Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konsep pengembangan perpustakaan desa berbasis komunitas

7,822 views

Published on

Published in: Business, Technology
  • Be the first to like this

Konsep pengembangan perpustakaan desa berbasis komunitas

  1. 1. LIBRIA, Vol. 3, No. 4.Juli, Tahun 2012 Nazaruddin Musa,MLISKONSEP PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DESA BERBASIS KOMUNITAS (COMMUNITY BASED NEED) Oleh: NAZARUDDIN MUSA, MLIS ABSTRAK Artikel ini mengemukakan bahwa meskipun pada tataran legalitas, perpustakaanIndonesia sudah menggembirakan dengan lahirnya undang-undang UU Nomor 43 Tahun2007 tentang Perpustakaan, namun demikian pada tataran operasional masih menemukanbanyak kendala. Begitu juga halnya dengan Perpustakaan Desa/ Kelurahan, denganlahirnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001Perpustakaan Desa/ Kelurahan, dimana aspek-aspek pengembangan perpustakaan dankepustakawanan sudah dikaji dan diatur rapi secara terperici dalam pasal-pasalperundang-undangan tersebut. Diantara kendala yang sering dipaparkan dari hasilpenelitian adalah masalah dana, kurang dan lemahnya kompetensi SDM, kurang minatbaca, kurang kepedulian pihak penentu kebijakan. Tetapi dibalik semua kendala tersebut,artikel ini meyakini bahwa ada satu penyebab dasar (root of the problem) yangmenyebabkan kurang berkembanganya program pengembangan perpustkaan desa.Permasalahannya adalah karena dasar pengembangannya tidak didasari pada kebijakanpengembangan perpustakaan (Library Development Policy), tetapi lebih pada asumsi.Dengan kata lain, banyak tahapan atau konsep-konsep teoritis atau prosedurpengembangan perpustakaan (library development concepst/procedures) yang diabaikan.Oleh karena itu untuk memperbaiki ini direkomendasikan agar dalam programpengembangan perpustakaan desa ke depan perlu merujuk pada prosedur pengembanganperpustakaan (library development concepst/procedures) yang telah berhasil dijalankan,seperti di India dan Uganda. Diantara hal penting yang perlu dilakukan adalah kajiankebutuhan pemakai (user need assassement), kajian lokasi, kajian partisipasi dan evaluasikompetensi petugas perpustakaan. Dengan demikian diharapkan semua program layananperpustakaan benar-benar didasari pada konsep community based need atauberorientasikan pada kebutuhan masyarakat. Kata Kunci: Perpustakaan Desa, Kebijakan Pengembangan Perpustakaan Desa, kajian kebutuhan pemusataka (user need assassement). Community based need.
  2. 2. LIBRIA, Vol. 3, No. 4, Juli, Tahun 2012 Nazaruddin Musa,MLISA. PENDAHULUAN Pada tataran legalitas formal, status dan program pengembagan perpustakaansecara umum di Indonesia sudah lumayan menggembirakan, yaitu dengan lahirnya UUNomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Begitu juga halnya dengan PerpustakaanDesa/ Kelurahan, lahirnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor3 Tahun 2001 Perpustakaan Desa/ Kelurahan, Dimana aspek-aspek pengembanganperpustakaan dan kepustakawanan sudah dikaji dan diatur rapi secara terperici dalampasal-pasal perundang-undangan tersebut. Sebagai bentuk respon terhadap amanat undang-undang tersebut, berbagai pihakterutama yang terkait langsung dalam bidang pengembangan perpustakaan telah berusahauntuk mengimplementasikan keputusan tersebut dengan berbagai program perpustakan ditingkat desa/kelurahan. Namun sepertinya meskipun pada tataran legalitas formal sudahmenggembirakan, pada tataran operasional, peran penting perpustakaan belum dapatdiaktualisasikan secara optimal. Disana sini masih ditemukan berbagai kendala baik yangbersifat teknis maupun non-teknis. Diantara permasalahan yang sering kemukakann olehsejumlah hasil penelitian adalah masalah dana, keterbatasan dan kelemahan kompetensiSDM dan kurangnya minat baca masyarakat. Namun dibalik semua itu, ada salah satu sumber masalah lain yang sifatnyamendasar, yaitu pada kebijakan pengembangan perpustakaan. Peran penting perpustakaanmasih lebih bersifat