Solusi Komunikasi regional [SKOR]

3. 03Edisi 13/Juli-Agustus 2013
Wartawan SKOR dilarang meminta/menerima imbalan dari Narasumber
SUSUNAN
REDAKSI
DKI: Nur Ashari, Dg. Ratis, Hasan AL. Jakarta Pusat: Junaid, Rahman (Biro Jakarta Barat), Rusman (Biro Jakarta
Selatan) Jawa Timur: Agus Budianto (Korwil), Adien, Wito, Sunaryo (Surabaya), Yudi (Blitar,Malang,Kediri), Jawa
Barat: Yandi Arifiandi (Korwil), Sigit Hermawan (Biro Kota Bandung). Djahruddin SH, Yadi (Bekasi) M. Irvan (Kab/
Kota Bogor) Jawa Tengah: Khartika Dwi Chandra Dioko (Korwil). Banten: H. Faruroji, Agus Nurdin, Kastaja Sulsel:
Heriyanto SE (Makassar), Suardi, Nasruddin (Biro Luwu Raya,Tator,Wajo,Morowali) Sulbar: M. Idris Said (Korwil)
Dewan Lembah, Nur Khalik (Mamuju, Majene), Nurdin, Yayat (Polman), Safri, SE. Gerzon, S.Th (Mamasa). Nesar,
S.Ip (Matra) Sulut: Jonni Victor Thomas Mamengko (Korwil) Ali Imran Aduka (Kabiro Bolmong Raya) Andy Riadhy
(Kota Mobagu) Fischer M. Mangundap, SS (Tomohon) Gorontalo/Sulteng: Mohammad Lidjali (Korwil) Sultra: Asmi
(Pembina), Sarman, S.Ag (Biro Kolaka), Andi Mashar, SE (Bombana) Kalimantan Selatan: Rachmadi Rais, SH (Korwil)
NTB: Saridin (Korwil) Papua Barat: Donald Karel Lotulung Sorong: Robby Smas Papua: Decky Smas (Pembina) Yerry
Korwa (Penasehat) Daniel J. Sumbung (Korwil), Agustinus Pantury, SH (Wakorwil). Minsar Hutabalian, SH (Korlip).
Raymond Kalimanun, SE. Elsyelin Ferdinandus, S.Sos. Vivi Sumanti, SH Kota Tasik Malaya: Lilis. S. ZH Biak Numfor:
Sjatiel Simbiak Sumatera Utara: Maxi Bangun (Korwil). Rekro Tarigan, Fredy Bangun (Medan) Komando Surbakti
(Deli Serddang)Sumatera Selatan: M. Anwar, Se. MM (Lampung) Riau: Sri Rohana, SH. Edi Syahputra Hasibuan,
Mufti Medofa, S.Pdi, MM Aceh: Basri
Pelindung/Penasehat:
Mayjen (Purn) Salim S. Mengga
Pembina:
H. Syahrir Hamdani,
Steven S. Lee Lahengko, Sh, Sth
TD. Heru Lukandow, SH.
Arman B, Abd Kadir
Pemimpin Umum/Redaksi
RD. Darwis, S.Par, S.Hi
Wakil Pemimpin Redaksi
Noehroji
Pemimpin Perusahaan
Sudirman Umar, S.Pd
Pemimpin Produksi:
Noehroji
Redaktur Eksekutif:
Zulkifli Sunusi, S.Ip
Redaktur Senior:
Bejo Sumantoro
Redaktur Pelaksana:
Abdullah G. S.Ip
Tim Investigasi:
LAKRI
(Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia)
Design Grafis:
Romi Prasetia
Staf Redaksi:
Hari Setiawan, Indah Permatasari
Haryadi, Aswan Samad,
Taswin, Jasman, Yusuf Dj.
Bendahara:
Sri Winingsih
Tata Usaha:
Gita Putri Andani
Marketing:
ADI
Photografer/Sirkulasi:
Udin Gondrong
Wahyu Wibowo
Penasehat Hukum:
DR. H. Eggi Sudjana, SH. M.Si
Abdi Segara, SH
Andi Azis Maskur, SH
Alamat Redaksi/Tata Usaha:
Jalan SMA 14 No. 16 Cililitan, Jakarta Timur
Telp: (021) 2409 5520
Bank BRI: 6169.01006897.536
Atas nama, Sri Winingsih (Bendahara)
Mobile: 0853 1116 6156
email: redaksi@skornews.com
website: www.skornews.com
Penerbit:
PT. Sulawesi Utama Persada
Notaris, Harapan Kanna, SH. M.Kn
SK Menkumham;
Nomor: AHU-23232.AH.01.01.Tahun 2013
S
elain dikenal malas menghadiri rapat, mer-
eka juga malas mengunjungi konstituen.
Mereka mengunjungi konstituen hanya di
saat-saat menjelang pemilu. Padahal, men-
gunjungi konstituen adalah penting untuk
menangkap aspirasi rakyat yang memilih mereka. Den-
gan mengunjungi konstituen mereka mengetahui den-
gan jelas apa yang dikehendaki rakyat untuk selanjut-
nya bisa dibawa ke rapat-rapat penting di parlemen.
Di samping dua kemalasan tadi, mereka juga malas
belajar. Belajar di sini tidak hanya terkait raihan jenjang
pendidikan setinggi-tingginya, melainkan belajar untuk
memperluas cakrawala dan meningkatkan kualitas diri
sebagai anggota legislatif. Dengan fungsi legislasi, pen-
gawasan, dan pengganggaran yang melekat di dalam di-
rinya, anggota DPR dituntut memiliki cakrawala berpikir
yang luas dalam bidang-bidang tersebut. Sayangnya,
kemalasan dalam belajar membuat produk-produk yang
dihasilkannya berada di bawah standar. Produk legis-
lasi, misalnya, kerap tak memperlihatkan kualitas yang
memadai, sebagaimana terbukti dengan banyaknya UU
yang diujimaterikan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Melihat ketiga hal tersebut di atas, maka sudah saat-
nya kita tidak lagi memilih anggota dewan yang berkat-
egori pemalas itu pada Pemilu 2014. Tidak lagi memilih
anggota DPR yang malas ini merupakan hukuman yang
pantas diberikan rakyat kepada mereka. Efek jera harus
benar-benar ditimpahkan kepada mereka.
Harapan penuh kita tumpahkan ke pundak rakyat
sebagai pemegang hak pilih Pemilu 2014. Rakyat harus
kritis dalam memilih calon anggota legislatif di masa
depan. Jangan pilih calon anggota dewan yang dikenal
pemalas, karena dengan mudah mereka akan menging-
kari amanah rakyat. Pilihlah calon-calon legislatif yang
punya rekam-jejak bagus. Mereka adalah calon-calon
yang rajin mengikuti rapat-rapat di DPR, rajin mengun-
jungi konstituen, dan mau belajar untuk menghasilkan
produk-produk legislasi yang berkualitas.
Bagaimanapun, tugas dan fungsi utama DPR adalah
sebagai pembuat legislasi, pengawas, dan pengangga-
ran. Karena itu, perekrutan haruslah dilihat dari kualitas
rekam jejaknya, bukan sekadar tampang dan seberapa
tebal isi kantong sang caleg.
Dengan rajin mengunjungi konstituen dan selalu
belajar meningkatkan cakrawala berpikir, mereka akan
mampu menangkap aspirasi rakyat dan selanjutnya as-
pirasi tersebut bisa dibawa ke rapat-rapat yang digelar
DPR, untuk kemudian menjadi sebuah keputusan politik
penting bagi rakyat bangsa ini.
Kita hanya butuh calon legislatif yang rajin, berdisi-
plin, dan berkomitmen tinggi untuk memperjuangkan
nasib rakyat. Jangan pilih lagi anggota dewan yang pe-
malas. Kinerja anggota legislatif toh tidak hanya diten-
tukan oleh standar pendidikan yang dimilikinya, tidak
juga ditentukan oleh popularitasnya dalam mengum-
pulkan suara rakyat. Kinerja seorang anggota dewan
dinilai dari komitmen-
nya yang tinggi terhadap
kepentingan rakyat, dan
itu harus tercermin dari
kegiatan-kegiatan serta
pelaksanaan tugas-tugas-
nya sebagai wakil rakyat.
Bagaimana mungkin se-
orang wakil rakyat dis-
ebut memiliki komitmen
tinggi, jika ia malas meng-
hadiri rapat-rapat penting
di DPR, malas mengun-
jungi konsituen, dan ma-
las belajar, Masihkah kita
Memilih Mereka...?
Luar biasa malasnya wakil rakyat kita.
Sudah diberi fasilitas dan gaji besar dari
uang hasil keringat rakyat, mereka malah
tidak peduli dengan tugas-tugasnya se-
bagai anggota dewan. Mereka seenaknya
bolos sidang, titip tanda tangan kehad-
iran, atau setor muka sekitar 5-10 me-
nit dalam sidang paripurna, lalu pergi,
menghilang entah ke mana.

4. Edisi 13/Juli-Agustus 2013
L
emahnya pengawasan
oleh Dirjen PHKA dan
BBKSDA Jawa Barat
dalam menyelengga-
rakan fungsinya seba-
gai pengelola CA Kamojang, TWA
Kawah Kamojang dan CA Gunung
Papandayan mengakibatkan ka-
wasan tersebut terganggu dan ru-
sak sehingga tidak dapat berfungsi
sebagai kawasan konservasi.
Dikonfirmasi terkait hal terse-
but, SKOR mengirimkan surat kon-
firmasi kepada CGI Ltd pada Tang-
gal, 15 Juni 2013 yang kemudian
dijawab pihak CGI pada Tanggal,
28/6/13 (Via Email), berdasarkan
jawaban tersebut, SKOR men-
girimkan surat konfirmasi ke-dua
(Via Email) namun hingga berita
ini dimuat CGI tidak memberi-
kan tanggapan atas surat konfir-
masi Kedua tersebut sebagaimana
pernyataan staf CGI, Reva Sasis-
tiya saat dihubungi SKOR melalui
nomor telpon pribadinya.
Saat Tim SKOR berkunjung
ke CGI Darajat, Garut Jawa Barat
(2/7/13), pihak security tampak be-
gitu sibuk menyambut dan terke-
san over protektif yang justru
menimbulksan rasa penasaran
Tim untuk mengetahui dan me-
lihat lebih jauh tentang kegiatan
tersebut. Diterima Kepala Security,
Anton dan Staf CGI, Yusef. Mereka
tidak memberikan ijin berkun-
jung ke lokasi kegiatan Chevron
dan melakukan aksi tutup mulut
terhadap setiap pertanyaan yang
diajukan dengan alasan mereka
hanya sebagai pekerja dan tidak
berwenang memberikan jawaban.
Berdasarkan hal tersebut, patut
diduga bahwa CGI dalam melak-
sanakan pemanfaatan hutan en-
ergi panas bumi juga melakukan
kegiatan lain diwilayah tersebut
sehingga terkesan tertutup terh-
adap wartawan, bahwa Manager
(Policy Goverment & Public Affairs)
Chevron Geothermal Salak, Ida
Bagus Wibatsya telah berbohong
dengan mengatakan bahwa CGI
tidak melakukan eksplorasi baru
di kawasan CA Papandayan.
SKOR, Jakarta
BBKSDA (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam) Provinsi Jawa Barat pada tanggal 13 Juli 2009 menandatangani
dua Perjanjian Kerjasama dengan CGI Ltd. Untuk peningkatan pengelolaan CA Kamojang, TWA Kawah Kamojang, dan
CA Gunung Papandayan selama 5 tahun. Pasal 4 ayat (2) huruf a pada kedua PKS tersebut kemudian diadendum pada
tanggal 21 Desember 2009.
1. CGI Ltd. Sejak tanggal 2 Agustus 2000 telah melaksanakan kegiatan
di kawasan hutan konservasi tanpa ijin Menteri Kehutanan.
2. Perjanjian Kerjasama antara BBKSDA Jawa Barat dengan CGI Ltd.
tidak sah secara hukum karena tidak didasari ijin Menteri Kehutan-
an.
3. Tindakan Kepala BBKSDA Jawa Barat menandatangani Perjanjian Ker-
jasama dengan CGI Ltd. merupakan tindakan yang melampaui we-
wenang.
Hal tersebut tidak sesuai dengan:
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan seba-
gaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004: Pasal 38
ayat (1) menyatakan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk ke-
pentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat
dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan lindung.
2. Pasal 50 Ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang;
mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan
hutan secara tidak sah, dilarang melakukan kegiatan penyelidikan
umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam ka-
wasan hutan, tanpa izin Menteri
3. Pasal 78 Ayat (5) yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sen-
gaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (3) huruf (a), huruf (b), atau huruf (c), diancam dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 19. Ayat (1) menyatakan
bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat men-
gakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.
Team
Kepada Yth Gubnernur Jawa Barat, Bupati Garut dan Bupati Bandung,
Mohon Informasi melalui Media SKOR, bahwa CGI Darajat dalam pemanfaatkan Hutan Konservasi CA Kamojang, CA Gunung Papandayan dan TWA
Kamojang, pada proses pemamfaatan energi panas bumi yang menggunakan Air Bawah tanah sebelum ditampung di Ketel uap, mohon disampai-
kan ke publik tentang Ijin dan pembayaran pajak air bawah tanah yang selama ini digunakan oleh CGI.
Atas perhatiannya kami ucapkan Trimaksih... LEMBAGAANTI KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
Kepada Yth Kepala Badan Puslitbang Air Prov Jawa Barat,
Didaerah kami air tanah semakin surut dan sumur mengalami pendangkalan, apakah hal tersebut disebabkan oleh penggunaan air bawah tanah
secara berlebihan oleh CGI. mohon penjelasan dan penelitiannya,
dari 0852 223x xxxx Dhani di Pasir Wangi, Garut Jawa Barat

5. Edisi 13/Juli-Agustus 2013
Ikuti Penelusuran SKOR edisi mendatang, Tentang Kesak-
sian Masyarakat sekitar dan komentar para ahli seputar
kegiatan yang berkenaan dengan hutan, tanah dan air.

