Dokumen tersebut merupakan rancangan anggaran dasar organisasi Ikatan Alumni Healing Spiritual Quotient Indonesia (IKNI HSQI) untuk periode 2013-2017. IKNI HSQI berkedudukan di Jakarta dan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengobatan alternatif, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Organisasi ini memiliki struktur pengurus di tingkat pusat, daerah, dan luar negeri yang berfungsi

1. RANCANGAN
ANGGARAN DASAR
( AD )
IKATAN ALUMNI HEALING SPIRITUAL QUOTIENT INDONESIA
( IKNI HSQI )
PERIODE 2013 – 2017
Alamat
Gedung Utama Lt-II Kemennakertrans
Jalan TMP Kalibata No.17Jakarta Selatan
Blog : iknihsqi.wordpress.com Email : inihsqfbn@yahoo.com

2. ANGGARAN DASAR
( AD )
IKATAN ALUMNI HEALING SPIRITUAL QUOTIENT INDONESIA
( IKNI HSQI )
PERIODE 2013 – 2017
BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
Organisasi ini bernama Ikatan Alumni Healing Spiritual Quotient Indonesia disingkat IKNI
HSQI dibentuk di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2013 untuk jangka waktu yang tidak di
tentukan dan dideklarasikan di Gedung Utama Kemennakertrans Jalan TMP Kalibata
No.17 Jakarta Selatan.
Pasal 2
1. Ikatan Alumni Healing Spiritual Quotient Indonesia (IKNI HSQI) berkedudukan di DKI
Jakarta, Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
2. Ikatan Alumni Healing Spiritual Quotient Indonesia (IKNI HSQI) dapat membuat
Cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di Dalam maupun Luar Wilayah Republik
Indonesia berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus.
BAB II
ASAS, TUJUAN DAN KEGIATAN
Pasal 3
Organisasi Ikatan Alumni Healing Spiritual Quotient Indonesia (IKNI HSQI) berasaskan
Agama Resmi yang diakui Negara Republik Indonesia serta berdasarkan Pancasila dan
Undang Undang Dasar 1945
Pasal 4
Tujuan
Tujuan Organisasi Ikatan Alumni Healing Spiritual Quotient Indonesia (IKNI HSQI)
adalah:
a. Sebagai wadah untuk saling menguatkan antar praktisi, pengobatan alternatif HSQ
Indonesia.
b. Menciptakan rasa kepedulian yang tinggi atas kepentingan kemanusiaan dan
pembangunan bangsa.
c. Membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan bagi rakyat Indonesia dalam
mewujudkan kesehatan masyarakat
d. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, guna memperkokoh persatuan dan kesatuan
bangsa dalam NKRI
e. Mencegah kegiatan praktisi, pengobatan alternatif HSQ yang tidak mempunyai
legalitas formal dan tidak bertanggung jawab dengan merugikan warga masyarakat
Indonesia.
f. Sebagai wahana kepedulian atas kesehatan, perikemanusiaan, pelanggaran HAM
dan stabilitas nasional

3. Pasal 5
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Ikatan Alumni Healing
Spiritual Quotient Indonesia (IKNI HSQI) membuat Bidang-Bidang sebagai berikut :
1. Bidang Sosial dan Budaya
2. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
3. Bidang Penelitian dan Pengembangan
4. Bidang Humas dan kerjasama Dalam dan Luar Negeri
BAB III
BENDERA, LAMBANG DAN ETIKA
Pasal 6
Bendera
Ikatan Alumni Healing Spiritual Quotient Indonesia (IKNI HSQI) mempunyai bendera
pusaka berwarna pelangi dengan logo gambar lingkaran bundar, sebagai pengikat
Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam NKRI.
Pasal 7
Filosofi Lambang
1. Lingkaran bundar menggambarkan bingkai pengikat Persatuan dan Kesatuan
Bangsa dari berbagai suku, agama, ras dan golongan.
2. Warna-warni dilingkaran tengah menggambarkan perkumpulan alumni HSQ
Indonesia dari berbagai kalangan Kementerian, LPNK, BUMN, TNI, POLRI, Swasta,
dan Perguruan Tinggi dan masyarakat sebagai Pelopor Upaya Bersama
Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia.
3. Warna merah, jingga, kuning, biru, hijau, nila dan ungu menggambarkan Sapta cakra
HSQ yang menghasilkan energi Ilahi dahsyat untuk mencapai kesuksesan, sehat
lahir batin, bahagia dan kedamaian dalam kerangka NKRI
Pasal 8
Etika
IKNI HSQI berjiwa nasionalisme, terbuka dan komitmen serta berbudi luhur dan
menolong antar sesama serta saling hormat menghormati dengan tidak membedakan
Suku, Agama, Ras, Golongan dan Keturunan
BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9
Ikatan Alumni Healing Spiritual Quotient Indonesia (IKNI HSQI) mempunyai susunan
organisasi :
1. Ikatan Alumni Healing Spiritual Quotient Indonesia (IKNI HSQI)
2. IKNI HSQI Unit Instansi Kementerian, LPNK, TNI, POLRI, BUMN, Perusahaan,
Swasta dan Perguruan Tinggi.
3. IKNI HSQI Wilayah Provinsi
4. IKNI HSQI Kabupaten/Kota
5. IKNI HSQI Luar Negeri