seremonial daripada aktual. Simak saja misalnya ketika para pejabatatau penentu kebijakan memberikan arahan pada acara-acara serimonial tentangperpustakaan, seperti pembukaan suatu kegiatan, peluncuran program (launching), danlain-lain. Pada acara semacam ini, hampir bisa dipastikan bahwa semua mengatakanbahwa perpustakaan memiliki peran sangat penting dan strategis sebagai partner dalammendukung tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi kenyataanyaakan lain ketika dalam proses pengalokasian anggaran untuk perpustakaan. Karenapermasalahan ini sifatnya mendasar, hal ini tentu memiliki dampak langsung pada seluruhprogram pengembangan perpustakaan pada semua jenis dan tingkat, terlebih pada tingkatperpustakaan desa/kelurahan. Bahkan pada level perpustakaan desa, permasalahan tersebuttentu lebih terasa dampaknya karena disamping faktor geografis juga terkait denagn faktorteknis lainnya. Hal ini juga yang menurut penulis menjadi akar masalah lambannyaperkembangan perpustakaan di Indonesia.B. PERMASALAHAN Disamping permasalahan tersebut di atas, atikel ini mengargumentasikan bahwaakar masalah (root of problem) yang menyebabkan statis atau kurang berjalannyaprogram pengembangan perpustakaan desa adalah karena proses pengembangannyakurang didasari pada konsep pengembangan perpustakaan yang ideal berbasis demogrfimasyarkat (Demogrphic Balsed). Dengan kata lain, jika kita amati masih banyaktahapan atau prosedur pengembangan perpustakaan (library development concepst/procedures) yang terabaikan. Diantara tahapan penting tersebut adalah kajiankebutuhan pemakai (user need assassement), pemetaan profil masyarakat (communityprofiling), dan evaluasi kompetensi petugas perpustakaan. Implikasinya, perpustakaandesa belum bisa menjadi media pembelajaran dan wadah rekreasi kultural bagimasyarakat sebagaimana diamanatkan yang berakibat pada banyak perpustakaan desa 2
  3. 3. LIBRIA, Vol. 3, No. 4, Juli, Tahun 2012 Nazaruddin Musa,MLISyang tidak berfungsi. Padahal kita tahu bahwa investasi untuk pengembanganperpustakaan itu tidak sedikit. Inilah yang menjadi fokus bahasan artikel ini. TUJUAN PENULISAN Berpijak pada permasalahan tersebut di atas, penulisan ini bertujuan untukmencoba meminimalisir permasalahan perpustakaan desa dengan beberapa kajianteoritis dan praktis, dengan harapan kita sebagai komunitas yang telah memilih profesipustakawan menjadi lebih kritis dan proaktif sehingga pengembangan perpustakaanpada umumnya dan perpustakaan Desa pada khusunya dapat dapat berjalan denganbaik.C. PEMBAHASAN Pembahasan dalam makalah ini meliputi gambaran umum tentang perpustakaandan masyarkat, dasar hukum, pengertian dan fungsi serta tujuan perpustakaan desa.Disamping itu, artikel ini juga akan membahas beberapa hal terkait prosedurpengembangan, serta menawarkan beberapa program yang mungkin dapat dilakukan diperpustakaan desa. Secara khusus juga akan mengkaji potensi pengembangn PerpustkaanDesa di Aceh. Diharapkan dengan pembahsan ini, peran perpustakaan dalampemberdayaan masyarkat desa/kelurahan dapat dioptimalkan sehingga perpustakaan desabisa menjadi media edukatif dan rekreatif masyrakat. a. Perpustakaan dan Masyarakat Pada hakikatnya perpustakaan dan masyarakat adalah sesuatu yang tidak bisadipisahkan karena perpustakaan adalah produk manusia. Begitu juga terkait denganperkembangan perpustakaan juga tidak terlepas dari sejarah perkembangan manusia. Olehsebab itu, eksistensi perpustakaan yang sudah lebih dari 5000 tahun ini masih tetapbertahan walaupun banyak hambatan dan rintangan (Sulistyo-Basuki, 1993). Dalam Islam, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa perpustakaan bahkanmemiliki kedudukan yang sangat penting. Indikasinya adalah perintah Allah yang pertamapada permulaan nubuwwah Nabi Muhammad SAW adalah “IQRA” (bacalah), yang inisangat identik dengan fungsi utama perpustakaan. Tidak hanya itu, masih banyak ayat-ayat lain yang senada dengan Al – ‘Alaq yang tersebar di dalam