3. Hak Politik Perempuan
Pasal 7 (CEDAW)
Pasal 8
Hak untuk memilih dan dipilih
Hak untuk berpartisipasi dalam perumusan
kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya
Hak untuk memegang jabatan dalam pemerintah
dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan
disegala tingkat
Hak berpartisipasi dalam organisasi dan
perkumpulan non pemerintah yang berhubungan
dengan kehidupan masyarakat dan politik
bernegara
Mereka pada tingkat internasional dan
berpartisipasi dalam pekerjaan untuk mewakili
pemerintah dalam tingkat internasional dan
berpartisipasi dalam organisasi internasional
4. UU No.68 Tahun 1958 (Konvensi hak politik perempuan,
pada 1952 diterima PBB dan telah diratifikasi oleh DPR RI)
Pasal I : Menetapkan bahwa “Perempuan berhak
memberikan suara dalam semua pemilihan dengan
status sama dengan pria tanpa diskriminasi.”
Pasal II : Menyatakan “Perempuan dapat dipilih untuk
semua badan elektif yang diatur dengan hukum
nasional, dengan status sama dengan pria tanpa
diskriminasi.”
Kovenan hak sipil dan politik (International Covenant on
Civil and Political Rights) yang belum diratifikasi oleh DPR
Pasal III : Menyatakan “Negara-negara peserta Kovenan
ini sepakat untuk menjamin hak yang sama bagi pria
dan perempuan untuk menikmati hak-hak sipil dan
politik yang dicanangkan dalam Kovenan ini.”
5. Hak Politik Perempuan dirumuskan
juga dalam UU No.12 Tahun 2003
tentang pemilu memberi peluang
baru dengan menetapkan Pasal 65
ayat 1
“Setiap partai politik peserta pemilu
dapat mengajukan calon anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota untuk setiap daerah
pemilihan dengan memerhatikan
keterwakilan perempuan sekurang-
kurangnya 30%.”
6. Apa makna politik bagi perempuan?
1. Politik dapat dipahami sebagai proses pengambilan
keputusan yang terjadi di mana saja, kapan saja.
2. Politik berlangsung dalam kehidupan sehari-hari dan
juga berlangsung dalam ruang privat (the personal is
political)
3. Bagi perempuan, politik formal dan informal selalu
terkait (misalnya kenaikan harga BBM
berpengaruhnya dalam rumah tangga).
4. Dunia politik sering mengabaikan kebutuhan dan
aspirasi perempuan yang dianggap wilayah privat,
bukan formal.
7. APA MANFAAT PEREMPUAN BERPOLITIK?
Bisa membawa
isu perempuan
dalam
pengambilan
keputusan yang
berdampak luas
bagi masyarakat
8. NILAI-NILAI BUDAYA YANG MENGHAMBAT KESETARAAN GENDER
DALAM DUNIA POLITIK BAGI PEREMPUAN
Tingginya rasa ketergantungan perempuan terhadap laki-laki. (Sistem
kekerabatan dalam suatu masyarakat).
Kepribadian yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya(kasus budaya
rumah betang.
Stereotipe yang melekat pada laki-laki dan perempuan(hasil
konstruksi sosial-budaya yang bisa berubah-ubah).
Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan
munculnya konsep ruang Domestik dan ruang Publik(Pembagian
Kerja dalam kegiatan ekonomi).
Adanya berbagai peraturan/adat yang bias jender(UU No. 5/1979
Pemerintahan Desa dan UU No.1/1974 tentang perkawinan, dan tradisi
perkawinan adat).
9. Lanjutan...
Nilai-nilai agama(Perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dan
beberapa ayat yang menekankan agar perempuan tunduk pada
suaminya sebagaimana mereka taat dan tunduk pada Tuhan)
Kemiskinan, tingkat pendidikan dan kesehatan rendah, dan kondisi
geografis(Ketiga kondisi ini sangat berpengaruh pada cara berpikir
perempuan, jati diri dan kepribadian)
Globalisasi(Dampak ekonomi global terhadap perempuan: perempuan
dianggap tidak memiliki skill sehingga banyak perempuan bekerja
sebagai wanita penghibur, pembantu rumah tangga dan buruh
pabrik/perusahaan)
Buta politik(Berbagai kegiatan yang banyak dilakukan organisasi
perempuan dan pemerintah terhadap perempuan cendrung lebih
menyuburkan posisi perempuan pada ruang domestik).
