Presentasi ttg LH Pencemaran Laut

1. TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
KASUS PENCEMARAN DI LAUT
PUSDIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Disampaikan Oleh:
Iyan Suwargana
Widyaiswara - KLHK

2. BIODATA
Nama : Drs. Iyan Suwargana, MSi
Tempat/Tgl.Lahir : Bandung, 05 Pebruari 1966
Hp/E-mail : 087770175466 / iyanplb3@yahoo.com
Pendidikan : - Sarjana (S1) Kimia ITB
- Pasca Sarjana (S2) Pengelolaan Sumber Daya
Alam dan Lingkungan - IPB
Riwayat Pekerjaan :
❑ Staf Dit Pengelolaan Limbah B3 Bapedal sejak tahun 1992 sampai tahun 1995
❑ Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Limbah antar Negara, Direktorat Pengelolaan Limbah B3
BAPEDAL, 1999-2001.
❑ Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Limbah Padat, Pusat Pengelolaan Limbah Padat dan B3
BAPEDAL, 2001-2002.
❑ Kepala Bidang Pengembangan Asdep Urusan Manufaktur, Prasarana & Jasa KLH, 2002-2005.
❑ Kepala Bidang Agro Industri pada Asdep Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Manufaktur dan Agro
Industri KLH, 2005 - 2009.
❑ Kepala Bidang Pemanfaatan Limbah B3 Pada Asdep Administrasi Pengendalian Limbah B3
KLH, 2009 – 2010
❑ Asisten Deputi Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 Pada Deputi Bidang Pengelolaan B3, Limbah
B3 dan sampah KLH, 2010 – 2011
❑ Widyaiswara Ahli Madya KLHK, 2013 - Sekarang

3. August 22
August 22
August 22
August 22
August 22
August 22 3
August 22 3
August 22 3
Kualitas lingkungan semakin
menurun, laju pencemaran dan
kerusakan lingkungan terus
meningkat
Permasalahan Lingkungan Hidup
-Pencegahan
-Penanggulangan
-Pemulihan
Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup dalam
rangka pelestarian fungsi
lingkungan hidup
(amanat UU 32/2009 dan
UU 11/2020)
➢ Pencemaran air
➢ Pencemaran udara di kota-kota besar
➢ Pencemaran limbah domestik dan
sampah
➢ Pencemaran atau Kontaminasi dari
bahan berbahaya dan beracun (B3) dan
Limbah B3
➢ Pencemaran Laut
➢ Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS)
➢ Kerusakan ekosistem danau
➢ Pencemaran dan Kerusakan ekosistem
pesisir dan laut
➢ Kerusakan lingkungan akibat kegiatan
pertambangan
➢ Pemanasan bumi
➢ Penipisan lapisan ozon
➢ Bencana lingkungan: banjir dan longsor,
kekeringan, kebakaran hutan dan lahan
➢ Impor Limbah bahan berbahaya dan
beracun (limbah B3)
-Pembinaan,
-Pengawasan dan
-Penegakan Hukum

4. ❑ Meningkatnya pencemaran lingkungan
telah menurunkan kualitas dan
kuantitas Lingkungan hidup khususnya
media air dan akhirnya mencemari laut
❑ Hasil pemantauan kualitas sungai di di
Indonesia terutama di Jawa mayoritas
sudah tidak memenuhi kriteria mutu
kelas satu, menurut PP No. 22 Tahun
2021.
❑ Kualitas air laut menurun (al. Teluk
Jakarta, Teluk Lamongan, Teluk
Semarang.
❑ Sampah menumpuk di Sungai yang
akhirnya menuju ke laut. Selain
mencemari laut juga mengganggu
propeler kapal sehingga mesin kapal
terganggu.
Pencemaran laut dari keg tambang nikel.
Barapa Kadar polutan ?
Sumber:https://www.cnnindonesia.com/internasional/2019082919322
2-113-425905/pantai-papua-nugini-tercemar-limbah-tambang-nikel-
china