Al-Qur’an yangmenyuruh manusia untuk seperti ya’qiluun, yatadabbaruun, dan istilah ini atau identikdengan kata reset/penelitian dalam konteks dunia akademik. b. Dasar Hukum, Pengertian dan Fungsi Utama Perpustakaan Desa (1). Dasar Hukum Dasar hukum pertama tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan PerpustakaanDesa / Kelurahan adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984. NamunInstruksi ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah keluarnya Dasar Hukum PerpustakaanDesa/Kelurahan yang baru yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi DaerahNomor 3 Tahun 2001. (2). Pengertian Perpustakaan Desa/Kelurahan Menurut keputusan di atas, perpustakaan Desa/Kelurahan adalah: “ perpustakaanmasyarakat sebagai salah satu sarana/media untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan 3
  4. 4. LIBRIA, Vol. 3, No. 4, Juli, Tahun 2012 Nazaruddin Musa,MLISpendidikan masyarakat pedesaan,yang merupakan bagian integral dari kegiatanpembangunan desa/ kelurahan” (3). Fungsi Perpustakaan Desa/ Kelurahan. Fungsi utama Perpustakaan Desa/ Kelurahan menurut Pedoman PenyelenggaraPerpustakaan Desa, adalah “sebagai lembaga layanan bahan pustaka dan informasikepada masyarakat untuk kepentingan pendidikan, informasi, penerangan, dan rekreasi” c. Peran Perpustakaan Desa Kamus Longman dictionary of Contemporary English, New edition mendefinisikanperan sebagai “the way in which someone or something is involved in an activity orsituation, and how much influence they have on it”. Jika dikaitkan dengan peranperpustakaan, disini jelas bahwa peran pustakawan tidak hanya sebatas pada keterlibatandalam aktifitas saja. Tetapi justru yang lebih penting adalah mengukur berapa pengaruheksistensi dari program layanan perpustakaan desa terhadap kebutuhan masyarakatmasyarakat. Dalam Pedoman Pengembangan Layanan Informasi Perpustakaan Umum(Guideline for information and information services in public libraries) mensyaratkanbahwa tahapan lain yang sangat krusial dilakukan dalam mendesain layanan perpustakaanumum yang ideal adalah kajian pemakai ( User need assassement). Layanan ideal yangdimaksud adalah layanan yang sesuai dengan demografi masyarakat dimana perpustakaanberada. Untuk tercapai ini hal yang perlu dilakukan adalah kajian profil masyarakat(community profiling). Tujuan yang diharapkan dari kajian profil ini adalah agar penyelenggaraperpustakaan memahami secara spesifik layanan dan fasilitas apa yang diperlukanterutama untuk masyrakat pemakai potensial. Dengan demikian program atau layananyang dikembangan akan benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam artiansetiap program atau layanan yang dibuat harus berorientasi pada masyarakat pengguna(community Based Oriented), bukan beorientasi pada stakeholder atau pustakawan. Untuk meraih peringkat layanan ideal, Lina Khoerunnisa (2010) dalam artikelnya“Menghadirkan perpustakaan berbasis layanan, menyonsong AFTA 2015” menjelaskanbahwa “perpustakaan harus memenuhi standar layanan kualitas layanan, fasilitas layanan,kompetensi pustakawan dan sumber-sumber informasi yang dibutuhkan”. Berkaitan dengan kualitas layanan, Lina menyarankan agar layanan dibagunberdasarkan konsep Total Quality Managemen (TQL) yaitu perpaduan semua fungsiseperti sering diterapkan di perusahaan dengan empat prinsip dasar yaitu, kepuasanpemakai, respek pada setiap orang, manajemen berdasarkan fakta, bukan perasaan(feeling)dan perbaikan yang berkesinambungan (contious improvement). Secara lebih khusus, Ummi Kalsum (2011) dalam artikelnya “Peran perpustakaanDesa meningkatkan Ekonomi Masyarakat”menyebutkan bahwa diatara peran perpustakaandesa adalah : 1. Mengumpulkan,mengorganisasikan dan mendayagunakan bahan pustaka tercetak maupun terekam 2. Mensosialisasikan manfaat perpustakaan 3. Mendekatkan buku dan bahan pustaka lainnya kepada masyarakat 4