10. Mengapa perempuan itu penting memahami dan
terlibat di dalamnya?
Dalam memutuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program
pembangunan, perempuan merupakan bagian dari objek pembangunan.
Maka ia memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk memainkan
perannya, ambil bagian untuk mewujudkan kesetaraan, keadilan, pemerataan,
serta berhak mendapatkan kesejahteraan hidup.
Perempuan yang harus menjadi leader untuk menentukan arah gerak dan tujuan
demi kepentingan dan kebutuhan kaum perempuan.
Bagaimana peran perempuan dalam kesetaraan? Belum lagi masalah bahwa
setiap partai harus mengisi kuota perempuan minimal 30% yang terangkum
dalam Peraturan KPU (PKPU) No 7/2013 pasal 27 ayat (1) huruf b menyangkut
kuota 30% keterwakilan caleg perempuan di setiap dapil.
11. Partisipasi Perempuan
dalam Pemerintahan
.
Bagi Ibu rumah tangga dapat
berperan aktif untuk
mendukung program
pemerintah seperti PKK,
Posyandu, KB, dan kegiatan
lainnya.
Perempuan yang
menginginkan karir di
bidang politik dapat menjadi
anggota salah satu partai
politik atau anggota legislatif.
Perempuan yang bekerja
dibidang yudikatif dapat
bekerja dengan jujur dan adil
demi tegaknya hukum itu
sendiri, tanpa membedakan
latar belakang agama, suku,
budaya, pendidikan, dan
golongan
Perempuan yang memilih
karir dieksekutif atau
pemerintahan dapat
menjalankan fungsi sesuai
dengan kemampuan dan
beban tugas yang diberikan
kepadanya.
12. Lima Aspek dalam Mengukur Ketidakadilan
terhadap Perempuan
Mengukur
Ketidakadila
n
Munculnya kekerasan
terhadap perempuan
Pelabelan
Beban ganda
bagi perempuan
Pemiskinan
perempuan
Penomorduaan
perempuan
13. Perbedaan gender mengakibatkan ketidakadilan.
Ketidakadilan tersebut bisa disimpulkan dari
manifestasi ketidakadilan antara lain:
Marginalisasi
Subordinasi
Stereotipe
Kekerasan (violence) ; dan
Beban kerja lebih panjang dan lebih
banyak (burden)atau (double burden).
14. Marginalisasi
Marginalisasi artinya : suatu proses peminggiran
akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan
kemiskinan.
Contoh :
1) Guru TK, perawat, pekerja konveksi, buruh pabrik, pembantu rumah
tangga dinilai sebagai pekerja rendah, sehingga berpengaruh pada
tingkat gaji/upah yang diterima.
2) Masih banyaknya pekerja perempuan dipabrik yang rentan terhadap
PHK dikarenakan tidak mempunyai ikatan formal dari perusahaan
tempat bekerja karena alasan-alasan gender, seperti sebagai pencari
nafkah tambahan, pekerja sambilan dan juga alasan factor
reproduksinya, seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui.
3) Perubahan dari sistem pertanian tradisional kepada sistem pertanian
modern dengan menggunakan mesin-mesin traktor telah
memarjinalkan pekerja perempuan.
15. Subordinasi
Subordinasi Artinya : suatu penilaian atau anggapan
bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis
kelamin lebih rendah dari yang lain.
Contoh :
Masih sedikitnya jumlah perempuan yang bekerja pada
posisi atau peran pengambil keputusan atau penentu
kebijakan dibanding laki-laki.
Dalam pengupahan, perempuan yang menikah dianggap
sebagai lajang, karena mendapat nafkah dari suami dan
terkadang terkena potongan pajak.
Masih sedikitnya jumlah keterwakilan perempuan dalam
dunia politik (anggota legislative dan eksekutif ).
16. Sterotipe atau Pelabelan Negatif
Stereotype berarti pemberian citra baku atau
label/cap kepada seseorang atau kelompok yang
didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau
sesat.
Contoh :
a) Perempuan dianggap cengeng, suka digoda.
b) Perempuan tidak rasional, emosional.
c) Perempuan tidak bisa mengambil keputusan penting.
d) Perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah
tambahan.
e) Laki-laki sebagai pencari nafkah utama.
17. Kekerasan
Kekerasan (violence) artinya tindak kekerasan, baik
fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu
jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga,
masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin
lainnya
Contoh :
Kekerasan fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya di dalam
rumah tangga.