6. Edisi 13/Juli-Agustus 2013
Hal itu ditegaskan PB Al Washliyah
melalui kuasa hukumnya, Ade Zainab
Taher saat Rapat Dengar Pendapat
(RDP) dengan DPRD Deliserdang, di
Ruang Komisi A.kamis (30/5) RDP yang
dipimpin Ketua Komisi A Rahmadsyah
serta dihadiri Wakil Ketua DPRD Del-
iserdang H Wagirin Arman S Sos serta
sejumlah anggota Komisi A ini dihadiri
BPN Sumut dan Deliserdang, perwaki-
lan Kapoldasu, Pangdam I/BB, PTPN
II, Kuasa Hukum Tamin Sukardi dan
Mujianto, Pengurus TPSTGR Desa Hel-
vetia, Kecamatan Labuhan Deli serta
pengurus PB Al Washliyah melalui
kuasa hukumnya. Sementara Pemkab
Deliserdang, PN Lubukpakam, Kejari
Lubukpakam tidak hadir dalam Rapat
Dengar Pendapat (RDP) tersebut.
“Kita pertanyakan dasar hukum
atau alas hak kenapa terbit IMB di atas
lahan eks HGU 74 hektar itu yang no-
tabenenya masih sengketa serta status
Quo (stanvas) berdasarkan hasil rapat
kerja dengan pendapat DPRD Sumut,
BPN Sumut, Biro Pemerintahan Umum
Setda Provsu, Bupati Deliserdang,
BPN Deliserdang, Kades, PTPN II dan
masyarakat penggarap, Selasa 12 Juli
2011. Hanya sudah membayar retribusi
sampai miliaran rupiah kepada Pem-
kab Deliserdang, IMB nya dikeluarkan
begitu saja,” tegasnya.
Sebab, PB Al Washliyah yang telah
memberikan ganti rugi kepada negara
dengan taksiran harga ditentukan
oleh tim penaksir harga (Tim 9) yakni
Meneg BUMN, PTPN 2, BPN Deliser-
dang, Pemkab Deliserdang, Kejari Del-
iserdang, Kimpraswil Deliserdang dan
DPRD Deliserdang sesuai dengan surat
persetujuan pelepasan aset dari Meneg
BUMN No 5-380/MBU/2004 tanggal
26 Juli 2004, saat mengajukan proses
sertifikat tidak bisa diterbitkan hingga
saat ini.
Bahkan PB Al Washliyah memi-
liki pelepasan ganti rugi kepada
masyarakat berdasarkan 16 surat
keterangan atas hak tanah, surat ket-
erangan tentang Pembagian dan pen-
erimaan tanah ladang/sawah (SKPTL/S)
tanggal 27 September 1952 untuk ta-
nah seluas 32 hektar yang merupakan
satu objek dengan 74 hektar dengan
total seluas 106 hektar tersebut. Hal
itu juga dikuatkan oleh PTPN II yang
menyatakan pengalihab itu sesuai den-
gan proses hukum berdasarkan surat
BPN RI N0 42/HGU/BPN/2002 tanggal
25 Nopember 2002.
“Al Washliyah punya pelepasan hak
yang disyaratkan oleh Meneg BUMN
untuk tanah negara yang menurut
ketentuan BPN harus diganti rugi ke-
pada negara dan rakyat penggarap.
Semuanya sudah kita penuhi, semen-
tara pihak Tamin Sukardi dan Mujianto
hanya memiliki SKPTL/S dengan tahun
berbeda 1954 dan belum memberikan
ganti rugi kepada negara,” ungkapnya.
Menjawab hal itu pihak BPN Sumut
melalui Kabid IV menyatakan secara
yuridis pengalihan hak tanah kepada
PB Al Washliyah sudah Clear (bersih)
tapi belum Clean (betul bersih) kar-
ena masih ada gugatan di pengadilan.
“Syarat pertanahan itu memang harus
Clear dan Clean dari gugatan,” jelas-
nya.
Sedangkan kuasa hukum Tamin Su-
kardi dan Mujianto, G Tampubolon me-
nyebutkan, mereka sudah membayar
retribusi untuk IMB kepada Pemkab
Desakan dari berbagai pihak agar
Kejari Mamuju melakukan eksekusi
kepada terpidana sesuai amar putu-
san Mahkamah Agung (MA) bersifat
inkrahct (putusan telah mempunyai
kekuatan hukum tetap) pada Juni, Juli
2012. Kasus pembobolan dana Bank
BPD cabang Pasangkayu melibatkan 14
terpidana. Dua diantaranya dinyatakan
bebas murni yakni Yaumil RM (Ketua
DPRD Matra) dan Rayu yang kini ang-
gota DPRD Provinsi Sulbar dari poli-
tisi PDI-P. Yang lain (12 orang) terbukti
melakukan korupsi dengan hukuman
berfariasi dipidana antara 4 sampai 10
tahun penjara. Satu orang diantaranya
yakni Amir Hamzah melakukan upaya
hukum luar biasa dengan mengajukan
peninjauan kembali (PK) ke MA. Dan
kesepuluh orang terpidana itu yakni
mantan Kepala Bagian Perlengkapan
Dinas PU Kabupaten Matra Rismadi
Chandra (10 tahun) denda Rp 2,6 m
serta harta berupa tanah dua hektar
disita untuk negara.Mantan Pimpinan
Bank BPD Cabang Pasangkayu Tahir
Karim divonis 8 tahun bayar denda Rp
300 juta , mantan Kepala Bagian Kred-
it Bank BPD setempat M.Arman Laode
Hasan (6 tahun), denda Rp 300 juta
serta harta kekayaannya berupa 159
sertifikat untuk jaminan kredit disita
oleh negara.
Terpidana lainnya adalah Hj. Ani
divonis 6 tahun denda Rp 300 juta,
bayar uang pengganti Rp 5,4 m serta
harta kekayaannya berupa 20 hektar
tanah disita oleh negara. Alam Bohari
(5 tahun) denda Rp 500 juta dan har-
ta kekayaannya 1.000 meter persegi
disita oleh negara. Laenong (4 tahun)
denda Rp 400 juta serta harta keka-
yaannya berupa alat berat eksavator,
mobil, kebun kakao, kebun kelapa
sawit 200 hektar disita untuk negara.
Terpidana Risma Ambo Jiwa (4 tahun)
denda Rp 200 juta serta harta keka-
yaannya berupa kebun kakao 5 hektar
disita untuk negara. Amir Hamzah (4
tahun) bayar denda Rp 300 juta dan
bayar uang pengganti Rp 1,6 miliar.
Andi Ampeng (4 tahun) denda Rp 680
juta dan untuk terpidana Sukidi Wi-
jaya divonis 4 tahun denda Rp 450 juta
dan harta kekayaannya berupa kebun
sawit senilai Rp 220 juta disita oleh
negara.
Sesuai catatan SKOR, perkara terse-
but pada Nopember 2006 sampai Mei
2007. setidaknya 150 kontraktor atau
perusahaan mengajukan permohonan
untuk kredit jasa konstruksi pada Bank
BPD Cabang Pasangkayu Kabupaten
Matra. Nilai masing masing kreditur
antara Rp 400 juta sampai Rp 1 mil-
iar. Belakangan diketahui baik kontrak
kerja maupun Surat Perintah Mulai
Deliserdang. Sementara Ketua Komisi
A DPRD Deliserdang, Rahmadsyah juga
mempertanyakan dasar hukum pener-
bitan IMB kepada Pemkab Deliserdang
sehingga terdapat bangunan di tanah
eks HGU seluas 74 hektar yang diban-
gun PTACR. “Segera kita panggil Pemk-
ab Deliserdang dalam RDP selanjutnya
mempertanyakan hal tersebut,” ucap
Rahmadsyah.
Lapor ke KPK
Kuasa hukum PB Al Washliyah, Ade
Zainab Taher mengatakan, atas perso-
alan itu, Al Washliyah merasa terham-
bat melakukan pembangunan di atas
lahan yang sudah dibeli kepada negara
dan masyarakat.
Bahkan PB Al Washliyah berencana
melaporkan permasalah yang dihadapi
saat ini ke Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK). Sebab tidak ada kepastian
hukum serta diduga adanya permainan
mafia hukum, tanah dan peradilan.
Ada indikasi kalau pemkab bermain
mata dengan pihak yang mempunyai
kepentingan atas tanah trsebut. “Han-
ya berdasarkan bayar retribusi tanpa
ada alas hak atau dasar hukum, Tamin
Sukardi dan Mujianto bisa mendirikan
bangunan. Sementara kita yang jelas
sudah membeli dan mengganti rugi
kepada negara dan rakyat penggarap
mau mendirikan pagar tidak boleh.
Dasar hukum apa itu, kan persoalan
74 hektar tanah tersebut masih status
Qou.” katanya. Maxi.B
Kerja (SPMK) diduga fiktif, karena da-
lam dokumen ada yang mencurigakan.
Total nilai kredit Rp 41 miliar yang dic-
airkan tanpa pihak Bank BPD Cabang
Pasangkayu melakukan penelitian dan
penilaian secara benar terhadap para
pemohon. Apakah janji Kejari akan
ditepati..?, semua elemen masyarakat
menunggu dan berharap segera di-
lakukan eksekusi terhadap sejumlah
terpidana korupsi dana kredit di Bank
BPD Sulsel Cabang Pasangkayu Mamu-
ju Utara (Matra).
Nur/Dewan
SKOR-Deliserdang,SUMUT
Pengurus Besar Al Jam’iyatul
Washliyah mempertanyakan
dasar hukum penerbitan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB)
yang dikeluarkan Pemkab
Deliserdang di lahan seluas
74 hektar Eks HGU PTPTN
II, di Pasar IV, Desa Helvetia,
Kecamatan Labuhan Deli,
Kabupaten Deliserdang,
sekarang ini telah berdiri
bangunan perumahan mewah
dan pengerjaannya terus
berlangsung.
SKOR-Mamuju
Setelah jajaran Kejaksaan Mamuju mendapat desakan dari berbagai
pihak, akhirnya minggu terakhir Juni 2013 berjanji akan melakukan
eksekusi kepada sejumlah terpidana korupsi dana kredit di Bank BPD
Sulsel Cabang Pasangkayu Mamuju Utara (Matra). Janji tersebut dike-
mukakan Kejari Mamuju cq Kasi Pidsus Kejari Mamuju Salahuddin,SH.
Kejadiannya pada 2007 nilai kredit 41 miliar. Menurut Salahuddin,
kini Kejari Mamuju melakukan upaya agar Kejati Sulselbar melimpah-
kan eksekusi kasus tersebut ke Kejari Matra, agar Kejari Matra yang
melakukannya.

