1. 1
PROSES PENYUSUNAN
DASAR DAN KONSTITUSI
NEGARA INDONESIA dan
PERBEDAAN DAN
KESEPAKATAN YANG
MUNCUL DALAM SIDANG
BPUPKI DAN PPKI
KELOMPOK 2
28/01/2014

2. Anggota Kelompok :
2
1. Anggun Eva Ramadhani
2. Balqis Bahiya Milan N.
3. Ida Nurlatifah
4. Khotimah Safinatunnajah
5. Laila Nur Rahmawati
6. Listya Fridaningtyas
KELOMPOK 2
(01)
(04)
(10)
(14)
(15)
(17)
28/01/2014

3. Proses Penyusunan Dasar dan
Konstitusi Negara Indonesia
3
Proses Penyusunan Dasar Negara Indonesia
Sidang BPUPKI yang pertama, yaitu pada
tanggal 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945
membahas tentang dasar negara Indonesia.
Sidang pertama ini, berada di gedung Chuo Sangi
In di Jalan Pejambon 6 Jakarta (sekarang dikenal
Gedung Pancasila).
Sidang ini diketuai oleh Dr.K.R.T.Radjiman
Wedyodiningrat yang dalam pidato pembukaannya
menyampaikan masalah pokok menyangkut dasar
negara Indonesia yang dibentuk tanggal 29 Mei
Proses Penyusunan Dasar dan Konstitusi Negara Indonesia 28/01/2014
1945.
A.

4. Proses Penyusunan Dasar dan
Konstitusi Negara Indonesia
4
1.
Ada 3 orang yang memberikan
pandangannya mengenai dasar negara
Indonesia,yaitu :
Mr. Muhammad Yamin. Beliau memberikan
pandangannya pada tanggal 29 Mei 1945. Ia
mengemukakan 5 asas, yaitu :
a. Peri Kebangsaan
b. Peri Kemanusiaan
c. Peri Ketuhanan
d. Peri Kerakyatan
e. Kesejahteraan Rakyat
Proses Penyusunan Dasar dan Konstitusi Negara Indonesia
28/01/2014

5. Proses Penyusunan Dasar dan
Konstitusi Negara Indonesia
5
2.
Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr.
Soepomo dalam pidatonya mengemukakan
5 asas dasar, yaitu :
a.
b.
c.
d.
e.
Persatuan
Kekeluargaan
Keseimbangan Lahir dan Batin
Musyawarah
Keadilan Rakyat
Proses Penyusunan Dasar dan Konstitusi Negara Indonesia
28/01/2014

6. Proses Penyusunan Dasar dan
Konstitusi Negara Indonesia
6
3.
Tanggal 1 Juni 1945, Ir.Soekarno
mengusulkan lima asas dasar. Lima asas
dasar ini diberi nama Pancasila, yaitu :
a.
b.
c.
d.
e.
Kebangsaan Indonesia
Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan
Mufakat atau Demokrasi
Kesejahteraan Sosial
Ketuhanan Yang Maha Esa
Proses Penyusunan Dasar dan Konstitusi Negara Indonesia
28/01/2014

7. Proses Penyusunan Dasar dan
Konstitusi Negara Indonesia
7
Tanggal 1 Juni 1945 sidang BPUPKI I
berakhir. Untuk menindaklanjuti usulan-usulan dari
sidang, BPUPKI membentuk panitia kecil yang
bernama “Panitia Sembilan”. Sebagai ketuanya
adalah Ir. Soekarno dan anggota-anggotanya
adalah Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Yamin, Mr.
Achmad Soebardjo, Mr. A.A. Maramis, Abdulkadir
Muzakkir, Wachid Hasyim, H. Agus Salim, dan
Abikusno Tjokrosoedjoso.
Tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan
melahirkan rumusan yang terkenal dengan nama
PIAGAM JAKARTA (Jakarta Charter).
Proses Penyusunan Dasar dan Konstitusi Negara Indonesia
28/01/2014

8. Proses Penyusunan Dasar dan
Konstitusi Negara Indonesia
8
Rumusan tersebut sbb :
1.
2.
3.
4.
5.
Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluknya.
Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Persatuan Indonesia.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan.
Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
Proses Penyusunan Dasar dan Konstitusi Negara Indonesia
28/01/2014