5. Usaha/Kegiatan yang
perlu dilakukan
pengawasan yg
berpotensi mencemari
laut,a.l :

6. Pengawasan
dan Penegakan
Hukum
Lingkungan
Pencemaran dan
Kerusakan
Lingkungan di
Wilayah pesisir
dan laut
Penanggung jawab
usaha dan/atau
kegiatan menjadi taat
dan lingkungan pesisir
dan laut menjadi lestari
Pelanggaran thd
Peraturan di Bidang
Lingkungan Hidup
dan Persyaratan
yang ada dalam
persetujuan
Lingkungan

7. ( DENR, 2001)
SUMBER PENCEMARAN DAN PERUSAKAN WILAYAH PESISIR dan LAUT
penggundulan
hutan dan erosi
padat tangkap
polusi
limbah RT
limbah pertanian
kepadatan
penduduk
penambangan
pasir
pengeboman ikan
Sampah pelabuhan
peracunan ikan
rusaknya habitat
dan benih ikan
limbah budidaya ikan
penimbunan
unsur kimia dari
pertanian
operasi kapal asing di
perairan teritorial
operasi kapal asing di
perairan ZEEI
pertumbuhan
penduduk di
wilayah pesiisr
dampak
industri
reklamasi dan
pengembangan pantai
peracunan ikan
overfishing
akses terbuka
alat tangkap yg. merusak:
trawl dasar, drift nets dan
jaring halus

8. Pengertian Pencemaran Laut
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN
Baku Mutu Air Laut :
1. Perairan Pelabuhan,
2. Wisata Bahari,
3. Biota Laut.
Pencemaran
air laut
akibat
tambang
Nikel
Pasal 1 angka 60
Pencemaran Laut adalah masuknva atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi,
dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia sehingga
kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan Laut
tidak sesuai lagi dengan Baku Mutu Air Laut.
Pasal 1 angka 58
Baku Mutu Air Laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk ludup, zat, energi,
atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang
ditenggang keberadaannya di dalam Air Laut.

9. DARATAN
KEGIATAN BERPOTENSI
MENCEMARI
PENANGGUNG
JAWAB
JENIS LIMBAH
& Sampah
A1. FASILITAS PELABUHAN
A1.1 Gudang
A1.2. Dermaga
A1.3. Dock & Galangan Kapal
A1.4. Pool Kendaraan
A1.5 Lapangan Penumpukan
A1.6 Terminal Penumpang
A1.7 Rumah makan/resto/wrg
A1.8 Jalan, sungai, selokan
A1.9 Tempat rekreasi
- Sampah (tergantung jenis gudang)
- Sampah, Minyak, Oli
- Sampah, Minyak, Oli, Sedimen
- Sampah, oli, Sedimen,estetika
- Sampah,estetika
- Sanitasi, sampah
- Sanitasi, sampah,
- Sampah,estetika,sanitasi
-Sampah, sanitasi,Sedimen,estetika
-Sanitasi, sampah
-Sanitasi, sampah, Limbah Cair
-Sanitasi, sampah,estetika
-Sanitasi, sampah, minyak
-Limbah Minyak, oli, sanitasi, sampah
- Limbah B3, kimia, curah padat
Adpel & Pelindo
A2. PERKANTORAN
A3. INDUSTRI
A4. PEMUKIMAN
A5. KEGIATAN LABUH/TAMBAT
B1. OLAH GERAK KAPAL
B2. ALIH MUAT
BARANG
LIMBAH
- Sampah
- Cair
- Minyak ,Oli
- Industri
- B3 Kimia
- Curah
Padat
-Sanitasi
-Sedimen
-Estetika
PERAIRAN
PELABUHAN
Reception
Facilities
(RF),
IPAL,
Incinerator,
dll
Solusi
Identifikasi Kegiatan Pelabuhan dan Jenis Pencemar

10. 1
Berapa kadar
Polutan
?
Perlu analisis air
di Laboratorium
Penggunaan oil
boom dalam
penanggulanga
pencemaran
minyak di laut
Penanggulangan Pencemaran
Minyak di Laut

11. 8/2/2022
LOKASI SAMPLING
Pencemaran Tumpahan Minyak
1. Sumber pencemar
2. Media tanah yang
tercemar
3. Badan air yang
tercemar
4. Down stream yang
tercemar
5. Up stream yang belum
tercemar