Pemukulan, penyiksaan dan perkosaan yang mengakibatkan perasaan tersiksa dan
tertekan. Perkosaan juga bisa terjadi dalam rumah tangga karena konsekuensi
tertententu yang dibebankan kepada istri untuk harus melayani suaminya. Hal ini bisa
terjadi karena konstruksi yang melekatinya.
Pelecehan seksual (molestation), yaitu jenis kekerasan yang terselubung dengan cara
memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan tanpa kerelaan si
pemilik tubuh.
Eksploitasi seks terhadap perempuan dan pornografi.
Genital mutilation: penyunatan terhadap anak perempuan. Hal ini terjadi karena alasan
untuk mengontrol perempuan.
Prostitution: pelacuran. Pelacuran dilarang oleh pemerintah tetapi juga dipungut pajak
darinya. Inilah bentuk ketidakadilan yang diakibatkan oleh sistem tertentu dan
pekerjaan pelacuran juga dianggap rendah.
18. Beban ganda (double burden):
Beban ganda (double burden) artinya beban pekerjaan
yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak
dibandingkan jenis kelamin lainnya.
Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran
yang statis dan permanen. Walaupun sudah ada
peningkatan jumlah perempuan yang bekerja diwilayah
public, namun tidak diiringi dengan berkurangnya beban
mereka di wilayah domestic. Upaya maksimal yang
dilakukan mereka adalah mensubstitusikan pekerjaan
tersebut kepada perempuan lain, seperti pembantu rumah
tangga atau anggota keluarga perempuan lainnya. Namun
demikian, tanggung jawabnya masih tetap berada di
pundak perempuan. Akibatnya mereka mengalami beban
yang berlipat ganda.
19. Apa saja isu perempuan?
Isu yang berdampak langsung (biologis dan sosial),
misalnya: kanker payudara, kesehatan reproduksi,
kematian ibu melahirkan, perawatan anak, tenaga kerja
perempuan, dan sebagainya.
20. Isu jangka panjang,
misalnya: kebijakan afirmatif
perempuan, ketimpangan
keterwakilan politik
perempuan, kesetaraan
gender,
kebijakan sensitif gender
21. Peran kppi Menanamkan pemahaman ideologi perjuangan
Meningkatkan kesadaran pentingnya memiliki
kesamaan dan kemauan serta memiliki jaringan
yang kuat
Menggolkan kuota 30% menjadi kebijakan legal
Kaum perempuan harus mulai membiasakan diri
untuk menganggap pentingnya kekuasaan
Menjaga isu poltik perempuan tetap hidup dan
menjadi wacana dimana pun dan kapanpun.
22. Pertimbangan bagi anggota
parlemen perempuan ...
Tetap memelihara isu-isu perempuan dan kaum
marginal
Konsisten dengan kepentingan perempuan dan
berupaya secara aktif untuk dapat memperoleh
dukungan politik
Tidak arogan dengan kelebihan masing-masing
anggota dan partai politiknya
Membangun terus sisterhood yang pada proses
perjuangan kuota 30% perempuan
23. Pertimbangan bagi negara dan
perempuan
Negara sudah seharusnya tidak melakukan kekerasan
poltik ekonomi, dan budaya terhadap perempuan
karena akan sangat merugikan perempuan.
Hak politik perempuan 30 % adalah hak perempuan
dan harus didukung oleh pemerintah
Tidak melakukan deskriminatif politik termasuk
menentukan jabatan pada lembaga-lembaga
pemerintah.
Mengubah paradigma sosial dan memberi ruang lebih
kepada perempuan untuk berperan di arena publik
24.
25. KESIMPULAN SESI
Perempuan sudah ‘terbiasa’
berpolitik karena politik dimaknai
sebagai pengambilan keputusan
sehari-hari, kapan saja, dan dimana
saja.
Perempuan berpolitik untuk
membawa isu perempuan dalam
pengambilan keputusan yang
berdampak luas bagi masyarakat.
Sangat penting bagi caleg perempuan
untuk mengenali dan memahami isu
perempuan di daerah pemilihannya.
26. Apakah Hasil Pembelajaran ini
sudah tercapai dalam sesi ini?
Mampu memahami makna politik bagi
perempuan.
Dapat merangsang kepekaan tentang
manfaat perempuan berpolitik melalui
contoh-contoh isu perempuan.
Memahami aspek-aspek mengukur
ketidakadilan terhadap perempuan.
