleh begitu banyak perempuan miskin yang kehilangan nyawa saat melahirkan. Mari kita buka jalan, dengan memanfaatkan segala kekuatan sosial, ekonomi, politik dan hukum yang ada, untuk berdialog secara terbuka dan kritis dalam proses yang demokratis -- dari kampung-kampung kecil di mana perempuan miskin hidup dan berjuang hingga di gedung-gedung besar di kota metropolitan tempat para pembuat kebijakan nasional menjalankan kewajibannya-- untuk memenuhi amanat konstitusi Indonesia bagi semua warga negara, laki-laki dan perempuan dengan setara. Jakarta, 25 Maret 2014.
  9. 9. ARMINHARI
  10. 10. PENGANTAR Amanah Konstitusi | viii - xi n Kamala Chandrakirana DAFTAR ISI | xiv - xv DAFTAR SINGKATAN | xvi - xix xiv | MENOLAK TUMBANG: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan DAFTAR ISI BAGIAN SATU Gender, Anak Perempuan & Keluarga Miskin 1 Timang-timang Anak Ditimbang | 22 n GALERI 1: Anak, Konstruksi Gender & Pekerjaan | 28 - 33 2 Tumbuh Kembang Tidak Seimbang | 39 n GALERI 2: Kerja Rangkap, Bukan Pelengkap | 60 - 71 PRAKATA Perjalanan Menyusun Buku | 1 PENDAHULUAN Perjalanan Menolak Tumbang | 12 BAGIAN DUA Jalan Panjang Meraih Peluang 3 Empat Isu Perjuangan Kartini | 75 GALERI 1 GALERI 2
  11. 11. DAFTAR ISI | xv BAGIAN TIGA Makna Kelangsungan Hidup 4 ‘Kantong Doraemon’ Bernama Sektor Informal | 99 n GALERI 3: Berani Hidup, Demi Hidup | 112 - 117 5 Rindu Dendam pada Rentenir | 118 6 Miskin di Lumbung Sendiri | 129 7 Mengharap Berkah dari Perkebunan | 138 n GALERI 4: Perempuan-perempuan Kebun | 160 - 165 8 Jasa Perempuan di Sektor Jasa | 166 9 Bertahan Hidup: Masa Tua Perempuan Miskin | 181 n GALERI 5: Menjadi Tua, Tetap Berdaya | 192 - 197 BAGIAN EMPAT Tarik-ulur Meretas Kesenjangan 10 Fanatisme Agama & Pemiskinan Perempuan | 201 11 Mengorek Data Tersembunyi | 215 12 Meretas Senjang, Memenuhi Hak | 222 13 Suara Perempuan dalam Advokasi | 231 14 Bersikukuh pada Hukum | 245 BAGIAN LIMA Penutup & Refleksi 15 Untuk Keadilan, Demi Kehidupan | 268 PUSTAKA | 272 INDEKS | 277 TIM PENYUSUN | 281 GALERI 3 GALERI 4 GALERI 5
  12. 12. DAFTAR SINGKATAN AIPJ Australia-Indonesia Partnership for Justice AKI Angka Kematian Ibu AMAN Aliansi Masyarakat Adat Nusantara APBN/D Anggaran Pendapatan & Belanja Negara/Daerah APIK Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan APS Angka Partisipasi Sekolah ASEAN Association of South East Asian Nations AusAID Australian Agency for International Development BADILAG Badan Pengadilan Agama BAPPEDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPENAS Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BK Bimbingan dan Konseling BKKBN Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BLK Balai Latihan Kerja BMP Buruh Migran Perempuan BNP2TKI Balai Nasional Pengerahan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana BOS Bantuan Operasional Sekolah BP3AKB Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga Berencana BP3TKI Balai Pelayanan Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPPA Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak BPPC Badan Penyanggah Pemasaran Cengkeh BPS Badan Pusat Statistik BSUIA Bale Syura Ureung Inong Aceh CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women DM Darurat Militer DKI Daerah Khusus Ibukota DOM Daerah Operasi Militer FIRD Flores Institute for Resource Development FITRA Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran GAM Gerakan Aceh Merdeka GAP Gender Analysis Pathway GERWANI Gerakan Wanita Indonesia GRB Gender Responsive Budget GTZ Gesselschaft für Technische Zusammenarbeit IALDF Indonesia Australia Legal Development Facility IIQ Institut Ilmu al-Qur’an ILO International Labor Organization INKAPA Industrialisasi Kakao Perdesaan dan Pemberdayaan Petani Perempuan INKUD Induk Koperasi Unit Desa INSIST Indonesian Society for Social Transformation IPB Institut Pertanian Bogor IUP Izin Usaha Pertambangan JAMKESMAS Jaminan Kesehatan Masyarakat JKP3 Jaringan Kerja PROLEGNAS Pro Perempuan xvi | MENOLAK TUMBANG: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan
  13. 13. JPIC-SVD Justice, Peace, and Integrity of Creation - Societas Verbi Divini JRMK Jaringan Rakyat Miskin Kota KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga KITLV Konigklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde KK Kartu Keluarga KKG Keadilan dan Kesetaraan Gender KKPK Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran KOMNAS Komisi Nasional KORAMIL Komando Rayon Militer KPAI Komite Perlindungan Anak Indonesia KPK Komisi Pemberantasan Korupsi KRAN Koalisi Rakyat Advokasi Tambang KTKLN Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri KUA Kantor Urusan Agama KUD Koperasi Unit Desa KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana LIPS Lembaga Informasi Perburuhan Sedane LITBANG Penelitian dan Pengembangan MCK Mandi-Cuci-Kakus MIGAS Minyak dan Gas Bumi MISPI Mitra Sejati Perempuan Indonesia MIUMI Majelis Intelektual & Ulama Muda Indonesia MUI Majelis Ulama Indonesia MURI Museum Rekor Indonesia NAD Nanggroe Aceh Darussalam NII Negara Islam Indonesia NTB Nusa Tenggara Barat NTT Nusa Tenggara Timur NU Nahdhatul Ulama ODHA Orang Dengan HIV dan IDS OTSUS Otonomi Khusus OXFAM UK/I OXFAM United Kingdom & Ireland P2TP2A Pusat Pelayanan Terpadu untuk Pemberdayaan Perempuan dan Anak PAD Pendapatan Asli Daerah PAM Perusahaan Air Minum PAUD Pendidikan Anak Usia Dini PERDA Peraturan Daerah PEKKA Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga PILKADA Pemilihan Kepala Daerah PILKADES Pemilihan Kepala Desa PIR Perkebunan Inti Rakyat PJTKI Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia PKBI Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia PKDRT Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga PKT/PPT Pusat Krisis Terpadu/Pusat Pelayanan Terpadu PL Petugas Lapangan PN Pengadilan Negeri DAFTAR SINGKATAN | xvii
  14. 14. PNPM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNS Pegawai Negeri Sipil POKJA Kelompok Kerja POLWAN Polisi Wanita PPLS Pendataan Program Perlindungan Sosial PPRG Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender PROLEGNAS Program Legislasi Nasional PRT Pembantu Rumah Tangga PSHK Pusat Studi Hukum dan Kebijakan PSKK Pusat Studi Kependudukan & Kebijakan PSW Pusat Studi Wanita PTPPO Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang PUG Pengarusutamaan Gender PUSKAPA Pusat Kajian Perlindungan Anak RASKIN Beras untuk Keluarga Miskin RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah RUU Rancangan Undang-undang SAKERNAS Survei Angkatan Kerja Nasional SAPDA Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak SATPOL PP Satuan Polisi Pamong Praja SD Sekolah Dasar SEMA Surat Edaran Mahkamah Agung SEMBAKO Sembilan Bahan Pokok SKB Surat Keputusan Bersama SKPD Satuan Kerja Pemerintah Daerah SLB Sekolah Luar Biasa SMK Sekolah Menengah Kejuruan
  15. 15. SPP Simpan Pinjam [untuk] Perempuan SPKBK Sistem Pemantauan Kesejahteraan Berbasis Komunitas SPKS Serikat Petani Kelapa Sawit SRHR Sexual Reproductive Health Rights STKIP Sekolah Tinggi Keguruan & Ilmu Pendidikan SUSENAS Survei Sosial Ekonomi Nasional TBC tuberculosis TKI Tenaga Kerja Indonesia TKW Tenaga Kerja Wanita TNP2K Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNS Teon, Nila, Serua TPS Tempat Pemungutan Suara UEA United Arab Emirates UMR Upah Minimum Regional UNDP United Nations Development Program UNESCO United Nations of Education, Science and Cultural Organization UNFPA United Nations Population Fund UNICEF United Nations Children Fund UNRISD United Nations Research Institute for Social Development UPC Urban Poor Consortium USAID United States Agency for International Development UUPA Undang-undang Pemerintahan Aceh WAJAR Wajib Belajar WALHI Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WANTIMPRES Dewan Pertimbangan Presiden WCC Women Crisis Centre WH Wilayatul Hisbah (Polisi Syari’ah di Aceh) YKP Yayasan Kesehatan Perempuan ARMINHARI
  16. 16. ARMINHARI
  17. 17. Ini adalah narasi dengan ilustrasi foto tentang ikhtiar perempuan miskin menolak pasrah pada kemiskinannya. Suatu ikhtiar tanpa jera, meski kata ‘miskin’ menguntit mereka nyaris di sepanjang hidup --dari pagi hingga pagi lagi, dari lahir sampai lanjut usia. Berbeda dari umumnya kajian-kajian yang menghubungkan antara gender dan kemiskinan, dalam kajian ini kami lebih menonjolkan kemampuan kaum perempuan bertahan menghadapi kemiskinan, dan sejauh mana sistem dan praktik hukum mampu menopang kemampuan bertahan (resilience) mereka dalam melawan pemiskinan tersebut. Semula buku ini hendak menggambarkan pemiskinan di Aceh dalam konteks konflik, pasca tsunami, dan penerapan syariat Islam. Saya cukup lama bekerja di Aceh dan karenanya punya kesempatan untuk mendengar dari dekat nada suara kaum perempuan yang kian meninggi setiap kali berkisah tentang konflik, kekerasan seksual, serta mempelajari kebijakan yang mengatur bagaimana seharusnya perempuan bertingkah laku. Namun, diskusi dengan Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Diani Sediawati --yang juga Wakil Ketua Badan Pengurus Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)-- menghasilkan catatan penting tentang perlunya memetakan pemiskinan, gender, dan hukum secara lebih komprehensif. Pada kenyataannya, pemiskinan dan dampak lanjutannya tak hanya menimpa perempuan dalam situasi konflik, melainkan juga dalam kehidupan yang seolah tanpa gejolak. Gagasan itu kemudian dimatangkan dalam rumusan PRAKATA Perjalanan Menyusun Buku PRAKATA: Perjalanan Menyusun Buku | 1
  18. 18. penelitian ‘Gender, Kemiskinan dan Penegakan Hukum.’ Karenanya, isu penerapan hukum di Aceh tidak menjadi kajian khusus, namun aspek hukumnya tetap menjadi perhatian dalam buku ini. Narasi ini adalah refleksi dari catatan perjalanan sembilan bulan di delapan wilayah Nusantara (lihat peta). Di setiap daerah itu, saya dan tim peneliti serta fotografer di bawah koordinasi Armin Hari --bersama-sama atau secara terpisah-- berada di lapangan untuk 2 | MENOLAK TUMBANG: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan 500 km U Banda Aceh Pasai Aceh Besar Jakarta Serang Sukabumi Garut Cianjur Bandung Pontianak Bengkayang Wonosari Surabaya Denpasar Mataram Martap Pangandaran Kuningan Madiun Jember Tabanan Kubu Raya Cirebon Kampar Jambi LhoksukonTakengon Bener Meuriah LAUT JAWA LAUT CINA SELATAN SAMUDERA HINDIA Pas
  19. 19. mendalami isu sesuai konteks daerah dan menerjemahkannya ke dalam bingkai foto. Perjalanan dimulai pada Maret 2013 dari Pantai Timur Samudera Pasai di Aceh lalu menyeberangi Selat Sunda melintasi Pulau Jawa dari Banten hingga Madura, lalu berlanjut terus sampai ke bagian timur Indonesia. Sepanjang perjalanan, kami mengamati pemiskinan sebagai proses yang terkait dengan hilangnya kontrol perempuan atas lahan dan PRAKATA: Perjalanan Menulis Buku | 3 Jeneponto Ende Noelbaki pura Makassar Palu Kulawi Kendari Muna Ambon Haruku Waipia Tempat-tempat utama penelitian Maumere Adonara Tempat gambar/foto tambahan Mappi Merauke Polewali Lembata Kei Wakatobi Toraja Sinjai Palue Alor Donggala Gorontalo PETA PERJALANAN PENELITIAN LAUT ARAFURA LAUT SULAWESI SAMUDERA TEDUH LAUT BANDA Banggai Gowa Minahasa Jayapura sangkayu