12. PP 22/2021
Pasal 492 ayat 1 (Menteri/Gubernur, Bupati/Walikota wajib melakukan pengawasan
terhadap ketaatan perizinan dan persetujuan pemerintah)
UU No. 32/2009 dan UU 11/2020
Pasal 71 , Pasal 72, Pasal 73 UU 11/2020 (pegawasan LH)
Landasan Hukum
Pengawasan lingkungan terkait pengendalian
pencemaran dan/atau kerusakan laut
Pasal 21 UU No. 32 Tahun 2009 :
Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan LH
✓ Kriteria baku kerusakan ekosistem pesisir dan laut :
▪ KEPMEN LH 04/2001 → Terumbu Karang
▪ KEPMEN LH 200/2004 → Padang Lamun
▪ KEPMEN LH 201/2004. → Mangrove
Pasal 69 ayat (1) UU No. 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Setiap orang dilarang :
a. Melakukan perbuatan yang
mengakibatkan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan
hidup

13. August 22 13
Perubahan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Pada UU 11/2021 Tentang Cipta Kerja
Pasal
1, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34,
35, 37, 39, 55, 59, 61, 63, 69, 71,
72, 73, 76,77, 82, 88, 109, 111
dan112
Pasal
61A, 82A, 82B, dan 82C
Pasal
29, 30, 31, 36, 38, 40, 79,
93, 102, dan 110
Dari Total 127
Pasal yang
terdapat dalam
UU 32/2009
27 Pasal
Dirubah
4 Pasal
Ditambahkan
10 Pasal
Dihapus

14. 1. Pasal 246 → keharusan memenuhi: a. persetujuan teknis,
b. ketentuan lokasi pembuangan air limbah;
2. Pasal 247 → keharusan : a. memenuhi baku mutu, b. standar
teknologi IPAL, c. ketentuan lain menurut peraturan peundang-
undangan;
3. Pasal 248 → kewajiban membuat kajian teknis sebagai dasar
pertimbangan persetujuan teknis;
4. Pasal 259 → kewajiban untuk melakukan pemantauan:
a. air limbah, b. air laut;
Pengawasan usaha dan/atau kegiatan dalam
PP 22/2021 terkait pengendalian pencemaran
dan/atau kerusakan laut yang harus dicermati:

15. 5. Pasal 260 → kewajiban melaporkan kegiatan pengendalian
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan laut, melalui system
informasi lingkungan hidup.
6. Pasal 263 → Kewajiban melakukan penanggulangan, bila terjadi
pencemaran atau kerusakan laut.
7. Pasal 266 → Kewajiban melakukan melakukan pemulihan
lingkungan, jika terjadi pencemaran atau kerusakan laut
Pengawasan usaha dan/atau kegiatan dalam
PP 22/2021 terkait pengendalian pencemaran
dan/atau kerusakan laut yang harus dicermati:

16. August 22
August 22
Kewenangan
Pengawasan
oleh Menteri,
Gubernur dan
Bupati/Walikota
1. Menteri :
Persetujuan Lingkungan yang
diterbitkan oleh Pemerintah Pusat
2. Gubernur :
Persetujuan Lingkungan yang
diterbitkan o/ Pemerintah Daerah Provinsi
3. Bupati/Walikota :
Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota
1
Pendelegasian Kewenangan Pengawasan
kepada instansi teknis yang bertanggung jawab
di bidang perlindungan & pengelolaan
lingkungan hidup (Pasal 71 ayat 2)
2 Penetapan PPLH
Dalam melaksanakan pengawasan,
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
menetapkan pejabat pengawas lingkungan
hidup yang merupakan pejabat fungsional
(Pasal 71 ayat 3)

17. Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang Perizinan Berusaha atau
persetujuan Pemerintah Daerah yang
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jika :
➢ Terjadi pelanggaran yang serius
➢ Gubernur dan/atau Bupati/Walikota tidak
melakukan pengawasan
Pelanggaran Serius :
❑ Tindakan melanggar hukum yg
mengakibatkan pencemaran LH dan/atau
kerusakan LH
❑ Menimbulkan keresahan masyarakat, adanya
pengaduan masyarakat dan/atau informasi
yg meluas di publik
Pengawasan
Lapis Kedua
Pasal 73