9. Proses Penyusunan Dasar dan
Konstitusi Negara Indonesia
9
Namun, rumusan dasar ini tidak disetujui
oleh Drs. Moh. Hatta, beliau mengemukakan
bahwa Piagam Jakarta sila pertama perlu
diubah karena Indonesia bukan negara Islam.
Maka dari itu, sesuai persetujuan anggota
panitia Sembilan, Ir. Soekarno memutuskan
untuk mengganti sila pertama menjadi
“Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Proses Penyusunan Dasar dan Konstitusi Negara Indonesia
28/01/2014

10. Proses Penyusunan Dasar dan
Konstitusi Negara Indonesia
10
Maka bunyi rumusan Piagam Jakarta yang
sudah diubah berbunyi :
1.
2.
3.
4.
5.
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Proses Penyusunan Dasar dan Konstitusi Negara Indonesia
28/01/2014

11. Proses Penyusunan Dasar dan
Konstitusi Negara Indonesia
11
B. Proses Penyusunan Konstitusi Negara
Indonesia
Konstitusi berasal dari kata bahasa Inggris
constitution yang artinya hukum dasar.
Hukum dasar di Indonesia adalah UndangUndang Dasar 1945 (UUD 1945). Maka dari
itu, pada materi ini akan dibahas proses
penyusunan UUD 1945.
Proses Penyusunan Dasar dan Konstitusi Negara Indonesia
28/01/2014

12. Proses Penyusunan Dasar dan
Konstitusi Negara Indonesia
12
Proses penyusunan konstitusi (UUD 1945)
melalui beberapa tahap, yang dimulai dari
rancangan UUD menjadi UUD 1945 yang sudah
disahkan.
Sidang BPUPKI II berlangsung 10-17 Juli
1945, yang pada persidangannya membahas
tentang rancangan UUD. Dalam rapat
ini, dibentuk Panitia Perancang UUD
beranggotakan 19 orang dengan ketua
Ir.Soekarno.
Pada tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancang
UUD membentuk lagi panitia kecil beranggotan 7
Proses Penyusunan :
orang, yaitu Dasar dan Konstitusi Negara Indonesia 28/01/2014

13. Proses Penyusunan Dasar dan
Konstitusi Negara Indonesia
13
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Prof. Dr. Mr. Soepomo
Mr. Wongsonegoro
Mr. Achmad Soebardjo
Mr. A.A. Maramis
Mr. R.P. Singgih
H. Agus Salim
Dr. Soekiman
Pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Perancang
UUD mengadakan sidang untuk membahas hasil
kerja panitia kecil perancang UUD yang diketuai
oleh Ir. Soekarno.
Proses Penyusunan Dasar dan Konstitusi Negara Indonesia
28/01/2014

14. Proses Penyusunan Dasar dan
Konstitusi Negara Indonesia
14
1)
2)
3)
Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno
BPUPKI menerima laporan perancang UUD yang
dibacakan oleh Ir. Soekarno. Dalam laporan
tersebut, terdapat tiga masalah pokok, yaitu :
Pernyataan Indonesia Merdeka
Pembukaan UUD 1945
Batang Tubuh 1945
Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI
dibubarkan kemudian digantikan oleh PPKI.
Tugas PPKI ini melanjutkan tugas BPUPKI dan
untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
Proses Penyusunan Dasar dan Konstitusi Negara Indonesia
28/01/2014

15. Proses Penyusunan Dasar dan
Konstitusi Negara Indonesia
15
Sidang PPKI I dilaksanakan pada tanggal 18
Agustus 1945. Dalam sidang ini, PPKI sepakat
untuk menetapkan UUD 1945 sebagai undangundang dasar negara. Sidang ini diketuai oleh Ir.
Soekarno.
Rapat ini membicarakan Pasal-pasal
Rancangan Aturan Peralihan dan Aturan
Tambahan dalam UUD dan disepakati dalam
waktu singkat pula.Dengan demikian, sejak
tanggal 18 Agustus 1945 bangsa Indonesia yang
baru satu hari memproklamasikan
kemerdekaannya, telah memiliki landasan
kenegaraan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara
yang kemudian dikenal dengan nama UUD 1945.
Proses Penyusunan Dasar dan Konstitusi Negara Indonesia
28/01/2014