  20. 20. ragam sumber ekonomi serta otonomi mereka yang berlangsung tepat di awal era ‘pembangunan.’ Kami mencermati perubahan pekerjaan perempuan dari sektor pertanian ke dunia industri, lalu sebagiannya tersudut ke sektor informal atau pekerjaan lain yang tanpa nama di kota-kota besar. Mereka bekerja serabutan, tumpang tindih, jungkir balik, yang terkadang sulit didefinisikan bentuk dan jenisnya. Persoalan ekonomi yang tampak hanyalah ujung terdekat dari sejumlah persoalan sosial, politik, dan budaya yang menyebabkan hilangnya hak mereka untuk hidup layak dan bermartabat sebagai manusia. Di wilayah Tengah dan Timur Indonesia, perjalanan diawali dari Bali dengan gambaran pemiskinan yang terhubung dengan alih kepemilikan lahan dalam industri pariwisata serta dampaknya yang luar biasa keras, nyaris tanpa batas. Di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), selain praktik perkawinan di bawah umur, kami mencatat perubahan-perubahan sosial ekonomi yang dahsyat dengan lahirnya generasi buruh rantau (migrant workers) yang dikenal luas dengan sebutan ‘Tenaga Kerja Wanita’ (TKW) dan ‘Tenaga Kerja Indonesia’ (TKI). Di Kepulauan Maluku, kami melihat pemiskinan akibat konflik dan bencana, sebagaimana tergambar di wilayah NTB, NTT, dan Aceh. Kami melintasi pedalaman Kalimantan Barat dan Selatan. Kami menapaki jejak pemiskinan akibat industrialisasi hutan, alih kepemilikan dan fungsi lahan menjadi rimba kelapa sawit --hal yang juga kami saksikan di Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara, serta Aceh. Untuk kebutuhan mengumpulkan kisah mereka, kami mengamati kaum perempuan di berbagai daerah tersebut, mendengarkan pengalaman mereka serta menyaksikan mereka menghadapi proses pemiskinan dan cara mereka berupaya keluar dari kubangan itu. Karenanya, tak hanya ‘sekadar wawancara,’ kami berada di tengah mereka dengan segenap empati serta kesabaran untuk memahami ‘rasa’ yang tak terkatakan, tak teraba, dan tak terbaca. Meskipun penelitian adalah dunia kami, dan mengambil gambar ‘yang bicara dengan sendirinya’ adalah keahlian fotografer kami, namun untuk berada di tengah mereka bukanlah perkara gampang. Mengubah posisi dari ‘orang luar’ menjadi ‘orang dalam’ yang diakui dan diterima, membutuhkan keahlian yang tak sederhana. Modal kami adalah empati dan kesediaan mendengar serta menumbuhkan keyakinan bahwa informasi yang kami catat pasti tak sia- sia. Selama perjalanan, sering kami terkapar, menggeleng tanpa henti, tak percaya pada mata sendiri. Pertumbuhan ekonomi --yang niat asalnya untuk mencapai kesejahteraan-- telah menyisakan ampas bernama ‘kemiskinan.’ Jutaan perempuan yang terpapar kemiskinan di seluruh Nusantara seperti berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi. Namun kami juga kerap terpana oleh 4 | MENOLAK TUMBANG: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan
  21. 21. 1 Pernyataan salah seorang peserta Focus Group Discussion (FGD) dengan kelompok warga di Waipia, Maluku Tengah --mitra Yayasan Humanum Ambon-- 5 Juli 2013. cara mereka menertawakan hidup melawan pemiskinan. Betapa tidak, ketika menceritakan kampung mereka yang diserang dan dibakar, lalu mereka hidup di pengungsian, ibu-ibu di salah satu daerah konflik di Waipia, Maluku Tengah, masih bisa terpingkal-pingkal menertawakan tingkah laku kaum lelaki yang mendadak cengeng; atau mereka tergelak ketika mengungkap rahasia kehidupan di barak, yang oleh banyak perempuan diceritakan sambil berbisik- bisik: “Eee... bagaimana beta seng (tidak) hamil? Tiap kali listrik dimatikan, paitua (suami) colek-colek beta pung (punya) kaki, ajak beta pi (pergi) ke WC umum. Sekali waktu ada orang sedang pakai itu WC, terpaksa katong (kami) pura-pura cuci baju di malam buta karena listrik su (sudah) dipadamkan. Sebentar dong (mereka) su keluar, katong buru-buru masuk seng kunci pintu lai!”1 Namun dari Palu, suara Ibu Suha (67) masih bergetar ketika berkisah tentang penangkapannya 45 tahun lalu, karena dianggap sebagai anggota Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI). Dengan sangat runtut --seolah kejadian itu baru berlangsung kemarin petang-- ia mengenang hari-hari panjang yang membuat separuh hidupnya jauh dari kebebasan untuk berkegiatan secara wajar, bahkan lama setelah ia ‘dibebaskan’ sekalipun. Peristiwa di barak ia kenang dengan mata tergenang. “Setiap hari kami mencari cara agar tak diciduk dari barak dan dibawa ke hutan seperti perempuan lain yang pulang hanya tinggal nama”.2 Jelas sudah, sekecil apapun peluang untuk hidup mereka usahakan untuk merebutnya! Kisah-kisah seperti itulah yang terdapat dalam buku ini. Kisah yang lahir dari pengalaman perempuan yang --sebagaimana warga yang lain-- berhak untuk hidup layak dan bermartabat. *** Penelitian yang menghasilkan buku ini dimungkinkan berkat AIPJ dan AusAID (Australian Agency for International Development) yang menyediakan dukungan dana, serta INSIST (Indonesian Society for Social Transformation) sebagai mitra di lapangan dan penerbitnya. Nani Zulminarni --Direktur PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga)-- memberi saya jalan untuk bertemu dengan Nicola Colbran --Direktur AIPJ-- ketika proyek ini dirintis. Nani juga yang memberikan masukan bagaimana seharusnya buku ini ditulis: “Mbak... ratusan buku telah aku baca untuk memahami kemiskinan dan gender, dan setiap kali membacanya yang terbayang adalah ibu-ibu anggota PEKKA di desa-desa: mampukah mereka memahaminya? Bukan mereka tak 2 Ibu ‘Suha’(bukan nama sebenarnya), wawancara di Palu, 28 September 3013. PRAKATA: Perjalanan Menulis Buku | 5
  22. 22. pintar, tapi buku-buku itu terlalu rumit untuk dipahami. Aku ingin buku ini tak hanya bisa dibaca oleh para aktivis atau pengambil kebijakan, tetapi juga oleh mereka yang terkena dampak kebijakan itu.”3 Setelah Nicola Colbran meninggalkan AIPJ, penggantinya, Craig Ewers, menjadi mitra diskusi yang memberi kepercayaan bahwa kami punya pengetahuan memadai untuk memangku amanah ini. Dalam aspek teknis, Hilda Suherman, Endang Suyatin, Junardi Nurlete serta staf lainnya di AIPJ merupakan mitra kerja yang hangat. Sementara dari sisi substansi, saya terbantu oleh pekerjaan Anne Lockley, konsultan gender AIPJ yang telah terlebih dahulu membuat kajian tentang gender dan kemiskinan dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tetapi, tentu saja, secara keseluruhan penelitian ini merupakan tanggungjawab kami, tim peneliti dan fotografer. Demikian halnya perspektif yang kami gunakan. AIPJ --yang berkomitmen untuk menyuarakan keadilan-- mendukung penelitian ini dalam rangka memastikan bahwa kemanfaatan program kerjasama mereka dapat dinikmati secara adil oleh perempuan miskin. Untuk isu pelayanan hukum bagi perempuan miskin dan isu-isu yang ditangani Peradilan Negeri dan Peradilan Agama, narasumber utama kami adalah Wahyu Widiana --mantan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (BADILAG) Mahkamah Agung yang kini menjadi konsultan AIPJ. Adapun di lapangan, kami mewawancarai pimpinan Pengadilan Negeri di Banda Aceh, Cianjur, Cibinong, Garut, Denpasar, Tabanan, dan Ambon, untuk mendalami pelayanan ‘Keadilan bagi Orang Miskin’ (Justice for the Poor). Kami juga bertemu dengan pimpinan daerah --beberapa orang Bupati dan Camat-- serta pimpinan Kantor Catatan Sipil setempat yang melakukan kegiatan bersama dengan para hakim Pengadilan Negeri dan Peradilan Agama untuk layanan akte kelahiran secara terpadu. Semua narasumber mengetahui tujuan buku ini dan mendapatkan persetujuan dalam pemotretannya. Namun, demi menghormati mereka, beberapa nama telah disamarkan, kecuali untuk para pejabat publik atau mereka yang tidak keberatan. Lebih dari 100 orang perempuan dan laki-laki menjadi sumber informasi kami dengan intensitas penggalian yang bertingkat-tingkat, kami melibatkan sejumlah peneliti setempat seperti jaringan PEKKA, kader Aisyiyah, kader pengorganisasian masyarakat, dan aktivis atau peneliti dari perguruan tinggi. Keterlibatan mereka sangat penting, karena mereka adalah sumber pengetahuan tentang keadaan setempat, tradisi, kelembagaan sosial dan adat, budaya lokal, serta konflik tersembunyi yang berpengaruh pada pemiskinan. Untuk tema tertentu, kami mengundang para penulis yang kami anggap punya kompetensi dalam bidangnya: Reza 3 Komunikasi pribadi dengan penulis melalui e-mail tanggal 25 Juni 2013. 6 | MENOLAK TUMBANG: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan
  23. 23. Idria dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry di Banda Aceh menulis tentang situasi politik terkini di Aceh dan dampaknya terhadap perempuan miskin; Evelyn Suleeman dari Universitas Indonesia (UI) memberi pemahaman tentang data statistik perempuan kepala keluarga; Mayadina dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) tentang isu anggaran; Imelda Bachtiar tentang lembaga-lembaga bantuan hukum bagi perempuan; Nurul Widyaningrum dari Akatiga menjelaskan situasi perempuan di sektor informal; Ishak Salim dari Komunitas Ininnawa- INSIST menulis tentang perempuan di perkebunan kakao; Mia Siscawati dari Pusat Kajian Antropologi UI dan Sajogyo Institute tentang perlawanan perempuan di ladang sawit; serta Saleh Abdullah dari INSIST tentang pemiskinan akibat isu- isu fundamentalisme agama. Sebagian dari tulisan mereka kami sajikan utuh, sebagian lainnya --seizin mereka-- kami olah ulang agar sesuai dengan alur narasi. Kami juga mengundang sejumlah pegiat (aktivis) untuk menyumbangkan tulisan tentang pengalaman atau pengetahuan mereka mengenai lembaga tempat mereka berkiprah, seperti Nani Zulminarni tentang PEKKA; Ninik Rahayu tentang Komisi Nasional (KOMNAS) Perempuan; Syarifah Rahmatillah dari Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MISPI) tentang peraturan pemberdayaan perempuan miskin di Aceh; Nurul Saadah dari Sentra Advokasi Perempuan Difable dan Anak (SAPDA) tentang perempuan difabel; Vincent Sangu dari Flores Institute for Resource Development (FIRD) tentang perempuan dan lingkungan, khususnya berkaitan dengan isu pertambangan di Ende; Nursyida Syam dari Klub Baca Perempuan Lombok tentang pemberdayaan perempuan dan anak- anak buruh rantau di lingkungannya. Di luar itu, beberapa ahli kami libatkan sejak awal sebagai pemberi umpan balik atas naskah mentah dan ketika masih di lapangan. Mereka adalah Myra Diarsi (pegiat perempuan), Prof. Saparinah Sadli, Nurul Agustina, Sita van Bemmelen (peneliti), Ita Fatia Nadia (UN Women), Maria Hartiningsih (wartawati senior Kompas), Zubaidah Djohar (pegiat sastra), dan Bivitri Susanti (peneliti hukum). Masalah besar yang kami hadapi sebetulnya bukan di lapangan, melainkan bagaimana kebenaran bisa disuarakan. Pendekatan kualitatif dalam penelitian kemiskinan sering dianggap sebagai berita anekdotal yang tak bisa ditarik sebagai kebenaran menyeluruh. Karenanya, sebagaimana disampaikan oleh Kamala Chandrakirana --pegiat perempuan dan HAM dan salah seorang pendiri PEKKA-- data kualitatif harus menjadi batu uji untuk membumikan data kuantitatif tentang kemiskinan dan pelanggaran hukum yang dialami 4 Kamala Chandrakirana, ‘Pidato Kunci Forum Nasional III PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga),’ Hotel Grand Cempaka, Jakarta, 26 November 2013. PRAKATA: Perjalanan Menulis Buku | 7
  24. 24. perempuan.4 Dengan kata lain, tanpa data kualitatif, maka data kuantitatif hanya menjadi angka yang tak bersuara. Inilah memang maksud lain dari buku ini: membunyikan suara yang tak terdengar. Di Bogor, tempat saya tinggal, pekerjaan mengolah dan menafsirkan data statistik kuantitatif tentang kemiskinan dibantu oleh peneliti dari Fakultas Ekologi Manusia, Departemen Sains, Komunikasi, dan Pengembangan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor (IPB), terutama Fredian Tonny. Di lapangan, kami dibantu para peneliti yang memiliki pengalaman matang dengan metode etnografi seperti Ishak Salim, Hasriadi Ary, Nanda Amelia, dan Nurhady Sirimorok. Demikian juga saya dibantu oleh beberapa asisten seperti Raisa Sugiri dan Boris Adivarrahman. Sementara untuk urusan keuangan dan manajemen, ada Fransiska Weki Bheri, Billah Yuhadian dan staf administrasi dari Rumah Kita Bersama serta Mareta Ekaterina, O.P.Wardhani dan Parjono dari Sekretariat INSIST. Naskah bahasa Indonesia dibaca dan dikritisi sekawanan ahli. Anwar Jimpe Rachman dan Ismed Natsir adalah penyunting yang tekun dan sabar menghadapi naskah yang seringkali bongkar pasang. Untuk versi bahasa Inggris saya berutang budi pada Abmi Handayani dan Edward Thornton. Namun secara keseluruhan saya berutang budi pada Anne Lockley yang bersedia menjadi mitra penulis (co-writer) untuk edisi bahasa Inggris. Anne juga telah bertindak sebagai penyunting yang bukan hanya sabar tetapi juga ‘ratu tega’ memotong dan menyusun kembali naskah yang cenderung hendak mengisahkan segalanya. Ia memiliki kesabaran luar biasa, mengingat naskah dari bahasa Indonesia tak selalu mudah untuk dipersingkat. Lalu, pada tahap akhir, seluruh naskah diperiksa ulang dan diolah menjadi buku oleh Roem Topatimasang dari INSIST, dibantu oleh Markaban Anwar dari INSISTPress untuk pemeriksaan akhir bahasa dan proses pencetakannya. *** Buku ini terdiri dari lima bagian dan dipecah ke dalam lima belas bab. Setelah pengantar yang menjelaskan tentang apa dan mengapa buku ini disusun, pada Bagian Satu, pembaca diajak memahami dinamika konstruksi gender yang melahirkan pemiskinan akibat ketidaksetaraan sebagaimana dimuat dalam Bab 1 dan Bab 2. Dengan mengikuti daur (siklus) kehidupan, babakan dalam bab-bab berikutnya pada Bagian Dua, dibagi berdasarkan daur tersebut. Di beberapa bagian kami sertakan pula kolom pembelajaran berharga dari lapangan. Pada Bagian Tiga, kami memperlihatkan bentuk-bentuk diskriminasi berbasis gender di usia produktif pada sektor yang berbeda-beda. Pemaparan kami lanjutkan dengan membahas kemiskinan di usia lanjut, karena buku ini dimaksudkan mencatat bagaimana perempuan mengatasi ARMINHARI 8 | MENOLAK TUMBANG: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan
  25. 25. masalah pemiskinan di sepanjang usia mereka dan bagaimana sistem hukum menanggapinya. Pada Bagian Empat, memperlihatkan sejumlah upaya dalam meretas hambatan, seperti upaya penegakan hukum dan penguatan aspek gender dalam kebijakan. Keseluruhan narasi ini ditutup dengan Catatan Akhir pada Bagian Lima sebagai refleksi dari lapangan. Melalui buku ini kami berusaha menunjukkan ragam keuletan luar biasa dari para perempuan yang mengalami pemiskinan sistematis. Bagi kami, keuletan itu merupakan bukti bahwa pada dasarnya mereka memiliki kesadaran untuk melawan ketidakadilan gender. Buku ini memperlihatkan bagaimana perempuan menolak, melawan, dan menaklukkan pemiskinan mereka. Ada yang bertahan; sebagiannya kalah dan pasrah, namun tak gampang tumbang. Usaha-usaha mereka untuk bertahan boleh jadi didorong oleh naluri, suatu mekanisme alamiah untuk bertahan hidup, atau oleh kesadaran kritis yang menciptakan peran aktif (agency) mereka dalam masyarakat. *** Kami berharap buku ini bisa menjadi rujukan bagi para pengambil kebijakan untuk melihat perjuangan luar biasa para perempuan di segala penjuru Tanah Air. Melalui buku ini para pembuat kebijakan bisa melihat bagaimana ketidaksetaraan gender bekerja, dan dengan kekuasaan yang mereka miliki, niscaya mereka dapat mengubah situasi itu melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang lebih cerdas dan berpihak. Jika hal itu dapat terjadi, jutaan orang akan terselamatkan dari kemiskinan yang tidak seharusnya mereka alami. Pada akhirnya, buku ini perlu dimaknai sebagai suatu ‘perjalanan hati.’ Narasinya bercerita tentang satu negeri yang tak mungkin tegak berdiri tanpa kehadiran perempuan yang pantang tumbang dihadang kemiskinan!v Cuplikan ‘perjalanan’ menyusun buku ini: saat lokakarya perencanaan awal di Yogyakarta (KIRI); saat mewawancarai seorang narasumber lokal di Aceh (TENGAH); dan saat mendarat di Pulau Haruku, Maluku Tengah, untuk mengamati ritual adat tahunan dan mewawancarai narasumber lokal (KANAN), PRAKATA: Perjalanan Menulis Buku | 9
  26. 26. BETAPETTAWARANIE
  27. 27. Hayat berumur 25 tahun. Ia menikah muda dengan mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dari desa tetangganya. Pada 2009, ketika mengandung anak kedua, Hayat membawa suaminya ke rumah sakit, yang kemudian meninggal dengan diagnosis mengidap HIV dan AIDS. Melalui Hayat, virus itu telah pula menulari anak-anaknya. Warga tahu soal diagnosis itu dari petugas kesehatan yang memulangkan jenazah. Sejak itu mereka menjadi rentan stigma. Si sulung misalnya, nyaris tak masuk SD karena sekolah khawatir orangtua murid yang lain akan keberatan ada murid dengan HIV.5 Meski tampak sehat, Hayat ringkih diserang TBC paru. Ia tak mencari nafkah karena harus mengurus anak-anaknya. Kehidupannya ditopang ayah yang mengolah sawah dan kebun berlahan sempit. Mereka tinggal di rumah Hayat, rumah kayu berlantai tanah pemberian ibu angkatnya. Setelah dihantam tsunami, damai menyapa Aceh, tapi tidak pada keluarga Hayat. Ibunya banyak melamun sejak rumah mereka dibakar orang pada masa konflik Daerah Operasi Militer (DOM) dulu. Ayahnya sering 5 Informasi terakhir dari HIV NAD Support Group (25 Juli 2013), setelah melalui advokasi dan lobi, Komite Penanggulangan AIDS Aceh dan NAD Support Group serta diramaikan media, putri sulung Hayat kini sudah bisa masuk SD. PENDAHULUAN Perjalanan Menolak Tumbang 12 | MENOLAK TUMBANG: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan
  28. 28. Tapi luasannya berkurang setiap tahun. Sejak kecil, Hayat diangkat anak oleh kerabatnya yang tak punya anak. Ia lantas mendapat hibah adat berupa sawah dan rumah dari mendiang ibu angkatnya. Namun kaum lelaki dari keluarga angkatnya datang menggugat. Hayat tak punya kekuatan hukum kecuali kesaksian tetangga bahwa ia merawat ibu angkatnya dengan kasih sayang. Ia juga kehilangan kesempatan sekolah karena mereka tinggal di jantung daerah konflik. Ibu angkatnya tak mengizinkan ia bepergian jauh. Pun tak membiarkan Hayat mengenal calon suaminya sebelum naik ke pelaminan. Padahal, kala itu, ia sudah berumur 18 tahun, cukup dewasa untuk bisa menilai calon suaminya. Dari perkawinan itu ia tak hanya mendapatkan mas kawin 15 gram emas, tetapi juga virus yang mematikan. Namun Hayat tidak tinggal diam. Melalui perkenalannya dengan HIV NAD Support Group --satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal-- ia menjadi anggota jaringan ODHA dan PENDAHULUAN: Perjalanan Menolak Tumbang | 13 hilang kendali dan berubah perangai jadi pemarah. Tak seperti Hayat yang hanya tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Rima, adik perempuan Hayat, sebetulnya lulus SMA. Demikian juga Nurdin, adiknya yang lelaki. Namun mereka hanya bisa bertani. Rima harus menjaga ibunya yang juga terjangkit TBC. Sebagaimana terjadi pada Hayat, Rima dan ibunya ikut menanggung stigma. Orang menyangka Rima juga ODHA (Orang dengan HIV dan AIDS). Jika bepergian, Rima dan ibunya memilih melintasi sungai daripada meniti jembatan desa. Mereka tak tahan pada sorot mata curiga. Nurdin merasa ditolak oleh lingkungannya dan ia tak segan membanting pintu di depan Hayat. Mungkin nasib Hayat tak akan seburuk ini bila tak tertular HIV. Namun konflik saja sudah cukup membuat banyak perempuan kehilangan akses ke sumberdaya dan jatuh semakin miskin. Padahal Hayat hidup di daerah ‘lumbung padi’ di pedalaman Aceh. Ayah-ibu Hayat pernah punya sawah dan ladang yang memadai untuk menopang hidup.
  29. 29. kenal dengan para dokter spesialis HIV di Aceh. Pengetahuan Hayat tentang HIV dan AIDS memberinya kekuatan dan keberanian untuk bersaksi di depan publik bahwa ia dan dua anaknya hidup dengan HIV. Meski setelah kesaksian itu stigma yang disandangnya kian berat, namun Hayat tak surut langkah. Pun ketika pihak sekolah hendak menolak anak perempuannya, Hayat melawan dengan penjelasan tentang proses penularan HIV. Ia mencontohkan adik perempuannya yang tetap negatif. Ia juga bicara kepada media --didampingi oleh NAD Support Group untuk Advokasi. Menurutnya, sia-sia saja Aceh sembunyi dari kenyataan, karena angka ODHA terus merayap naik.6 Secara ekonomi, Hayat tak punya jalan keluar selain bertahan dengan yang ia punya. Bila butuh uang, ia gadaikan secara bergilir pohon melinjo, pinang, kelapa, dan belimbing sayur, lalu menebusnya setelah panen padi. Jika terpaksa, ia menjual buah-buahan selagi hijau di pohon. Menurutnya tak ada guna menangisi keadaan. Ia harus memikirkan anak-anaknya untuk bertahan dan terbiasa hidup dengan HIV. Kisah Hayat adalah miniatur dari peta persoalan perempuan-perempuan yang dimiskinkan. Mereka dikondisikan dalam situasi tanpa pilihan. Tapi pelanggaran hukum, praktik diskriminasi, konflik, 6 Yuslindarwati, salah seorang pegiat NAD Support Group. Wawancara di Banda Aceh, 5 April 2013. globalisasi ekonomi yang seolah tak saling terhubung, ternyata menjadi penyebab yang sangat nyata dalam proses pemiskinan yang berdampak beda pada perempuan. Kisah ini hanya satu dari puluhan pengalaman perempuan yang didokumentasikan dan jutaan dari mereka yang tersebar di negeri ini. Mereka adalah saksi bagaimana lembaga, nilai, praktik, dan situasi sosial menciptakan pemiskinan melalui praktik diskriminasi. Iva, anak sulung Hayat kini boleh bersekolah, tapi ia tak punya teman. Setiap hari, ia bermain sendirian di kolong rumah hibah dari nenek angkatnya. 14 | MENOLAK TUMBANG: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan
  30. 30. BORISADIVARRAHMAN Perjalanan Memaknai Pemiskinan Perempuan Dalam buku ini, ‘miskin’ dan ‘kemiskinan’ diartikan sebagai fakta sosial yang dapat dilihat dan diukur dengan mempelajari gejala, data, dan informasi yang tersedia. Sedangkan ‘pemiskinan’ adalah proses sosial dan politik yang menciptakan keadaan yang menyebabkan mereka miskin. Sebagai fakta sosial, kemiskinan dapat terjadi dan dialami oleh siapa saja, sementara pemiskinan disebabkan oleh 7 Terimakasih kepada Prof. Dr. Soedrajad Djiwandono yang menjelaskan secara epistimologi perbedaan antara ‘kemiskinan’ dan ‘pemiskinan.’ pilihan-pilihan politik para pembuat kebijakan --visi dan kebijakan mereka tentang ekonomi, pembangunan, pengelolaan sumberdaya dan cara mendistribusikannya, termasuk cara menangani kemiskinan itu sendiri.7 Kajian seperti ini berguna untuk memperlihatkan cara yang berbeda dalam mengukur kemiskinan dan bagaimana mengatasinya. Selama ini, kemiskinan kerap diukur hanya melalui paradigma ekonomi --melulu soal produktivitas, akses pada modal, manajemen usaha, dan sejenisnya. Pendekatan serupa itu mengabaikan faktor-faktor lain yang berpengaruh pada capaian kesejahteraan perempuan seperti rendahnya status sosial mereka, bias gender dalam pembangunan, kurangnya kesempatan kerja dan pendapatan, faktor-faktor budaya dan nilai-nilai, kekerasan, dan pelanggaran hukum. Karenanya, dalam menyelesaikan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi saja tak akan sampai ke tujuan. Pemberdayaan ekonomi seharusnya seiring sejalan dengan pemberdayaan sosial dan hukum yang peka pada realitas ketimpangan lelaki dan perempuan, sebagaimana kepekaan yang dibutuhkan pada realitas ketimpangan sosial yang dialami kelompok orang dengan difabilitas. PENDAHULUAN: Perjalanan Menolak Tumbang | 15
  31. 31. Buku ini sengaja menggunakan kata ‘pemiskinan’ (impoverishment). Eksplorasi kami di lapangan memperlihatkan bahwa bagi banyak perempuan, penyumbang terbesar kemiskinan mereka adalah nilai, proses sosial, kelembagaan, dan praktik diskriminasi berbasis prasangka yang secara sistematis menyingkirkan mereka dari sumberdaya ekonomi, sosial, dan politik. Pemiskinan yang dialami Hayat tak sekedar karena ia tertular HIV, tetapi karena ia berada dalam situasi konflik, persaingan bebas dalam penguasaan ekonomi secara global melalui penguasaan sumberdaya alam dan politik. Pada sisi lainnya, ia juga mengalami pemiskinan karena pelanggaran hak-haknya yang paling dasar, yakni hak untuk aman terbebas dari rasa takut, hak untuk mendapatkan pendidikan yang seharusnya dilindungi secara hukum, serta hak sebagai perempuan. Pengalaman pemiskinan berbeda antara laki-laki dan perempuan, namun pengalaman laki-laki lebih sering dikenali dan diakui karena status sosial mereka sebagai ‘kepala rumah tangga’ dan ‘pencari nafkah utama.’ Sering sekali terdapat anggapan bahwa menolong laki- laki yang miskin secara otomatis juga akan menolong istri dan anak-anaknya. Tentu saja asumsi serupa itu keliru, karena kebutuhan laki-laki tidak selalu sama dengan perempuan, atau tidak semua perempuan didukung oleh laki- laki secara finansial. 16 | MENOLAK TUMBANG: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan 8 Razavi, Shahra (1998), ‘Gendered Poverty and Social Change: An Issues Paper,’ Discussion Paper No 94. UNRISD, h.ii. Ketika laki-laki dan perempuan dimiskinkan, perempuan akan mengalami akibat atau dampak yang berbeda. Ini disebabkan karena mereka telah lebih dulu mengalami diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, peran gender, status perkawinan, dan ‘kelas sosial’ mereka di masyarakat. Karenanya, mereka mengalami dua kali himpitan: pertama, karena mereka miskin; kedua, karena mereka perempuan. Dalam ‘bahasa pembangunan,’ masalah ini dikenali sebagai ‘ketidakadilan gender’. Untuk mengatasi persoalan tersebut, para pakar menggunakan alat analisis yang dikenal sebagai ‘analisis gender.’ Analisis gender pada dasarnya mampu mengeksplorasi hubungan antara gender dan kemiskinan. Seperti diungkapkan Shahra Razavi lebih dari satu dasawarsa lalu, kami juga berangkat dari posisi bahwa “...analisis gender tentang kemiskinan bukan semata memperlihatkan apakah perempuan lebih menderita akibat kemiskinan daripada laki-laki, melainkan bagaimana gender membedakan proses-proses sosial yang mengarah ke kemiskinan, dan jalan keluar dari kemiskinan mereka.”8 Istilah ‘gender,’ mestinya tak asing lagi di telinga kita. Kata itu telah dikenal di Indonesia lebih dari seperempat abad. Kata itu jelas tidak menunjuk pada