4. Pasal 10
1. Pengurus IKNI HSQI terdiri dari :
a. Penanggung Jawab
b. Dewan Penasehat
c. Dewan Pembina
d. Dewan Bantuan Hukum
e. Ketua Umum
f. 2 (dua) orang Ketua
1) Ketua I meliputi Bidang Sosial dan Budaya, Pendidikan dan Pelatihan.
2) Ketua II meliputi Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Humas
dan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri
g. Sekretaris Umum
h. 1 (satu) Sekretaris
i. Bendahara Umum dan 1 (satu) orang Bendahara.
j. Empat orang Ketua Bidang
2. Ketua Umum Fokkus Babinrohis Nasional, karena jabatannya, sebagai Penanggung
Jawab IKNI HSQI
3. Sekretais Jenderal Fokkus Babinrohis, karena jabatannya, sebagai Penasehat IKNI
HSQI, dibantu oleh seorang dari Anggota IKNI HSQI
4. Pimpinan Trainer Healing Spiritual Quotient Center, karena jabatannya sebagai
Dewan Pembina IKNI HSQI, dibantu oleh seorang dari Anggota IKNI HSQI.
5. Anggota Ikatan Alumni Healing Spiritual Quotient karena pendidikan hukum,
pengacara atau pengalaman di bidang hukum, maka sebagai Dewan Bantuan
Hukum IKNI HSQI.
6. Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan, sebagian keuntungan
dikembalikan kepada IKNI HSQI sebagai tanggung jawab sosial Perusahaan.
7. Pengurus IKNI HSQI diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum Fokkus
Babinrohis Nasional atas usul Sekretaris Jenderal Fokkus Babinrohis Nasional
berdasarkan hasil kesepakatan/persetujuan Musyawarah Nasional IKNI HSQI.
8. Tugas Pokok IKNI HSQI adalah mengkoordinasikan dan mengarahkan agar
pelaksanaan organisasi berjalan sesuai dengan AD/ART dan Program Kerja
Organisasi.
9. Jumlah anggota pengurus IKNI HSQI disesuaikan dengan perkembangan organisasi
yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.
10. Pengurus DPP IKNI HSQI dikukuhkan oleh Ketua Umum Fokkus Babinrohis
Nasional.
Pasal 11
1. Pengurus IKNI HSQI Unit Instansi Kementerian, LPNK, TNI dan POLRI, BUMN,
Perusahaan Swasta dan Perguruan Tinggi terdiri dari :
1) Penasehat
2) Pembina
3) Ketua dan Wakil Ketua
4) Sekretaris dan Wakil Sekretaris
5) Bendaharan dan Wakil Bendahara
6) Beberapa orang Ketua Bidang