  5. 5. LIBRIA, Vol. 3, No. 4, Juli, Tahun 2012 Nazaruddin Musa,MLIS 4. Menjadikan perpustakaan desa sebagai pusat komunikasi dan informasi. 5. Menjadikan perpustakaan Desa sebagai tempat rekreasi dengan menyediakan bahan bacaa hiburan sehat” d. Tahapan Pengembangan Perpustakaan Desa Terkait dengan konsep pengembanagan perpustakaan (Library DevelopmentConcept), De Rosa, Dempsey, and Wilson (2004. P.28), menyebutkan ada 9 pertanyaanyang harus diidentifikasi oleh pustakawan sebelum mengembangkan perpustakaan desa(Rural /village Library), yaitu :1. Apa peran dan missi perpustakaan dan pustakawan dalam masyarakat kita? (What are the role and mission of library and librarian in our society?)2. Dimana letak peran perpustakaan dalam pengembangan infrastruktur perpustakaan? (Where do libraries fit in the developing information infrastructure?)3. Apa saja hak masyarakat dalam hal informasi dan bagaimana kita melindungi hak-hak tersebut? (What are our citizen’s rights to information and how do we protect those rights?)4. Apa kendala yang dihadapi oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi? ( What are the baries citizents face in getting information?)5. Apa saja etika tanggung jawab dan dilemma yang dihadapi oleh penyedia jasa informasi? (What ethical responsibilities and dilemmas do information providers face in providing information?)6. Bagaimana kita yakin bahwa perpustkaan kita tetap eksis dan berkembang (How can we ensure that our libraries survive and prosper?)7. Bagaiman strategi pustakawan dalam hal pengembangan koleksi dan layanan yang cukup bagi pengguna dan kaitannya denagn pertumbuhan informasi dalam bentuk elektronik? (How does the growth of inforimation in electronics formats change the way information provider develop adequate collection and services for their patrons?)8. Apa yang akan terjadi dengan perpustakaan (dalam hal fisik/ gedung), ketika aksess online semakin diminati? (What will happen to the library as a physical place as more and more access is electronics?)9. Bagaimana bentuk perpustakaan dan tenaga informasi professional yang kita perlukan di masa yang akan datang? (What kind of library and information professionals do we need for the future?) Terhadap syarat tersebut ini, De Rosa sendiri, mengakui bahwa tidak semuapertanyaan tersebut mudah ditemukan jawabannya. Meskipun demikain beberapapertanyaan-pertanyaan mendasar seperti pertanyaan 1-6 misalanya disayaratkan untukmendapat jawaban untuk agar pengembangan perpustkaaan sesuai dengan yangdiharapkan. 5
  6. 6. LIBRIA, Vol. 3, No. 4, Juli, Tahun 2012 Nazaruddin Musa,MLIS e. Pustakawan dan Layanan Perpustakaan Lebih jauh, terkait dengan sikap penyedia jasa informasi, dalam hal ini pustakawandan staf perpustakaan, Charles A.Bunge & Richard E. mengatakan bahwa pustakawanharus vibrant, yaitu harus energik dalam bertindak, atraktif dalam melayani dan responsiveterhadap perubahan masyarakat dan perkembangan teknologi. Sikap ini sangat penting.Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ranganathan, bahwa pustakawanprofessional adalah sangat penting untuk menghubungkan antara pembaca dan sumberbacaan. Untuk tujuan ini tokoh perpustakaan India terkenal ini mewajibkan pustakawanmemahami, hukum dasar Ilmu Perpustakaan yaitu: 1. Books are for use, 2. For every Readers his or her book, 3. For every book its reader, 4. Save the time of the readers. 5. A library is a growing organism. c. Potensi Pengembangan Perpustakaan Desa di Aceh Potensi pengembangan perpustakaan desa di Aceh masih terbuka lebar. Hal inikarena Aceh memiliki beberapa faktor potensial yang dapat mendukung programpengembangan perpustakaan desa/kelurahan. Pertama, Aceh merupakan daerah yang berstatus otonomi khusus. Dengan statusspesial ini, diharapkan perpustakaan terdukung secara finansial. Pemerintah mendukukungpengembangan perpustakaan secara factual, bukan seacara seremonial sepertidikemukakan di atas. Indikatornya akan terlihat pada besar kecilnya anggaran yangdialokasikan untuk perpustakaan. Kedua, sebagian besar masyarakat Aceh hari ini masih