  32. 32. PENDAHULUAN: Perjalanan Menolak Tumbang | 17 9 Draf RUU KKG adalah prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam upaya meningkatkan tanggungjawab pemerintah menutup kesenjangan gender dalam penerimaan manfaat pembangunan. Salah satu kelompok yang menentang RUU-KKG adalah MIUMI (Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia), sayap muda dan perempuan dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan beberapa organisasi massa. RUU ini mulai dibahas di DPR-RI sejak Agustus 2011 dan sampai saat ini masih sedang dibahas. perempuan, namun terkait dengan perempuan dalam konteks relasi sosial dan relasi kuasa yang berpengaruh kepada mereka. Untuk tujuan buku ini, gender didefinisikan sebagai gagasan kita –-manusia-- tentang perbedaan karakteristik, peran, nilai, dan kesempatan antara lelaki dan perempuan yang diciptakan dan menciptakan lingkungannya. Dalam pengamatan kami, belakangan ini muncul penolakan atas apa pun yang bertajuk gender. Tak main-main, Rancangan Undang-undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) --yang dimaksudkan sebagai landasan hukum untuk mengimplementasikan pembangunan yang adil bagi perempuan-- dipersoalkan oleh beberapa kalangan.9 Terbangun argumentasi bahwa keadilan gender bukan hanya ideologi impor, tetapi dianggap bisa merusak tatanan keluarga. Kesadaran tentang penindasan berbasis perbedaan gender, atau munculnya cara pandang yang mempertanyakan kemapanan dominasi lelaki, dipahami akan 10 Beberapa orang yang menolak RUU KKG datang dari universitas seperti IPB, dan lulusan universitas di Timur Tengah. Beberapa anggota DPR-RI yang menolak RUU-KKG juga menggunakan argumen yang sama. mengganggu nilai-nilai keluarga. Di mata para penolaknya, ketimpangan relasi gender dianggap wajar. Ketimpangan itu, bagi mereka, merupakan ‘hukum keselarasan’ --ada yang kuat, ada yang lemah. Mereka tak melihatnya sebagai praktik diskriminasi. Sebaliknya, gagasan keadilan yang diusung melalui kesetaraan gender dicurigai akan menggugat sumber nilai-nilai (agama dan kebudayaan) sembari bersikukuh bahwa dominasi lelaki adalah kemauan alam atau kehendak Tuhan.10 Dalam konteks itu, penelitian ini dirancang untuk menggali pengalaman dan pengetahuan perempuan tentang pemiskinan dan bagaimana pelanggaran hukum berpengaruh terhadap pemiskinan itu. Penggaliannya menggunakan pendekatan yang secara konsisten memakai kacamata gender dalam mengamati daur (siklus) kehidupan perempuan. Data dikumpulkan dengan ‘mendengarkan perempuan bertutur’, suatu pendekatan yang telah lama dikenal dalam penelitian feminis. Dengan cara itu, suara perempuan menjadi mungkin untuk didengar dan dijadikan sebagai sumber utama informasi. Melalui wawancara mendalam, kami mendengarkan kisah-kisah mereka serta bersimpati pada pengalaman hidup mereka.
  33. 33. 18 | MENOLAK TUMBANG: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan ‘Mendengarkan perempuan bertutur’ ini dimaksudkan untuk menghindari bias dari ‘pemegang otoritas kebenaran’ --biasanya laki-laki-- yang selama ini selalu menjadi sumber utama informasi dan sumber penafsir hukum. ‘Mendengar perempuan bertutur’ berangkat dari satu keyakinan bahwa pengalaman perempuan adalah sah sebagai kebenaran. Karenanya, kami menguji informasi lain (misalnya dari laki-laki)
  34. 34. PENDAHULUAN: Perjalanan Menolak Tumbang | 19 11 Tentang metode penelitian feminis, lihat: Reinharz, Shulamit (2005), Metode-Metode Feminis dalam Penelitian Sosial, Jakarta: Women Research Institute. dari perspektif perempuan, dan bukan kebalikannya.11 Dalam kajian ini, daur kehidupan perempuan dijadikan patokan. Sebab, hal ini terkait dengan bagaimana gender dikonstruksikan di setiap tahapan daur tersebut dan terhubung dengan pemiskinan dan pelanggaran hukum pada tiap tahap kehidupan perempuan. Menyadari bahwa pelanggaran hak- hak dasar, diskriminasi berbasis gender menjadi penyebab pemiskinan, maka dalam narasi ini dikemukakan bagaimana kelembagaan dan sistem hukum dibunyikan dan digerakkan sebagai instrumen yang bisa diandalkan untuk melawan pemiskinan berbasis prasangka gender.v BETAPETTAWARANIE
  35. 35. BETAPETTAWARANIE
  36. 36. Gender, Anak Perempuan & Keluarga Miskin BAGIAN SATU
  37. 37. Timang-timang, Anak Ditimbang1 Sering orang menyangka secara sosial anak perempuan teramat rapuh dan karenanya mereka dianggap paling perlu mendapatkan perlindungan. Sekarang mari kita simak kisah Sonya dan Salsa serta beberapa anak perempuan sebayanya. *** Sonya baru empat tahun, tapi ia tak seperti balita pada umumnya. Bersama adiknya, ia membantu ibunya, Irene, mengangkut air. Dalam usia mainnya, ia lebih sibuk bekerja. Irene tertawa kecil ketika ditanya soal akte kelahiran Sonya. Ia menggeleng. Pertanyaan itu terlalu jauh, sedang untuk makan hari itu saja ia tak punya jawaban. Bersama ratusan pengungsi lain dari Timor Timur, Irene telah bertahun-tahun menetap di kompleks pengungsian Terminal Noelbaki, Kupang.12 Entah sampai kapan. Irene hanya memikirkan tiga anaknya, sementara suaminya kerja serabutan di terminal. 12 Pada tahun 1976-1999, Timor Timur (sekarang Republik Timor Leste) merupakan provinsi ke-27 Republik Indonesia (RI). Ketika terjadi konflik pasca referendum 1999, kelompok pro-integrasi mengungsi ke wilayah RI. Sejak itu, ribuan pengungsi --sebagian besar perempuan dan anak-- tinggal di barak-barak pengungsian, antara lain, di Noelbaki, Naibonat, dan Tupukan, Kupang. Sebagian telah menetap di perumahan permanen. 22 | MENOLAK TUMBANG: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan
  38. 38. Anita da Costa, salah seorang pengungsi Timor Timur di ‘gubuk’nya di kompleks pengungsi di Noelbaki, Kupang, NTT. Hari itu sumur bor di dekat rumah (tepatnya: gubuk) Irene, tak berfungsi. Sejak mereka tinggal di sana, hal seperti itu amat sering terjadi. Pihak yang mengurus pengungsi tak pernah datang lagi. Karenanya, tiap kali fasilitas umum rusak, mereka ARMINHARI BAGIAN SATU: Gender, Anak Perempuan & Kemiskinan | 23
  39. 39. harus menanganinya sendiri. Hari itu, dua pemuda berkeliling mengumpulkan sumbangan untuk perbaikan. Tapi warga terlalu miskin untuk saweran. Untuk menyambung hidup, beberapa perempuan berjualan sayuran di Pasar Noelbaki. Salah satunya, Anita da Costa, perempuan beranak dua. Dua hari sekali, Anita memborong kebun kangkung atau sawi putih siap petik seharga Rp 100.000 untuk dipanen beberapa kali. Dua orang tetangganya, termasuk Irene, membantu Anita. Mereka bekerja sepanjang sore, bahkan sampai malam. Subuh keesokan harinya, sayuran dibawa ke pasar. Jika laris, Anita mendapatkan untung Rp 25.000 - 30.000. Irene dan temannya akan kebagian Rp 5.000 - 10.000. Itulah pendapatan mereka sehari-hari. Penghasilan suami, jika ada, habis untuk rokok dan moke --minuman beralkohol produksi lokal. Karenanya, tiap kali sumur bor rusak, mereka harus menunggu sampai sumbangan terkumpul. Hari itu, Irene, dibantu Sonya dan adiknya, David, mengambil air dari sumur yang lebih jauh. Sonya harus mengangkutnya bolak- balik, sebab David hanya bisa membawa jeriken kosong. Umur David baru dua tahun. *** Sonya --anak pengungsi Timor Timur di kamp pengungsi Noelbaki, Kupang. Jika sumur bor rusak, mereka membantu ibu mengangkat air dari tempat yang lebih jauh. 24 | MENOLAK TUMBANG: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan ARMINHARI
  40. 40. ARMINHARI Siang itu, Salsabila segera ganti seragam merah putihnya. Ia masih berpeluh setelah pulang sekolah. Dari pelataran penuh batu, neneknya meminta Salsa cepat makan dan cuci piring. Hari itu Nenek membutuhkan lebih banyak batu yang dibelah. Bersama neneknya, Salsa tinggal di Dusun Gegutu, Desa Sayang-sayang, Lombok Barat. Salsa duduk di Kelas III Sekolah Dasar (SD). Umurnya baru 9 tahun. Ibunya seorang TKW di Kuwait dan belum pulang sejak dua tahun lalu. Orangtua Salsa bercerai. Ayah Salsa juga TKI, kabarnya di Malaysia. Selama ini Salsa dan abangnya diurus neneknya, tukang belah batu itu. “Cuma bantu-bantu saja daripada main,” jawab neneknya perihal Salsa yang ikut membelah batu. Tapi tangan Salsa sudah kapalan. Jadi pastilah bukan sedang main-main dan tidak hanya satu dua hari. Upah membelah batu Rp 2.000 per bak air besar. Tiap hari mereka bisa memecah batu sampai 10 - 12 bak. Kalau sedang ada keperluan, seperti hari itu, nenek harus membelah batu sampai 15 bak, dibantu Salsa. *** Kisah Sonya dan Salsa adalah cerita sehari-hari. Di sekitar kita tak sulit menemukan anak perempuan seperti mereka—bahkan bisa lebih parah. Kisah Salsabilla membantu nenek memecah batu dengan palu godam sebesar lengannya. BAGIAN SATU: Gender, Anak Perempuan & Kemiskinan | 25
  41. 41. mereka menggambarkan bagaimana konstruksi gender bekerja, bahkan sejak kanak-kanak. Dalam keluarga miskin, anak laki-laki dan perempuan diberi tugas dan wewenang yang berbeda. Sebetulnya itu dianggap wajar, karena pada setiap kebudayaan anak-anak ditumbuhkan sesuai dengan harapan sosialnya, termasuk harapan sosial menjadi anak yang berbakti kepada orangtua. Dalam banyak budaya, bekerja membantu orangtua tidak dianggap beban. Bahkan jauh lebih baik daripada bermain. Dalam kenyataannya, bermain dan bekerja pada anak keluarga miskin memang sulit dibedakan. *** ARMINHARI Nabila adalah anak sulung dari keluarga Malik dan Atikah. Mereka tinggal di Desa Namo, Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Nabila kini 13 tahun tapi masih duduk di Kelas V SD. Kendati pernah tinggal kelas, sebenarnya Nabila bukan anak bodoh. Ketika teman seusianya masuk SD, Nabila harus menjaga adik kembarnya, Aisyah dan Aminah. Sementara adik Nabila, Husein, yang lahir satu tahun di bawahnya, masuk SD tepat di umur enam tahun. Atikah membutuhkan tenaga Nabila untuk mengurus rumah tangganya. Hanya dengan bantuan itu, Atikah bisa ke kebun kakao atau membantu suaminya menarik rotan di hutan. Setelah adik kembarnya bisa ditinggal, Nabila mulai masuk SD. Namun ketika ia naik ke Kelas III, ibunya hamil lagi dan Nabila harus cuti. Sekarang pun, setelah adik-adiknya mandiri, Nabila tetap mengambil alih pekerjaan ibunya dan, karenanya, Nabila sering izin tidak masuk sekolah. Keluarga itu sangat miskin. Hampir tidak mungkin mereka bisa makan jika Malik dan Atikah absen bekerja sehari saja. Setiap hari mereka ke hutan mencari rotan, kayu bakar untuk dijual, pandan hutan untuk tikar, atau menjadi buruh pangkas rumput. Seperti yang lain, mereka punya kebun kakao meski berlahan sempit. Sayangnya, hasil kakao tak bisa diandalkan lagi dalam beberapa tahun terakhir. Ini menyebabkan Atikah sekeluarga dan seluruh kampung tak panen. Padahal, jika tak panen, tak ada pekerjaan tambahan bagi orang upahan Indira baru 4 tahun. Ia bersekolah di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nagrak, Cisarua, Sukabumi, Jawa Barat. Menurut orangtuanya, Indira diajak ke kebun untuk bermain sambil menjaga adiknya dan sekaligus ikut memetik tomat. ARMINHARI 26 | MENOLAK TUMBANG: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan
  42. 42. seperti mereka. Dalam situasi itu, Nabila harus membantu keluarganya agar ibunya bisa ke hutan. Tak heran jika kini ia masih duduk di SD sementara teman-temannya telah masuk ke Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dalam hal ini, Nabila bukan pengecualian. Nabila dan pekerjaan rutin hariannya: membantu pekerjaan rumah ibunya sambil menjaga dua adik kembarnya, Aisyah dan Aminah. BAGIAN SATU: Gender, Anak Perempuan & Kemiskinan | 27
  43. 43. ARMINHARI ARMINHARI ANAK LELAKI & PEREMPUAN SAMA-SAMA BEKERJA. Anak lelaki dan perempuan dalam keluarga miskin sering harus ikut mencari nafkah. “Uangnya untuk Ibu,” demikian kata mereka. Untuk alasan itu pula, orangtua dalam keluarga miskin tak mempersoalkan anak mereka tak pergi ke sekolah atau bahkan mendorong anak mereka berhenti sekolah. GALERI 1 Anak, Konstruksi Gender & Pekerjaan
  44. 44. GALERI 1 Anak, Konstruksi Gender & Pekerjaan
  45. 45. ARMINHARI ARMINHARIBETAPETTAWARANIE ANAK PEREMPUAN MEMBANTU DI RUMAH, ANAK LELAKI JUGA. Anak lelaki membantu pekerjaan orang tua --menggembala, mencari kayu bakar, mengangkut air, dan sebagainya. Pekerjaan itu juga bisa dilakukan anak perempuan. Tapi pekerjaan rumah tangga --mencuci piring, masak, mengasuh adik-- hanya dianggap pantas dilakukan anak perempuan.