16. Proses Penyusunan Dasar dan
Konstitusi Negara Indonesia
16
1)
2)
UUD 1945 yang telah disahkan oleh PPKI pada tanggal
1945mempunyai sistematika sbb :
Pembukaan UUD 1945, terdiri dari 4 alinea
Batang Tubuh atau isi UUD 1945 terdiri atas :
a.
16 Bab dan 37 Pasal
b.
4 pasal aturan peralihan (Pasal I – Pasal IV)
c.
2 ayat aturan tambahan
(1) Penjelasan Umum
(2) Penjelasan Pasal demi Pasal
Landasan Indonesia tercermin dalam Pembukaan UUD 1945
sekaligus merupakan pernyataan kemerdekaan Indonesia.
Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari 4 alinea merupak suatu
filsafat sosial dan puncak pengalaman sejarah rakyat Indonesia
khususnya.
Proses Penyusunan Dasar dan Konstitusi Negara Indonesia
28/01/2014

17. 17
Perbedaan dan Kesepakatan yang
Muncul dalam Sidang BPUPKI dan
PPKI
A.
Perbedaan dan Kesepakatan yang Muncul dalam
Sidang BPUPKI
Perbedaan pendapat dalam sidang BPUPKI
terutama terlihat pada golongan Islam dan golongan
Nasionalis. Golongan Islam menginginkan
Indonesia ditegakkan menurut syariat Islam. Adapun
golongan Nasionalis menginginkan Indonesia
ditegakkan berdasarkan paham kebangsaan.
Dalam sidang BPUPKI II juga muncul perbedaan
pendapat. Misalnya, mengenai bentuk Negara.
Mereka memperdebatkan bentuk Negara kerajaan
(monarki), Negara Islam, Negara federal, dan
Negara republik. Akhirnya, dipilihlah bentuk Negara
republik.
Perbedaan dan Kesepakatan yang Muncul dalam Sidang BPUPKI
dan PPKI
28/01/2014

18. 18
Perbedaan dan Kesepakatan yang
Muncul dalam Sidang BPUPKI dan
PPKI
B. Perbedaan dan Kesepakatan yang Muncul dalam
Sidang PPKI
Dalam sidang PPKI, perdebatan antara golongan Nasionalis dan
golongan Islam muncul kembali. Perbedaan tersebut terutama mengenai
sila pertama dalam rumusan dasar Negara
a.
Sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945.
Sebelum sidang dimulai, Bung Hatta dan beberapa tokoh Islam
mengadakan pembahasan dan pencarian solusi tentang masalah kalimat
“...... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya.” Karena tokoh-tokoh dari Indonesia timur yang mayoritas nonIslam merasa keberatan dengan kalimat tersebut dan mengancam akan
mendirikan negara sendiri jika kalimat tersebut tidak dirubah. Ahirnya, atas
pertimbangan nasionalisme yang tinggi serta menjaga persatuan dan
kesatuan, kalimat tersebut dihilangkan.
Perbedaan dan Kesepakatan yang Muncul dalam Sidang BPUPKI
dan PPKI
28/01/2014

19. 19
Perbedaan dan Kesepakatan yang
Muncul dalam Sidang BPUPKI dan
PPKI
b. Perbedaan dan kesepakatan yang muncul
dalam sidang PPKI.
Terdapat usulan perubahan, yaitu:
1) “Ketuhanan dengan kewajiban
menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” di
ubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.”
2) Bab II UUD pasal 6 yang semula berbunyi
“Presiden ialah orang Indonesia yang
beragama
Islam” di ubah menjadi “Presiden ialah
Perbedaan dan Kesepakatan yang Muncul dalam Sidang BPUPKI
28/01/2014
orang
dan PPKI

20. 20
TERIMA KASIH
Sumber :
LKS IPS Terpadu Sem.2
http://azanulahyan.blogspot.com/2012/05/perbedaan-pendapat-dalam-sidangbpupki.html
http://novalkhaisarbayusetiawan.blogspot.com/2012/12/bpupki-dan-ppki_5.html
ѻѻ
KELOMPOK 2
28/01/2014