7. 07Edisi 13/Juli-Agustus 2013
F
aktor yang menyebabkan
dimuatnya nama-nama
itu lantaran mereka per-
nah disebut di dalam per-
sidangan kasus korupsi,
atau pernah melontarkan pernyataan
di media yang bertujuan memperle-
mah kewenangan KPK
Sempat muncul dugaan bahwa
data-data itu dikeluarkan Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK). Ketua KPK,
Abraham Samad membantah tudingan
itu.
"Namanya KPK pasti difitnah. Wa-
jar lah, biasa kalau kita difitnah, eng-
gak apa-apa," kata Abraham Samad di
Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin
lalu.
Namun, Samad lagi-lagi menegas-
kan bahwa pihaknya sama sekali tidak
terlibat dalam rilis tersebut, meski pun
ICW pada dasarnya mendukung penuh
kinerja KPK.
"Semakin banyak orang memfitnah,
semakin banyak amal kita dinaikkan di
Bulan Ramadan," pungkas Samad.
Setidaknya ada 5 (lima) Indikator
Penilaian sehingga muncul nama-
nama yang dianggap tidak memiliki
komitmen terhadap pemberantasan
korupsi, indikatornya adalah:
1. Politisi yang namanya pernah dis-
ebut dalam keterangan saksi atau
dakwaan JPU terlibat serta atau
turut menerima sejumlah uang da-
lam sebuah kasus korupsi
2. Politisi bekas terpidana kasus koru-
psi
3. Politis yang pernah dijatuhi sanksi
atau terbukti melanggar etika da-
lam pemeriksaan oleh Badan Ke-
hormatan DPR
4. Politisi yang mengeluarkan-
pernyataan di Media yang tidak
mendukung upaya pemberantasan
korupsi
5. Politisi yang mendukung upaya
revisi UU KPK yang berpotensi
memangkas dan melemahkan ke-
wenangan lembaga tersebut
Berikut ini daftar lengkap 36 bakal
caleg bermasalah:
Partai Golkar: 9 orang
1. Aziz Syamsuddin, Disebut oleh
Saksi (AKBP Thedy Rusmawan) da-
lam persidangan kasus simulator
(28/5/2013) menerima uang untuk
memperlancar proyek simulator
SIM.
2. Bambang Soesatyo, Disebut oleh
Saksi (AKBP Thedy Rusmawan) da-
lam persidangan kasus simulator
(28/5/2013) menerima uang untuk
memperlancar proyek simulator
SIM.
3. Idris Laena, Melakukan pelanggaran
etika (sedang) dalam kasus per-
mintaan barang atau upeti kepada
BUMN.
4. Nurdiman Munir, Mendukung upa-
ya revisi UU KPK yang berpotensi
melemahkan kewenangan lembaga
tersebut.
5. Setya Novanto, Kesaksian Lukman
Abbas di Pengadilan Tipikor Pekan-
baru mengaku menyerahkan uang
1.050.000 dollar AS (sekitar Rp 9
miliar) kepada Kahar Muzakir set-
elah pertemuan dengan Setya No-
vanto.
6. Kahar Muzakir, Kesaksian Lukman
Abbas di Pengadilan Tipikor Pekan-
baru mengaku menyerahkan uang
1.050.000 dollar AS (sekitar Rp 9
miliar) kepada Kahar Muzakir.
7. Melchias Marcus, Mekeng Disebut
sebagai "Ketua Besar" dalam BBM
antara Mindo Rosalina Manulang
dan Angelina Sondakh dalam kasus
wisma atlet.
8. Priyo Budi Santoso, Nama Priyo Budi
S masuk dalam tuntutan JPU atas
kasus pengadaan Al Quran dan
laboratorium yang menyeret Dendi
Prasetya dan Zulkarnain Djabar.
9. Charles Jonas Mesang, Disebut da-
lam surat dakwaan untuk terdakwa
bekas Sekretaris Jenderal Kemente-
rian Kesehatan Sjafii Ahmad di Pen-
gadilan Tipikor, Senin (29/11/2010),
menerima uang dari proyek pen-
gadaan alkes di Kemenkes sebesar
Rp 90 juta.
Partai Demokrat: 10 orang
1. Edhie Baskoro Yudhoyono, Laporan
dugaan pencemaran nama baik
oleh Ibas kepada Yulianis dinilai
oleh LPSK menghambat pemberan-
tasan korupsi.
2. Mirwan Amir, Saksi Mindo Rosalina
Mdalampersidanganmenyebutkan
peran yang bersangkutan sebagai
"Ketua Besar" yang menerima uang
dari proyek wisma atlet.
3. Jhonny Allen Marbun, Disebut oleh
Abdul Hadi Jamal (tersangka ka-
sus korupsi pembangunan derma-
ga dan bandara Indonesia timur)
menerima uang Rp 1 miliar dalam
proyek yang sama.
4. Achsanul Qosasi, Melakukan pelang-
garan etika ringan dalam kasus
permintaan barang atau upeti ke-
pada BUMN.
5. Ignatius Mulyono, Membantu pen-
gurusan sertifikat Hambalang atas
permintaan Anas Urbaningrum.
6. Muhammad Nasir, Audit BPK me-
nyebut nama Muhammad Nasir
termaktub dalam akta kepemilikan
PT Anugerah Nusantara.
7. Sutan Bhatoegana, Disebut oleh JPU
menerima uang dalam kasus solar
home system (SHS) dan hal terse-
but juga diakui oleh terdakwa Ko-
sasih Abas.
8. MarzukiAlie, Pernah menyampaikan
wacana pembubaran KPK. (Baca
pula: Penyataan Kontroversial Mar-
zuki Alie).
9. Max Sopacua, Disebut dalam surat
dakwaan untuk terdakwa bekas
Sekretaris Jenderal Kementerian
Kesehatan Sjafii Ahmad di Penga-
dilan Tipikor, Senin (29/11/2010),
menerima uang dariproyek pen-
gadaan alkes di Kemenkes sebesar
45 juta.
10. Mahyudin, Disebut oleh saksi Min-
do Rosalina M dalam persidangan
(16/1/1012) sebagai "Pak Ketua"
yang menerima sejumlah uang dari
pembahasan wisma atlet.
PDI Perjuangan: 5 orang
1. Herman Hery, Disebut oleh sak-
si (AKBP Thedy Rusmawan) da-
lam persidangan kasus simulator
(28/5/2013)menerima uang untuk
memperlancar proyek simulator
SIM.
2. I Wayan Koster, Disebut oleh saksi
Lutfi Ardiansyah dalam persidan-
gan tipikor (27/1/2012) menerima
uang sebesar Rp 5 miliar dari Grup
Permai.
3. Said Abdullah, Disebut oleh
Yulianis dalam persidangan tipikor
(4/10/2012) turut serta dalam
menggiring sejumlah proyek ber-
sama Grup Permai.
4. Olly Dondokambey, Disebut oleh
Yulianis dalam persidangan tipikor
(4/10/2012) turut serta dalam
menggiring sejumlah proyek ber-
sama Grup Permai.
5. Ribka Tjiptaning, Dijatuhi sanksi
oleh Badan Kehormatan DPR beru-
pa larangan memimpin rapat pani-
tia khusus atau panitia kerja di DPR
terkait kasus ayat tembakau yang
hilang dalam UU Kesehatan.
PKS: 4 orang
1. Zulkieflimansyah, Melakukan pe-
langgaran etika ringan dalam ka-
sus permintaan barang atau upeti
kepada BUMN.
2.Adang Darajatun, Tidak bersedia me-
nyampaikan informasi keberadaan
istrinya (Nunun Nurbaeti) kepada
KPK saat Nunun menjadi buronan
kasus travel cheque.
3. Fahri Hamzah, Mendorong pem-
bubaran KPK.
4. Nasir Djamil, Mendukung upaya
revisi UU KPK yang berpotensi me-
lemahkan kewenangan lembaga
tersebut.
Partai Gerindra: 3 orang
1. Desmond J Mahesa, Disebut oleh
saksi (AKBP Thedy Rusmawan) da-
lam persidangan kasus simulator
(28/5/2013)menerima uang untuk
memperlancar proyek simulator
SIM.
2. Vonny Anneke Panambunan, Man-
tan terpidana kasus korupsi Ban-
dara Loa Kulu di Kutai Kartanegara.
Vonny divonis 1,5 tahun penjara
(Mei 2008).
3. Pius Lustrilanang, Disebut ngotot
mendukung perencanaan gedung
baru Parlemen.
PPP: 2 orang
1. Ahmad Yani, Mendukung upaya re-
visi UU KPK yang berpotensi me-
lemahkan kewenangan lembaga
tersebut.
2. M Achmad Farial, Disebut oleh JPU
menerima uang dalam kasus solar
home system (SHS) dan hal terse-
but juga diakui oleh terdakwa Ko-
sasih Abas.
Hanura: 1 orang
1. Syarifuddin Sudding, Mendukung
upaya revisi UU KPK yang berpo-
tensi melemahkan kewenangan
lembaga tersebut.
PKB: 1 orang
1. Abdul Kadir Karding, Disebut oleh
Yulianis dalam persidangan tipikor
(4/10/2012) turut serta dalam
menggiring sejumlah proyek ber-
sama Grup Permai.
PBB: 1 orang
1. Nazaruddin Sjamsuddin, Terpidana
kasus dana taktis KPU dan asur-
ansi.
©nm
SKOR-Jakarta
Indonesian
Corruption Watch
(ICW) telah merilis 36
nama calon anggota
DPR yang dianggap
tidak memiliki
komitmen terhadap
pemberantasan
korupsi.

8. 08Edisi 13/Juli-Agustus 2013
D
ihubungi via tele-
pon pribadinya,
anggota DPD RI
Dapil Sulbar yang
juga merupakan
anggota Tim Panitia Akuntan
Publik (PAP), Ir. Iskandar Muda
Baharuddin Lopa mengatakan,
LPJ Fiktif 2011 Sekwan sebagaima-
na hasil pemeriksaan BPK-RI 2011
Perwakilan Sulbar merupakan pelang-
garan Administrasi yang jika ditemukan
ada kerugian Negara/Daerah maka harus dikembalikan ke
kas Daerah. Tapi kami akan terus mendorong penegak
hukum terkait untuk segera menindaklanjuti apabila
ditemukan ada pelanggaran yang sifatnya pidana,
kata putra almarhum Baharuddin Lopa ini.
Dilanjutkan, diharapkan kepada SKOR agar dalam
melakukan investigasi dan pemberitaan, juga berk-
oordinasi dengan BPK-RI dan Perwakilan BPK di
daerah sehingga mendapatkan penjelasan yang
lebih akurat, tambah Iskandar Muda.
Sebagaimana diketahui bahwa hasil Pe-
meriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi
Sulawesi Barat untuk Tahun Anggaran 2006
sampai dengan 2012 sebanyak 17 pemeriksaan
dengan 279 temuan pemeriksaan dan 580 reko-
mendasi. Tindak lanjut yang telah sesuai den-
gan rekomendasi sebanyak 175 rekomendasi
atau sebesar 30,17%, tindak lanjut yang be-
Drs. H.AnwarAdnan Saleh tidak melak-
sanakan komitmen dalam pengelolaan
dan pertanggungjawaban keuangan
Daerah yang transparan dan akunta-
bel yang kemudian melahirkan sejum-
lah KORUPTOR-KORUPTOR KAMPUNG
di Sulbar, terbukti Sejumlah Kepala
SKPD, PPK telah menjadi pesakitan
Pengadilan TIPIKOR serta masih me-
nyisakan sejumlah kasus yang belum
selesai hingga saat ini, sebut saja dian-
taranya Kasus Stadion Prov. Sulbar dan
Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Ru-
mah Jabatan Gubernur yang hanya
menyeret KORUPTOR "Kelas Teri" saja
tanpa mampu menyentuh aktor in-
telektualnya.
Ditemui di kantornya, Ketua Umum
Lembaga Anti Korupsi Republik Indo-
nesia (LAKRI), Steven Samuel Lee La-
hengko, SH. Sth mengatakan, LAKRI
akan segera mengirimkan TIM nya ke
Sulawesi Barat untuk melakukan in-
vestigasi terhadap beberapa laporan
masyarakat yang kami terima terkait
dugaan kasus korupsi di Sulbar yang
penanganannya berlarut-larut bahkan
tidak ditindaklanjuti, termasuk LPJ Se-
kwan 2011 yang diduga Fiktif itu, kata
Ketum LAKRI kepada SKOR. Team
SKOR, Sulawesi Barat
Hingga pemberitaan yang ke-7 ini,
Sekretaris Dewan Provinsi Sulawesi Barat
tidak berani memberikan hak jawab
terhadap pemberitaan SKOR terkait 7689
LPJ FIKTIF Tahun 2011, hal tersebut
dikarenakan adanya perintah langsung dari
Ketua DPRD, Hamzah Hapati Hasan "tidak
usah ditanggapi, tar malah menaikkan oplah
wartawannya" kata Ketua DPRD kepada
Sekwan saat SKOR berkunjung di ruang
kerja sekwan beberapa waktu lalu.
lum sesuai dengan rekomendasi sebanyak
349 atau sebesar 60,17% dan rekomenda-
si yang belum ditindak lanjuti sebanyak
56 rekomendasi atau sebesar 9,66%.
Hal tersebut menggambarkan
bahwa Gubernur Sulawesi Barat,
...kami akan terus mendorong penegak
hukum terkait untuk segera menindaklanjuti
apabila ditemukan ada pelanggaran yang
sifatnya pidana,..."
Bersambung...