5. 2. Tugas Pokok Pengurus IKNI HSQI Unit Instansi Kementerian, LPNK, TNI dan
POLRI, BUMN, Perusahaan Swasta dan Perguruan Tinggi adalah mengkoordinasi-
kan dan menggerakkan IKNI HSQI di Instansi Kementerian, LPNK, TNI, POLRI,
BUMN, Perusahaan Swasta dan Perguruan Tinggi.
3. Jumlah Anggota Pengurus IKNI HSQI Unit Instansi Kementerian, LPNK, TNI dan
POLRI, BUMN, Perusahaan Swasta dan Perguruan Tinggi disesuikan dengan
kebutuhan organisasi yang dipilih dan ditetapkan oleh Instansi Kementerian, LPNK,
TNI, POLRI, BUMN, Perusahaan Swasta dan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
4. Susunan Pengurus IKNI HSQI Unit Instansi Kementerian, LPNK, TNI dan POLRI,
BUMN, Perusahaan Swasta dan Perguruan Tinggi dikukuhkan oleh Ketua Umum
DPP IKNI HSQI
Pasal 12
1. Pengurus IKNI HSQI Propinsi terdiri dari :
1) Penasehat
2) Pembina
3) Ketua dan Wakil Ketua
4) Sekretaris dan Wakil Sekretaris
5) Bendaharan dan Wakil Bendahara
6) Beberapa orang Ketua Bidang
2. Ketua Fokkus Babinrohis Nasional Propinsi, karena jabatannya, sebagai Penasehat
Jawab IKNI HSQI.
3. Sekretaris Fokkus Babinrohis Propinsi, karena jabatannya, sebagai Pembina IKNI
HSQI, dibantu oleh seorang dari Anggota IKNI HSQI
4. Ketua dan Sekretaris dan anggota pengurus lainnya, dipilih dari anggota IKNI HSQI
yang berdomisili di Provinsi tersebut.
5. Ketua IKNI HSQI Propinsi bertanggung jawab kepada Ketua Umum DPP IKNI HSQI.
6. Tugas Pokok Pengurus IKNI HSQI Provinsi adalah mengkoordinasikan dan
menggerakkan IKNI HSQI Provinsi, Kabupaten/Kota yang berada di lingkugannya.
7. Jumlah Anggota Pengurus IKNI HSQI Provinsi disesuaikan dengan kebutuhan
organisasi daerah yang dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah Daerah.
8. Pengurus IKNI HSQI Provinsi dikukuhkan oleh Ketua Umum DPP IKNI HSQI.
Pasal 13
1. Pengurus IKNI HSQI Kabupaten/Kota terdiri dari :
a. Penasehat
b. Pembina
c. Ketua dan Wakil Ketua
d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris
e. Bendaharan dan Wakil Bendahara
f. Beberapa orang Ketua Bidang
Jumlah angota pengurus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi daerah tingkat

6. Kabupaten/Kota.
2. Ketua Fokkus Babinrohis Nasional Kabupaten/Kota, karena jabatannya, sebagai
Penasehat/Penanggung Jawab IKNI HSQI.
3. Sekretaris Fokkus Babinrohis Kabuapten/Kota, karena jabatannya, sebagai Pembina
IKNI HSQI, dibantu oleh seorang dari Anggota IKNI HSQI
4. Ketua dan Sekretaris dan anggota pengurus lainnya, dipilih dari anggota IKNI HSQI
yang berdomisili di Kabupaten/Kota tersebut.
5. Ketua IKNI HSQI Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Ketua DPW Propinsi
IKNI HSQI.
6. Tugas Pokok Pengurus IKNI HSQI Kabupaten/Kota adalah mengkoordinasikan dan
menggerakkan IKNI HSQI Kabupaten/Kota.
7. Pengurus IKNI HSQI Kabupaten/Kota dikukuhkan oleh Ketua DPW IKNI HSQI
Propinsi
Pasal 14
1. Pengurus IKNI HSQI Luar Negeri terdiri dari :
a. Penasehat
b. Pembina
c. Ketua dan Wakil Ketua
d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris
e. Bendaharan dan Wakil Bendahara
f. Beberapa orang Ketua Bidang
Jumlah angota pengurus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi di Luar Negeri.
2. Ketua Fokkus Babinrohis Nasional Luar Negeri, karena jabatannya, sebagai
Penasehat/Penanggung Jawab IKNI HSQI Luar Negeri.
3. Sekretaris Fokkus Babinrohis Luar Negeri, karena jabatannya, sebagai Pembina IKNI
HSQI, dibantu oleh seorang dari Anggota IKNI HSQI
4. Ketua dan Sekretaris dan anggota pengurus lainnya, dipilih dari anggota IKNI HSQI
yang berdomisili di Luar Negeri tersebut.
5. Ketua IKNI HSQI Luar Negeri bertanggung jawab kepada Ketua Umum DPP IKNI
HSQI.
6. Tugas Pokok Pengurus IKNI HSQI Luar Negeri adalah mengkoordinasikan dan
menggerakkan IKNI HSQI yang berada di Luar Negeri.
2) Pengurus IKNI HSQI Luar Negeri dikukuhkan oleh Ketua Umum IKNI HSQI.
BAB V
MASA JABATAN
Pasal 15
Masa jabatan Pengurus IKNI HSQI Instansi Kementerian, LPNK, TNI, POLRI,
Perusahaan Swasta, Perguruan Tinggi dan Luar Negeri, baik di Pusat, Daerah dan di