terisolir dalam halpendidikan dan informasi. Kondisi ini memungkinkan pihak penyelenggara perpustkaanuntuk “menjual” isu ini kepada pemerintah dan lembaga-lembaga donor, baik dalammaupun luar negeri. Ketiga, kesigapan Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh juga dapat mendorongkegiatan pengembangan perpustakaan desa. Keempat, Aceh juga memiliki sumber daya perpustakaan yang berpendidikantinggi, baik lulusan dalam maupun luar negeri. Disamping itu, Aceh juga memilikiperguruan tinggi yang “memproduksi” sumber daya perpustakaan, yaitu melaui programS1 dan DIII Ilmu Perpustakan, Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry. Untuk mengaktifkan semua potensi tersebut, hal utama yang amat perlu dilakukanadalah membanagun dan meningkatkan kordinasi dan komunikasi denagn pihak-pihaktersebut. Disamping itu juga perlu membangun komunikasi secara intens dengan pihak 6
  7. 7. LIBRIA, Vol. 3, No. 4, Juli, Tahun 2012 Nazaruddin Musa,MLISstakeholder, baik di jajaran pemerintahan maupun di lembaga-lembaga non-pemerintahlainnya. Membangun koordinasi antara pihak ini sangat penting agar terbagun sinergisitasdalam setiap program pengembangan perpustakaan di Aceh. Dengan demikian hasilproduksi dan juga ide-ide inovatif pustakawan Aceh dapat disharing dan dikontribusikandalam bentuk-bentuk program perpustakaan. Salah satu bentuk kordinasi itu adalah sepertiyang dilakukan oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh melalui acara Bimbingan Teknisini yang turut melibatkan pihak-pihak luar dalam acara ini. Dengan demikian peran Perpustakaan Desa diharapkan akan menjadi tempatpengembangan kreatifitas masyarkat Aceh agar dapat keluar dari keterisoliran dan mampumenatap dunia global dengan penuh keyakinan menuju ke kehidupan yang lebihberkualitas.F. Kesimpulan Berdasrkan pembahasan diatas dapat disimpulakan bahwa energi dan strategipustakawan dan staf perpustakaan pada umunya masih sangat diperlukan saat ini. Hal inipenting agar dapat mengopitimalisasikan fungsi dan peran perpustakaan dengan berbagaibentuk layanan yang kreatif dan innovative dengan tetap berorientasi pada kebutuhanmasayakat. Modal utama untuk pencapaian ini adalah komitmen, kordinasi dankompetensi pustakawan baik dalam aspek teoritis maupun teknis sehingga dengandemikian program perpustakaan yang dikembangkan sejalan dengan kebutuhanmasyarakat. Akhirnya, tulisan ini diharapakan agar dapat memberikan kontribusi yangbermanfaat untuk kejayaan perpustakaan Indonesia pada umumnya, dan Aceh padakhususnya. DAFTAR PUSTAKA 1. Charles A.Bunge & Richard E.Bpp. (2001). History and varieties of reference service.Englewood,CO: Libraries Unlimited 2. De Rosa, Cathy, Lorcan Dempsey, and Alan Wilson (2004). The 2003 OCLC Environmental scan: Pattern Recognition: A Report to the OCLC Membership. Dublin, Ohio: OCLC, 2004. 3. Guideline for information and information services in public libraries.London: Library Association.P.3-9 4. Lina Khoerunnisa (2010).Membangun perpustakaan desa menuju masyarakat berbasis pengetahuan secara merata. Diakses tanggal 19 September 2011, dari Library and Information Science Website, http://www.pemustaka.com/membangun-perpustakaan-desa-menuju-masyarakat- berbasis-pengetahuan-secara-merata.html?format=pdf 5. Lina Khoerunnisa (2010). Menghadirkan perpustakaan berbasis layanan, menyonsong AFTA 2015. Diakses tanggal 19 September 2011, dari Library and Information Science Website, http://www.pemustaka.com/menghadirkan- perpustakaan-ideal-berbasis-layanan-menyongsong-afta-2015.html 6. Longman dictionary of Contemporary English.New edition. P.1424). 7
  8. 8. LIBRIA, Vol. 3, No. 4, Juli, Tahun 2012 Nazaruddin Musa,MLIS 7. Pedoman Penyelenggara Perpustakaan Desa (2001). Perpustakaan Nasional RI. Jakarta. 8. Sulistyo Basuki (1993),Pengantar Ilmu Perpustakaan. Gramedia Pustaka.Jakarta 9. Ummi Kalsum (2011). Peran perpustakaan Desa meningkatkan Ekonomi Masyarakat. (Online) Diakses tanggal 20 September 201. 8

×