Perkembangan mengenai keadaan tenaga kerja nasional

1. KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
PERKEMBANGAN KONDISI
KETENAGAKERJAAN NASIONAL
CEO FOCUS 2017

2. KONDISI SAAT INI
PEMERINTAH :
• Kebijakan
• Pelayanan
• Pengawasan
• Penindakan
PEKERJA :
• Kelangsungan Produksi
• Mengembangkan
Keahlian
• Memajukan Perusahaan
• Memperjuangkan
Kesejahteraan
PENGUSAHA :
• Kemitraan
• Pengembangan Usaha
• Perluasan Lapangan Kerja
• Mensejahterakan Pekerja
INVESTASI PADAT
KARYA TURUN
PERLAMBATAN
EKONOMI
KESEMPATAN KERJA
TERBATAS
KESEJAHTERAAN &
PERLINDUNGAN LEMAH
OUTSOURCING
Permenakertran No.
19 /2012
UPAH
PP Pengupahan
No. 78/2015
JAMINAN
SOSIAL
KELEMBAGAAN HI
UU No. 21 / 2000
MOGOK KERJA/PENUTUPAN
PERUSAHAAN/PHK
UU No. 2 / 2004
TKA
Permenakertran
No. 35 / 2015
ISU AKTUAL NAKER

3. EKONOMI DIGITAL
INVESTASI
IT
BONUS DEMOGRAFI
SKILL
TANTANGAN
ECONOMY DIGITAL / E-COMMERCE /
SHARING ECONOMY / ON DEMAND
ECONOMY

4. GRAND DESIGN
PENDUDUK
INDONESIA
MASYARAKAT
MISKIN
MASYARAKAT
PRA
SEJAHTERA
MASYARAKAT
SEJAHTERA
PERAN
NEGARA
“HADIRNYA NEGARA”
BANTUAN SOSIAL
( K/L )
JAMINAN SOSIAL
( BPJS )
PEMBERDAYAAN
( K/L )
BPS
KEMENDAGRIDATA
PENINGKATAN PERLINDUNGAN & KESEJAHTERAAN
RAKYAT
PENYELENGGARA
PROG/KEG/
INFRASTRUKTUR
TERINTEGRASI
UMP PTKP > PTKP
PAJAK/IURAN

5. JAMINAN SOSIAL
MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR HIDUP LAYAK
apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena
menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau

6. RANCANG BANGUN
TRANSFORMASI
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
Harmonisasi
Peraturan Perundangan
Perluasan Cakupan
Kepesertaan
Sinkronisasi Program
Transparansi
Pengelolaan Asset &
Investasi
Stabilitas Keuangan &
Pelaporan
Penguatan
Kelembagaan &
Organisasi
Integrasi Proses Bisnis
& Sistem IT
Sinergitas Sosialisasi &
Monev
1
2
3
4
5
6
7
8Pemerintah
Dunia Usaha
Masyarakat
1
3
2
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP

7. No Program Komposisi Iuran Jumlah Batas Iuran
Pengusaha Pekerja
1. JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN
a. JKK 0,24% - 1,74% - 0,24% - 1,74% Upah Pokok + Tunjangan
Tetap
b. JKM 0,3% - 0,3% Upah Pokok + Tunjangan
Tetap
c. JHT 3,7% 2% 5,7% Upah Pokok + Tunjangan
Tetap
d. JP 2% 1% 3% Rp 7 juta
2. JAMINAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN
e. JKN 4% 1% 5%
3. Jumlah 10,24%-11,74% 4% 14,24%-15,74%
KOMPOSISI IURAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL

8. PROGRAM KABINET KERJA JOKOWI-JK
PROGRAM SEJUTA RUMAH
2015 MBR
BERTUJUAN : MERINGANKAN RAKYAT YANG MEMILIKI KETERBATASAN FINANSIAL UNTUK
MEMBELI RUMAH TAPAK