9. 09Edisi 13/Juli-Agustus 2013

10. 10Edisi 13/Juli-Agustus 2013
S
ebuah kata-kata sederhana
namun mengandung mak-
na yang begitu mendalam,
yang keluar dari seorang
wanita yang tegas namun
low profile ini. Ada pribahasa Tak Ke-
nal Maka Sayang yang lazim terucap
manakala kita belum begitu mengenal
secara dekat. Kadangkala kita selalu
disajikan oleh tokoh-tokoh yang sudah
terkenal dengan segudang prestasi
dari berbagai disiplin ilmu maupun
pengetahuan yang dimilikinya.
Terlahir dari keluarga sederhana
dan biasa saja, kebiasaan untuk beker-
ja keras dan gigih dalam menjalankan
tugas adalah suatu keharusan bagi di-
rinya. Kegiatan sosial masyarakat ada-
lah merupakan kegiatan rutin yang
telah ia jalani sejak lama. Diantara
seabreg kegiatannya adalah sosial-
isasi Pelayanan Operasi Gratis untuk
penderita katarak , operasi Gratis un-
tuk masyarakat tidak mampu , BSM (
Bantuan Siswa Miskin ) untuk SD, SMP
dan SMA , Apresiasi Musik pengamen
jalanan dan seniman dan kemungki-
nan setelah lebaran dirinya bersama
kawan-kawannya akan adakan kegia-
tan khitanan masal, kesehatan Gratis,
senam masal serta membantu siswa
yang baru lulus SMA dan SMK yang
ingin mendapatkan keringanan dalam
menempuh pendidikan di perguruan
tinggi dan berbagai kegiatan lain yang
positif.
Di singgung mengenai pencalo-
nannya sebagai caleg, Herlin (sapaan
akrab dirinya-red) menuturkan kalau
awalnya tidak terbesit sedikitpun di
hati untuk mendaftar sebagai caleg.
Atas dorongan teman-temannya, pada
detik-detik terakhir tepatnya tanggal
28 Februari 2013 lalu dirinya mendaft-
arkan diri. “Akhirnya secara vertifikasi
saya di nyatakan lolos oleh Partai mau-
pun KPUD kota Bekasi sebagai calon
Sementara untuk Legestatif 2014 nan-
ti, semoga saja saya dapat memasuki
DCT pada bulan Agustus 2013 nanti.”
Harapnya.
Ia bertekad memperjuangkan wan-
ita bila nanti. Dia akan konsen pada
pembentukan karakter perempuan
seutuhnya yang lebih maju dan keluar
dari mindset perempuan hanya kerja
di dapur.
Caleg DPRD tingkat 2 Dapil 4 kota
Bekasi yang meliputi kec. Pondok
Gede, Pondok Melati dan Jatisampurna
dengan No urut: 6 dari Partai GERIN-
DRA ini meyakini pemahaman terh-
adap harkat dan martabat perempuan
Bekasi bisa lebih maju. Pihaknya akan
memperhatikan kaum hawa yang se-
lamai ini kurang diperhatikan pemer-
intah dengan cara mendidiknya untuk
bisa bertarung melawan kepasrahan
dan keadaan.
"Saya ingin memberikan wanita-
wanita di daerah bekasi bagaimana
mereka menjadi wanita yang mandiri,
serta ingin mendidik wanita menjadi
wiraswasta juga," tegasnya.
Herlin mengakui tak semua perem-
puan mengerti politik apalagi dengan
perilaku koruptif sudah begitu kom-
pleks di tengah masyarakat, terutama
elit politik. Untuk itu pihaknya akan
lebih mengedepankan pendidikan
moral perempuan, agar tidak terjang-
kit korupsi seperti para wakil rakyat
yang perempuan.
Di Tanya tentang modal dirinya
menjadi caleg, Herlin hanya terse-
nyum, "Aku nggak punya budget, ng-
gak punya uang banyak, aku cuma
Data Pribadi
Nama:
■ Herlin Noviyanti , SE
Tempat, tgl lahir:
-Bogor, 19 Nov 1975
Agama: Kristen
J kelamin: Perempuan
Kebangsaan: Indonesia
Status:
-Menikah dengan Her-
manto Sumantri
Anak: 2 orang:
1. Stefanus Sumantri ( 16 th )
2. Chistoforus David ( 13 th )
Pendidikan formal:
■ Melanjutkan kuliah di salah satu STIE di Bekasi , dan telah Lulus Sarjana Ekono-
mi.
■ Juli 1992 – Juni 1995 : SMEA .N Jakarta
■ Juli 1989 – Juni 1992 : SMP Mardi Yuana Cibinong.
■ Juli 1983 – Juni 1989 : SD Mardi Yuana Cibinong.
■ Juli 1981 – Juni 1983 : TK Mardi Yuana Cibinong.
Pendidikan non formal :
■ September 1995: kursus akuntansi Yayasan Administrasi Niaga dan Bahasa
(YAN) Cibinong
■ Oktober 1992: Attending English Course in Artcom Prima Centre Cibinong.
■ Maret 1993: Attending Computer Course in Detralan Centre Jakarta.
■ Agustus 1993 : Attending Computer Course in Detralan Centre Jakarta.
■ Februari 1994: Attending Computer Course in Detralan Centre Jakarta.
Pengalaman kerja :
■ Juli 1995 – Jan 2005: Becoming Finance and Inventory Division Staf in PT. Ro-
kindo Raya Sweater, di Jl Raya cikiwul pang 3 Bantar Gebang Bekasi.
■ Jan 2006 – Des 2008: Becoming Asistence of Advanced Accountancy in PT. Kobe
Truss Mandiri, Contractor company at Bekasi
■ Jan 2009 – April 2011 : Becoming Supervisor of Marketing and audit command
of PT. Makmur Berkat Unggul
■ Mei 2011 – Mei 2013: di PT. Kobe Truss Mandiri Sebagai account manager .
■ Juni 2013 – sekarang : wiraswasta dan aktif di kegiatan sosial kemasyaraka-
tan
punya cinta dan niat yang tulus,"
ujarnya. “Yang pasti saya siap untuk
melayani masyarakat, saya ingin men-
jadikan kota Bekasi yang lebih baik
di bidang kesehatan, pendidikan dan
kesejahteraan , menjalankan program
pemerintahan dan mengutamakan pe-
layanan kepada masyarakat terutama
kaum ibu dan anak-anak.” Pungkas-
nya. ©Bayoe
SKOR-Bekasi
Kita tidak tahu
bagaimana yang akan
terjadi hari esok
atau dikemudian hari
hanya yang dapat
kita lakukan adalah
berbuat sebaik-baiknya,
bekerja sebaik–baiknya,
melayani sebaik-baiknya
untuk mengabdi
terhadap Masyarakat
dan Keluarga maka
disanalah hidup akan
terasa lebih berarti.
“Memanusiakan
manusia sebagai
manusia seutuhnya ,”
itulah motto hidupnya.

11. 11Edisi 13/Juli-Agustus 2013
Skor, polewali mandar-sulbar
U
ntuk mengantisipasi
munculnya berbagai
macam penyakit di
masyarakat, pemer-
intah mendirikan se-
jumlah pustu (Puskesmas Pembantu)
di tiap desa yang ada di polewali
mandar dengan tujuan mempermu-
dah pelayanan kesehatan bagi seluruh
masyarakat sehingga terwujud pe-
layanan kesehatan yang optimal dan
efektif.
Namun ada saja bidan yang memi-
liki sikap arogansi ketika memberikan
pelayanan kepada masyarakat. sering
terdengar keluhan masyarakat terh-
adap pelayanan para perawat atau
bidan yang bertugas di Pustu, seolah-
olah mereka enggan untuk merawat
atau mengobati masyarakat yang
sakit, terutama masyarakat miskin.
Contohnya seperti salah satu bidan
yang bertugas di desa Puccadi Keca-
matan Luyo yang akhir-akhir ini san-
gat disesalkan oleh masyarakat, pasal-
nya, sikap yang dilakukan oleh bidan
tersebut dimana salah seorang warga
desa yang berinisial “CI” ketika itu
sangat membutuhkan pelayanan kar-
ena anaknya yang demam di bawa ke
pustu namun bidan sedang tidur ke-
tika di bangunkan oleh ibu pasien bi-
dan membentak, “ ini waktu istirahat.”
Tukas sang bidan dengan nada tinggi.
Kejadian ini sangat disesalkan oleh si
ibu pasien maupun masyarakat lain-
nya. Hal tersebut dijelaskan oleh ibu
pasien “CI” ketika ditemui Skor dike-
diamannya di puccadi.
Ditambahkan bidan tersebut juga
sering meninggalkan tugasnya den-
gan alasan yang tidak jelas, dengan
demikian pemerintah melalui dinas
kesehatan kabupaten polewali man-
dar agar bidan desa tersebut diganti
agar harapan masyarakat dalam hal
pelayanan kesehatan sesuai yang di
inginkan oleh pemerintah terwujud.
Dengan fenomena ini, maka tidak
heran masyarakat yang ada di desa
puccadi ketika mengalami gangguan
kesehatan enggan ke pustu karna ke-
tika ke pustu yang didapatkan bukan
pelayanan yang baik malah bentakkan
oleh sikap bidan desa yang arogan.
 M. Idris-Adya
SKOR-Polewali Mandar
Kepolisian Polres Polewali Man-
dar dari satuan Bareskrim Narkoba,
menangkap seorang oknum Polisi
Bripka SO anggota Polsek Campala-
gian Polewali Mandar dan seorang
oknum kepala desa Bojo kecamatan
Babana kabupaten Mamuju, Sulawe-
si Barat serta dua orang pemuda.
Mereka dibekuk pada saat pesta
sabu di wisma Agus Salim bersama
barang bukti berupa satu paket sabu
beberapa waktu yang lalu. Penang-
kapan tersebut dipimpin langsung
oleh Kasat Narkoba Polres Polewali
Mandar AKP Yustinus.
Kepala desa Bojo, Jonathan yang
ditemui Skor di ruang tahanan Pol-
res Polewali Mandar menceritakan
kronologis penggerebekan tersebut.
“ Saat itu kami berempat yang salah
satunya adalah anggota kepolisian,
sedang mengkomsumsi sabu dis-
ebuah kamar wisma. Dan tidak lama
kemudian ada yang mengetuk pintu
kamar dari luar. Tanpa rasa curiga
kami pun segera membukakan pin-
SKOR-Polewali Mandar,Sulbar
Pengucuran dana yang bersum-
ber dari APBN-P dan dilabeli Bantu-
an Langsung Sementara Masyarakat
(BLSM) tersebut, merupakan kompen-
sasi kenaikan harga bahan bakar
minyak (BBM). Dengan pemberian
kompensasi kepada rakyat miskin itu,
pemerintah berdalih kebocoran APBN
akibat subsidi BBM bisa dikurangi. Tak
mau berlama-lama, BLSM langsung
dibagikan sehari pasca kenaikan BBM
tanggal 21 Juni 2013. Setiap RTS akan
tu. Dan ternyata yang datang adalah
para petugas kepolisian, dan akh-
irnya kami pun berempat ditangkap
dengan barang bukti berupa paket
sabu.”
Sementara itu Kasat Narkoba AKP
Yustinus yang ditemui Skor diruang
kerjanya, enggan memberikan ko-
mentar soal penangkapan keempat
tersangka pengguna sabu tersebut
yang salah satunya adalah anggota
kepolisian.
Sejumlah anggota LSM anti
Narkoba yang ditemui media Skor
di daerah ini, sangat menyesalkan
kejadian tersebut dimana adanya
oknum Kepolisian dan Kades yang
ikut tertangkap dalam pesta sabu
tersebut, Yang seharusnya mereka
berdua menjadi contoh yang baik
bagi masyarakat dalam memerangi
peredaran dan penggunaan narkoba
bukan sebaliknya. Untuk itu diminta
kepada Kapolda dan Bupati Mamuju
agar oknum tersebut dipecat dari in-
stitusi masing-masing.
M. Idris
SKOR.Mamasa
Untuk meningkatkan kapasitas
kepala desa dan BPD ,maka baru
baru ini Ruang Belajar Masyarakat
(RBM) yang merupakan bagian dari
PNPM menggelar Pelatihan Regulasi
Desa yang dibuka oleh sekda Ma-
masa Drs. Benhard Buntu Tiboyong
MH. Dalam pengarahannya sekda
menyampaikan harapannya agar
pelatihan tersebut di ikuti secara
seksama dan di simak materi yang
di diskusikan bersama dengan pem-
bawa materi .
Ketua RBM PNPM MP Kabupaten
Mamasa Gerzon S.Th, melaporkan
dalam acara pembukaan ini antara
lain bahwa tujuan dari pelatahan
adalah agar Kepala Desa dan BPD da-
pat mendalami sistimatis pembuatan
Perdes Partisipatif di semua bidang,
karena di era demokrasi saat ini san-
gat di butuhkan hasil pemikiran dari
semua stake holder yang ada di desa
dalam pembuatan regulasi (pera-
turan) desa.
Pemateri pada Pelatihan tersebut
yaitu Kepala Badan PMD, Drs. H.M.
Yusuf Kadir M.Si. (Kabag.Umum), Set-
rawan Kabupaten Ardiansyah ST,Pdn,
Pelipus Mairi'SP sebagai PJOKB. Jabal
Nur FASKAB dan Haris FASKEU.
Grzn
menerima 150 ribu rupiah perbulan
selama empat bulan. Dana dikucurkan
dalam dua tahap.
Banyak masyarakat mengeluhkan
pembagian Kartu BLSM karena tidak
sesuai dengan harapan masyarakat,
seperti di kabupaten polewali mandar
sulbar, pembagian kartu tersebut lebih
banyak di berikan kepada masyarakat
yang mampu ketimbang masyarakat
yang seharusnya menerima kartu ja-
minan sosial sebagai masyarakat mis-
kin. Hal tersebut disesalkan ketua DPD
lsm LIRA (Lumbung Informasi Rakyat)
Ali Idris yang ditemui Skor jumat lalu
di markas besar lira polewali mandar.
Ditegaskan pendataan masyarakat
miskin di desa bersangkutan oleh bps
seharusnya melibatkan aparat kepala
desa sebab merekalah yang tahu per-
sis konidsi masyarakat miskin di de-
sanya. Terbukti dengan kehadiran kar-
tu jaminan sosial melahirkan masalah
baru, masyarakat yang merasa berhak
tidak kebagian sehingga melahirkan
konflik sosial.
Idris menambahkan bahwa Pe-
merintah boleh-boleh saja mengklaim
mekanisme dan pencairan BLSM lebih
baik dari BLT. Namun fakta di lapangan,
justru sangat jauh berbeda. Derasnya
gelombang protes dari masyarakat
yang merasa berhak, menjadi indika-
si buruknya pembagian kartu BLSM.
Hampir di semua daerah atau titik
pembagian, selalu terjadi protes.
Sehingga tidak di herankan se-
jumlah kepala desa maupun camat
di seluruh indonesia menolak pem-
bagian blsm karena selalu berimbas
kepada pemerintah desa maupun ca-
mat yang menjadi bulan-bulanan ke-
salahan oleh masyarakat yang tidak
menerima blsm,”untuk itu diharap-
kan pemerintah pusat untuk melaku-
kan kajian kembali terkait penyalu-
ran blsm agar tidak menimbulkan
masalah baru.” Tegasnya.
Aldy Idris

