Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Makalah dampak positif kebijakan politik ekonomi orba
Similar to Makalah dampak positif kebijakan politik ekonomi orba (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Makalah dampak positif kebijakan politik ekonomi orba
- 1. MAKALAH SEJARAH INDONESIA DISUSUN OLEH: NAMA : MARDHATILLAH KELAS : XII IPA 2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMA NEGERI 2 KEPAHIANG TAHUN AJARAN 2021-2022
- 2. ii KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-natikan syafa’atnya di akhirat nanti. Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat- Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan pembuatan makalah Sejarah Indonesia. Penulis tentu menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk makalah ini, supaya makalah ini nantinya dapat menjadi makalah yang lebih baik lagi. Kemudian apabila terdapat banyak kesalahan pada makalah ini penulis mohon maaf yang sebesar- besarnya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membimbing dalam menulis makalah ini. Demikian, semoga makalah ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Kepahiang, November 2021 Penyusun
- 3. iii DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ....................................................................................................i KATA PENGANTAR .................................................................................................ii DAFTAR ISI ...............................................................................................................iii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ..............................................................................................1 B. Rumusan Masalah ........................................................................................1 C. Tujuan .............................................................................................................2 BAB II PEMBAHASAN A. Masa Orde Baru ............................................................................................3 B. Kebijakan Politik Orde Baru ........................................................................4 C. Kebijakan Ekonomi Orde Baru ................................................................... D. Dampak Positif Kebijakan Politik Ekonomi Pemerintahan Orde Baru .......................................................................................................7 E. Kasus Penyimpangan dari Kebijakan Politik dan Ekonomi Pemerintahan Orde Baru .............................................................................9 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan ....................................................................................................11 B. Saran ...............................................................................................................11 DAFTAR PUSTAKA
- 4. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Orde baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaanmasa Sukarno (Orde Lama) dengan masa Suharto. Sebagai masa yang menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan Gerakan 30 September tahun 1965. Orde baru lahir sebagai upayauntuk: mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia,melaksanakan Pancasila dan UUD1945 secara murni dan konsekuen dan menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa Di awal Orde Baru, Suharto berusaha keras membenahi ekonomi Indonesia yang terpuruk, dan berhasil untuk beberapa lama. Kondisi ekonomi Indonesia ketika Pak Harto pertama memerintah adalah keadaan ekonomi dengan inflasi sangat tinggi, 650% setahun,” kata Emil Salim, mantan menteri pada pemerintahan Suharto. Orang yang dulu dikenal sebagai salah seorang Emil Salim penasehat ekonomi presiden menambahkan langkah pertama yang diambil Suharto, yang bisa dikatakan berhasil, adalah mengendalikan inflasi dari 650% menjadi di bawah 15% dalam waktu hanya dua tahun. Untuk menekan inflasi yang begitu tinggi, Suharto membuat kebijakan yang berbeda jauh dengan kebijakan Sukarno, pendahulunya. Ini dia lakukan dengan menertibkan anggaran, menertibkan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sektor ekonomi, dan merangkul negara-negara barat untuk menarik modal. B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana kebijakan politik pada masa orde baru? 2. Bagiamana kebijakan ekonomi pada masa orde baru? 3. Apa dampak positif kebijakan politik ekonomi masa orde baru? 4. Apa saja bentuk penyimpangan dari kebijakan politik dan ekonomi pada masa orde baru?
- 5. 2 C. Tujuan 1. Mengetahui kebijakan politik dan ekonomi pada masa orde baru 2. Mengetahui dampak positif kebijakan politik ekonomi masa orde baru 3. Mengetahui bentuk penyimpangan kebijakan politik dan ekonomi masa orde baru
- 6. 3 BAB II PEMBAHASAN A. Masa Orde Baru Pada masa ini pemerintah lebih menitikberatkan pada sektor bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi ini berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Indonesia dilanda krisis ekonomi yang sulit di atasi pada akhir tahun 1997. Semula berawal dari krisis moneter lalu berlanjut menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Kondisi ekonomi yang kian terpuruk ditambah dengan KKN yang merajalela, Pembagunan yang dilakukan, hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat. Karena pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata. Meskipun perekonomian Indonesia meningkat, tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.. Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial). Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan. Pembagunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilah yang selantunya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997.membuat perekonomian Indonesia gagal menunjukan taringnya. Namun pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru merupakan pondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya. B. Kebijakan Politik Orde Baru Kalau kita bicara soal orde baru, pasti yang paling teringat adalah nama Soeharto. Ya, orde baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Waktu yang tidak sebentar. Selama 32 tahun masa kepemimpinannya, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya Negara kita ini. Mulai dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi.