7. Luar Negeri ditetapkan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali hanya sampai
dengan periode kedua berdasarkan hasil Musyawarah Nasional/Daerah.
Pasal 16
Pengurus IKNI HSQI Pusat, Daerah dan Luar Negeri berhenti dari jabatannya apabila
yang bersangkutan :
a. Meninggal dunia
b. Berahir masa jabatan
c. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat
d. Tidak dapat menjalankan tugas sebaaimana mestinya
e. Mengunurkan diri setelah mendapatkan persetujuan rapat.
BAB VI
PERMUSYAWARATAN
Pasal 17
Permusyawaratan IKNI HSQI teriri dari :
a. Rapat pengurus
b. Rapat Kerja Daerah dan Rapat Kerja Nasional
c. Musyawarah daerah dan Musyaarah Nasional
Pasal 18
Rapat pengurus terdiri dari Rapat Harian dan Rapat Pleno
Pasal 19
Rapat Kerja Daerah dan Rapat Kerja Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya
setahun sekali untuk melakukan evaluasi dan penyusunan program kerja tahunan.
Pasal 20
Musyawarah Daerah dan Musyawarah Nasional diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali,
pada saat masa akhir jabaan untuk menyampaikan pertanggung jawaban pengurus lama,
memilih pengurus baru dan menetapkan progam kerja.
BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 21
Pembiayaan IKNI HSQI diperoleh dari :
1. Iuran anggota
2. Bantuan Lembaga Pmerintah, LPNK, TNI, POLRI, BUMN, Perusahaan Swasa
dan Perguruan Tinggi
3. Bantuan Masyarakat
4. Bantuan luar negeri
5. Usaha-usaha lainnya yang halal, sah dan tidak mengikat.

8. BAB VIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 22
Anggaran dasar hanya dapat diubah dengan Keputusan Musyawarah Nasional (Munas)
IKNI HSQI.
BAB IX
PENUTUP
Pasal 23
a. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran dasa ini, diatur dalam Angaran Rumah
Tangga
b. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Januari 2013
Fokkus Babinrohis Nasional
Ketua Umum Sekretaris Jenderal
H.A. Aziz rifa’i M, SH, MM, Chm Drs. H. Moch. Sugiarto, MM, Chm

9. ANGGARAN RUMAH TANGGA
( ART )
IKATAN ALUMNI HEALING SPIRITUAL QUOTIENT INDONESIA
BAB I
ORGANISASI
Pasal 1
Ikatan Alumni Healing Spiritual Quotient Indonesia (IKNI HSQI), mempunyai hubungan
organisasi yang bersifat vertikal
Pasal 2
1. IKNI HSQI adalah induk organisasi yang berkedudukan di Ibukota Negara
2. IKNI HSQI Provinsi adalah Pimpinan organisasi di tingkat Provinsi yang
berkedudukan di Ibukota Provinsi.
3. IKNI HSQI Kabupaten/Kota adalah Pimpinan organisasi di tingkat Kabupaten/Kota
yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
4. IKNI HSQI Unit Instansi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Badan
Usaha Milik Negara/Swasta/Perguruan Tinggi dan Luar Negeri adalah pimpinan
organisasi yang berkedudukan di tempat unit Instansi Kementerian/Lembaga
Pemerintah Non Kementerian/Badan Usaha Milik Negara/Swasta/Perguruan Tinggi.
BAB II
KEPENGURUSAN
Pasal 3
Kepengurusan IKNI HSQI Tingat Pusat, mempunyai kegiatan dengan nama Bidang-
bidang sebagai berikut :
1. Bidang Sosial dan Budaya
2. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
3. Bidang Penelitian dan Pengembangan
4. Bidang Humas dan kerjasama Dalam dan Luar Negeri
Pasal 4
1. Syarat-syarat menjadi Pengurus adalah :
a. Anggota IKNI HSQI
b. Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun
c. Menyetujui AD/ART IKNI HSQI
d. Berakhlak mulia
2. Kewajiban Pengurus :
a. Menjaga nama baik organisasi
b. Melaksanakan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan
c. Memelihara dan bertanggungjawab terhadap harta kekayaan organisasi
3. Hak-hak Pengurus :
1) Menyampaikan pendapat
2) Memilih dan di pilih
3) Memberikan suara