12. 12Edisi 13/Juli-Agustus 2013
K
egiatan ini merupa-
kan langkah edukasi
dan sosialiasasi untuk
meningkatkan partisa-
pasi serta kepedulian
masyarakat dalam bidang perlind-
ungan dan pengelolaan lingkungan
hidup di wilayah Jakarta dengan tema
“ Ubah perilaku untuk mewujudkan Ja-
karta baru “
Penghargaan Sarana dan Prasa-
rana Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
terbaik di berikan kepada pengelola
TPA Bantar Gebang, PT GODANG TUA
JAYA, predikat tersebut sangat pas di
sandangnya, betapa tidak, dari waktu
ke waktu pengelola TPST Bantarge-
bang selalu melakukan inovasi dan
pemutakhiran teknologi dalam pengo-
lahan sampah.
Dulu, pengelolaan Bantargebang
hanyalah berkonsep Tempat Pemusna-
han Akhir (TPA), yang masih bertumpu
pada pendekatan akhir (end of pipe).
Sampah hanya dikumpulkan, diang-
kut kemudian dibuang ke TPA. TPA
Bantargebang pun hanya menjadi ‘gu-
nung penimbunan sampah’. Namun
itu cerita lama.
Sejak 5 Desember 2008, TPA Ban-
targebang telah bermetamorfosis
menjadi Tempat Pengolahan Sampah
Terpadu (TPST) Bantargebang. Sampah
pun mulai diolah secara terintegrasi.
Hal ini seiring dengan perubahan par-
adigma Pemprov DKI Jakarta dalam
strategi melayani masyarakat pada
sektor persampahan.
Beberapa teknologi terbaru yang
diterapkan di TPST Bantargebang, di-
antaranya, Sanitary Landfill dengan
metode Gassifikasi Landfill – Anaero-
bic Digestion (GALFAD). Dimana gas
methane yang keluar dari timbunan
sampah organik, dimanfaatkan seba-
gai bahan bakar pembangkit listrik.
Sedangkan sampah anorganiknya dio-
lah dengan teknologi Pyrolysis untuk
juga menghasilkan bahan bakar pem-
bangkit listrik.
Keberadaan Pembangkit Listrik
Tenaga Sampah atau disingkat PLTSa
Bantargebang menjadikan Jakarta se-
jajar dengan kota-kota metropolitan
dunia yang telah memiliki pembangkit
listrik tenaga sampah lebih dulu. Sam-
pai saat ini tercatat hampir 800 PLTSa
tersebar di seluruh dunia.
Untuk memastikan pengelolaan
sampah yang berwawasan lingkun-
gan, disana juga telah dilakukan pelak-
sanaan penutupan timbunan sampah
dengan tanah merah (Cover soil) dan
trapping untuk semua zona.
Pemprov DKI Jakarta memasti-
kan, air limbah sampah atau air lindi
yang berasal dari Tempat Pengolahan
Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang,
teknologi pengolahan air sampah
di TPST Bantargebang merupakan
teknologi terbaik yang ada di Indo-
nesia saat ini. Pengolahan air lindi di
keempat IPAS, juga telah memenuhi
baku mutu limbah cari bagi kegiatan
industri berdasarkan Keputusan Men-
teri Lingkungan Hidup Nomor Kep-
51/MENLH/10/1995. Keempat IPAS ini
mampu mengolah 560 meter kubik air
sampah perhari, sehingga air sampah
tidak mencemari air tanah daerah
sekitarnya. Program Penghijauan juga
dilakukan dengan melakukan pembibi-
tan tanaman dan penanaman pohon
di lingkungan TPST.
Selain mengolah air sampah atau
air lindi, TPST Bantargebang juga te-
lah melakukan pengolahan gas meth-
ane sampah menjadi listrik. Pengo-
SKOR, Jakarta
Memperingati Hari Lingkungan Hidup 2013, dan HUT DKI Ja-
karta, ke 486, pemerintah Provinsi menyelenggarakan Apresiasi
dan pemberian penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi
DKI Jakarta di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat
Rabu (26/6). Penyerahan penghargaan lingkungan hidup kepada
42 institusi dalam lima kategori berupa sertifikat dan uang tunai
tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur DKI jakarta,
Basuki T. Purnama.
lahan gas methane ini ternyata juga
mampu mereduksi gas rumah kaca
yang turut menyebabkan pemanasan
global. Tidak hanya mengolah sampah
menjadi energi, di TPST Bantargebang
juga dilakukan kegiatan pemilahan,
pengomposan dan daur ulang. Saat ini
telah terbangun tiga hanggar pengo-
lahan kompos dengan kapasitas 300
ton/hari.
Berbagai keberhasilan PT. Godang
Tua Jaya ini tentu membanggakan.
Namun warga Jakarta diharapkan
juga berperan mereduksi sampah dari
sumbernya, melalui kegiatan 3R atau
reduce (mengurangi), reuse (mengu-
nakan kembali), dan recycle (mendaur
ulang) sampah. Ini agar Jakarta men-
jadi kota yang semakin nyaman, ten-
teram dan mempesona untuk semua.
Rizky/Bayoe

13. 13Edisi 12/Juni 2013
REKSON IKLAN

14. 14Edisi 13/Juli-Agustus 2013
N
amun sayangnya masih
banyak oknum praktisi
pendidikan yang kurang
menyadari usaha dari
pemerintah pusat dalam memajukan
pendidikan nasional. Hingga detik ini
masih ada kepala sekolah yang ber-
sikap cuek (tidak perhatian-red) terh-
adap kemajuan dan peningkatan mutu
pendidikan disekolah yang dipimpin-
nya.
Salah satu sekolah yang pimpi-
nannya kurang perhatian terhadap
kemajuan sekolah adala SMK Balanipa
kabupaten Polewali Mandar. Padahal
fasilitas yang dimiliki sekolah terse-
but sudah sangat memadai. Bangunan
sekolah dibangun di atas tanah seluas
700m2 dengan bangunan gedung per-
manen, 1 ruang perkantoran, 2 ruang
laboratorium, 6 ruang belajar dengan
kapasitas satu ruangan bisa menam-
pung 36 siswa.
Meskipun dengan fasilatas yang
cukup memadai, namun jumlah siswa
yang menimba ilmu disekolah terse-
but sangat sedikit, bahkan dari tahun
ketahun mengalami penurunan, di-
mana setiap kelasnya hanya terdapat
12 siswa dan ini sudah berlangsung
selama beberapa tahun. Bahkan un-
tuk tahun ajaran baru kali ini hanya
26 calon siswa baru yang mendaftar
disekolah tersebut.
Salah satu guru yang enggan di
sebutkan namanya ketika ditemui me-
dia SKOR diruang kantor SMK terse-
but menuturkan bahwa hal ini terjadi
di karenakan kurangnya perhatian
kepala sekolah sebagai pimpinan da-
lam melihat perkembangan sekolah,
“kurangnya promosi yang dilakukan
dalam memperkenalkan SMK Balanipa.
Sehingga masyarakat kurang berminat
menyekolahkan anak-anaknya diseko-
lah ini.” terangnya.
Dan yang paling disayangkan oleh
para guru bantu yang mengabdi di
sekolah tersebut adalah kepala seko-
lah sebagai nakhoda jarang datang.
Padahal, fungsinya sebagai kasek da-
lam mengambil kebijakan terkait op-
erasional sekolah sangat penting. Para
guru sangat mengharapkan kepada
para pengambil kebijakan di daerah
ini khusunya Kepala Dinas Pendidi-
kan kabupaten Polewali Mandar untuk
segera mengambil tindakan terhadap
kepala sekolah SMK Balanipa yang
tidak punya kepedulian terhadap kem-
ajuan sekolah yang dipimpinnya. Agar
SMK Balanipa yang memiliki fasilitas
yang memadai tidak menjadi sia-sia.
M. Idris
SKOR-Polewali Mandar
Pemerintah pusat melalui
instansi terkait terus memacu
peningkatan mutu pendidikan
nasional sesuai dengan tuntutan
Undang-Undang tentang
pendidikan dengan jalan
menganggarkan dana pendidikan
melalui APBN yang jumlahnya
Triliunan rupiah.
B
erdasarkan data yang dimi-
liki SKOR, yakni Enni Anwar
(istri Gubernur Sulbar) ter-
masuk salah satu bagian
dalam pengadaan barang
tersebut. Pihak Kejaksaan Mamuju
menemukan bukti (nota) pesanan
pembelian barang tersebut (mobiler)
di toko Ekstra Desain Furniture di Ka-
puk Jakarta Utara. Di sana tim Kejari
menemukan nama Enni Anwar.
Dalam Nota pembelian barang pe-
nyidik Kejari Mamuju menemukan
nama Enni Anwar memesan berbagai
jenis barang untuk ruang tamu, ka-
mar tidur dan peralatan lainnya. Da-
lam nota tersebut tertulis jumlah to-
tal pembelian Rp 530 juta. Dan tanda
jadinya Rp 5 juta. Pada Agustus 2012
barang dikirim bertepatan bulan suci
ramadhan, padahal lelang di Biro
Perlengkapan dan Asset Sekretariat
Provinsi Sulbar yang pagunya 1,3 mil-
iar lebih masih dalam tahap proses.
Awalnya masalah tersebut, ada
pihak yang berupaya untuk menutup
agar tidak tercium. Namun karena ulah
salah satu oknum akhirnya, masalah
tersebut sampai ke pihak Kejaksaan
Mamuju. Mereka yang sudah dimint-
ai keterangannya terkait pengadaan
tersebut antara lain istri Kepala Biro
Perlengkapan dan Asset Sekretariat
Provinsi Sulbar Idaniawati. Ia diperiksa
selama beberapa jam untuk menjawab
15 pertanyaan, termasuk alasan apa
karena Idaniawati menyerahkan uang
kepada pemilik Toko Cahaya Wono,
padahal toko tersebut bukan tempat
mengadakan barang dimaksud. Dan
kepada penyidik pun mengakui ada
dana masuk di nomor rekeningnya
sekitar Rp 900 juta.
Berulang kali pihak Kejaksaan Ma-
muju berjanji untuk melanjutkan ka-
sus tersebut, namun hingga akhir Juni
2013, tidak lagi terdengar. Untuk itu
kepada pihak yang berkompeten di-
minta agar melanjutkan proses hu-
SKOR-Polewali Mandar,Sulbar
Dalam rangka peningkatan
sumber daya pramuka kwartir rant-
ing luyo. menyelenggarakan Lomba
tingkat II (LT II) yang berskala ke-
camatan mulai dari tingkat SD sed-
erajat sampai dengan tingkat SMP
sederajat dengan peserta SD yang
lebih dari 10 pankalan dan SMP sed-
erajat di ikuti 9 pangkalan, kegiatan
tersebut dilaksakan di desa Leteang
kecamatan Luyo kabupaten Polewali
Mandar. Pada pembukaan Acara, ket-
ua kwartir cabang untuk kabupaten
Polewali Mandar di wakilkan, hal
tersebut dijelaskan salah satu bina
damping dari salah satu pankalan
yang berinisal “A” Ketika dikomfir-
masi media skor baru-baru ini di
arena pembukaan gerakan pramuka
kwartir ranting Luyo. “Sesungguhnya
pembukaan ini seyogyanya dibuka
langsung ketua kwartir cabang Pole-
wali Mandar bapak Andi Masri Mas-
dar, namun karena sesuatu hal beliau
tidak sempat hadir.” Jelasnya.
Pada pelaksanaan kegiatan terse-
but berbagai macam kegiatan yang
diperlombakan seperti pildacil, puisi
mandar, drama budaya, stand up ko-
medi dan sebagainya. Sebagai juara
umum 1 dari pankalan MTS Ddi baru,
juara umum 2 SMP Negeri 2 Campala-
gian dan juara umum 3 MTS Sepang.
Selaku bina damping, “A” meng-
harapkan kedepan kegiatan tersebut
untuk panitia penyelenggara agar
lebih bersiap diri dalam hal penye-
lenggaraan agar supaya kesemer-
awutan pelaksanaan tahun ini tidak
terjadi lagi, seperti kejadian ketidak
adilan panitia dalam penilaian lom-
ba yang ditengarai berpihak kepada
salah satu pankalan. Sementara itu,
panitia penyelenggara yaitu DKR
Luyo yang hendak di komfirmasi
Skor tidak ada di tempat.
M. Idris/Aldy
kumnya. Jangan karena pelakukanya
dilakukan seorang istri gubernur. pen-
egak hukum diminta agar tidak tebang
pilih dalam penuntasan kasus dugaan
korupsi. Nur/Dewan
SKOR-Mamuju
Proses hukum kasus pengadaan mobiler Rumah Jabatan (Rujab)
Gubernur Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) 2012 dipertanyakan se-
jumlah kalangan. Karena jajaran kejaksaan Mamuju beberapa bulan
sempat ngetop ingin menyeret oknumya ke meja hijau. Namun
sejak awal 2013, nampaknya tidak lagi terdengar. Oleh karena itu,
sejumlah elemen mempertanyakan ada apa gerangan dibalik dug-
aan kasus korupsi tersebut. Apalagi dengan dimilikinya bukti awal
pihak penyidik di Kejaksaan Mamuju.