- 7. 4 Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan Negara. Idealnya, kebijakan yang dikeluarkan adalah yang menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Nah, kita lihat nih beberapa kebijakan politik pada masa orde baru. 4. Kebijakan Politik Dalam Negeri a. Pelaksanaan pemilu 1971 Pemilu yang sudah diatur melalui SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini, berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 (orde revolusi atau orde lama). Pada pemilu ini para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta Pemilu yaitu Golkar. Dan kamu tahu? Golkar lah yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, hingga 1997. b. Penyederhanaan partai politik Penyederhanaan partai politik menjadi dua partai dan satu golongan karya yaitu: 1) Partai Parsatuan Pembangunan (PPP) gabungan dari Nahdlatul Ulama, Parmusi, Perti, PSII 2) Partai Demokrasi Indonesia gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, Parkindo 3) Golongan Karya (Golkar) c. Dwifungsi ABRI Dwifungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai Fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. d. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P-4 atau Ekaprasetya Pancakarsa, bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak
- 8. 5 boleh menggunakan ideologi selain Pancasila, bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil. 5. Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia antara lain a. Indonesia kembali menjadi anggota PBB Pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPRGR. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. b. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok Pada tahun 1965, terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik, dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. c. Memperkuat Kerja Sama Regional dan Internasional Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya, yaitu: 1) Turu serta dalam pembentukan ASEAN. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN 2) Mengirimkan Kontingen Garuda dalam misi perdamaian 3) Ikut berperan dalam KTT Non Blok 4) Berperan dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) C. Kebijakan Ekonomi Orde Baru Pemerintahan orde baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu Trilogi Pembangunan. 1. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi 2. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- 9. 6 3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis Bukan tanpa dasar, Trilogi Pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% setahun. Nah, beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa orde baru adalah: 1. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Pada April 1969, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi serta kebutuhan sandang dan pangan. Repelita ini akan dievaluasi selama lima tahun sekali. a. Repelita I (1 April 1969-31 Maret 1974) Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi berhasil naik 3 sampai 5,7% sedangkan tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%. Namun, kebijakan pada masa Repelita I dianggap menguntungkan investor Jepang dan golongan orang-orang kaya saja. Hal ini memicu timbulnya peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari). b. Repelita II (1 April 1974 - 31 Maret 1979) menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. c. Repelita III (1 April 1979-31 Maret 1984) Pelita III menekankan pada Trilogi Pembangunan dengan menekankan pada azas pemerataan, yaitu: 1) Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat 2) Pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan dan pelayanan 3) Pemerataan pembagian pendapatan 4) Pemerataan kesempatan kerja 5) Pemerataan kesempatan berusaha 6) Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan 7) Pemerataan penyebaran pembangunan 8) Pemerataan memperoleh keadilan d. Repelita IV (1 April 1984 - 31 Maret 1989) menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri.
- 10. 7 e. Repelita V (1 April 1989-31 Maret 1994) menitikberatkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. f. Repelita VI dimulai pada tahun 1994, pembangunan berfokus pada pada sektor ekonomi, industri, pertanian dan peningkatan sumber daya manusia. 2. Revolusi Hijau Revolusi Hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional (peasant) ke cara modern (farmers). Untuk meningkatkan produksi pertanian umumnya dilakukan empat usaha pokok, yang terdiri dari: a. Intensifikasi, yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang ada guna memperoleh hasil yang optimal; Perubahan ini dilakukan melalui program Panca Usaha Tani yang terdiri dari: 1) Pemilihan dan penggunaan bibit unggul atau varietas unggul 2) Pemupukan yang cukup 3) Pengairan yang cukup 4) Pemberantasan hama secara intensif 5) Teknik penanaman yang baik b. Ekstentifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal; c. Diversifikasi (keanekaragaman usaha tani); d. Rehabilitasi (pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis). D. Dampak Positif Kebijakan Politik Ekonomi Pemerintahan Orde Baru Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia yang menggantikan Orde Lama pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Pendekatan keamanan yang diterapkan Orde Baru dalam menegakkan stabilisasi nasional secara umum
- 11. 8 memang berhasil menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi pun berjalan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik. Pada masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya. Namun dampak negatif dari program ini adalah terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah. Selain keberhasilan yang dapat dicapai oleh Orde baru, di sisi lain kebijakan politik dan ekonomi pemerintah Orde Baru juga memberi beberapa dampak yang lain, baik di bidang ekonomi dan politik. Berikut ini dampak positif dan negatif bidang ekonomi dan politik pada masa orde baru. No. Bidang Dampak Positif 1. Politik 1. Pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran Negara dalam masyarakat. 2. Situasi keamanan pada masa ORBA relatif aman dan terjaga dengan baik karena pemerintah mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. 3. Dilakukan peleburan partai dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol parpol. 4. Keamanan dalam negeri lebih terjamin. 2. Ekonomi 1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat terlihat secara konkrit. 2. Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras). 3. Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.