9. TUGAS & FUNGSI
MENGELOLA DANA JAMINAN SOSIAL UNTUK
KEPENTINGAN PESERTA
PERUMUSAN, PENETAPAN, DAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR,
PENYELENGGARAAN JALAN, PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBIAYAAN
PERUMAHAN, PENATAAN BANGUNAN
GEDUNG, SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM,
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN
DRAINASE LINGKUNGAN SERTA
PERSAMPAHAN, DAN PEMBINAAN JASA
KONSTRUKSI;
PERUMUSAN, PENETAPAN & PELAKSANAAN
KEBIJAKAN DI BIDANG PENINGKATAN DAYA
SAING TENAGA KERJA & PRODUKTIVITAS,
PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
& PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,
PENINGKATAN PERAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL TENAGA
KERJA, PEMBINAAN PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN & KESELAMATAN
KESEHATAN KERJA
BPJS KETENAGAKERJAANKEMNAKER
“ OPERATOR ““ REGULATOR “
KEMEN PUPR

10. • Text
FASILITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN PEKERJA

11. BEST PRACTISE SJSN
IURAN : SHARING COST : PEKERJA & PENGUSAHA
KEPESERTAAN : WAJIB SECARA BERTAHAP
PRINSIP : ASURANSI SOSIAL & TABUNGAN WAJIB

12. TOTAL BEBAN PENGUSAHA
35%
10,24 - 11,74% : SJSN
8% : cadangan pesangon
14% : rata-rata kenaikan UMP
5 tahun terakhir
TAPERA
……….

13. AFFORDABILITY
KETERJANGKAUAN
ACCESSIBILITY
AKSESIBILITAS
AVAILABILITY
KETERSEDIAAN
SUSTAINABILITY
KEBERLANJUTAN
PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
PRINSIP

14. •UM ditetapkan oleh Gubernur
•UM sebagai jaring pengaman (safety net)
•UM berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu)
tahun
• UM terdiri dari:
- UMP (wajib ditetapkan)
- UMSP
- UMK
- UMSK
UPAH MINIMUM

15. Upah minimum yang akan ditetapkan adalah upah minimum tahun berjalan ditambah dengan
hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi tahun
berjalan dan tingkat pertumbuhan ekonomi Nasional tahun berjalan.
Formula Perhitungan :
FORMULA PERHITUNGAN UM
Upah Minimum
yang akan
ditetapkan
Upah
Minimum
tahun
berjalan
Inflasi
tahun
berjalan
UMn = UMt + {UMt x ( Inflasit + % ∆ PDBt)}
Pertumbuhan Produk
Domestik Bruto tahun berjalan
15

16. Bagi daerah yang UM nya masih di bawah KHL, Gubernur wajib
menyesuaikan UM = KHL secara bertahap paling lama 4
(empat) tahun sejak PP diundangkan.
Upah minimum yang akan ditetapkan menggunakan formula
perhitungan upah minimum ditambah dengan persentase
tertentu yang mengacu pada peta jalan pencapaian KHL yang
ditetapkan Gubernur sesuai kemampuan daerah masing-
masing.
FORMULA PERHITUNGAN
UPAH MINIMUM DI BAWAH KHL
16

17. FORMULA PERHITUNGAN
UPAH MINIMUM DI BAWAH KHL
Upah Minimum
yang akan
ditetapkan
Upah
Minimum
tahun
berjalan
Inflasi
tahun
berjalan
UMn = UMt + UMt x {( Inflasit + % ∆ PDBt) + % Adj }
Pertumbuhan Produk
Domestik Bruto
tahun berjalan
Penyesuaian
besaran
persentase untuk
pencapaian UM =
KHL
17

18. MANFAAT PENETAPAN UM DENGAN FORMULA
 Setiap tahun UM akan naik secara proporsional terhadap kenaikan
beberapa besaran makro ekonomi
 Variasi kenaikan UM antar wilayah akan dapat terjelaskan,
sehingga rasa ketidakadilan antar wilayah dapat dihilangkan
 Bersifat transparan, akuntabel dan adil, sehingga diharapkan
dapat menurunkan tingkat kerawanan sosial.
18