15. 15Edisi 13/Juli-Agustus 2013
SKOR-Majene
Hingga kini pemerintah Kabu-
paten Majene baru membebaskan
lahan Sekolah Tinggi Agama Islam
(STAI) cabang Majene sekitar 5 hek-
tar lebih. Lahan yang dibutuhkan
minimal 10 hektar dan maksimal 30
hektar dan pihak yayasan melakukan
berbagai upaya agar stausnya dapat
ditingkatkan menjadi negeri.
Hal tersebut diakui mantan
Kepala Kantor Urusan Agama Keca-
matan Banggae Drs. Sufyan Muba-
rak ketika ditemui di ruang kerjanya
Selasa (2/7) siang yang lalu. Menu-
rutnya, pihak pemerintah daerah
memberikan perhatian melalui pem-
berian bantuan (biaya pembebasan
lahan) sejak 2009 sampai 2012 tanpa
menyebut berapa dana yang dikelu-
arkan untuk biaya pembebasan lah-
an seluas 5 hektare lebih itu. Sufyan
mengakui kalau YayasanAl Mardiyah
yang digagas (pendirinya-red) almar-
hum H. Hamarong itu dimulai 1998
dan perkuliahannya dibuka 2001.
Alumnus yang ditelorkan yayasan
tersebut untuk D2 400 lebih serta S1
baru 82 alumni.
Kini Ketua Yayasan Al Mardiyah
Kabupaten Majene sesuai SK Guber-
nur Sulbar menurut Sufyan Mubarak
yakni Drs. H. Muhlis. Sementara
SKOR-Mamuju
Hari Bhayangkara ke 67 di peringati dengan berbagai perlombaan, seperti
gerak jalan santai yang dimeriahkan oleh para personil polres serta 4 utusan
polsek di wilayah kabupaten mamuju utara serta mengikut sertakan ibu ibu
bhayangkara dan anak anak guna memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun
Bhayangkara yang ke 67 tahun 2013 dengan tema “sinergitas kemitraan dan
anti KKN, Wujudkan Pelayanan Prima, GAKKUM dan KAMDAGRI MANTAP suk-
seskan pemilu 2014.
1 Juli 1946 merupakan hari bersejarah dibentuknya Kepolisian Republik In-
donesia sebab hari tersebut merupakan sebuah moment yang setiap tahunnya
di peringati. Maka Mapolres Mamuju utara menggelar acara yang sangat seder-
hana dalam memperingati HUT Bhayangkara ke 67 . Menurut Kapolres Mamu-
ju utara dalam keterangan Pers-nya kepada wartawan mengatakan pihaknya
mengelar acara yang cukup sederhana dengan menggelar berbagai perlombaan
seperti gerak jalan santai, lomba makan kerupuk, lomba lari kelereng dan tarik
tambang. Di sediakan hadiah berpariatif mulai uang tunai, bingkisan, kipas an-
gin, 2 buah televisi dan 2 buah kulkas.
Hal ini sengaja diadakan agar kita dapat mengenang hari bersejarah 1 Juli
1946 atau HUT Bhayangkara ke 67 tahun di tahun 2013. Acara tersebut dihadiri
Kapolres, waka polres dan para kasat lingkup polres mamuju utara serta kapolsek
Bambalamotu, kapolsek pasangkayu, kapolsek baras dan kapolsek sarudu dan
juga para perwira muda dan propam serta anggota shabara dan dalmas. “Kami
berharap dengan memperingati hari bersejarah ini kami ingin meningkatkan ki-
nerja profesional polri dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
sehingga dapat meningkatkan citra kepolisian ditengah masyarakat khususnya
kabupaten mamuju utara.” Terang Kapolres. Acara perayaan 1juli 2013 dikabu-
paten mamuju utara berjalan dengan aman dan lancar. Andi Yusuf
Inilah yang dialami Amri Sitepu
(68) warga Jalan Brigjend Zeind Hamid,
Gg Alim, Kelurahan Titi Kuning, Kaca-
matan Medan Johor Medan. Diungkap-
kan menantunya Benny kepada war-
tawan, kamis (30/5).
Amri wafat Kamis siang di Rumah
Sakit Mitra Sejati Medan Jalan AH Na-
sution, akibat terjatuh di rumah. Sebe-
lumnya keluarga disarankan agar Am-
rin dirujuk ke Rumah Sakit Haji Adam
Malik Medan.
"Bapak terjatuh, kemudian dibawa
ke RS Mitra Sejati namun pihak rumah
sakit meminta agar orang tua kami
dirujuk ke Rumah sakit Haji," ungkap
Benny.
Kepada wartawan, Benny menu-
turkan, karena tingginya biaya untuk
berobat ke Rumah Sakit Haji, keluarga
berinisiatif untuk meminta surat ket-
erangan tidak mampu kepada kelura-
han. Namun surat tersebut tidak bisa
didapatkan lantaran lurah tidak bisa
diganggu karena sedang rapat.
"Biaya rujuk ke rumah sakit Haji
nilainya mencapai Rp 70 juta, kemudi-
an pagi tadi kami meminta surat ket-
erangan itu ke Lurah, namun hingga
siang lurah tidak bisa diganggu lan-
taran sedang rapat. Saya kemudian
diinformasikan orang tua sudah men-
inggal sebelum surat itu ditandatan-
gani," ungkap Benny.
Terkait kejadian ini, Camat Me-
dan Johor, Khoiruddin Rangkuti yang
dikonfirmasi wartawan mengatakan
seharusnya warga bisa mengejar surat
itu dimana lurah berada. "Kalau Lurah
ada rapat dan tidak bisa diganggu ya
mau kita bilang apa, cuma semestinya
surat itu bisa ditandatangani dimana
lurah itu berada. Istilahnya surat itu
dibawa lah dimana lurah itu ada minta
tolong ditandatangani. Namanya juga
warga yang butuh," ungkapnya saat
dihubungi melalui selulernya.
Khoiruddin mengatakan, sebe-
narnya pihak pasien juga tidak usah
menunggu surat tersebut, "Pasien bisa
dibawa langsung ke rumah sakit un-
tuk dirujuk tanpa harus menunggu
surat itu. Surat kan butuh proses ke
lurah camat dan ke Pemko Medan,"
ungkapnya.
Hanya saja, Khoiruddin meminta
meninggalnya pasien tidak dikait-
kan dengan tidak dapatnya surat itu.
"Harapan saya tidak dikait-kaitkan lah
itu, namanya sudah azal yang mau
kita bilang apa," harapnya.
Menyikapi permasalahan ini, Ang-
gota DPRD Medan H Salman Alfarisi
meminta lurah dan camat bisa mem-
berikan pelayanannya dengan maksi-
mal. " Harusnya Lurah dan Camat bisa
memberikan pelayanan yang maksi-
mal. Ini urusan yang sangat sensitif,
urusan warga itu kan berbeda ada
yang bisa ditunda dan tidak bisa di-
tunda. Kasus ini adalah urusan yang
tidak bisa ditunda dan menyangkut
kehidupan warga," terangnya.
Dalam kasus ini, politisi Partai Kea-
dilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan
ini menilai oknum-oknum pejabat di
kelurahan dan kecamatan sepertinya
tidak mampu mengkomunikasikan
kebutuhan kepada masyarakat, seh-
ingga dalam menghadapi masalah ini
masyarakat bingung. "Kita melihat
itu, oknum-oknum di Kelurahan tidak
bisa mengkonumikasikan kebutuhan
masyarakat," terangnya.
Dengan kasus ini, Salman meng-
harapkan bisa menjadi pelajaran yang
berharga, jangan sampai kebutuhan
masyarkat terkendala. "Saya kira Tidak
tepat alasan tidak bisa diganggu, pe-
layanan kepada masyarakat harus
menjadi prioritas terutama pasien
yang akan berobat. Kita juga meminta
Camat Medan Johor memberikan tegu-
ran kepada sang lurah yang bersangku-
tan supaya tidak terjadi permasalahan
seperti sekarang ini," pungkasnya.
■Maxi.B
SKOR-Medan,SUMUT
Pelayanan Lurah di Kota Medan patut dipertanyakan, pasalnya
jabatan Lurah yang seharusnya memberikan pelayanan kepada
masyarakat malah tidak dilakukan. Yang ada masyarakat dibuat
sengsara bahkan nyawanya melayang lantaran tidak mendapatkan
tandatangan dalam secarik surat rujukan untuk berobat ke rumah
sakit karena mahalnya biaya.
H.Muhlis kini Kepala Kementerian
Agama Provinsi Sulbar.Untuk semen-
tara baru satu jurusan yang dibuka,
dan setelah statusnya ditingkatkan
akan dibuka jurusan lain.
Menjawab tentang keberadaan
Badan Amal dan Zakat (BAZ) di Ka-
bupaten Majene, menurut Sufyan
penyaluran dananya sesuai dengan
aturan yang ada. Ia pun mengakui
BAZ mengumpulkan dana dari calon
jamaah haji yang tiap tahun ditarik.
Dan untuk 2012, setiap orang 600
ribu untuk 250 calon jamaah haji. Ta-
hun 2013 hanya 200 calon dan setiap
calon tetap 600 ribu rupiah.
Dari sekian banyak jenis peny-
aluran dana BAZ itu diantaranya ada
bagian untuk mahasiswa S1 bagi ma-
hasiswa kuliah di Perguruan Tinggi
Agama jumlahnya sekitar 500 ribu/
orang . Disamping S1 BAZ Majene
menyiapkan dana bagi mahasiswa
sekolah agama untuk S2. Selain itu
dengan dana BAZ, juga disiapkan
bagi masyarakat yang mau pulang
kampung tapi tidak mempunyai
biaya lagi. Syaratnya cukup mem-
perlihatkan KTP dan petugas yang
ditunjuk akan memfasilitasi orang
tersebut hingga ke tempat tujuan.
Nur

16. Edisi 13/Juli-Agustus 2013
D
ari sekian Kabupat-
en yang mendapat
Predikat DISCLEMER
oleh BPK, Kabupaten
Karo adalah salah satu
pengemban predikat tersebut, Peng-
gunaan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Karo 2011
diduga terjadi penyimpangan. Keru-
gian akibat penyimpangan itu diduga
senilai Rp 18 miliar. Pihak penyidik
terkait seharusnya sudah melakukan
pemeriksaan terhadap dana 18 milir
APBD Kabupaten Karo yang tak jelas
laporannya sampai limit waktu dari
standar pengelolaan keuangan Neg-
ara dan Daerah tgl 15/Agustu /2012
yang telah di nyatakan oleh BPK di
temukan adanya penggunaan ang-
garan yang tak jelas, peralatan yang
tidak jelas atau tak dapat di pertang-
gung jawabkan.
Sesuai data yang ada di Skor, di
antara Nilai Aset Tetap per 31-Desem-
ber 2011, adalah asset tetap ruas jalan
senilai Rp 61.528.411.097,00 yang
tidak di dukung data lokasi ruas
jalan. Selain itu sebanyak 14 ruas jalan
dan satu unit jembatan nilainya tidak
di ketahui .
POLRI atau pun Kejati SUMUT
dapat menjerat apa bila di temukan
adanya KORPORASI sesuai dengan
SKOR-Karo,Sumut
Sinyalemen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih rawan dis-
alahgunakan semestinya membuat masyarakat lebih tergerak
dan terusik. Mengapa? Sebab, praktik penyelewengan APBD di
seluruh kota/ kabupaten di Indonesia bukan cerita baru. Ham-
pir semua kasus korupsi yang terungkap dan terberitakan oleh
media massa juga merupakan akibat dari penyelewengan APBD
oleh eksekutif maupun legislatif.
UU No.8 tahun 2010 tentang pence-
gahan dan Pencucian Uang dan UU
No.46 tahun 2009 yang mengatur bah-
wa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
berwenang memproses Kasus Pencu-
cian Uang jika tindak pidana asalnya
adalah Korupsi.
Penyebab penyelewengan APBD
ditengarai sebagai dampak dari politik
berbiaya tinggi dalam pilkada. Mahal-
nya modal seseorang untuk berlaga
pada pilkada membuka kemungkinan
pendanaan dari pihak lain. Masalah
kemudian timbul ketika pemenang
pilkada dibiayai oleh orang-orang yang
bermasalah, yang pada akhirnya men-
dorong lahirnya regulasi yang berpi-
hak pada kepentingan. Kepala daerah
menjadi ”tersandera” oleh kepentin-
gan-kepentingan tersebut. Team
Ikuti penelusuran Skor
terhadap aliran dana APBD
Kab. Karo pada edisi mendatang
SKOR, Medan-Sumut
R
umah Sakit (RS) Adama-
lik Medan menerima
seorang pasien Rawat
inap, Gempur Star Sur-
bakti pada (4/6/2013).
Selama korban dirawat, Orang tua
merasa bahwa anaknya tidak menda-
patkan perawatan yang maksimal dari
pihak rumah sakit hingga akhirnya
meninggal dunia.
Gempur tidak mendapatkan pe-
layanan yang serius dari pihak rumah
sakit yang saat itu dalam keadaan
kritis sebagaimana pengakuan orang
tua almarhum “ anak saya dibawa ke
rumah sakit agar mendapatkan pen-
anganan medis sesegera mungkin tapi
pihak RS seolah tak peduli dan terke-
san diterlantarkan” katanya.
Dilanjutkan orang tua gempur
(Alm.) “saat anak saya di Rumah Sakit
Adamalik, saudara saya sempat meli-
hat seorang perawat yang bertugas
saat itu meremas kantong Darah in-
fus Alm. sebab darah tidak mau jalan
dan didapati pula jarum suntik dalam
keadaan bengkok" kata Koman Sur-
bakti Ayah korban.
Orang tua serta keluarga besar
Alm. Akan membawa kasus tersebut
ke ranah hukum dengan tuduhan bah-
wa Pihak RS Adamalik telah melaku-
kan Malpraktek, demikian pengakuan
orang tua korban saat dihubungi
SKOR. "kami akan membawa kasus
ini kepada pihak yang berwajip dan
menuntut atas kematian anak saya
yang tidak wajar.”
Dikonfirmasi terkait hal tersebut
melalui telepon, seorang pejabat ling-
kup RS Admalik berinisial “G” seakan
enggan memberikan komentar, "bai-
klah akan saya berikan Nomor telepon
bagian Humas, “rupanya kasus terse-
but sudah ada di unit Pengaduan RS
jadi kesana seharusnya SKOR menan-
yakan hal ini" kata “G” melalui pesan
singkat (SMS) yang urung memberikan
nomor telepon humas. maxi