- 12. 9 4. Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat. 5. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000. 6. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia 7. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. E. Kasus Penyimpangan dari Kebijakan Politik Ekonomi Pemerintahan Orde Baru 1. Di bidang politik, antara lain: a. Ditetapkannya calon resmi partai politik dan Golkar dari keluarga presiden atau yang terlibat dengan bisnis keluarga presiden, dan calon anggota DPR/MPR yang monoloyalitas terhadap presiden (lahirnya budaya paternalisti /kebapakan dan feodal gaya baru). b. Tidak berfungsinya kontrol dari lembaga kenegaraan politik dan sosial, karena didominasi kekuasaan presiden/eksekutif yang tertutup sehingga memicu budaya korupsi kolusi dan nepotisme. c. Golkar secara terbuka melakukan kegiatan politik sampai ke desa-desa, sedangkan parpol hanya sampai kabupaten. d. Ormas hanya diperbolehkan berafiliasi kepada Golkar. e. Berlakunya demokrasi terpimpin konstitusional 2. Di bidang ekonomi, antara lain: a. Perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan pasal 33 UUD 1945 tidak terpenuhi, karena munculnya pola monopoli terpuruk dan tidak bersaing. Akses ekonomi kerakyatan sangat minim. b. Keberhasilan pembangunan yang tidak merata menimbulkan kesenjangan antara yang kaya dan miskin serta merebaknya KKN. c. Bercampurnya institusi negara dan swasta, misalnya bercampurnya jabatan publik, perusahaan serta yayasan sehingga pemegang kekuasaan dan keuntungan menjadi pemenang serta mengambil keuntungan secara tidak adil. Sebagai contoh kasus-kasus Kepres Mobil
- 13. 10 Nasional, Institusi Bulog, subordinasi Bank Indonesia, dan proteksi Chandra Asri. d. Adanya korporatisme yang bersifat sentralis, ditandai oleh urbanisasi besar-besaran dari desa ke kota atau dari daerah ke pusat. Korporatisme ialah sistem kenegaraan dimana pemerintah dan swasta saling berhubungan secara tertutup satu sama lain, yang ciri-cirinya antara lain keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir pelaku ekonomi yang dekat dengan kekuasaan, dan adanya kolusi antara kelompok kepentingan ekonomi serta kelompok kepentingan politik. e. Perkembangan utang luar negeri dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Menurut Dikdik J. Rachbini (2001:17-22) pada tahun 1980- 1999 mencapai 129 miliar dolar AS, yang berarti aliran modal ke luar negeri pada masa ini mencapai angka lebih dari seribu triliun. Sementara kebijakan utang luar negeri tercemar oleh kelompok pemburu keuntungan yang berkolusi dengan pemegang kekuasaan. Kebijakan pemerintah dianggap benar, sedangkan kritik dan partisipasi masyarakat lemah. Kombinasi utang luar negeri pemerintah dengan swasta (yang memiliki utang luar negeri berlebihan) menambah berat beban perekonomian negara kita. f. Tahun 1997 Indonesia dilanda krisis ekonomi yang ditandai naiknya harga kebutuhan pokok dan menurunnya daya beli masyarakat. Krisis ini melahirkan krisis politik, yaitu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto. Krisis ekonomi yang berkepanjangan, besarnya utang yang harus dipikul oleh negara, meningkatnya pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan sosial, menumbuhkan krisis di berbagai bidang kehidupan. Hal ini mendorong timbulnya gerakan masyarakat terhadap pemerintah, yang dipelopori oleh para mahasiswa dan dosen. Demonstrasi besar-besaran pada tanggal 20 Mei 1998 merupakan puncak keruntuhan Orde Baru, yang diakhiri dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.
- 14. 11 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Lahirnya orde baru dilatarbelakangi oleh terjadinya G30S 1965, diikuti dengan kondisi politik, keamanan dan ekonomi yang kacau (inflasi tinggi). Wibawa presiden Sukarno semakin menurun setelah gagal mengadili tokoh- tokoh yang terlibat G30S. Presiden mengeluarkan SUPERSEMAR 1966 bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk memperbaiki keadaan negara. Akhirnya Presiden Sukarnomengundurkan diri dan digantikan oleh Presiden Suharto. Perkembangan politik pada masa orde baru diawali dari penataan politik dalam negeri yaitu setelah sidang MPRS 1968 menetapkan Suharto sebagai presiden dan dibentuklah Kabinet Pembangunan, penyederhanaan dan pengelompokan partai politik, pemilihan umum serta mengadakan Perpera di Irian Barat pada 2 Agustus 1969. Kedua, melakukan penataan politik luar negeri yaitu dengan kembali menjadi anggota PBBserta normalisasi hubungan dengan beberapa negara. Pada masa awal Orde Baru pembangunan ekonomi di Indonesia maju pesat mulai dari pendapatan perkapita, pertanian, pembangunan infrastruktur dll. Upaya pembangunanekonomi dilaksanakan melalui REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yangdimulai pada tanggal 1 April 1969. Namun pada akhir tahun 1997 Indonesia dilandakrisis ekonomi. Kondisi kian terpuruk ditambah dengan KKN yang merajalela. B. Saran Demikianlah makalah yang dapat saya sajikan membahas dampak positif kebijakan politik ekonomi masa orde baru. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.