18. August 22 18
1 Pengawasan langsung : dilakukan dengan
mendatangi lokasi usaha dan/atau kegiatan
Pengawasan tidak langsung : dilakukan melalui
penelaahan data laporan dari system informasi
lingkungan hidup
2
PELAKSANAAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP
Pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)
(Pasal 496 ayat (1) PP 22/2021)

19. August 22 19
1
REGULER
2
INSIDENTAL
Sesuai perencanaan
setiap tahun berdasarkan
perizinan berusaha atau
persetujuan pemerintah
terkait Persetujuan
Lingkungan
1. Adanya indikasi pelanggaran
berulang
2. Adanya pengaduan masy
dugaan pencemaran dan/atau
kerusakan lingk
3. Adanya laporan dari
pengelola Kawasan atas
pelanggaran pelaksanaan
RKL RPL rinci oleh pelaku
usaha dalam kawasan
JENIS PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

21. LINGKUP PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
Preventif
Represif
Perizinan
Pengawasan
1. Persetujuan Lingk & Pelaksanaan RKL-RPL
2. Izin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup/Pertek & SLO
• Izin Pembuangan Air Limbah:
- Ke laut
- Ke badan air (sungai, danau, rawa)
• Izin Pengelolaan Limbah B3
- Penyimpanan LB3
- Pengangkutan LB3
- Pemanfaatan LB3
- Pengolahan LB3
- Penimbunan LB3
PERIZINAN
SANKSI ADMINISTRASI
a. Teguran Tertulis
b. Paksaan Pemerintah
c. Pembekuan Izin
d. Pencabutan Izin
PIDANA
PERDATA
a. Pengadilan
b. Di luar
Pengadilan

22. BALAI GAKKUM
KLHK SUMATRA
BALAI GAKKUM
KLHK KALIMANTAN
BALAI GAKKUM KLHK
MALUKU DAN PAPUA
Seksi Wil. 3
Palembang
Seksi Wil. 1
Jakarta Seksi Wil. 2 Surabaya
Seksi Wil. 3
Kupang
Seksi Wil. 3
Jayapura
Seksi Wil. 1
Manokwari
Seksi Wil. 2
Ambon
Seksi Wil. 3
Manado
Seksi Wil.
2 Palu
Seksi Wil. 1
Makassar
Seksi Wil. 2
Samarinda
Seksi Wil. 3
Pontianak
Seksi Wil. 1
Palangkaraya
BALAI GAKKUM KLHK
JAWA BALI NUSA
TENGGARA
GAKKUM KLHK
PUSAT
29 PPNS
0 PPLH
125 SPORC
34 PPNS
4 PPLH
100 SPORC
16 PPNS
0 PPLH
82 SPORC
31 PPNS
8 PPLH
84 SPORC
20 PPNS
14 PPLH
16 BRIGADE
SPORC
529PERSONIL
35 PERSONIL
174 PPNS
31 PPLH
BALAI GAKKUM
KLHK SULAWESI
Seksi Wil.
1 Medan
44 PPNS
5 PPLH
138 SPORC
Seksi Wil. 2
Pekanbaru
5 POLHUT
12 POLHUT 2 POLHUT 3 POLHUT
3 POLHUT
4 POLHUT
APARAT
PENEGAKAN
HUKUM
LHK