  46. 46. BETAPETTAWARANIE ARMINHARIARMINHARI CITRA PEKERJAAN DIBENTUK SEJAK KANAK-KANAK. Konstruksi gender diinternalisasikan melalui permainan. Pada anak lelaki permainan dihubungkan dengan maskulinitas mereka seperti main perang- perangan, sementara pada perempuan adalah mengurus rumah tangga. GALERI 1 Anak, Konstruksi Gender & Pekerjaan
  47. 47. 34 | MENOLAK TUMBANG: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan Meski kekerasan tak mengenal strata sosial, kemiskinan menyebabkan praktik kekerasan seksual pada anak semakin kondusif: buruknya tempat tinggal, relasi kuasa orangtua yang timpang, ketergantungan ekonomi istri terhadap suami, atau lelaki kehilangan pekerjaan dan tinggal di rumah. Hal lain adalah pengabaian kolektif terhadap anak- anak keluarga miskin sehingga ‘tanda peringatan’ (alarm) atas kekerasan seksual terhadap mereka tidak berfungsi. Ini semua membuat anak perempuan dari keluarga miskin sangat rentan terhadap kekerasan seksual.15 Kekerasan seksual pada anak perempuan di keluarga miskin juga sering terkait dengan ‘kewajiban kultural’ mereka. Mereka dituntut untuk mengalah atau berbakti kepada orangtua dalam bentuk yang berbeda dari jenis tuntutan kepada anak lelaki. Pemaksaan kawin di bawah umur --atau bahkan dengan sengaja dijual untuk dilacurkan-- hanya terjadi pada anak perempuan, meski anak lelaki miskin harus ikut mencari nafkah dengan cara yang keras. Apalagi bagi anak perempuan berkebutuhan khusus. Women Crisis Center (WCC) Rifka Annisa di Yogyakarta mencatat, sejak 2003 pengaduan perkara kekerasan seksual Praktik eksploitasi dan diskriminasi bisa berawal dari sini. Meski sama- sama mengalami kemiskinan, sejak kecil anak perempuan sering menanggung beban lebih berat. Bahkan, pada kasus paling ekstrem seperti hubungan seksual sedarah (incest), anak perempuan menjadi pengganti ibu dalam memenuhi kebutuhan biologis bapaknya.13 “Sejak konflik, kami membuka Rumah Aman di sini (Ambon). Banyak istri menjadi korban kekerasan suaminya yang kehilangan pekerjaan. Anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual bapaknya atau bapak tirinya. Tak jarang ibunya tahu, tapi dalam situasi di pengungsian, ibunya tak berdaya. Beban mencari nafkah terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Anak sering diminta tutup mulut. Anak pun patuh karena di pengungsian tak punya siapa-siapa selain ibunya. Situasi ini sangat menyulitkan dalam proses pendampingan di Rumah Aman. Anak dan ibu seperti bersekongkol menutupi kebejatan ayah atau ayah tirinya dan suaminya. Padahal, anak telah nyata menunjukkan gejala gangguan mental.”14 13 Dalam catatan Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), incest yang terjadi dalam kelurga miskin sering dipicu oleh tidak memadainya ruangan di dalam rumah. Dalam banyak kasus, incest juga terjadi ketika istri bekerja di luar rumah atau menjadi buruh rantau. Melalui penaklukan anak perempuan atau menciptakan rasa bersalah karena ibunya meninggalkan keluarga untuk bekerja, anak perempuan sering diminta berkorban dengan melayani kebutuhan biologis bapaknya. (Wawancara dengan Badriyah Fayumi, KPAI, 17 Juni 2013). 14 Lies Marantika, Yayasan Humanum. Wawancara di Ambon, 12 Juli 2013. 15 Pusat Studi Gender Universitas Indonesia (2013), ‘Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan di Wilayah Depok’. Laporan penelitian tak diterbitkan.
  48. 48. BAGIAN SATU: Gender, Anak Perempuan & Kemiskinan | 35 ARMINHARI Anak-anak perempuan keluarga miskin di barak pengungsian seperti di Ambon (ATAS), atau di perkampungan kumuh dan padat seperti di Jayapura (BAWAH), adalah yang termasuk paling rentan menjadi korban kekerasan dan kejahatan seksual, bahkan oleh orang-orang terdekat (keluarga dan kerabat) mereka sendiri. BETAPETTAWARANIE ARMINHARI pada anak perempuan dengan kebutuhan khusus (difabilitas) meningkat berkali lipat: dari 2 kasus pada tahun 2004 menjadi 4 kasus pada 2008 dan 8 kasus pada tahun 2011. Kualitas kekerasannya juga semakin parah.16 Demikian halnya dengan kasus-kasus yang ditangani lembaga untuk kelompok difabilitas seperti SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan Difable dan Anak).17 Banyak dari kasus-kasus kekerasan seksual tersebut tak penah sampai ke pengadilan. Persoalan terberat dalam kekerasan terhadap anak berkebutuhan khusus adalah karena korban kerap dianggap tidak cakap hukum. Laporan kekerasan seringkali dimentahkan bahkan oleh keluarganya sendiri. Pada kasus tertentu, korban atau keluarganya justru yang disalahkan keluarga pelaku. Mereka dianggap tidak mampu menjaga anak berkebutuhan khusus itu. Bahkan, dalam beberapa kasus, anak perempuan yang mengalami gangguan kesehatan mental dianggap punya kelainan secara seksual. Karenanya ketika terjadi kekerasan seksual, tindakan pelaku tidak dihitung sebagai kejahatan dan tidak diusut.18 Kemiskinan yang dialami anak-anak 16 Data dari wawancara dengan Direktur WCC Rifka Annisa di Yogyakarta, 12 September 2013. 17 Beberapa kali Yayasan SAPDA menangani kasus pada Sekolah Luar Biasa (SLB) yang mengalami kekerasan seksual oleh guru atau pengasuh asrama. SAPDA kemudian menyusun panduan penanganan kasus dengan pendekatan yang tidak menggeneralisasikan kasus. (Wawancara Nurul Saadah, SAPDA, 9 April 2013). 18 Keterangan diperoleh dari Yenni Rosa Damayanti yang pernah menangani korban kekerasan seksual pada anak perempuan yang dipasung karena menderita ganguan kesehatan mental. (Wawancara di Jakarta, 18 Februari 2013).
  49. 49. 36 | MENOLAK TUMBANG: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan juga sering diselesaikan dengan cara- cara ‘penyelesaian sementara yang tidak tuntas’ (ad hoc). Misalnya, dengan menitipkan mereka pada kerabat, tetangga, atau keluarga lain. Meski tak sedikit yang benar-benar memelihara mereka secara layak, cara seperti itu sering juga digunakan sebagai praktik perbudakan terselubung, terutama pada anak perempuan. Anak angkat diperlakukan sebagai pembantu tanpa upah dan tanpa diberi pendidikan. Kasus Mila di Aceh menggambarkan hal yang lebih parah lagi. Mila Bersaksi di Pengadilan Majid, ayah Mila, semula buruh pada kilang penggergajian kayu. Setelah lahannya tergusur perluasan kebun sawit di Aceh Timur, kilang kayunya tutup dan Majid mengganggur. Sebetulnya ia bisa bekerja di kebun sawit, tapi perkebunan membutuhkan tenaga baru yang tahan banting. Majid pasrah pada keringkihannya. Derita lain datang tak diundang. Marliyah, ZULFAND.MUHAMMAD ibu Mila, lumpuh separuh pasca persalinan anak bungsunya. Ia menderita anemia dan kekurangan gizi kala hamil. Alih-alih mengatasi masalah, Majid minggat menarik becak di Medan. Marliyah pun sendirian menanggung beban tiga anaknya: dua lelaki dan satu perempuan. Karena lumpuh sebelah, Marliyah hanya bisa bekerja pada ibu atau kakaknya dengan upah serantang nasi dan lauk. Untuk mengurangi beban, ia titipkan Mila kepada kakak perempuannya. Tapi karena kakaknya juga banyak tanggungan, Mila dititipkan lagi pada sepasang suami istri tanpa anak yang pantas menjadi kakek dan neneknya. Orang hanya mau mengambil anak perempuan, karena anak lelaki tak bisa diandalkan untuk mengurus rumah tangga. Padahal Mila ketika itu baru berumur 6 tahun Sebagaimana terungkap di persidangan, kekerasan seksual dialami Mila sejak berumur 7 tahun hingga peristiwa ini terungkap ketika Mila berumur 11 tahun. Pada awal April 2013, ketika sidang berlangsung, di depan para penegak hukum --lima orang lelaki bertoga hitam yang terdiri dari majelis hakim, pembela dan jaksa itu-- Mila menceritakan dengan terbata-bata dalam bahasa daerah tentang apa yang ia lihat, ia pegang, dan ia rasakan dari tindakan durjana ayah angkatnya.v
  50. 50. BAGIAN SATU: Gender, Anak Perempuan & Kemiskinan | 37 Kekerasan seksual dan eksploitasi hanyalah contoh dari kerentanan anak perempuan dalam kemiskinan. Situasi itu hanya bisa dicerna dengan perangkat analisis yang tepat untuk memahami ketimpangan antara (anak) lelaki dan perempuan serta kerentanan yang diakibatkannya. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil untuk dicarikan jalan keluarnya. Beberapa lembaga yang terkait dengan hukum telah melakukan upaya-upaya itu. Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, D.S. Dewi, sejak lama memberi perhatian khusus pada anak yang berhadapan dengan hukum. Ia mencontohkan upaya lembaga hukum agar lebih peka pada anak di pengadilan. Ia mencatat, di berbagai daerah tempat ia pernah bertugas --PN Bale Endah Bandung dan PN Stabat, Langkat, Sumatera Utara-- dan tempatnya kini bertugas --PN Cibinong, Bogor, Jawa Barat-- jumlah anak lelaki dan perempuan yang berhadapan dengan kasus hukum terus meningkat.19 Hakim Dewi --dan beberapa tokoh hukum seperti almarhum Hakim Agung Bismar Siregar dan Hakim Agung Mariani (untuk sekadar menyebut beberapa contoh)-- selalu mengedepankan asas restorative justice dalam perkara-perkara yang menyangkut anak, yakni prinsip hukum yang bertujuan memperbaiki keadaan anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Cara ini dianggap jauh lebih penting daripada menghukum pelaku sebagai mekanisme pembalasan atas tindakannya atau yang biasa disebut sebagai retributive punishment.20 Sementara bagi anak perempuan korban kekerasan seksual, hal utama yang harus dilakukan adalah menjauhkan anak dari trauma berulang-ulang. Karenanya, perangkat ruang sidang yang ramah terhadap anak korban kekerasan seksual mutlak harus tersedia. Selain itu, hakim wajib menghindari penggunaan bahasa, gerak tubuh, dan atribut yang membuat anak terintimidasi. Ini berlaku terutama pada mahkamah yang tidak menyediakan hakim khusus untuk perkara anak. Untuk itu, menunjuk tim majelis yang paham seluk beluk kekerasan seksual pada anak --meskipun bukan hakim khusus perkara anak-- adalah sangat instrumental. Di atas itu semua, menurut Hakim Dewi, sangat penting melakukan pendekatan kepada orangtua korban agar tak memperparah kejiwaan anak dengan 19 Dalam catatan data perkara anak tahun 2013 di PN Cibinong, jumlah anak sebagai pelaku adalah 9 perkara, anak sebagai korban 31 perkara, 28 di antaranya adalah perkara kekerasan seksual kepada anak perempuan dengan pelaku lelaki dewasa 25 orang dan pelaku anak lelaki 3 orang. 20 Wawancara tanggal 3 Juli 2013. Lebih lanjut lihat Dewi D.S. dan Fatahillah A.Syukur (2011), Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia. Jakarta: Indie Publishing.
