Dokumen tersebut membahas kebijakan pengelolaan keuangan desa Baru Pasar VIII untuk tahun 2019, mencakup pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pagu indikatif desa. Kebijakan ini ditujukan untuk mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan serta memperhatikan kebutuhan masyarakat.

1. BAB II
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN
KEUANGAN DESA
Keuangan desa adalah Semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang
serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban desa.
Kebijakan Pengelolalaan Keuangan Desa Baru Pasar VIII merupakan seluruh rangkaian
kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga
pertanggung jawaban yang dilaksanakan dalam sutu tahun anggaran terhitung mulai 1 januari
hingga 31 Desember.
Agar Pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakanm keoada kebutuhan
masyarakat dan sesuai peraturan perundang- undangan, maka harus dikelola secara transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Untuk itu kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap
kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan
Desa menetapkan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari konsultasi publik
dan rapat umum PBD untuk penetapannya. APBDesa didalamnya memuat pendapatan, belanja
dan pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember
tahun bersangkutan.
Adapun Kerangka hukum Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Baru Pasar 8 adalah:
1. no 6 tahun 2014 tentang Desa
2. PP 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU no 6 tahun 2014
3. PP 60 sebagaimana yang diubah dengan PP 22 tahun 2015, tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari APBN
4. Permendagri 113 tentang pengelolaan keuangan desa
5. Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa
6. PMK 50 tahun 2017 Tentang tata cara pengalokasian, penyaluran,
penggunaan,pemantauan dan evaluasi dana desa
7. Permendesa no 19 tahun 2017 tentang prioritas penggunaan DD tahun 2018 Adapun
Postur Anggaran Belanja Desa(APBDesa) Desa 2019 Terdiri dari Pendapatan, Belanja,
Pembiyaan dengan komposisi anggaran minimal 70% untuk Belanja Publik dan maximal
30% untuk Belanja Aparatur.

2. 2.1 ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA
Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang
merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun
sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari :
pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil
Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi,
Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.
Adapun asumsi pendapatan Desa 2019 Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. ……………………
(…………………. Rupiah)
2.2 ARAH KEBIJAKAN BELANJA DESA
Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening desa yang
merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Belanja Desa disusun dengan pendekatan
prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
Komposisi rencana penggunaan dana diatur dengan ketentuan :
Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan
untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa yang
dianggarkan pada kelompok belanja penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang digunakan untuk
mendanai kegiatan :
1. Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan kesehatan Kepala Desa dan
Perangkat Desa;
2. Operasional pemerintah Desa;
3. Operasional BPD; dan
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan untuk intensif RT/RW
Belanja tak terduga dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau
keadaan luar biasa. Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang
merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayarannya
kembali oleh desa. Adapun asumsi Belanja Desa Baru Pasar VIII Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp. ………………. (………………. Rupiah), yang berasal meliputi:
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ……………..
- Operasional Perkantoran Rp. ……………….
- Operasional BPD Rp. ……………….
- Tunjangan BPD Rp. ……………….
2. Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp. ……………….
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebesar Rp. …………………….
4. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar Rp. ……………………..

3. 2.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayaar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian RKP Desa
Tahun 2018 ini, Pemerintahan Desa Baru Pasar 8 belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan
faktual disebabkan belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun
sebelumnya.
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:
1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran pembiayaan.
Penerimaan Pembiayaan Sebagaimana di atas, mencakup:
1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
2. Pencarian Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
4. Penerimaan pinjaman
Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup;
1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Desa;dan
3. Pembayaran Utang
2.4 PAGU INDIKATIF DESA
Pagu Indikatif Desa yang meliputi rencana Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN;rencana
Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan nagian dari danapertimbangan yang diterima
kabupaten; rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;serta rencana
bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan kabupaten. Adapun
Asumsi Pagu Indikatif yang akan di terima Desa Baru Pasar 8 pada tahun 2019 terdiri dari:
Dana Desa (DD) Rp …………………
Alokasi Dana Desa (ADD) Rp …………………
Bagi Hasil Pajak (BHP) Rp ………………….