Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat: Peraturan Daerah merupakan peraturan yang dibentuk oleh DPRD dan kepala daerah berdasarkan UU dan peraturan yang lebih tinggi untuk mengatur pelaksanaan otonomi daerah. Proses pembentukan Peraturan Daerah meliputi perencanaan, penyusunan rancangan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Peraturan Daerah harus memenuhi unsur formil dan materiil

1. JADMIKO ANOM

2. Peraturan Daerah adalah
peraturan perundang-undangan
yang dibentuk oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
dengan persetujuan bersama
Kepala Daerah

3.  Undang-Undang Dasar 1945;
 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU;
 Peraturan Pemerintah;
 Peraturan Presiden;
 Peraturan Daerah Provinsi; dan
 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

4. Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan berdasarkan
Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah jo. Permendagri No. 120 Tahun 2018 meliputi:
 Peraturan Daerah;
 Peraturan Kepala Daerah;
 Peraturan Bersama Kepala Daerah; dan
 Peraturan DPRD.
Secara hierarki, kedudukan Peraturan Daerah berada pada
urutan pertama dan menjadi acuan peraturan yang berada di
bawahnya

5. Berdasarkan ketentuan butir 39 Lampiran II UU No. 12/2011, dasar
pembentukan Peraturan Daerah dibedakan menjadi:
1. Yang memberikan dasar kewenangan
 Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
 Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah yang
bersangkutan
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
2. Yang memerintahkan
 peraturan perundang-undangan yang memerintahkan secara
tegas pembentukan Peraturan Daerah.

6.  Perencanaan dilakukan dalam suatu
Program Pembentukan Peraturan Daerah
 Disusun oleh DPRD dan kepala daerah
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
berdasarkan skala prioritas pembentukan
rancangan Perda.

8.  memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum mengenai
permasalahan pembentukan Peraturan Daerah;
 menetapkan skala prioritas penyusunan rancangan Peraturan Daerah untuk
jangka panjang, menengah atau jangka pendek sebagai pedoman bersama
dalam pembentukan Peraturan Daerah;
 menyelenggarakan sinergi antar lembaga yang berwenang membentuk
Peraturan Daerah;
 mempercepat proses pembentukan Peraturan Daerah dengan memfokuskan
kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menurut skala prioritas
yang ditetapkan; dan
 menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan Peraturan Daerah

9.  Program Pembentukan Peraturan Daerah memuat program
Pembentukan Peraturan Daerah dengan judul rancangan
peraturan daerah, materi yang diatur serta keterkaitannya
dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
 Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan
Perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai
rancangan peraturan daerah yang meliputi:
 latar belakang dan tujuan penyusunan;
 sasaran yang ingin diwujudkan;
 pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan
 jangkauan dan arah pengaturan.

11.  dalam rangka penyelenggaraan otonomi
daerah dan tugas pembantuan;
 menampung kondisi khusus daerah;
 penjabaran lebih lanjut peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pasal 14 UU No. 12/2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo.
Pasal 236 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah

12. 1. Judul
2. Pembukaan
3. Batang Tubuh
4. Penutup
5. Penjelasan
6. Lampiran (Jika Diperlukan)

13.  Judul harus singkat, jelas, tetapi mencerminkan
norma yang diatur.
 Judul memuat keterangan mengenai jenis,
nomor, tahun penetapan, dan nama Peraturan
Daerah
 Nama Peraturan Daerah dibuat secara singkat
dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau
frasa tetapi secara esensial mempunyai makna
dan mencerminkan isi Peraturan Daerah

14.  Judul ditulis dengan huruf kapital yang
diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda
baca.
 Judul tidak boleh ditambah dengan singkatan
atau akronim.
 Nama daerah tidak disebutkan 2 (dua) kali pada
suatu judul Peraturan Daerah

15. 1. Frasa
“DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA”
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah
3. Konsiderans : Menimbang
4. Dasar Hukum : Mengingat
5. Diktum

16.  Konstatasi fakta mengenai urgensinya dibuat suatu
peraturan harus disusun sedemikian rupa untuk setiap
pertimbangan yang satu dengan pertimbangan
berikutnya tidak boleh berdiri sendirisendiri maknanya,
tetapi alur pikirannya harus berkesinambungan secara
rentet.
 Memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran
yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan
peraturan perundang-undangan.
 Pokok-pokok pikiran memuat unsur filosofis, yuridis,
dan sosiologis yang menjadi latar belakang
pembuatannya

17.  Filosofis:
Peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup,
kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan
serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila
dan Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945.
 Sosiologis
Peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dalam berbagai aspek.
 Yuridis:
Peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum
atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan
aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan
dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan
masyarakat

18.  Konsideran cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian singkat
mengenai perlunya melaksanakan ketentuan Pasal atau beberapa Pasal dari UU
atau PP yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan
menunjuk Pasal atau beberapa Pasal dari UU atau PP yang memerintahkan
pembentukannya.
Contoh:
 Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

19.  Memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan dan
peraturan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan
peraturan perundang-undangan.
 Dasar hukum pembentukan Perda adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, UU tentang Pembentukan Daerah dan UU
tentang Pemerintahan Daerah.
 Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya
peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sama.
 Peraturan perundang-undangan yang akan dicabut dengan peraturan
perundangan yang dibentuk atau belum resmi berlaku tidak boleh dijadikan
dasar hokum.

