Dokumen tersebut membahas strategi prioritas pembangunan pemerintah di tingkat desa, mulai dari konsep tradisi berdesa, harapan lahirnya UU Desa, kewenangan lokal skala desa, reposisi desa dari objek menjadi subjek pembangunan, model pembangunan desa, berbagai program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat miskin perdesaan sejak tahun 1994 hingga 2006, serta transformasi program-program tersebut menjadi ke

2. Tim Khusus Kecamatan Kedungbanteng

3. AGENDA STRATEGI PRIORITAS PEMBANGUNAN PEMERINTAH

4. KONSEP TRADISI BERDESA

5. HARAPAN LAHIRNYA UU DESA

6. KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

7. REPOSISI DESA

8. REPOSISI DESA DARI OBJEK MJD SUBJEKPEMBANGUNAN

9. MODEL PEMBANGUNAN DESA

10. PNPM-MP HADIR DI ERA GOVERMENT DRIVEN DEVELOPMENT

11. IDT
P3DT
PPK
PNPM-
MP
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN
PERDESAAN YG LAHIR BERULANG-ULANG
1998
1994
1996
2006

12. SEKEDAR PROGRAM
IDT P3DT PPK
PNPM-
MP
1998
1994 1996
2006
22 TAHUN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PERDESAAN
HANYA SEKEDAR PROGRAM
BERAKHIR TANPA ADANYA KEPASTIAN HUKUM

13. TETAP MJD BEBAN RAKYAT
IDT
P3DT
PPK
PNPM-MP
SUMBER
PEMBIAYAAN LEBIH
BANYAK DARI
HUTANG LUAR
NEGERI
BANK DUNIA
Rakyat miskin masih mjd objek utk mendapatkan utang luar negeri
Melalui program pemberdayaan masyarakat miskin

14. KONSEKUENSI PNPM-MP YG DI BIAYAI DARI UTANG
LUAR NEGERI
Semangat utk tidak HANYA SEBAGAI OBJEK
dgn memperjuangan Undang-Undang yg mengatur ttg MASYARKAT DESA
BANK DUNIA
IBRD
PNPM-MP
TH. 2006
PEMBERDAYAAN
MASY. MISKIN
UU. 25/2007 PMA
KEPENTINGAN
INVESTASI
ASING
DI INDONESIA

15. REINKARNASI PROGRAM MENJADI
PERUNDANG-UNDANGAN
PNPM-MP
TH. 2006
MASY. DESA
SBG SUBJEK
PEMBANGUNAN
DIADOPSI
PENATAAN KELEMBAGAAN
UU TTG
DESA
PELESTARIAN &
PENGEMBANGAN
ASET & MODAL PNPM

16. BERAKHIRNYA PNPM-MP
secara
Programatik
BERSAMAAN DG
BERLAKUNYA UU TTG
DESA
SE DitJen PMD
Kemendagri No:
402/2128/PNPM-
MP/11/2014 3
Nop 2014
BERAKHIR
PNPM-MP
BERSAMAAN DG
BERAKHIRNYA MASA
KEKUASAAN
PEMERINTAHAN SBY

17. BERAKHIRNYA PNPM-MP
UU NO 6/2014
TTG DESA
BERAKHIR
PNPM-MP
BER-EVOLUSI
DALAM
PENATAAN
KELEMBAGAAN BKAD
& STATUS HUKUM

18. PENATAAN KELEMBAGAAN EKS. PENPM-MP
SEBAGAI SALAH
SATU PILAR
PEMBANGUNAN
DESA MENUJU
PADA
KEMANDIRIAN
DESA
HARUS BERBASIS DARI DESA
TIDAK BERTENTANGAN DG UU DESA
PELESTARIAN & PENGEMBANGAN
ASET & MODAL EKS. PNPM-MP
PEMBENTUKAN WADAH KERJASAMA
ANTAR DESA
PEMBENTUKAN STATUS HUKUM YG
MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM
MENGAKOMODIR POTENSI SDM EKS.
PNPM -MP

19. ?

20. ?

21. BKAD SATU-SATUNYA WADAH KERJASAMA
BIDANG-BIDANG KERJASAMA ANTAR DESA
PASAL 92 AYAT 1 UU DESA PASAL 92 AYAT 3 UU DESA
KERJASAMA ANTAR DESA BIDANG
EKONOMI
BUM DESA
BERSAMA
KERJASAMA ANTAR DESA BIDANG
SOSIAL KEMASYARAKATAN
KERJASAMA ANTAR DESA BIDANG
KEAMANAN & KETERTIBAN
UNIT KERJA
BKAD
BKAD

22. PEMBENTUKAN BKAD KEC. KEDUNGBANTENG

23. PEMBENTUKAN BUM DESA KEC. KD BANTENG

24. PEMBENTUKAN UNIT KERJA BKAD

25. 2 KELEMBAGAAN BKAD

26. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN BUM DESA
Pasal 87 UU Desa
Pasal 132 s/d 142 PP No. 43/2014
Peraturan Menteri Desa, PDT & Trans
No. 4 tahun 2015 tentang BUM Desa
MUS DESA
PERATURAN DESA
ANGGARAN DASAR/ ANGGARAN
TANGGA BUM DESA