23. Sumber : Pasal 49 PP 22/2021 dan Dit PPSA
23

24. 1 24 24
SANKSI
ADMINISTRATIF
(Pasal 508 PP 22/2021)
1
TEGURAN
TERTULIS
2
PAKSAAN
PEMERINTAH
5
PENCABUTAN
PERIZINAN
BERUSAHA
4
PEMBEKUAN
PERIZINAN
BERUSAHA
Kewenangan pejabat
yangbertanggung jawab di bidang
lingkungan hidup sebagai tindakan
nyata untuk melakukan sesuatu
yang bertujuan menghentikan
pelanggaran, misal: menutup
saluran pembuangan air limbah,
menghentikan mesin produksi, dan
lain-lain
Bentuk teguran yang
dilakukan melalui surat
tertulis dari Pejabat yang
berwenang kepada
penanggungjawab usaha
dan/atau kegiatan yang
bersifat dministrasi
Dilakukan apabila
tidak melaksanakan
perintah dalam
paksaan pemerintah
Dilakukan apabila
pemegang perizinan
berusaha telah terbukti
melanggar persyaratan
dalam perizinan
dan/atau tidak ada
kemauan untuk menaati
izin dan/atau dampak
yang ditimbulkan
terhadap lingkungan
tidak dapat dipulihkan
Pasal 76 Ayat (1)
Perubahan UU 32/2009
pada UU 11/2020
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerapkan
sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan
pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha, atau
persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
3
DENDA ADMINISTRATIF

25. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang tidak melaksanakan
paksaan pemerintah dapat dikenai denda
atas setiap keterlambatan pelaksanaan
sanksi paksaan pemerintah
PASAL 81 UU 32/2009
Penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan untuk melakukan pemulihan
lingkungan hidup akibat pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup yang
dilakukannya.
PASAL 82
Setiap penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan yang
tidak melaksanakan paksaan
pemerintah DIPIDANA dengan
pidana penjara paling lama 1
tahun dan denda paling
banyak Rp 1 miliar
PASAL 114
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF dan PIDANA

26. PENYELESAIAN SENGKETA
LINGKUNGAN HIDUP
Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan
perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan
hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
Pasal 87 UU 32/2009
Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya
menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau
yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung
jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur
kesalahan.
Pasal 88 UU 32/2009
Melalui
Pengadilan
(Perdata)
Luar Pengadilan
melalui
Kesepakatan
Pasal 85 UU 32/2009

27. Dengan sengaja dan/atau lalai melakukan perbuatan
yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara
ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria
baku mutu kerusakan lingkungan hidup dan/atau
melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media
lingkungan hidup tanpa izin yang terjadi di perairan
Laut….yang diduga dilakukan oleh, untuk, atau, atas
nama PT ……. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98
dan/atau Pasal 99 dan/atau Pasal 104 jo Pasal 116
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Contoh Kasus tindak pidana Lingkungan Hidup
(Pembuangan/Dumping Limbah)

28. Berdasarkan posisi kasus di atas diperoleh fakta bahwa minyak yang
tumpah dan telah tersebar ke pesisir di wilayah Provinsi …. bersumber
dari minyak mentah PT …... Dipertanyakan, , apakah minyak mentah yang
tumpah ke media lingkungan hidup (perairan/laut dan tanah) merupakan
kategori limbah dan/atau limbah B3?

29. Peta pengambilan sampel di pesisir pantai
Lampung dan TPS LB3 Pabelokan (sumber)

30. Minyak mentah yang tumpah ke media lingkungan
hidup (perairan/laut dan tanah) merupakan kategori
limbah B3 karena minyak mentah tersebut
mengandung kontaminan B3 berupa pencemar
organik C6-C9 Petroleum Hydrocarbons, C10-C36
Petroleum Hydrocarbons dan Dichloromethane
(metilen klorida). Dengan demikian, apabila minyak
mentah tersebut telah tumpah ke media lingkungan
hidup (perairan/laut dan tanah), maka media
perairan/laut atau tanah tersebut telah
terkontaminasi limbah B3

31. Contoh tolok ukur ketaatan
(Pembuangan Air Limbah)
(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke
media lingkungan hidup dengan
persyaratan:
a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup;dan
b. mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.
Pasal 20 Ayat (3) Perubahan UU 32/2009 pada UU 11/2020

32. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009
Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau
bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
Pasal 61 ayat (1) Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun
2009 pada Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja
Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat
dilakukan dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat.
Pasal 390 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Setiap Orang dilarang melakukan Dumping (Pembuangan)
Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup tanpa Persetujuan
dari Pemerintah Pusat