20.  Apabila lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan
peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara
kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
 Diikuti dengan penyebutan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran
Daerah
 Setiap frasa diakhiri dengan tanda baca “titik koma (;). Walaupun untuk akhir
frasa huruf terakhir.
Contoh:
Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota … Tahun … Nomor … tentang …
(Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota … Tahun … Nomor …, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor …)

21.  Diktum terdiri atas :
a. kata memutuskan
b. kata menetapkan;
c. jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan.
CONTOH DIKTUM
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Dan
GUBERNUR JAWA BARAT
Memutuskan :

22. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

23. 1. Ketentuan Umum;
2. Materi Pokok Yang Diatur
3. Ketentuan Pidana; (Jika Diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan; (Jika Diperlukan)
5. Ketentuan Penutup

24. 1. Batasan pengertian atau definisi
2. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan
3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya
antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan
4. Frasa Pembuka dalam ketentuan umum Peraturan Daerah berbunyi: “Dalam
Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:”
5. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan
atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor
urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri
dengan tanda baca titik.
6. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau
istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal
selanjutnya

25.  Definisi:
 Harus diambil dari definisi yang sudah disebutkan dalam Peraturan Perundang-
undangan di atasnya;
 Tidak boleh dikurangi atau ditambahkan, hanya disesuaikan dengan substansi.
 Pengertian
 Dibuat sesuai dengan kebutuhan.

26.  Perbedaan singkatan dan akronim:
Contoh singkatan:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Contoh akronim:
Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)
 Frasa yang digunakan adalah :
Singkatan>>>>>>> yang selanjutnya disingkat…….
Akronim >>>>>>> yang selanjutnya disebut……..

27. Ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada
pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal-pasal
ketentuan umum

28.  Sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut
dirumuskan menjadi satu bagian (Pasal) dengan norma yang memberikan sanksi
administratif atau sanksi keperdataan.
 Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat
lebih dari satu Pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan
dalam Pasal terakhir dari bagian (Pasal tersebut).

29. Sanksi administratif dapat berupa:
a. Pencabutan izin;
b. Pembubaran;
c. Pengawasan
d. Pemberhentian sementara;
e. Denda administrative
Sanksi keperdataan berupa, antara lain:
 ganti kerugian

30.  Peraturan Daerah boleh memuat ketentuan pidana (Pasal 15 UU
No.12/2011 jo. Pasal 238 UU No. 23/2014) tetapi tetap dibatasi
sebagai berikut :
 Lamanya pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
 Banyaknya denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah).
 Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana
denda selain sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan

31. 1. Ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut
2. Dalam hal ketentuan pidana berlaku untuk siapa saja,
maka untuk subyek ditulis “setiap orang“.
3. Bila ketentuan pidana hanya berlaku untuk subyek
tertentu, maka harus secara tegas disebut subyek
tersebut, misalnya Pegawai Negeri Sipil, Pengemudi dan
lain-lain.
4. Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara
tegas kualifikasi pidana yang dijatuhkan bersifat
kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif

32. Memuat penyesuaian pengaturan tndakan hukum atau hubungan
hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundangundangan
yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru,
yang bertujuan untuk:
 Menghindari terjadinya kekosongan hukum;
 Menjamin kepastian hukum;
 Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena
dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
dan
 Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat
sementara

33. Memuat ketentuan mengenai:
 penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan
perundang-undangan
 nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
 status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
 saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan

34.  Tidak menggunakan frasa ….. mulai berlaku efektif pada
tanggal ….. atau yang sejenisnya, karena frasa ini
menimbulkan ketidakpastian mengenai saat berlakunya
suatu Peraturan Perundang-undangan yaitu saat
diundangkan atau saat berlaku efektif.
 Saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan,
pelaksanaanya tidak boleh ditetapkan lebih awal
daripada saat mulai berlaku Peraturan Perundang-
undangan yang mendasarinya.
 Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut
dengan Peraturan Perundang-undangan yang
tingkatannya sama atau lebih tinggi.