  51. 51. 38 | MENOLAK TUMBANG: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan Hakim Dewi di Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor, ketika memutuskan kewajiban negara memberi akte kelahiran pada setiap anak. Keputusan itu dibuatnya sebelum keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.6/2013 tentang hak setiap anak mendapatkan akte kelahiran tanpa perlu putusan pengadilan lagi. ARMINHARI bertindak hanya mementingkan ego orang dewasa. Hakim Dewi, misalnya, menolak upaya keluarga yang menuntut pelaku kekerasan seksual (dewasa) yang hendak mengawini korban sebagai upaya penyelesaian di luar sidang. Perdamaian seperti itu, menurutnya, hanya memikirkan kepentingan orang dewasa dan mengabaikan penderitaan anak. Sementara bagi anak perempuan berkebutuhan khusus, negara wajib menghadirkan tenaga ahli yang memahami persoalan mereka tanpa prasangka negatif, apalagi merampas hak-hak dasarnya sebagai anak atau sebagai manusia lantaran difabilitasnya. Dengan sistem dan penegak hukum yang peka pada kebutuhan anak (lelaki dan perempuan) dan pada persoalan gender, rasa keadilan bagi anak perempuan serupa Mila bisa terpenuhi. Namun penegakan hukum tak mungkin bekerja sendiri. Sistem sosial yang adil kepada perempuan --dalam masyarakat yang masih mengutamakan anak lelaki-- adalah arena perjuangan yang tak kalah penting. Melalui perjuangan itu nasib anak perempuan seperti Sonya, Salsa, Nabila dan Mila, niscaya bisa terselamatkan. Jika saja Indonesia memiliki lebih dari seribu Hakim Dewi yang peka terhadap ketidakadilan gender dalam dunia peradilan, niscaya anak dan perempuan akan lebih terlindungi dari pemiskinan yang tidak perlu.v
  52. 52. BAGIAN SATU: Gender, Anak Perempuan & Kemiskinan | 39 Tumbuh Kembang Tidak Seimbang2 Dalam banyak budaya dan kelompok sosial yang kami kunjungi, anak perempuan dianggap penting, tetapi anak lelaki adalah harapan keluarga. Perbedaan perlakukan kepada anak lelaki dan perempuan melekat dalam beragam unsur budaya, dongeng, legenda, ajaran agama, praktik sosial, hingga kebijakan pasar dan politik. Ibu Lilis, perempuan Sunda, mandor pengolahan pucuk teh di perkebunan Goalpara, Sukabumi, Jawa Barat, membuat amsal tentang anak lelakinya: ”lalaki mah panjang lengkahna pikeun jaga nulung ka indung (lelaki itu langkahnya panjang untuk kelak menolong ibu).” Sebaliknya, anak perempuan dinilainya ‘pendek langkah,’ terikat oleh anak-anak, keluarga, rumah tangga, atau kampung halamannya. Nyatanya, dua anak lelakinya tak benar-benar bisa membantu. Wahyu merantau ke Jambi sebagai guru SD, sedang anak bungsunya, Acep, supir angkutan umum luar kota, jarang berkunjung. Kehidupan Bu Lilis praktis ditunjang Enik, anak perempuan sulungnya yang menikah dengan buruh kebun sayuran. Pekerjaan Enik mengurus rumah tangga. Tapi ia luar biasa repot. Dua anaknya masih harus diasuh, sementara ia membantu mengurus rumah ibunya, masak untuk ayahnya, dan setiap hari ke Taman Kanak-kanak (TK)
  53. 53. Para pekerja perempuan di perkebunan teh Goalpara, Sukabumi, Jawa Barat, sedang menimbang pucuk-pucuk teh hasil pemetikan. Mereka bekerja di perkebunan luas itu sepanjang hari. untuk antar jemput keponakannya --anak Wahyu yang dititipkan pada ibu mereka. Bila pucuk teh melimpah dan penggilingan berlangsung hingga malam, seluruh tanggung jawab rumah tangga Lilis ada di tangan Enik. Sebagaimana dalam keluarga berada, dalam keluarga miskin pun pandangan tentang anak tak selalu statis. Pandangan tentang keutamaan anak lelaki sering juga bersifat normatif. Tetapi, anggapan itu akan menjadi nyata ketika dipatri dalam tradisi, dipraktikkan dalam keyakinan (agama), dan bergerak dalam angan-angan. 40 | MENOLAK TUMBANG: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan
  54. 54. ARMINHARI Mak Itoh, seorang pedagang keliling makanan jajan di Cikulur, Serang, Banten,21 menjelaskan: “Kalau anaknya laki-laki, gawan (oleh- oleh untuk dukun persalinan) nya juga lain, bayarnya juga lebih mahal. Berkatnya untuk dukun lebih lengkap pake ayam atau sedikitnya endog (telur,) tak hanya tahu, tempe, srundeng kelapa, dan uraban. Kalau bayinya laki-laki, kata paraji (dukun) nya itu ngurutnya bedas (keras), dan bantu kelahirannya juga lebih besar tenaganya.” Pembedaan ‘nilai’ serupa itu tak hanya ditemui dalam praktik kesehatan tradisional. Di Negeri (Desa) Waru, Kecamatan Teon Nila Serua (TNS), 21 Sejak Multatuli menerbitkan Max Havelaar tahun 1860, kemiskinan menghantui rakyat kecil Banten hingga kini. Dari 10,6 juta jiwa penduduknya (laki-laki 5,4 juta, dan perempuan 5,9 juta), sebagian besar berada di batas garis kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah warga miskin Banten sampai Maret 2013 adalah sebesar 656.243 jiwa. Artinya naik 7.989 jiwa dari triwulan sebelumnya. Indikator kemiskinan terlihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) daerah ini tertinggi di Pulau Jawa. Menjadi buruh rantau merupakan pilihan paling mungkin bagi perempuan akibat rendahnya pendidikan. Perubahan pola pemanfaatan tanah dari lahan pertanian menjadi industri menggusur kesempatan kerja petani dan buruh tani tanpa pendidikan. Pabrik-pabrik manufaktur diisi tenaga buruh perempuan berupah terendah. Keadaan itu secara gender menyebabkan buruknya kondisi sosial ekonomi perempuan justru di provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur perempuan, Ratu Atut Chosia --yang ketika buku ini disusun sedang dalam penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 22 Focus Group Discussion (FGD) dengan ibu- ibu dampingan Yayasan Pasuri --satu LSM lokal anggota Jaringan Baileo Maluku-- di Negeri Waru, Kecamatan TNS, Maluku Tengah, 9 Juli 2013. BAGIAN SATU: Gender, Anak Perempuan & Kemiskinan | 41 Maluku Tengah, perbedaan biaya melahirkan anak lelaki dan anak perempuan bisa sampai Rp 200.000 atau Rp 300.000. Ibu bidan beralasan bahwa penggunaan obat suntik untuk merangsang kelahiran bayi lelaki harus lebih banyak, meskipun bidan sendiri mengakui tingkat kesulitan membantu persalinan tak ada hubungannya dengan jenis kelamin bayi yang akan dilahirkan.22 Di banyak keluarga, anak lelaki digadang-gadang sebagai gantungan hidup. Mungkin itu tak berlebihan, sebab bagi keluarga miskin anak lelaki diangankan bisa menjadi penahan beban agar bandul kemiskinan tak meluncur lebih dalam ke sumur tanpa dasar. Perubahan pola tenaga kerja dan kurangnya pekerjaan lelaki tidak Mak Itoh di dapur rumahnya. ARMINHARI
  55. 55. Upacara gusaran di daerah perkebunan sayuran di Lembang, Bandung, dipimpin oleh paraji (dukun) perempuan. Dalam perhelatan sederhana seperti ini pun konstruksi gender tentang bagaimana seharusnya menjadi lelaki dan perempuan dilakukan. Melalui upacara sawer, paraji menyampaikan wejangan dalam nyanyian Sunda yang menekankan bagaimana anak lelaki seharusnya kelak menjadi ksatria atau pahlawan. secara otomatis mengubah prioritas bagi anak lelaki. Ritual dan tradisi memastikan superioritas anak lelaki terpelihara dan harapan sosial tak berubah. Dalam tradisi Islam Jawa dan Sunda, selamatan atas kelahiran bayi selalu dilakukan, meski bukan dalam bentuk aqiqah --memotong kambing; dua ekor bagi anak lelaki, dan satu bagi anak perempuan. Dalam tradisi Sunda, anak laki-laki menjalani upacara adat seperti gusaran sebelum sunat. Ritual ini terdiri dari ibak (mandi), dangdos (berdandan), diparas (bercukur), saweran (menabur dengan beras, permen, irisan kunyit, dan uang recehan) ARMINHARI 42 | MENOLAK TUMBANG: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan
  56. 56. berisi perlambang dan nasihat yang mengukuhkan maskulinitas pada lelaki, atau femininitas bagi anak perempuan, sesuai dengan harapan sosial masyarakat terhadap mereka masing-masing. Pada keluarga miskin sekalipun, kelahiran anak lelaki dianggap sebagai berkah untuk alasan yang sepertinya sepele bagi banyak orang: membawa pulang berkat (makanan) dari pesta selamatan --upacara yang hanya dihadiri para lelaki. “Enaknya ya punya anak lelaki, bisa ikut ‘ngriung (berkumpul) dan pulang bawa berkat. Tujuh malam kita bisa makan berkat kalau ada tetangga slametan. Padahal, di sini orang slametan hampir tiap hari. Saya tak bisa mendapatkan besek (bungkusan) berkat karena anak saya semuanya perempuan. Perempuan tak diundang slametan. Kalau kebetulan mantu saya pulang telat, ya kapiran, tak kebagian berkat.”23 Setiap ibu dalam keluarga miskin akan sangat mengandalkan bantuan dan berbagi tanggungjawab dengan anak perempuan mereka. Di sejumlah daerah yang dikunjungi, nilai anak perempuan dalam keluarga miskin jelas mengalami pergeseran. Banyak orangtua yang sangat menyadari bahwa peluang kerja pada anak perempuan lebih besar. Namun, unsur kelembagaan dalam masyarakat --seperti adat dan agama, bahkan peraturan negara-- tetap saja mengukuhkan keutamaan anak lelaki. Setelah Gunung Meletus: Anak Perempuan di Pulau Palue Di wilayah tertentu, seperti di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Flores, nilai anak perempuan dianggap tak sepenting anak lelaki. Herannya, pandangan itu keluar dari warga pulau yang sebagian besar penduduknya perempuan. Pulau ini laksana ‘Pulau Bidadari’ --pulau kaum perempuan dengan bibir merah bergincu sirih pinang. Mereka pekerja keras yang ulet dan tangguh. Dengan tertawa lepas, mereka mengatakan lelaki itu pemalas dan kerjanya hanya minum moke (arak lokal). Sebetulnya, sejak dulu kala banyak lelaki dari pulau ini merantau dan mencari pekerjaan di tempat lain. Para lelaki nelayan yang tinggal di pesisir, pergi melaut selama berbulan- bulan. Mereka mencari ikan sampai ke Manggarai, bahkan Papua, dan kembali di musim barat. Lelaki dari daerah pegunungan merantau secara mandiri ke Malaysia lewat Batam atau Nunukan. Mereka tak mau disebut TKI, karena tidak pernah memanfaatkan fasilitas perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Mereka bekerja di penggergajian kayu dan perkebunan sawit. Beberapa perempuan mengikuti suami mereka merantau, tapi bukan sebagai pekerja rumah tangga. Mereka mengurus suami, membuka dapur 23 Katipah (pekerja serabutan), wawancara di Samparwadi, Serang. 5 April 2013. BAGIAN SATU: Gender, Anak Perempuan & Kemiskinan | 43