17. 17Edisi 13/Juli-Agustus 2013
SKOR-Mamasa
Dalam rangka memperingati HUT
BAYANGKARA KE 67 Polres Mamasa
mengadakan serangkaian kegiatan
,mulai dari lomba kegiatan PAUD dan
TK yang berlokasi sekitar kota Mamasa,
jalan santai dan olahraga lainnya.
Puncak perayaan diadakan dila-
pangan upacara Polres Mamasa,yang
dipimpin oleh Kapolres AKBP I Made
Sunarta, dengan peserta upacara se-
genap jajaran Polres Mamasa, Satpol
PP, Perhubungan, Saka Bayangkara
juga dihadiri Sekda Mamasa Drs. Ben-
hard Buntutiboyong Mh, Perwira Pen-
ghubung Kodim 1402 Polmas, Kajari
Mamasa Muhammad Fausan, Kepala
SKPD se Kabupten Mamasa, tokoh
Adat, tokoh Agama, tokoh Masyarakat
dan masyarakat.
Kapolres membacakan sambutan
Kapolri yang antara lain berbunyi,
saat sekarang ini masih banyak pre-
manisme, terorisme, perdagangan
manusia, pelanggaran hukum sampai
ketindak pidana oleh oknum anggota
Polri .Olehnya itu sangat dibutuhkan
peran serta masyarakat. Mari kita pu-
puk persatuan dan kesatuan dan ker-
jasama. Kepada anggota Polri Kapolri
berpesan 9 poin yaitu
1. Tingkatkan keamanan dan taqwa
kepada Tuhan.
2. Tingkatkan propesionalisme per-
sonil.
3. Tingkatkan deteksi dini kejadi-
an dan inventarisasi kejadian.
4. Tingkatkan kesiapan personil
dalam arti kata luas.
5. Tingkatkan / oktimalkan kemam-
puan anggota Polri.
6. Kembangkaqn Polisi Masyarakat
( POLMAS ).
7. Tingkatkan komunikasi antar pen-
egak hokum.
8. Tingkatkan revormasi birokrasi
Polri.
9. Tingkatkan keteladanan pimpinan
Polri.
Pada acara ramah tamah di meriah-
kan dengan tarian kreasi budaya oleh
tiga putri TK Bayangkari Cab.Mamasa,
dilanjutkan penyerahan hadiah kepada
peserta lomba kegiatan TK dan PAUD,
kemudian Vokal Grup dari Bayangkari
Cab,Mamasa yang dipimpin oleh Ket-
ua Cab.Bayangkari .kemudian disusul
sambutan Kapolres yang mengucap-
kan terima kasih pada masyarakat Ma-
masa yang bekerjasama dengan polisi
selama ini dalam menjaga keamanan,
terbukti dalam permilu kada Kabu-
paten Mamasa berjalan dengan kon-
dusif. Sementara Sekda Mamasa lewat
sambutannya mengutarakan bahwa
keberadaan Polres Mamasa membantu
kelancaran roda pemerintahan dan
pembangunan di Kab.Mamasa dan ini
sangat di rasakan oleh setiap lapisan
masyarakat. ■Gerzon S.Th
SKOR-Pasangkayu,Mamuju Utara
Bantuan Langsung sementara
Miskin atau disingkat BLSM yang di-
kucurkan pemerintah pusat kepada
masyarakat miskin di indonesia. Be-
berapa daerah di indonesia penyalu-
ran BLSM ini banyak menimbulkan
masalah,baik disegi pendataan mau-
pun penyalurannya. Dan bahkan pres-
iden RI telah memberikan instruksi
kepada TNI dan POLRI mengamankan
penyaluran BLSM kepada masyarakat.
Menurut Suardi bahwa untuk
mencegah terjadinya masalah pihak
pos indonesia menjadwalkan peny-
aluran BLSM dikabupaten mamuju
utara. Seperti Kecamatan pasangk-
ayu direalisasikan tanggal 8-Juli-2013
sebanyak 741 Masyarakat Miskin,
Untuk Kecamatan Bambalamotu, di-
realisasikan tanggal 9-Juli-2013 seban-
yak 1.301 Masyarakat Miskin, Untuk
kecamatan Bambaira dan kecamatan
Sarjo dijadwalkan Hari rabu 10-Juli-
2013, Untuk Bambaira sebanyak 682
masyarakat miskin, kecamatan sarjo
380 masyarakat miskin. Untuk ke-
camatan Pedongga dan kecamatan
Tikke dijadwalkan hari kamis 11-Juli-
2013, untuk pedongga sebanyak 233
masyarakat miskin, kecamatan tikke
raya sebanyak 634 masyarakat miskin.
Kecamatan lariang dan bulutaba di-
jadwalkan Jumat 12-Juli-2013 dengan
jumlah masyarakat miskin kecamatan
Lariang 337 orang dan kecamatan bu-
lutaba 310 orang. Untuk Kecamatan
baras dan sarudu dijadwalkan hari
sabtu tanggal 13-Juli 2013 dengan pen-
erima BLSM untuk kecamatan baras
sebanyak 481 keluarga miskin, dan un-
tuk kecamatan sarudu 502 orang. Un-
tuk kecamatan duripoku dan dapuran
dijadwalkan hari minggu 14-Juli-2013
untuk kecamatan duri poku sebanyak
101 orang dan kecamatan dapuran se-
banyak 617 orang.
Suardi menambahkan bahwa pe-
nyaluran BLSM ini di lakukan sesuai
juknisnya dan apabila ada yang dobel
(ganda-red) penerima itu di awasi dan
di tinjau kembali sebab data penerima
ini di terima langsung dari pusat seh-
ingga dalam penyalurannya berdasar-
kan KTP dan KK. kepala desa karya
bersama zainal abidin mengatakan
bahwa data BLSM yang dari pusat ini
tidak akurat, “kami sangat menyan-
yangkan pihak pemerintah pusat tidak
mengambil data dari pemerintah desa
sehingga banyak data BLSM yang na-
manya sudah tidak lagi tinggal di desa
karya bersama dan juga ada penerima
BLSM yang sudah meninggal dunia
dan hal ini kami ingin sampaikan ke-
pada pihak kepala kantor pos Indone-
sia cabang mamuju utara bagaimana
solusi terhadap permasalahan terse-
but.” Terang Zainal.
Saat di kompirmasi Su-
ardi, kepala pos indonesia
cabang mamuju utara men-
gatakan berkaitan hal yang
sudah tidak lagi berdomisili
di desa karya bersama dan
namanya tercantum pada
daftar penerima BLSM itu
akan tunggu juknis selanjut-
nya sebab pihak kantor pos
hanya menyalurkan BLSM
sesuai juknis yang ada.
Andi yusuf
SKOR-Polewali Mandar,Sulbar
P
erhelatan pemilukada
polewali mandar 2013,
sisa seratus hari lagi
komisi pemilhan umum
daerah sejak tanggal
1 juli 2013 membuka pendaftaran
bagi kontestan yang akan bertarung
memperebutkan kursi no.1 polewali
mandar, 5 tahun yang akan datang
hingga jumat 5 juli. 8 pasang calon
telah mendaftar di KPUD termasuk H.
Mujirin M. Yaamin berpasangan Hasan
Bado yang diusung partai HANURA 4
kursi, PPP 2 kursi dan PKB 1 kursi yang
secara resmi mendaftar pada hari rabu
3 juli lalu. pasangan ini, sebelum be-
rangkat dari posko tim pemenangan
dari rea, desa patam panua kecamatan
matakali, terlebih dahulu melakukan
syukuran bersama tim pendukung
yang kurang lebih 5.000 orang yang
terdiri dari 16 kecamatan yang ada di
polewali mandar.
Tepat jam 14.00 waktu setempat,
pasangan ini menuju ke KPUD yang
berjarak kurang lebih 3 kilometer den-
gan menggunakan kendaraan dokar
(bendi-red) yang merupakan alat trans-
portasi orang mandar di masa lampau
dengan 5.000 lebih massa pendukung,
tarian reog ponorogo dan tarian reba-
na membuat masyarakat sangat antu-
sias mengawal pasangan ini sampai ke
kantor KPUD walaupun harus berjalan
kaki dibawa terik matahari sambil
meneriakkan yel-yel “mujirin hasan
bado bangkit bersama rakyat untuk
rakyat polman yang lebih baik.”
Hal tersebut di ungkapkan salah
satu tokoh masyarakat di daerah ini
dan disaksikan langsung sejumlah
awak media yang berdesak-desakan
untuk mempublikasikan kegiatan
yang dilakukan oleh kedua pasangan
ini. Ketua tim sukses relawan pasan-
gan H. Mujirin M. Yamin Hasan Bado,
H. Bohari yusuf optimis pasangan ini
akan mampu memenangkan pesta
demokrasi 5 tahunan di polewali man-
dar karena pasangan ini sudah tidak
asing lagi di masyarakat polewali man-
dar . “Pengalaman
beliau di bidang
birokrasi sangat
meyakinkan untuk
dapat menjadikan
polewali mandar
daerah yang maju,
sesuai visi dan mis-
inya perubahan
diberbagai sektor
pemerintahan mau-
pun sektor lain-
nya yang pro den-
gan rakyat kecil.”
Terangnya.
■M. Idris-Adya

18. 18Edisi 13/Juli-Agustus 2013

19. 19Edisi 13/Juli-Agustus 2013

20. 20Edisi 13/Juli-Agustus 2013
Nama:
H. SYAHRIR HAMDANI
Tempat/Tgl. Lahir: 3
Katumbangan, campalagian 4-6-1959
Istri: Hj. Masnaya
Ayah: Alu
Ibu: lawarang
Pengalaman Organisasi:
1. Ketua Osis SPG Neg. Polewali. Tahun, 1980/1981
2. Sekum Senat Mahasiswa Fisipol Unhas. Tahun, 1982/1983
3. Ketua umum DPC GEMA KOSGORO Makassar. Tahun, 1985-1988
4. Ketua umum DPC GEMA KOSGORO SUL-SEL. Tahun, 1988/1991
5. Wakil Ketua DPD KNPI SULSEL Tahun, 1992-1995
6. Anggota DPRD Kab. Polman Tahun, 1992-1997
7. Sekretaris DPD GOLKAR Kab. Polman Tahun, 1993
8. Ketua MPI DPD KNPI Sulbar. Tahun, 2007-2010
9. Salah satu pendiri (Deklarator dan Juru loby) pembentukan Prov.
Sulbar
10. Dosen ilmu politik Unhas Tahun, 1988-2013
11. Pendiri Tabloid Mandar Pos (Tabloid pertama di Sulbar)
Penghargaan :
1. Prestasi Anak Bangsa Jakarta. Tahun, 1998;
2. Yayasan Citra Bangsa Jakarta. Tahun, 2000.
3. Peniti Emas Tomalaqbina Mandar. Tahun, 2003
4. Peniti Emas Tokoh pendiri/pejuang pembentukan Prov. Sulbar,
Tahun 2009
Di hari yang sama, Maraqdia juga
sebenernya akan ke Polewalimenghadiri
peringatan Hari Pahlawan di Lapangan
Pancasila. Undangan seremoni tahunan
yang selalu menanti kehadiran beliau
telah tiba sehari sebelumnya. Trik Syah-
rir rupanya jitu, Ia sanggup meyakinkan
sang Maraqdia untuk lebih memilih ke
Galung Lombok dari pada ke Pekkabata.
Bersama beberapa orang laiinya, Syah-
rir membawa sesepuh yang di segani
tersebut.
Di Galung Lombok, 9 November
1999 malam, panitia menggelar acara
kesenian. Pergelaran sejumlah seni tra-
disi Mandar seperti paqmaqcaq (pencak
silat), pakkacaping, dan baca puisi. Cara
inihanyamerupakanalasanagaragenda
tersebut bisa memancing minat banyak
orang untuk datang ke lokasi. Penampi-
lam para seniman tradisi dan sastrawan
lokal terus memedihkan suasana. Mer-
eka masgul dalam denting sejarah Man-
dar kekinian yang perlahan mulai dipe-
tik tanpa pengetahuan umum. Sebuah
bandul sejarah direntang diam-diam.
Tabuhan dawai kecapi malam itu
seakan ikut meruncingkan hasrat da-
lam gelora menembus jiwa. Dada setiap
orang yang mengetahui rencana itu se-
cara diam-diam kian bergemuruh, seir-
ing berlalunya waktu. Hingga malam
terus menapaki gelap yang terus mem-
intal ketidakpastian, informasi menge-
nai agenda deklarasi belum juga valid.
Rencana yang rapih tapi mengusik ke-
riangan penyelenggara dengan hati
megap-megap. Kegundahan panitia
dibekap kesenyapan.
“Saya menberikan keyakinan kepada
beliau bahwa langkah ini untuk melan-
jutkan perjuanagan yang pernah beliau
rintis sebelumnya. Saya paham, bila bi-
cara soal Mandar, maraqdia pasti akan
mendukung kami,” kata Syahrir.
Mantan anggota DPR RI itu diberi
argumen bahwa disini juga sering dige-
lar peringkatan hari pahlawan. Maraq-
dia jelas mengerti, sebab ia memang
tak pernah melewatkan 10 November
di tempat itu. Kehadirannya di Galung
Lombok sangat penting sebab akan
memberi roh dan makna tidak ternilai
bagi wacana politik yang sedang men-
gapung dipikiran banyak orang Mandar
dimana pun.
Selain acara kesenian, perkemahan
itu dilengkapi dialog. Sebagai narasum-
ber adalah Maraqdia Malik, Makmun
Hasanuddin, Aruchul Tahir, Barahima.
Syahrir bertindak sebagai moderator.
Ada juga Sekjen KAPP Sulbar, Nahar-
uddin. Dari dialog inilah mengemuka
gagasan, peringatan 10 November itu
tidak hanya akan dilakukan dengan ser-
emoni pada umumnya, tapi juga sebuah
deklarasi. Pernyataan untuk memisah-
kan diri dari Sulawesi Selatan. Hari itu
upacara, di bawah terik matahari yang
memanggang Hari Pahlawan di Taman
Makam 40.000 Jiwa Galung Lombok
dipimpin inspekturnya, Maraqdia Malik.
Sebuah bendera merah putih dikerek ke
ujung tiang. Tapi tiang bendera di sana
ternyata tak bertali, hingga seorang pe-
serta bernama Rundang, mendapat per-
intah untuk memanjat besi penopang
bendera. Upacara yang spontan tapi
Syahrir memang tak pernah kehabisan
akal. Untuk memuluskan rencana deklarasi
yang masih menjadi rahasia sekelompok
orang, ia memilih bermalam di rumah
muraqdia Abdul Malik Pattana Endeng di
Kandeapi. Targetnya sesepuh masyarakat
Mandar itu haru bisa dibawa keesokan pagi
menuju Desa Galung Lombok.