10. 4) Mendapat pelindungan organisasi.
BAB III
MASA JABATAN
Pasal 6
a. Pengurus IKNI HSQI Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Unit Instansi
Kementerian/BUMN/Swasta/Perguruan Tinggi/Luar Negeri diangkat untuk masa
jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya sampai dengan periode kedua
berdasarkan hasil Musyawarah Nasional/Daerah dan berdasarkan Rapat Pengurus
IKNI HSQI Unit Intansi Kementerian, LPNK, BUMN, TNI, POLRI, Swasta, dan
Perguruan Tinggi.
b. Apabila salah satu anggota Pengurus berhenti sebelum berakhir masa jabatannya,
maka dapat diganti berdasarkan Rapat Pengurus IKNI HSQI Pusat, Provinsi,
Kabupaten/Kota dan berdasarkan Rapat Pengurus IKNI HSQI Unit Kementerian,
LPNK, BUMN, Swasta dan Perguruan Tinggi.
BAB IV
PERMUSYAWARATAN
Pasal 7
a. Rapat Pengurus Harian adalah Rapat Pengurus Terbatas yang terdiri dari Ketua
Umum/Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris Umum/Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara
Umum/Bendahara/Wakil Bendahara.
b. Rapat Pengurus Pleno adalah Rapat Pengurus Lengkap
c. Rapat Kerja Daerah diikuti oleh semua anggota dan Pengurus Tinkat Propinsi dan
Utusan Tingkat Kabuapten/Kota.
d. Rapat Kerja Nasional diikuti oleh semua anggota dan Pengurus Tingkat Pusat, dan
Utusan IKNI HSQI Propinsi;
e. Musyawarah Nasional IKNI HSQI dilakukan 5 (lima) tahun sekali pada akhir masa
jabaan, diikuti oleh semua anggota Pengurus IKNI HSQI Pusat dan utusan Pengurus
IKNI HSQI Propinsi untuk menyampaikan pertangung jawaban pengurus lama,
memilih pengurus baru dan menetapkan program kerja organisasi.
f. Musyawarah Tingakat Propinsi dilakukan 5 (lima) tahun sekali pada akhir masa
jabaan, diikuti oleh semua anggota Pengurus IKNI HSQI Propinsi dan utusan
Pengurus IKNI HSQI Kabupaten/Kota untuk menyampaikan pertanggung jawaban
pengurus lama, memilih pengurus baru dan menetapkan program kerja.
g. Musyawarah Tingkat Kabupatn/Kota, dilakukan 5 (lima) tahun sekali pada akhir masa
jabaan, diikuti oleh semua anggota Pengurus IKNI HSQI Tinkat Kabupaten/Kota, dan
utusan dari Unit IKNI HSQI Instansi, BUMN, TNI, POLRI, Swasta dan Perguruan
Tinggi di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, untuk menyampaikan
pertangung jawaban pengurus lama, memilih pengurus baru dan menetapkan
program kerja.
BAB V
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Pasal 8

11. a. Apabila dipandang perlu untuk mendukung dan melakanakan kegiatan organisasi,
dapat dibentuk Lembaga Pendukung yang berbentuk Yayasan, Koperasi atau
Perseroan Terbatas.
b. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Januari 2013
Fokkus Babinrohis Nasional
Ketua Umum Sekretaris Jenderal
H.A. Aziz Rifa’i M, SH, MM, Chm Drs. H. Moch. Sugiarto, MM, Chm