19.  Karena bersifat predictable maka pengusaha dapat
melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan
dengan tepat.
 Sifat predictable ini juga akan membuat investor tidak
ragu lagi dalam menanamkan modal. Semakin banyak
investor masuk maka peluang kerja akan meningkat.
Peningkatan peluang kerja akan meningkatkan nilai tawar
pekerja/buruh yang pada akhirnya akan meningkatkan
kesejahteraan pekerja/buruh
19

20.  Pekerja/Buruh cenderung menuntut UM setinggi mungkin
 Pengusaha cenderung menjadikan UM sebagai standar upah yang
berlaku di perusahaan tanpa mempertimbangkan masa kerja dan
status pekerja lajang atau berkeluarga
 Beberapa tahun terakhir, di beberapa daerah, UM ditetapkan tinggi
sementara di beberapa daerah lain ditetapkan rendah (terjadi
ketidakadilan antar wilayah).
MASALAH YANG TIMBUL TERKAIT PENETAPAN UM
20

21. 21
DATA UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2017 - 2018
KENAIKAN KENAIKAN
2017 2018 (%) (Rp)
1 KALIMANTAN TENGAH Rp2,227,307.00 Rp2,421,305.00 8.71 Rp193,998.00
2 D.I YOGYAKARTA Rp1,337,645.25 Rp1,454,154.15 8.71 Rp116,508.90
3 LAMPUNG Rp1,908,447.50 Rp2,074,673.27 8.71 Rp166,225.77
4 SUMATERA UTARA Rp1,961,354.69 Rp2,132,188.68 8.71 Rp170,833.99
5 PAPUA BARAT Rp2,421,500.00 Rp2,667,000.00 10.14 Rp245,500.00
6 NUSA TENGGARA BARAT Rp1,631,245.00 Rp1,825,000.00 11.88 Rp193,755.00
7 NUSA TENGGARA TIMUR Rp1,525,000.00 Rp1,660,000.00 8.85 Rp135,000.00
8 MALUKU Rp1,925,000.00 Rp2,222,220.00 15.44 Rp297,220.00
9 RIAU Rp2,266,722.53 Rp2,464,154.06 8.71 Rp197,431.53
10 KALIMANTAN TIMUR Rp2,339,556.37 Rp2,543,331.72 8.71 Rp203,775.35
11 JAWA BARAT Rp1,420,624.29 Rp1,544,360.67 8.71 Rp123,736.38
12 BANTEN Rp1,931,180.00 Rp2,099,385.00 8.71 Rp168,205.00
13 SULAWESI SELATAN Rp2,435,625.00 Rp2,647,767.00 8.71 Rp212,142.00
14 KALIMANTAN UTARA Rp2,354,800.00 Rp2,559,903.00 8.71 Rp205,103.00
15 SUMATERA SELATAN Rp2,388,000.00 Rp2,595,995.00 8.71 Rp207,995.00
16 JAMBI Rp2,063,948.63 Rp2,243,718.56 8.71 Rp179,769.93
17 SUMATERA BARAT Rp1,949,284.81 Rp2,119,067.00 8.71 Rp169,782.19
NO. PROVINSI
UMP