33. Tumpahan minyak mentah yang bersumber dari pipa alir KRIB-CINP1 yang
bocor dan menyebar ke wilayah Lampung merupakan perbuatan yang dapat
mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Merujuk Pasal 69 ayat (1) huruf a Perubahan UU 32/2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada UU 11/2020
tentang Cipta Kerja dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan
perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup.
Sanksi yang dapat diberikan akibat perbuatan tersebut sebagaimana Pasal
99 ayat (1) Undang-Undang 32 tahun 2009 yaitu bahwa setiap orang yang
karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara
ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan
lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).---------------------------------------------

34. BAKU MUTU
LINGKUNGAN HIDUP 1. Baku mutu air;
2. Baku mutu air limbah;
3. Baku mutu air laut;
4. Baku mutu udara
ambien;
5. Baku mutu emisi;
6. Baku mutu gangguan;
7. Baku mutu lain sesuai
dengan perkembangan
ilmu pengetahuan &
teknologi.
 Penentuan
terjadinya
pencemaran diukur
melalui baku mutu
lingkungan hidup
Instrumen Pencegahan

35. Permen LHK 05/2021

36. Pasal 198 dan Pasal 200 Permen LHK No 06 tahun 2021
Persyaratan teknis yang wajib dipenuhi untuk melakukan kegiatan
dumping limbah B3 ke laut :
➢ Limbah yang dapat dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah ke laut
meliputi:
a. Limbah B3 berupa: 1. Tailing dari kegiatan pengolahan hasil
pertambangan; dan 2. serbuk bor dari hasil pengeboran Usaha
dan/atau Kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut
menggunakan Lumpur Bor berbahan dasar sintetis (synthetic based
mud); dan
b. Limbah non B3 berupa serbuk bor dan lumpur bor dari hasil
pengeboran Usaha dan/atau Kegiatan eksplorasi dan/atau
eksploitasi di laut menggunakan Lumpur Bor berbahan dasar air
(water based mud).
➢ Setiap orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah ke laut
harus memenuhi ketentuan:
a. persyaratan Limbah sebelum dilakukan Dumping (Pembuangan);
b. persyaratan lokasi Dumping (Pembuangan);
c. tata cara Dumping (Pembuangan);
d. pemantauan lingkungan

37. Pasal 1 Butir 24 UU 32/2009 dan Pasal 1 PP 22/2021
Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang,
menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan
dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan
persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu
1. TANAH (Mengikuti ketentuan
penimbunan / Landfill Limbah B3)
2. LAUT
Dumping
Media lingkungan Hidup tertentu
DUMPING...
Note :
Pihak yang
boleh dumping
limbah B3
adalah pihak
yang pertama
kali
menghasilkan
Limbah B3.

38. PERSYARATAN LOKASI DUMPING
a. terletak di dasar laut pada laut yang
memiliki lapisan termoklin permanen; dan
b. tidak berada di lokasi tertentu atau di
daerah sensitif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Daerah sensitive meliputi : kawasan lindung laut, daerah rekreasi, kawasan pantai
berhutan bakau, lamun, rumput laut dan terumbu karang, taman nasional, taman wisata
alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan rawan bencana alam, dan
alur pelayaran, pemijahan dan pembesaran ikan serta budidaya perikanan, alur migrasi
ikan, daerah penangkapan ikan, alur pelayaran, dan daerah khusus militer atau daerah lain
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

39. KEDALAMAN TITIK PEMBUANGAN
(DUMPING) TAILING
> 100 m
mengarah ke 200 m
PABRIK PENGOLAHAN BIJIH
PEPRIPAAN TAILING
titik pembuangan
limbah B3 (outfall)
PERMUKAAN LAUT

40. PENCEMARAN AKIBAT
PEMBUANGAN LIMBAH B3

41. 41
Pengertian Limbah, B3, Limbah B3, Limbah
Non B3 dan Sampah????