  57. 57. bagi anak-anak. Pada anak lelaki dan perempuan, dampaknya sama beratnya. Ketika tinggal di pengungsian, anak perempuan kembali menjadi pembantu bagi ibu mereka untuk memulai kehidupan baru. Selain itu, mereka harus beradaptasi dengan lingkungan, teman, dan sekolah yang baru. Hermin Emanuella bersama Ibu Guru Karmadina Bhure dan teman-temannya, murid-murid SD Katolik Awamaleh Nitunglea yang dititipkan di SD INPRES Sinde Kabor, Maumere (GAMBAR SISIPAN). Di kampungnya di Desa Nitunglea di Pulau Palue, Hermin semula tinggal bersama ibunya, Maria Rakka Lebih. Ayahnya, Emanuel Woro, merantau ke Malaysia. Sejak Gunung Rokatenda meletus, Hermin dan ibu serta neneknya mengungsi ke Maumere. Mereka tinggal di Lorong Haji Kasim, Kilometer Dua, Kampung Garam, Maumere. Ketika di kampung, Hermin telah sekolah Kelas I. Proses belajar mengajar, menurut Ibu guru Karmadina Bhure --yang juga guru Hermin ketika di kampung-- sudah berlangsung tiga bulan. Namun bencana itu menghentikan seluruh kegiatan dua SD yang terletak di jalur aliran lahar dingin. Ibu Karmadina adalah pegawai negeri sipil (PNS) pertama yang mengungsi ke Maumere dan ditempatkan mengajar di SD INPRES Sinde Kabor, tempat Hermin dan 20 orang temannya dititipkan. Tapi Hermin kemudian ‘mogok sekolah.’ Alasannya, karena ia tak pandai berbahasa Indonesia. Seperti diceritakan kembali oleh ibu guru Karmadina, Hermin mengatakan: ”Saya takut sekolah, nanti anak-anak pukul saya karena saya tak bisa bicara bahasa Indonesia.” ARMINHARI 44 | MENOLAK TUMBANG: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan bagi para pekerja bujangan yang juga merantau. Sementara yang tinggal di desa --umumnya perempuan tua-- menenun kain (ikat) tradisional sambil bekerja mengolah kebun sebagai petani lahan gunung. Bencana seperti letusan Gunung Rokatenda akan berdampak buruk
  58. 58. ARMINHARI BAGIAN SATU: Gender, Anak Perempuan & Kemiskinan | 45 Ambon: Anak Lelaki & Perempuan di Medan Konflik Di Pulau Haruku, Maluku Tengah, sebagaimana di Kepulauan Maluku umumnya, kedudukan anak lelaki dan perempuan relatif setara. Sangat boleh jadi ini karena pengaruh Belanda yang memberi kesempatan pendidikan yang sama bagi keduanya. Tokoh Pergerakan Kemerdekaan dari Maluku seperti Christina Martha Tiahahu mempelopori kepemimpinan kaum perempuan sejak zaman Belanda. Namun secara adat, anak lelaki tetap istimewa. Karenanya di beberapa kasus, anak perempuan justru didorong untuk bersekolah lebih tinggi sebagai ikhtiar untuk menyeimbangkan. Eliza Kissya, Kepala Kewang (harafiahnya: ‘Penjaga Hutan’) Negeri Haruku --penerima Anugerah Nasional Lingkungan Hidup, Kalpataru, tahun 1986-- menjelaskan alasannya: “Sejak tahun 1823, tanah-tanah adat telah diregistrasi dan tercatat ada dua jenis tanah: (1) dusun pusaka yang merupakan tanah pusaka bagi anak lelaki dan perempuan; dan (2) dusun dati, semacam tanah warisan khusus bagi anak lelaki. Anak perempuan disekolahkan tinggi- tinggi agar mereka bisa melindungi saudaranya yang lelaki yang harus mengurus tanah adat, tanah dati, hutan sagu, kebun kelapa, kebun cengkeh yang hasilnya semua dimanfaatkan keluarga. Anak perempuan saya belum lulus kuliah ketika ia kawin. Ia lalu dibawa suaminya merantau ke Jakarta. Saya bilang pada suaminya, kewajiban saya belum selesai, jadi saya bawa lagi dia pulang ke Ambon, saya biayai dia kuliah. Saya dan istri urus anak-anaknya sampai dia lulus dan bekerja. Anak perempuan harus dapat pendidikan baik agar mereka mandiri. Anak lelaki sudah banyak diberi keistimewaan oleh lingkungannya, oleh adat.”24 24 Eliza Kissya, wawancara di Pulau Haruku, Maluku Tengah, 11 Juli 2013. Eliza Kissya (paling kiri) saat memimpin rapat dan perjamuan adat Kewang Haruku untuk ritual tahunan Buka Sasi Lompa, tengah malam 23 November 2013. Dua dari lima orang perempuan anggota tetap Dewan Adat Haruku tersebut tampak di latar belakang. Tetapi usaha untuk menempatkan anak- anak dalam pijakan yang seimbang itu sangat tak mudah tatkala terjadi guncangan sosial seperti konflik atau bencana. Anak perempuan, laki-laki, atau anak-anak berkebutuhan khusus, menghadapi masalah berat yang sering kali berbeda bentuknya. Demikian halnya dengan warga lanjut usia.
  59. 59. ARMINHARI 25 Nus Ukru, Koordinator Jaringan Baileo Maluku, wawancara di Ambon, 6 Juli 2013. 26 Lies Marantika, Yayasan Humanum, Ambon. Wawancara di Ambon, 7 Juli 2013. Dalam konflik Ambon yang berlangsung selama empat tahun, misalnya, anak lelaki terdorong untuk menunjukkan maskulinitas mereka dengan belajar langsung dari laki-laki dewasa. Mereka meninggalkan rumah atau pengungsian dan hidup di jalan-jalan untuk belajar ‘bertempur.’25 Akibat konflik, baik anak-anak lelaki maupun perempuan sama-sama kehilangan kesempatan mereka untuk sekolah. Namun, konflik menempatkan anak perempuan ke dalam situasi yang sangat berat. Di pengungsian, mereka harus mengambil alih pekerjaan ibu. Konflik telah menghilangkan pekerjaan dan menyeret ayah mereka ke medan konflik dengan meninggalkan keluarga. Dengan begitu, kebutuhan sehari-hari harus dipenuhi oleh perempuan. Di pengungsian, anak perempuan masuk ke dalam perangkap kerja domestik yang lebih berat daripada ketika di rumah asalnya: prasarana terbatas, tenaga kerja pengganti dari keluarga batih tidak ada. Apalagi jika ada orang lanjut usia, anak kecil, atau anggota keluarga yang berkebutuhan khusus. Semua beban akan dilimpahkan kepada anak perempuan.26 Sebagaimana anak lelaki, anak perempuan belum tentu punya kesempatan sekolah setelah berakhirnya masa konflik. Mereka --baik anak lelaki maupun perempuan-- yang kehilangan ibu, pendidikannya bisa benar-benar kandas. Tetapi, peluang sekolah bagi anak perempuan dan anak lelaki bisa berbeda. Ini terutama ketika ayah mereka tak menemukan pekerjaan pengganti. Karenanya, ibu mereka harus terus melanjutkan mencari nafkah. Dalam keadaan seperti itu, anak perempuan kembali mengambil alih pekerjaan ibunya: mengurus rumah tangga. “Selama konflik, suami saya terpaksa berhenti dari pekerjaannya. Ia dulu bekerja di perusahaan pengolahan makanan laut. Saya tidak punya pekerjaan, saya hanya ibu rumah tangga. Kami punya dua anak, satu lelaki dan satu perempuan. Biaya sekolah naik, mereka harus berganti oto beberapa kali, Anak perempuan pengungsi di satu pojok barak pengungsi korban kerusuhan sosial 1999-2002 di Gudang Vitas Barito, Passo, Ambon. 46 | MENOLAK TUMBANG: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan
  60. 60. 27 Ibu Helena, wawancara di Ambon, 26 November 2013. 28 Penduduk Bali berkisar 2 juta jiwa, 5% di antaranya adalah pendatang. Kebanyakan penduduk asli Bali ini menjadi pekerja upahan di sektor industri pariwisata. Hal ini dan kami harus membeli air minum. Pada saat itu, harga air bukan main mahalnya. Tangki yang didatangkan dari Negeri Halong ke desa kami di Galala bisa dua atau tiga kali lipat mahalnya dari sekarang. Sekarang, harganya Rp 159.000 per tangki. Ibu saya keturunan Jawa-Ambon dan memiliki keterampilan memijat. Selama konflik, ada banyak tentara datang dari Jakarta, dan mereka mencari tukang pijat yang baik. Ibu saya mendorong saya untuk memijat di hotel, karena mereka kekurangan tenaga. Secepatnya, saya belajar memijat dan saya banyak dicari setelahnya. Saya melanjutkan pekerjaan ibu sebagai tukang pijat untuk membayar biaya sekolah anak-anak, membeli makan, air, dan membayar sewa rumah. Anak tertua kami sekarang sudah bekerja, tetapi anak perempuan kami berhenti sekolah saat masih SMP. Sekarang dia tinggal di rumah dan merawat ibu saya yang sudah tua. Suami saya masih mencari pekerjaan. Sejak konflik di kota Ambon berakhir, semakin banyak orang datang dari luar. Mereka semua muda, suami saya sudah tua.”27 Bali & Lombok: Anak Perempuan Tak Dapat Warisan Tak peduli kaya atau miskin, hadirnya anak lelaki di keluarga Bali adalah dambaan keluarga.28 Tak heran jika seorang perempuan tak mau ikut program Keluarga Berencana (KB) sebelum punya anak lelaki, meski telah punya empat anak perempuan. Pada April 2013, muncul berita di koran lokal bahwa seorang bapak mengakhiri hidupnya karena anak keempatnya perempuan lagi. Dalam tradisi Bali, anak lelaki adalah purusa, pewaris, dan garis keluarga diturunkan secara ketat melalui garis lelaki, begitu juga rumah dan harta warisan. Tanpa anak lelaki, satu keluarga akan kehilangan tali pelanjut keturunan dan tak akan ada yang mewakili keluarga dalam upacara adat dan pertemuan banjar (musyawarah warga desa). Padahal upacara adat merupakan pusat kehidupan orang Bali. Begitu pentingnya kehadiran anak lelaki, hingga di wilayah tertentu, seperti Tabanan, tersedia mekanisme adat untuk mengatasi masalah kelangkaan anak lelaki itu melalui pengangkatan menantu laki-laki sebagai sentana. Artinya seorang lelaki atau suami ikut istri, sementara istrinya ditetapkan oleh keluarga bapaknya sebagai pewaris atau purusa. Tak banyak lelaki yang bersedia menukar perannya, sebab begitu menjadi sentana, ia akan kehilangan haknya sebagai anak lelaki dalam keluarganya sendiri. Tentu, anak perempuan dalam adat Bali juga punya nilai. Setelah dewasa mereka akan disebut pradana. Tapi, tetap saja, perempuan dianggap tidak memiliki memunculkan sejumlah persoalan, karena basis ekonomi orang Bali pada dasarnya adalah pertanian. BAGIAN SATU: Gender, Anak Perempuan & Kemiskinan | 47
  61. 61. 29 Lebih lanjut lihat Mantra, Gayatri (2011), ‘Kekerasan Ideologi Patriarki pada Perempuan Bali,’ Bali Sruti, the Voice of Women in Bali, 5 Juni. 30 Wawancara Ni Luh Darmiati (Niki), Pantai Kuta, Bali, 1 Juni 2013. pradana sempurna jika tidak menikah, tidak punya anak, atau tidak punya anak lelaki.29 Seorang ibu, apalagi telah tua dan berasal dari keluarga miskin, akan sangat tergantung pada anak laki-laki dan menantunya. Hubungan ibu dan anak perempuannya secara adat lebih renggang dibandingkan hubungan dengan tetangga. Sebab, setelah menikah, anak perempuan akan terpisah dari keluarganya dan masuk ke keluarga suaminya. Oleh karena itu, hubungan yang harus diciptakan dan dikembangkan adalah antara ibu mertua dan menantunya --hubungan yang pada kenyataanya selalu rumit. Posisi perempuan --baik sebagai anak atau sebagai menantu-- sama sulitnya, karena mereka kehilangan banyak aspek dari kemandirian mereka. Ni Luh Darmiati atau Niki adalah anak bungsu dari Meme Dami (64), salah seorang tukang urut di Pantai Kuta. Niki juga bekerja di pantai untuk perawatan kuku (manicure, pedicure). Niki punya tiga orang kakak lelaki. Rumah Meme Dami ada di Blok Plaza, hanya beberapa ratus meter dari Pantai Kuta. Setelah menikah, Niki pindah ke rumah mertuanya di Karangasem. Namun, karena terlalu jauh untuk dilaju, Niki pulang ke Kuta agar tetap bisa bekerja. Sejak sebelum menikah, tiap pagi Niki dan Memenya pergi bersama-sama mencari rezeki ke Pantai Kuta dan pulang ke rumah yang sama di malam hari. Namun, kini statusnya telah berbeda, karena Niki tak lagi punya hak atas rumah itu. Niki kini ‘indekos’ di rumah Meme (ibu) nya.30 Industri pariwisata telah mengubah wajah Bali menjadi tempat hiburan 24 ARMINHARI Mural kehidupan masyarakat agraris perdesaan Bali di dinding tembok Aston International Hotel, Kuta, Denpasar, Bali. Disemarakkan dalam lukisan, digusur terus dalam kenyataan sebenarnya. 48 | MENOLAK TUMBANG: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan
  62. 62. jam. Dampak paling menyedihkan dari industri pariwisata adalah meningkatnya pekerja seks, termasuk mereka yang masih di bawah umur. Mereka datang dari daerah-daerah di Jawa Timur, dan dikenal sebagai ‘perempuan Bali dengan citarasa Banyuwangi.’ Yayasan Kertapraja yang bekerja menangani HIV mencatat banyaknya kasus perdagangan orang (trafficking) dan pelacuran anak yang dibawa dari Jawa Timur, Kalimantan, Jawa Barat, dan daerah- daerah miskin di Bali Utara. Baik anak perempuan atau laki-laki terancam masuk ke dalam dunia prostitusi. Mereka semua berada dalam risiko terinfeksi penyakit menular. Bagi perempuan, risiko itu bertambah, yaitu kehamilan yang tak dikehendaki.31 Kebudayaan Lombok juga mengutamakan anak lelaki. Mayoritas penduduk Lombok adalah suku Sasak beragama Islam. Pusat otoritas keagamaan ada pada ‘Tuan Guru’ (kedudukannya serupa dengan Kyai di Jawa). Ada sejumlah suku adat lokal 31 Heru Utomo, Yayasan Kertapraja, sebagaimana dikutip dalam Merdeka.com, 21 Oktober 2013. BAGIAN SATU: Gender, Anak Perempuan & Kemiskinan | 49
  63. 63. --seperti Suku Sasak Bayan di Lombok Utara dan Sasak Kopang di Narmada dan Lingsar-- yang menganut ‘Islam Watu Telu’ dan secara adat sangat kuat dengan kebudayaan agraris yang juga berpusat pada lelaki. Seperti adat Bali, di kebudayaan Sasak asli, rumah diwariskan kepada anak lelaki. Asumsinya, setiap perempuan yang berkeluarga akan dibawa suaminya. Pada kenyataannya, perempuan Sasak merupakan pekerja keras. Mereka harus bisa menghidupi diri sendiri dan anaknya tanpa tergantung kepada suami. Padahal, banyak lelaki setempat pergi merantau karena kehilangan pekerjaan sebagai petani setelah lahan dijual demi berhaji dan bekal merantau. Berdasarkan survei PEKKA, perempuan kepala keluarga di atas rerata 76% di beberapa desa di Lombok, terlepas dari status perkawinan mereka. (Hal ini dibahas lebih rinci pada Bab 11) Ada juga adat Sasak yang menyerap ajaran Islam dalam hak kewarisan, yakni perempuan mendapatkan bagian sepersonan (disimbolkan sebakul yang bisa dijunjung di kepala) sementara lelaki mendapat sepelembah (disimbolkan satu pikulan yang terdiri dari dua bakul). Dalam bahasa Sasak, pembagian waris itu disebut ‘sepelembah sepersonan’ atau satu berbanding dua bagian.32 Ini tak berbeda dengan cara orang Jawa atau 32 Rajagukguk, Erman (2007), ‘Pluralisme Hukum Waris: Studi Kasus Hak Waris di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat’; tersedia di http://www.ermanhukum.com Sunda membagi waris sepikul (dua bagian) untuk lelaki dan segendongan (satu bagian) untuk perempuan. Walau tak mendapat warisan, dan setelah menikah perempuan dianggap keluar dan pindah menjadi tanggungan keluarga suaminya, orangtua anak perempuan dari keluarga berada akan memberi perhiasan lengkap untuk bekal rumah tangga.33 Sayangnya, setelah menikah, perempuan sendiri tidak memiliki kendali penuh atas harta bawaannya itu. “Memang benar, perhiasan dari orangtua adalah milik perempuan, tetapi setelah menikah, itu seolah-olah menjadi harta bersama suami istri. Ketika butuh biaya, misalnya untuk melahirkan, anak sekolah, perempuan mana yang tega mempertahankan perhiasannya kalau suaminya tidak sanggup bayar? Ada suami mau bekerja ke Malaysia tapi tak punya modal, lalu pinjam perhiasan istri dengan janji nanti dikembalikan. Tapi suami tak pulang-pulang. Akhirnya perhiasan habis bukan buat perempuan, tetapi buat keluarga.”34 Kemiskinan selalu berakibat pada keterbatasan akses anak-anak pada pendidikan, khususnya semasa konflik. Penelitian KOMNAS Perempuan tentang dampak kekerasan terhadap kelompok minoritas agama menunjukkan hal yang memprihatinkan terkait akses pendidikan anak perempuan korban 33 Rajagukguk, ibid, hal.5. 34 Halimah, kader PEKKA, wawancara, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, 9 Juli 2013. 50 | MENOLAK TUMBANG: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan
  64. 64. ARMINHARI konflik.35, 36 Aspirasi pendidikan bagi anak perempuan di lingkungan warga Ahmadiyah biasanya lumayan tinggi dibandingkan warga di sekitar mereka tinggal. Namun, bagi warga Ahmadiyah di Lombok, situasinya jadi berbeda. Setelah terusir dari kampungnya, banyak orangtua yang hanya bisa memprioritaskan anak lelaki untuk bersekolah, karena dalam keadaan yang 35 KOMNAS Perempuan (2008), ‘Laporan Pemantauan: Perempuan dan Anak Ahmadiyah, Korban Diskriminasi Berlapis.’ Jakarta: KOMNAS Perempuan. 36 Saparinah Sadli, wawancara di Jakarta, 15 September 2013. memprihatinkan mereka membutuhkan muballigh (juru dakwah lelaki) yang bisa menguatkan hati mereka. Dengan bergotong-royong, mereka mengirimkan anak laki-laki sekolah ke luar kota. Sementara itu, anak perempuan berhenti sekolah dan dicarikan jodoh dengan sesama pengikut Ahmadiyah dari kota lain.37 37 Basyiruddin Aziz, salah seorang calon muballigh Ahmadiyah dari Garut yang bertugas mendampingi warga Ahmadiyah di pengungsian di Mataram, Lombok. Wawancara di Mataram, 9 Juli 2013. Namanya: Nisa. Umur: 21 tahun. Namun, kemampuan berpikirnya sangat rendah. Ia mengalami gangguan kesehatan mental dan kelumpuhan total. Tujuh tahun lalu, sebelum terusir dari kampungnya di Lombok Timur dan kemudian dari Lombok Tengah, Nisa masih bisa berjalan. Ia bisa makan dan keluar rumah sendiri. Namun sejak penyerangan terhadap warga Ahmadiyah BAGIAN SATU: Gender, Anak Perempuan & Kemiskinan | 51 Nisa & Bapu Acun
  65. 65. 38 Ahmadiyah adalah salah satu aliran dalam Islam, yang sering disebut dengan istilah negatif, yaitu ‘sekte.’ Di Indonesia, Ahmadiyah Lahore resmi berdiri sebagai organisasi berbadan hukum pada tahun 1930. Sementara Ahmadiyah Qadiyan berdiri pada tahun 1959. Sebanyak 32 keluarga atau 117 jama’ah Ahmadiyah di Lombok mengungsi ke Asrama Transito Mataram sejak 4 Februari 2006. Sementara di bekas bangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Praya, Mataram, terdapat 9 keluarga, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Sejak saat itu, warga Ahmadiyah menjadi pengungsi di negerinya sendiri. Pemerintah --diwakili oleh Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung-- menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 3/2008 tentang ‘Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Pengurus Jama’ah Ahmadiyah Indonesia.’ Dalam kenyataannya di lapangan, peringatan yang tertuang dalam SKB itu menjadi sumber legitimasi bagi masyarakat melakukan penyerangan, diskriminasi, dan intimidasi terhadap anggota jama’ah Ahmadiyah. Keadaan semacam itu terus terjadi, bahkan di semua wilayah di mana jama’ah Ahmadiyah bermukim, seperti di Banten, Bekasi, Garut, Tasikmalaya, Kuningan, dan Sumbawa. Akibat pengusiran mereka oleh warga setempat, komunitas Ahmadiyah bisa tiba-tiba mengalami pemiskinan total. di Lombok38 keluarga Nisa harus mengungsi berpindah-pindah. Sejak itu kemampuan Nisa terus menurun. Tak ada fasilitas yang memadai untuk bergerak. Jangankan untuk latihan, kursi roda pun mereka tak punya. Setiap hari Nisa hanya tergolek di dekat jendela. Ia asyik menatap awan berarak. Ia akan menangis kala mendengar petir, saat lapar atau sakit. Ia juga menangis jika ibunya tak menyapanya setelah ditinggal berjualan seharian. Dua kakak Nisa, Nurul dan Faizah, bergantian mengurusnya; membopong Nisa ke kamar mandi atau memberinya makan. Padahal Nurul baru saja melahirkan. Selain Nisa, di kamar berdinding kain coklat itu ada nenek (bapu) Acun (GAMBAR SISIPAN). Ia setengah buta dan telah renta. Bapu Acun masih bisa makan sendiri. Tetapi untuk ke kamar mandi, ia membutuhkan bantuan cucu-cucunya. Ia menyadari cucunya sudah sangat repot. Karenanya, ia lebih banyak tinggal di dalam bagian kamarnya yang sempit hanya berdinding kain (KIRI).v ARMINHARI 52 | MENOLAK TUMBANG: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan
  66. 66. 39 Maya Say, pegiat buruh perempuan di Maumere, wawancara, 28 Mei 2013. 40 Pernyataan ini dikeluarkan oleh hakim- hakim pengadilan negeri dan pengadilan agama dalam Focus Group Discussion (FGD) soal identitas hukum yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA-UI) dan Mahkamah Agung, di Kupang, 14 Mei 2013. Nusa Tenggara Timur: Melestarikan Tradisi, Menambang Utang Dalam kebudayaan orang Ende dan Sikka, seperti umumnya di NTT, nilai anak perempuan terkait dengan belis (maskawin adat). Belis memang bisa sangat mahal, bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Belis yang disediakan keluarga lelaki meliputi gading, emas kuno, kuda, sapi atau kerbau, dan hasil bumi --terutama kelapa dan pisang ber truk-truk. Demikian sebaliknya, dari pihak perempuan, balasan hantaran juga bisa sangat mahal. Selain kuda dan sapi, mereka harus menyediakan kain tenun (ikat) sebanyak kerabat lelaki pada keluarga calon suaminya. Dalam pemahaman adat NTT, praktik itu bertujuan untuk memberi ‘harga’ pada anak perempuan dan keluarga besarnya. Bagi aristokrat lokal, belis pun berfungsi untuk mempertahankan status sosial mereka. Namun bagi warga miskin, belis menyebabkan mereka terlilit utang rentenir atau bank perkreditan berbunga tinggi. Praktik meminjam uang ini dikenali banyak orang sebagai akar pemiskinan di manapun, tak terkecuali di Indonesia Timur. Namun begitu, baik gereja maupun para ahli kebudayaan, seperti tak menemukan jalan untuk menghadapi adat berbiaya tinggi ini. Sejumlah perempuan tidak menikah karena tak ada calon suami yang sanggup membayar belisnya. Perempuan yang mengalami nasib serupa itu biasa disebut du’a deri gete (harafiahnya: ‘perempuan besar duduk’ alias perawan tua atau jomblo), suatu ungkapan yang bagi banyak perempuan sangat merendahkan. Dilihat dari strata sosialnya, banyak pengisi du’a deri gete ini datang dari kalangan bangsawan, karena tak ada laki-laki yang sanggup membayar belisnya.39 Meski mereka berasal dari kalangan bangsawan, mereka dapat terjebak dalam kemiskinan karena banyaknya upacara- upacara tradisional yang mahal. Jika satu keluarga bangsawan jatuh miskin, yang pertama kali terkena dampaknya adalah anak-anak perempuannya: mereka tak bisa menikah, karena belis mereka luar biasa mahalnya. Selain itu, lelaki memiliki posisi penting dalam keluarga dan mengendalikan semua properti seperti rumah dan tanah, sementara perempuan tak mendapatkan warisan. Tradisi belis yang mahal pada kenyataannya mendorong praktik berkeluarga di luar nikah resmi (negara).40 Membayar belis merupakan tahapan paling awal dalam perkawinan yang diakui adat. Setelah kawin adat, mereka harus menjalani pemberkatan BAGIAN SATU: Gender, Anak Perempuan & Kemiskinan | 53

×