Reformasi ekonomi di Indonesia dilakukan pada tiga level, yaitu:
1) Level makro dengan liberalisasi sektor ekonomi sejak 1980-an
2) Level meso dengan desentralisasi pengelolaan pembangunan ekonomi ke daerah
3) Level mikro dengan larangan praktik monopoli untuk menciptakan persaingan yang sehat
Kebijakan reformasi ekonomi niken dwi dayanti 115020107111044
1.
2. ARTI REFORMASI EKONOMI
Menurut KBBI Reformasi adalah
perubahan secara drastis untuk
perbaikan (bidang sosial, politik, atau
agama) dl suatu masyarakat atau negara
Sedangkan Ekonomi sendiri adalah ilmu
mengenai asas-asas produksi, distribusi,
dan pemakaian barang-barang serta
pemanfaatan yg berharga; tata kehidupan
perekonomian (suatu negara)
Jadi reformasi Ekonomi adalah
perubahan secara drastis untuk
perbaikan ekonomi dl suatu masyarakat
atau negara
3. Sistem ekonomi Indonesia pada
masa Orba bersifat birokratik
otoritarian.
Kebijaksanaan ekonomi yang
selama ini diterapkan hanya
mendasarkan pada
pertumbuhan dan mengabaikan
prinsip kesejahteraan bersama
yang kenyataannya hanya
menyentuh kesejahteraan
sekelompok kecil orang.
Maka dari itu perlu dilakukan
langkah yang strategis dalam
upaya melakukan reformasi
ekonomi yang berbasis pada
ekonomi rakyat yang
berdasarkan nilai-nilai
Pancasila.
5. PENDEKATAN ASIA (GRADUAL SISTEMATIS)
Pendekatan asia cenderung mendesain
reformasi ekonomi lewat penahapan yang
berurutan
Lebih menitikberatkan kepada strategi
“bottomup” serta menempatkan reformasi
pada level mikro ekonomi
Seperti reformasi kelembagaan dan reformasi
harga; mendahului reformasi pada level makro
ekonomi (kebijakan fiskal, moneter, dan
reformasi perdagangan luar negeri).
6. PENDEKATAN EROPA TIMUR (BIG-BANG APPROACH)
Pendekatan eropa
timur cenderung
mengerjakan
reformasi ekonomi
lewat perubahan
yang radikal
Seperti tampak
dalam perubahan
hak kepemilikan,
penghapusan
kontrol harga,
serta liberalisasi
nilai tukar dan
perdagangan.
7. SITUASI DI INDONESIA
Direlasikan
dengan situasi
indonesia
yakni
mempraktikkan
reformasi
ekonomi
terbalik, di
mana
pemerintah
menggeber
perombakan
pada level
makro
ekonomi
terlebih dulu.
Pemerintah
mengubah
secara drastis
hak
kepemilikan
sumber daya
ekonomi
menuju
kepemilikan
swasta (private
property
rights),
termasuk
sumber daya
ekonomi yang
seharusnya
dikuasai oleh
negara.
Kontrol harga
dilepas satu
per satu,
khususnya
komoditas
pertanian,
padahal
kelembagaan
produksi dan
distribusi
belum
sepenuhnya
disentuh
pemerintah.
Liberalisasi
dijalankan
secara
ekstensif, baik
di sektor
perdagangan
maupun
investasi
asing.
Strategi
privatisasi
lebih dipilih
pemerintah
untuk
membangun
kultur
korporasi dan
efisiensi
BUMN
ketimbang
memperbaiki
tata kelolanya.
8. REFORMASI EKONOMI INDONESIA DAPAT DIBUAT
DALAM TIGA LEVEL
Reformasi ekonomi pada lapis makro dimulai pada dekade 1980-an ketika beberapa sektor
ekonomi (manufaktur, perbankan, transportasi, dan lain-lain) dideregulasi dan diliberalisasi cukup
masif
Reformasi ekonomi pada level meso, yakni mendesain manajemen pembangunan ekonomi (politik)
yang mulai didesentralisasi, dikenal dengan istilah otonomi daerah. Manajemen sentralisasi
dipandang sebagai sumber macetnya pembangunan ekonomi, padahal potensi yang seharusnya
dicapai jauh lebih besar dari yang telah digapai.
Reformasi pada level mikro perekonomian berjalan secara sehat, yang dirumuskan dalam UU no
5/1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebelum periode
1997/1998, perekonomian nasional dikenal sangat distortif karena penguasaan ekonomi
digenggam oleh segelintir pelaku ekonomi.
9. DAFTAR PUSTAKA
James A Caporaso dan David P Levine, Teori-teori Ekonomi Politik, Penerbit
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Oktober 2008.
Erani Yustika, Ahmad Ekonomi Politik : Kajian Teoretis dan Analisis Empiris
Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2009
Deliarnov. Ekonomi Politik. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2006.
http://www.scribd.com/doc/53625171/perekonomian-yg-selesai
http://philipus-k-s-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-68320-Umum-
Teori%20Pembangunan.html
http://economy.okezone.com/read/2011/01/20/279/415957/kebijakan-reformasi-dan-
problem-kelembagaan