42. Definisi Limbah, B3, Limbah B3, Limbah Non B3 dan Sampah
Undang-undang No : 32 Tahun 2009, Pasal 1 :
• Angka 20 :
“Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”.
• Angka 21 :
“Bahan Berbahaya Beracun yang selanjutnya disingkat B3
adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena
sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara
langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan
dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau
membahayakan lingkungan hidup serta kelangsungan
hidup manusia dan makhluk hidup lain”.
Angka 22 :
“Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya
disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau
kegiatan yang mengandung B3”.
Limbah Non B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan
yang tidak mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun
Limbah B3
Sampah
UU 18/2008 : Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari
manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

43. LARANGAN DALAM PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3
Setiap orang dilarang :
Memasukkan B3 yang dilarang menurut
UU ke dalam wilayah NKRI
butir b. per-
butir c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar
wilayah NKRI ke media lingkungan hidup
NKRI (Pasal penjelasan : kecuali bagi yg
diatur dalam peraturan per-uu)
butir d. Memasukkan
NKRI
limbah B3 ke dalam wilayah
butir e. Membuang
hidup
Membuang
lingkungan
limbah ke media lingkungan
butir f. B3 dan limbah B3 ke media
hidup
Pasal 69 Ayat 1 Perubahan UU 32/2009 pada UU 11 /2020

44. is
44
44
TATA CARA PENETAPAN LIMBAH B3
LIMBAH
Apakah ada
dalam Tabel
Lampiran IX ?
Apakah limbah B3
memiliki kategori
bahaya 1 ?
LIMBAH B3
KATEGORI 1
LIMBAH B3
KATEGORI 2
LIMBAH
NONB3
YA
TIDAK
YA
TIDAK
YA
Apakah ada
dalam Lampiran
XIV ?
LIMBAH
NONB3
TERDAFTAR

45. is
45
Limbah B3 berdasarkan Karakteristiknya
Kriteria merujuk Lampiran X PP
22/2021
- Uji toksikologi sifat akut :
Penentuan Nilai LD50 (hewan uji
mencit, 7 hari)
- Uji toksikologi sifat sub-kronis :
Berdasarkan hasil pengamatan
terhadap pertumbuhan,
akumulasi atau biokonsentrasi,
studi perilaku respon
antarindividu hewan uji,
dan/atau histopatologis (hewan
uji mencit, 90 hari)
Mudah Meledak
Beracun
Reaktif
Infeksius
Korosif
Mudah Menyala
1
2
Kriteria merujuk Lampiran XI PP
22/2021
- TCLP-A
- TCLP-B
Uji
Toksikologi
Uji TCLP
3
4
5
6
Kriteria
merujuk
Lampiran X
PP 22/2021
Note : uji karakteristik dilakukan oleh laboratorium yg
telah terakreditasi dan/atau laboratorium yg
menerapkan prosedur yg telah memenuhi SNI
(Pasal 6)

46. Daftar Lampiran Terkait Limbah B3 pada PP 22/2021
1. Lampiran IX : Daftar Limbah B3 : sumber spesifik; kadaluarsa, produk
gagal; sumber spesifik umum, sumber spesifik khusus
2. Lampiran X : Parameter dan BM Uji Karakteristik
3. Lampiran XI : BM karakteristik beracun melalui uji TCLP untuk penetapan
kategori limbah B3
4. Lampiran XII : BM karakteristik beracun melalui uji TCLP untuk penetapan
standar pengolahan limbah B3 sebelum ditempatkan
di fasilitas penimbusan akhir
5. Lampiran XIII : Nilai Baku karakteristik beracun melalui uji TCLP dan Total
konsentrasi untuk penetapan pengelolaan tanah
terkontaminasi Limbah B3
6. Lampiran XIV : Daftar Limbah Non B3 terdaftar

47. Contoh kasus “Masuknya Limbah B3 ke perairan
Indonesia yang dinyatakan sebagai MFO”

50. Latihan Studi kasus mengevaluasi hasil Analisis limbah
terkait “Masuknya Limbah B3 ke perairan Indonesia yang
dinyatakan sebagai MFO”
Ditemukan muatan kapal tanker berisi cairan kehitam-hitaman.
Pihak perusahaan menyatakan bahwa tangka-tangki tersebut
berisi Marine fuel oil (MFO) dengan hasil analisa sebagaimana di
atas.
Merujuk hasil analisa di atas, apa yang bisa disimpulkan terhadap
isi muatan kapal tanker yang berisi cairan kehitam-hitaman
tersebut, apakah benar merupakan MPO ? atau merupakan limbah
? atau merupakan limbah B3?

51. Terima kasih