21. Edisi 13/Juli-Agustus 2013
(Bagian #2)
sungguh mengharukan.
“Semua yang hadir pada waktu itu
sepakat setelah upacara kita akan men-
gadakan deklarasi,” kata Syahrir.
Naskah deklarasi Galung Lompok
dibuat Makmun Hasanuddin, sebel-
umnya ia menawarkan ke Syahrir, tapi
Syahrir mengatakan pak Makmun lebih
senior. Apalagi ia berasal dari Forum Si-
pamandar.
Teks itu akhirnya ditulis secara
langsung tanpa sarana memadai di
panggung acara, dan dibacakan oleh
Makmun Hasanuddin dengan gayanya
yang khas. Penuh semangat, disertai
agitasi yang sempurna sebagai orator.
Agenda itu pun sukses digelar mes-
ki di bawah pengawasan aparat pemer-
intah, yang disebut Syahrir, sebagai
mata-mata. Mereka hadir tentu bukan
untuk datang menyokong agenda itu.
Tapi datang untuk mengebiri keyaki-
nan rakyat yang lebih banyak menoleh
ke pihak pejuang Sulbar.
“Saya yakin mereka juga setuju saja
dengan acara itu, tapi mereka harus
pula menjalankan perintah atasan, kala
itu masih dipengaruhi rezim order baru
yang kental. Meski kejayaan order baru
telah tumbang setahun sebelumnya. Te-
kanan itu juga disertai larangan melalui
selebaran untuk memprovokasi warga
agar memboikot agenda itu. Tapi tidak
mempan seratus persen. Ribuan orang
tetap hadir di sana,” kata Syahrir.
Resistensi pemerintah kabupaten
kala itu memang cukup gamblang.
Sejumlah staf pemerintah malah ditu-
runkan membagi-bagikan selebaran
berkop resmi yang berisi larangan un-
tuk menghadiri agenda tersebut. Mer-
eka dikerahkan ke masyarakat untuk
makin membekap pikiran bahwa gera-
kan politik itu tidak direstui pemerin-
tah. Tapi yang pro tetap bergeming,
dan hadir berdesak-desakan di lokasi
deklarasi.
Syahrir menyebutkan, ia sebenarnya
mengetahui susupan aparat waktu itu.
Tapi ia tidak pernah mengungkapkan-
nya selama ini, balik kepada rekannya
di komite aksi atau wartawan. Setelah
deklarasi selesai, besoknya mereka
bicara di media bahwa Sulbar tetap
komitmen sebagai bagian penting dari
NKRI.
Kehadiran Maraqdia Malik Pattana
Endang di deklarasi Galung Lombok
sontak memberi pengaruh, bila gera-
kan untuk mendirikan provinsi baru itu
didukung penuh tokoh yang secara kul-
tur berada dideret nomor satu di Man-
dar. Pak Malik sendiri, begitu bahagia
dengan episode lanjutan dari ide ber-
sulbar yang pernah ia cetuskan bersa-
ma tokoh-tokoh Mandar puluhan tahun
silam. Pikirnya, masih ada sekelompok
anak muda yang akan meneruskan se-
mangat yang pernah dibingkai dekade
yang gelap.

22. Edisi 13/Juli-Agustus 2013
S
elain itu zakat merupa-
kan hak mustahik, kar-
ena itu zakat berfungsi
untuk menolong, mem-
bantu dan membina mer-
eka kearah kehidupan yang lebih baik
dan lebih sejahtera, sehingga mereka
dapat memenuhi kebutuhan hidunya
dengan layak, dapat beribadah, ter-
hindar dari kekufuran, menghilang-
kan sifat iri, dengki (QS. An-Nisa’ 37).
Sedangkan apabila dilihat dari
sudut sosiologis, zakat sebagai pilar
amal bersama (jama’i) antara orang-
orang yang berkecukupan dengan
mereka kaum yang kurang berun-
tung dalam finansial dan juga sebagai
wujud kasih sayang kepada sesama.
Dari sudut kepentingan pemban-
gunan, zakat sebagai salah satu sum-
ber dana bagi pembangunan sarana
maupun prasarana yang harus dimi-
liki umat Islam, seperti sarana ibadah,
pendidikan, kesehatan, sosial maupun
ekonomi, sekaligus sebagai sarana
pengembangan klualitas Sumber Daya
Insani. Dari sisi kesejahteraan pemban-
gunan umat, zakat merupakan salah
satu instrumen pemeratan penda-
patan, apabila zakat dikelola dengan
baik memungkinkan membangun
pertumbuhan ekonomi, sekaligus pe-
merataan pendapatan (QS AlHasyr: 7).
Dan yang tidak kalah pentingnya
untuk memasyarakatkan etika bisnis
yang benar, sebab zakat itu bukan-
lah membersihkan harta yang kotor,
akan tetapi mengeluarkan bagian
dari hak orang lain dari harta kita
yang kita usahakan dengan baik dan
benar sesuai ketentuan Allah SWT
(HR. Imam Muslim: Allah SWT tidak
menerima sedekah (zakat) dari har-
ta yang didapat secara tidak sah).
Perintah menunaikan zakat secara
umum dapat dilihat dalam ketentuan
al-Qur’an dan al-Hadis, diantaranya:
1. An-Nisa’ ayat 77: Dirikanlah shalat
dan bayarkanlah zakat hartamu.
2. At-Taubah ayat 103: “Ambillah dari
harta mereka sedekah (zakat) untuk
membersihkan mereka dan meng-
hapuskan kesalahan mereka.
3. Al-Baqarah ayat 277: “Sesungguh-
nya orang-orang yang beriman ser-
ta mengerjakan kebaikan, melaku-
kan shalat, dan membayar zakat,
mereka itu memperoleh ganjaran
dari sisi Allah, mereka tiada akan
takut dan tiada akan berduka cita”.
4. Hadis Muttafaqun alaih: “Islam itu
ditegakkan di atas 5 dasar: 1. Sya-
hadatain 2. shalat lima waktu 3.
membayar zakat 4. Haji (bagi yang
mampu) dan 5. Berpuasa dalam
bulan Ramadahan.
5. Hadis Riawayat Ahmad dan Mus-
lim: Dari Abu Hurairah: Telah ber-
kata Rasulullah saw, seseorang
yang menyimpan hartanya, tidak
dikeluarkan zakatnya, akan dibakar
dalam neraka jahannam, baginya
dibuatkan setrika dari api kemu-
dian disetrikakan ke dalam…, dan
seterusnya.
Sumber-sumber Zakat
Sepanjang tekstual Hukum Islam,
zakat itu dikelompokkan ke dalam tiga
jenis, yaitu: Zakat Hasil, zakat Dagang
dan Zakat Kekayaan. Sedangkan jenis
harta yang dijumpai dibebani kewa-
jiban zakat (ada persetujuan penda-
pat para ahli hukum sepenuhnya)
ialah: Logam (Perak dan Emas), Hewan
(unta, sapi dan domba) serta Buah (ko-
rma dan anggur).
Sedangkan sepanjang pendapat
para ulama terdahulu/klasik (sebagian
ada yang menyempitkan, sedangkan
sebagian lagi meluaskan pendapatnya
dengan jalan analogi/qiyas), sumber
zakat itu terdiri dari: 1. Zakat Hewan
Ternak 2. Zakat Emas dan Perak 3,
Zakat Pertanian 4. Zakat Perdagan-
gan 5. Zakat Barang Temuan.
Sekarang timbul pertanyaan, apak-
ah sumber-sumber zakat menurut ke-
tentuan Islam hanya sebatas itu saja?.
Kalau demikian halnya maka akan
terjadi seorang petani kecil di Desa
terpencil yang cuma berpenghasilan
sekitar 425 sukat padi (diperhitungkan
dengan uang sekitar Rp. 2.213.750.-
s/d Rp.2.500.000.-) per sekali panen
(penghasilan untuk jangka waktu seki-
tar enam bulan) sudah dibebani kewa-
jiban zakat hasil pertanian, sebaliknya
seorang petani kentang, palawija,
sawit, karet, cengkeh yang berpeng-
hasilan jutaan bahkan puluhan juta
rupiah sekali panen dibebaskan dari
kewajiban zakat.
Kalau demikian halnya, maka Ke-
tentuan Hukum Islam itu sangat tidak
adil, karena hanya menguntungkan
dan menyenangkan bagi orang-orang
berada saja, sebaliknya orang-orang
miskin diperas sedemikian rupa. Pa-
dahal sesungguhnya kalau kita teliti
secara seksama, setiap harta (apapun
jenisnya) dibebani kewajiban zakat,
sebab setiap ayat Al-Qur’an yang
berkenaan dengan kewajiban zakat,
senantiasa mengemukakannya den-
gan perkataan al Maal dan al Amwal
yang berarti harta, tidak diperinci den-
gan kata unta, sapi, domba, gandum,
korma dan lain-lain (baca antara lain
QS. Maryam: 31, 55; An-Nisa’: 76, 161;
Al-maidah: 13, 84; Al-Baqarah: 43, 73,
110, 176, 277; At-Taubah: 6, 12, 19, 72;
Al-Kahfi: 82; An-Nur: 37, 66; Al-A’raf:
155, Al-Anbiya: 73; Al-Mukminun: 4; Al-
Bainat: 5; Al-Ahzab: 33; Al-Hajj: 41, 78;
Al-Sajadah: 7; Luqman: 4;Al-Mujadalat:
13; Al-Muzammil: 20).
Selain itu perlu juga dikemukakan
bahwa bahwa pengungkapan kewa-
jiban zakat dalam setiap firman Allah
SWT senantiasa berdampingan dengan
kewajiban shalat. Dengan demikian
dapat dipahami sesungguhnya zakat
dalam agama Islam merupakan azas
yang paling prinsipil, sama halnya
seperti shalat.
Posisi zakat yang prinsipil ini dapat
juga dipahami dari realitas sejarah,
sewaktu gerakan riddat (belot agama)
meluas sepeninggal Nabi, sehingga
kekuatan Islam ketika itu hanya ber-
tumpu di Madinah dan Makkah saja,
mereka mengirim utusan untuk me-
nemui Khalifah Abu Bakar di Madinah
untuk menuntut peringanan kewa-
jiban zakat, atau meninggalkan Islam
sama sekali, pada saat itu khalifah Abu
Bakar menyatakan jawaban yang keras
sebagai berikut: “Demi Allah aku akan
memerangi pihak yang membedakan
Shalat dan Zakat, Zakat itu kewajiban
harta. Demi Allah ! jika mereka mena-
han sedikit saja dari jumlah yang biasa
ditunaikan kepada Rasulullah, aku ber-
perang terhadap keengganannya itu”.
Zakat dalam
Perekonomian Modern
Sebagaimana diuraikan di atas,
bahwa seluruh jenis harta apapun
dibebani kewajiban zakat walaupun
tidak ada contoh konkritnya di za-
man Rasulullah, akan tetapi karena
perkembangan ekonomi, menjadi ben-
da yang bernilai, maka harus dikeluar-
kan zakatnya.
Berdasarkan qiyas, kaidah fiqhiyah
dan maqasid syara’ dalam perekonomi-
an modern dewasa ini sumber-sumber
zakat itu antara lain adalah: a) Zakat
Profesi b) Zakat Perusahaan c) Zakat
Surat Berharga d) Zakat Perdagangan
Mata Uang e) Zakat Hewan Ternak
yang diperdagangkan f) Zakat Madu
dan Produk Hewani g) Zakat Investasi
properti h) Zakat Asuransi Syari’ah I)
Zakat Usaha Tanaman Angrek, wallet,
Ikan Hias, dll. J) Zakat Sektor Rumah
Tangga.
Secara kontekstual yang perlu
mendapat perhatian kita adalah me-
nyangkut zakat profesi. Menurut Yusuf
Qardawi, di antara hal yang penting
untuk mendapat perhatian kaum mus-
limin saat ini adalah penghasilan atau
pendapatan yang diusahakan mela-
lui keahliannya, baik yang dilakukan
secara sendiri-sendiri maupun bersa-
ma-sama, pendapatan semacam ini
dalam ushul fiqh disebut al-maal al-
mustafaad, semua pendapatan melalui
kegiatan professional tersebut apabila
telah sampai nishab wajib dikeluarkan
zakatnya, yang menajadi dasar adalah
ketentuan Al-Qur’an yang menegaskan
“Dan pada harta-harta mereka ada hak
untuk orang miskin yang meminta
dan orang miskin yang tidak menda-
pat bagian (QS; adz-Dzariyat: 19).
Zakat profesi ini sangat penting
untuk disosialisasikan, mengingat
pada masyarakat kita sekarang ini po-
tensi zakat profesi tersebut volume-
nya cukup besar, terutama sekali aki-
bat bekembangnya beberapa profesi
ditengah-tengah masyarakat dewasa
ini, seperti dokter, notaris, konsultan
teknik, penasehat hukum/konsultan
hukum/advokat, konsultan manaje-
men, akuntan, aktuaria dan lain-lain
sebagainya.
Adapun besar zakat penghasilan
tergantung kepada sumber peng-
hasilan itu sendiri, apabila penghasi-
lan berasal dari pendapatan sebagai
pegawai dan golongan profesi yang
diperoleh dari pekerjan (penerima
gaji) maka zakatnya sebesar seperem-
pat puluh (2,5%).
Sedangkan ukuran nishab yang
paling tepat digunakan adalah penda-
patan dalam setahun, yaitu apabila
penghasilan pegawai dalam satu ta-
hun mencapai nishab (setara dengan
85 gram emas) maka sudah wajib
zakat.
Untuk lebih memudahkan dan
meringankan dalam pelaksanaannya,
zakat dapat dibayarkan setiap kali
menerima gaji. Apalagi dewasa ini su-
dah banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ)
yang dikelola secara profesional yang
akan mengelola dan menyalurkan
dana zakat secara profesional, sehing-
ga manfaatnya akan lebih besar bagi
pembangunan umat Islam. nm
Zakat sebagai perwujudan keimanan kepada Allah, men-
syukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlaq mulia den-
gan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sikap
kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan
hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan har-
ta yang dimiliki (QS. Attaubah: 103, Ar-Rum: 39, Ibrahim: 7).