22. 18 SULAWESI BARAT Rp2,017,780.00 Rp2,193,530.00 8.71 Rp175,750.00
19 KALIMANTAN SELATAN Rp2,258,000.00 Rp2,454,671.00 8.71 Rp196,671.00
20 JAWA TENGAH Rp1,367,000.00 Rp1,486,065.00 8.71 Rp119,065.00
21 SULAWESI UTARA Rp2,598,000.00 Rp2,824,286.00 8.71 Rp226,286.00
22 KEPULAUAN RIAU Rp2,358,454.00 Rp2,563,875.00 8.71 Rp205,421.00
23 JAWA TIMUR Rp1,388,000.00 Rp1,508,894.80 8.71 Rp120,894.80
24 DKI JAKARTA Rp3,355,750.00 Rp3,648,035.00 8.71 Rp292,285.00
25 GORONTALO Rp2,030,000.00 Rp2,206,813.00 8.71 Rp176,813.00
26 BALI Rp1,956,727.00 Rp2,127,157.00 8.71 Rp170,430.00
27 ACEH Rp2,500,000.00 Rp2,717,750.00 8.71 Rp217,750.00
28 BANGKA BELITUNG Rp2,534,673.75 Rp2,755,443.83 8.71 Rp220,770.08
29 BENGKULU Rp1,737,412.50 Rp1,888,741.00 8.71 Rp151,328.50
30 SULAWESI TENGAH Rp1,807,775.00 Rp1,965,232.00 8.71 Rp157,457.00
31 SULAWESI TENGGARA Rp2,002,625.00 Rp2,177,052.00 8.71 Rp174,427.00
32 MALUKU UTARA Rp1,975,152.00 0.00 0.00
33 KALIMANTAN BARAT Rp1,882,900.00 Rp2,046,900.00 8.71 Rp164,000.00
34 PAPUA Rp2,663,646.50 Rp2,895,650.00 8.71 Rp232,003.50
RATA-RATA 2,074,151Rp Rp2,198,068.20 8.79

23. Dasar Hukum
UU No. 13 Tahun 2003
Permenaker No. 1 Tahun 2017
STRUKTUR DAN SKALA UPAH
23
PP No. 78 Tahun 2015

24. Struktur dan skala upah WAJIB disusun oleh pengusaha dengan
memperhatikan Golongan, Jabatan, Masa kerja, Pendidikan dan
Kompetensi
24
STRUKTUR DAN SKALA UPAH
Pengusaha yang belum menyusun dan menerapkan Struktur dan skala
upah, wajib menyusun dan menerapkan Struktur dan skala upah
PALING LAMBAT 23 OKTOBER 2017

25. Perusahaan yang tidak menyusun struktur dan skala upah serta
tidak memberitahukan struktur dan skala upah kepada
pekerja/buruh, dikenai SANKSI ADMINISTRATIF sesuai
Permenaker No. 20 Tahun 2016
25

26. 1. TEGURAN TERTULIS
Teguran tertulis diberikan sampai DUA KALI teguran masing-masing
untuk jangka waktu 15 HARI terhitung sejak tidak dipenuhinya
kewajiban
2.PEMBATASAN KEGIATAN USAHA sampai dengan
dipenuhinya kewajiban Pengusaha, berupa :
a. Pembatasan KAPASITAS PRODUKSI baik berupa barang
maupun jasa dalam waktu tertentu; dan/atau
b. Penundaan pemberian IZIN USAHA di salah satu atau beberapa
lokasi bagi perusahaan yang memiliki proyek di beberapa lokasi.
SANKSI ADMINISTRATIF

27. Pejabat yang berwenang menerbitkan PERIZINAN :
1. Menteri;
2. Menteri terkait;
3. Gubernur;
4. Bupati/Walikota;
5. Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya :
PEJABAT YANG BERWENANG
MENJATUHKAN SANKSI ADMINISTRATIF
a. Pejabat di kementerian ketenagakerjaan berdasarkan penunjukan Menteri
Ketenagakerjaan;
b. Pejabat di kementerian terkait berdasarkan penunjukan menteri terkait;
c. Kepala dinas provinsi berdasarkan penunjukan gubernur;
d. Kepala dinas kabupaten/kota berdasarkan penunjukan bupati/walikota; atau
e. Kepala instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang menerima
pendelegasian atau pelimpahan wewenang.

28. PENUTUP

29. TRANSISI KEBIJAKAN
REFORMASI PENGELOLAAN
PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI
KEMITRAAN
PERLU……

30. REKOMENDASI
T
R
U
S
T
M
I
N
D
S
T
E
D I A L O G
K O M I T M E N

31. SEKIAN
Terima Kasih
&