27. ORAGANISASI BUM DESA
Maksud didirikan BUM DESA
Pendirian BUM Desa
dimaksudkan sebagai upaya
menampung seluruh kegiatan di
bidang ekonomi dan/atau
pelayanan umum yang dikelola
oleh Desa dan/atau kerja sama
antar-Desa.
Organisasi BUM Desa terpisah dari Organisasi Pemerintah Desa
Satu-satunya Kelembagaan Desa yg dapat menerima Penyertaan
Modal dari Pemerintah Desa

28. SUSUNAN ORAGANISASI KERJA BUM DESA
Penasihat
Ex-officio Kepala Desa
Pengelola harian
Dewan Pengawas

29. PENGELOLA HARIAN/PENGURUS HARIAN
DIREKTUR UTAMA
DIREKTUR OPERASIONAL
DIREKTUR KEUANGAN
KEPALA DIVISI BIDANG PENGELOLAAN UNIT USAHA BUM DESA
KEPALA DIVISI BIDANG KERJASAMA BUM DESA ANTAR DESA
KEPALA DIVISI BIDANG PENGELOLAAN & PEMANTAUAN UNIT-
UNIT USAHA BERSAMA BUM DESA

30. DEWAN PENGAWAS
KETUA
WAKIL KETUA
SEKRETARIS
ANGGOTA

31. KELEMBAGAAN BUM DESA
BUM DESA
UNIT
USAHA
BUM DESA
KERJASAMA
ANTAR DESA
UNIT USAHA
BERSAMA BUM
DESA
BKAD

32. MODAL BUM DESA
Modal awal dari APB DESA
Penyertaan Modal Desa
Penyertaan Modal Masyarakat
Tidak terbagi atas SAHAM

33. PRIORITAS PENGELOLAAN DANA DESA YG
BERSUMBER DARI APBN
60%
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
40%
PEMBANGUNAN
FISIK DESA
Prioritas
Pemberdayaan Masy:
30% kerjasama
30% Penyertaan
Modal jangka
waktu
40% Penyertaan
Modal tanpa
Jangka Waktu

34. HIRARKI KEDUDUKAN ORGANISASI BKAD
M.A.D
DEWAN
PENGAWAS
PENGURUS HARIAN
UNIT KERJA
BKD BKD BKD BKD BKD
PEMBINA
UTUSAN WAKIL DESA
USAHA BERSAMA BUM DESA

35. STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA BKAD
KABID
PEMBERDAYAAN
DAN PELAYANAN
MASAYRAKAT
PENGURUS HARIAN UNIT KERJA
Teridiri dari :
KETUA SEKRETARISBENDAHARA
KABID
PEMBANGUNAN
KABID
KEAMANAN &
KETERTIBAN
BKD 14 DESA DI WILAYAH KECAMATAN KEDUNGBANTENG

36. STRUKTUR ORGANISASI BUM DESA BERSAMA BKAD
PENGURUS HARIAN USAHA BERSAMA
BUM DESA
Teridiri dari :
KETUA SEKRETARISBENDAHARA
KABID
BIDANG
PENGELOLAAN
UNIT USAHA
BERSAMA
BUM DESA
KABID
BIDANG
KERJASAMA
BUM DESA
KABID
BIDANG
PEMANTAUAN
UNIT-UNIT USAHA
BERSAMA BUM DESA

37. TRANSFORMASI UPK DANA BERGULIR

38. SKEMA TRANSFORMASI UPK DANA BERGULIR

39. STRUKTUR ORGANISASI BKAD
Pasal 19
MUSYAWARAH ANTAR DESA (MAD)
PEMBINA
DEWAN PENGAWAS
PENGURUS HARIAN
UNIT-UNIT KERJA “UPK”

40. KERJASAMA USAHA BUM DESA
BUM
DESA
BUM
DESA
BUM
DESA
BUM
DESA
BUM
DESA
BKAD
UNIT USAHA
BUM DES
BERSAMA
UNIT USAHA
BUM DES
BERSAMA
UNIT USAHA
BUM DES
BERSAMA
UNIT USAHA
BUM DES
BERSAMA

41. KERJASAM USAHA BUM DES
ANTAR DESA
BUM DESA
BKAD
BUM DES
BERSAMA
MEKANISME TRANSFORMASI BUM DES BERSAMA

42. TAHAP TRANSFORMASI
BKAD
UPK DANA
BERGULIR
PNPM - MP
HIBAH
BUM
DESA
BUM
DESA
BUM
DESA
HIBAH
UNIT USAHA
BERSAMA
LKM
KERJASAMA USAHA
BUM DESA ANTAR
DESA

43. TERIMA KASIH