Model Kerjasama Regional

7,783 views

Published on

Ekspose Hasil Kajian PKP2A III LAN Samarinda bekerjasama dengan Balitbangda Prov Kaltim

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,783
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
202
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Model Kerjasama Regional

  1. 1. KAJIAN TENTANG MODEL KERJASAMA REGIONAL DAN PROSPEK KERJASAMA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Kerjasama PKP2A III LAN Samarinda Dengan
  2. 2. Latar Belakang 1 Governance is defined as the set of values, policies and institutions by which a society manages its economic, political and social affairs through interactions among the government, civil society and private sector . It is the way a society makes and implements decisions — achieving mutual understanding, agreement and action . It comprises the mechanisms and processes for citizens and groups to articulate their interests, mediate their differences and exercise their legal rights and obligations. ( UNDP ) Normatif Teoretis Kebutuhan thd model kerjasama (joint management )
  3. 3. Latar Belakang 2 <ul><li>Konflik DKI dengan Kota Bekasi menyangkut TPA Bantargebang. </li></ul><ul><li>Konflik Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor menyangkut TPA Galuga, Terminal Bubulak, dan kebijakan perluasan wilayah. </li></ul><ul><li>Konflik Pemprov Jawa Barat dengan Cianjur, Garut, Camis, dan Tasikmalaya tentang Penebangan Kayu. </li></ul><ul><li>Konflik Pemprov Jawa Tengah dengan Kota Semarang dalam pengelolaan Sistem Polder Kota Lama. </li></ul><ul><li>Konflik Depdagri & Dephub dengan FDB dalam pengelolaan Pelabuhan. </li></ul><ul><li>Konflik Depdagri & Pertamina dengan Indramayu & Cilacap mengenai Perda PPM. </li></ul><ul><li>Konflik Pemkab Bogor dengan LSM & Masyarakat dalam p engolahan sampah. </li></ul>Empiris Pragmatis Kebutuhan thd model kerjasama (joint management )
  4. 4. <ul><li>Barlingmascakeb Fokus: Regional Marketing 3 Bidang </li></ul><ul><li>Subosuka Wonosraten Fokus: 11 Bidang </li></ul><ul><li>Jabodetabek (JWMC) Fokus: Waste Management </li></ul><ul><li>Pawonsari Fokus: hub, kesbang, laut, naker, dik, </li></ul><ul><li>kesehatan, PU, & sbr mata air </li></ul><ul><li>BOSANGGARONG ? LH, Kebersihan, ke-PU-an ? </li></ul>Establishment of Regional Management Forum revolution of new public management a shift of regime dominated by bureau-professionalism to one dominated by managerialism
  5. 5. Maksud / Tujuan Sebagai upaya pengidentifikasian dan pengkajian terhadap berbagai kondisi, permasalahan, dan kemungkinan alternatif kebijakan yang dapat dikembangkan untuk mendorong semakin erat dan kuatnya kerjasama antara beberapa pemerintah daerah di wilayah regional tertentu. Adapun yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah masalah pelayanan kebersihan / persampahan, pengelolaan lingkungan, serta penyediaan fasilitas umum / infrastruktur dasar, terutama yang melibatkan 3 (tiga) daerah otonom, yakni Kota Bontang, Kab. Kutai Timur, dan Kab. Kutai Kartanegara (BOSANGGARONG).
  6. 6. Tipe Kerjasama Regional Province Province Province Province Core City Rural hinterlands
  7. 7. Alternatif Model Kelembagaan - 1 (Kerjasama Usaha Dengan Membentuk Lembaga Baru yang Permanen ) PEMERINTAH DARAH (2) PEMERINTAH DARAH (1) PEMERINTAH DAERAH (3) RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DEWAN KOMISARIS DEWAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK 2 ATAU BEBERAPA DAERAH
  8. 8. Alternatif Model Kelembagaan - 2 (Kerjasama Usaha Tanpa Membentuk Lembaga Baru ) PEMERINTAH DAERAH “X” PEMERINTAH DAERAH “Y” BADAN USAHA BADAN USAHA Kerjasama dalam salah satu aktivitas usaha yang dianggap oleh kedua belah pihak paling menguntungkan
  9. 9. Alternatif Model Kelembagaan - 3 (Kerjasama Pelayanan Dengan Membentuk Lembaga Baru yang Permanen ) DAERAH I DAERAH II DAERAH III DAWAN PENASEHAT BADAN KERJASAMA DINAS TERKAIT DINAS TERKAIT
  10. 10. Alternatif Model Kelembagaan - 4 (Kerjasama Pelayanan Tanpa Membentuk Lembaga Baru ) PEMERINTAH DAERAH “X” PEMERINTAH DAERAH “Y” DINAS / LEMTEKDA DINAS / LEMTEKDA Kerjasama dalam aktivitas pelayanan tertentu yang dianggap oleh kedua belah pihakmenyangkut kepentingan masyarakat kedua daerah
  11. 11. <ul><li>Pemberian bantuan teknis </li></ul><ul><li>Pemagangan </li></ul><ul><li>Perwakilan Antar Daerah </li></ul><ul><li>Pertukaran Pegawai </li></ul>Alternatif Model Kelembagaan - 5 (Kerjasama Bantuan Teknis )
  12. 12. <ul><li>Anggota : Pacitan (Jatim), Wonogiri (Jateng), Gunung Kidul (DIY) </li></ul><ul><li>KSO Perhubungan : melakukan analisis kecelakaan bersama, penggunaan fasilitas pengawasan/pengawalan/bantuan petugas daerah secara timbal balik, bersama-sama menentukan jumlah kebutuhan angkutan, penetapan tarif retribusi secara seragam. </li></ul><ul><li>KSO Kesbang Linmas : pos penjagaan di perbatasan pada masa kampanye. </li></ul><ul><li>KSO Kelautan / Perikanan / Peternakan : p emanfaatan bersama prasarana pendaratan kapal, pemberdayaan kelompok nelayan, pengawasan tata niaga hasil kelautan dan perikanan, dll. </li></ul><ul><li>KSO Naker : kerjasama penyuluhan dan penempatan tenaga kerja. </li></ul><ul><li>KSO Pendidikan : p endataan siswa & penempatan sekolah di wilayah perbatasan. </li></ul><ul><li>KSO Kesehatan : k eterpaduan dalam penanganan kesehatan dan pembangunan/penempatan Puskesmas. </li></ul><ul><li>KSO PU & Air Bersih : pendataan jenis jalan, pemanfaatan sumber air, dll. </li></ul>Benchmark: PAWONSARI
  13. 13. Temuan Lapangan 14,3 7,1 35,7 42,9 – Kemampuan Pemda utk menyediakan/ memberikan pelayanan masih cukup tinggi, baik dari segi pendanaan maupun SDM pelaksananya 5 – – 35,7 35,7 7,1 Penyediaan sarana pelayanan publik di daerah sudah cukup berkualitas dan memuaskan masyarakat. 3 – – 35,7 35,7 7,1 Pembagian urusan / kewenangan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam bidang-bidang pelayanan publik sudah cukup jelas. 4 – – 14,3 78,6 7,1 Political will pimpinan daerah (Bupati/Walikota) untuk menggalang kerjasama dengan daerah lain sudah cukup tinggi. 2 – – 7,1 50 42,9 Kerjasama dengan daerah lain dalam pelayanan publik adalah penting. 1 STS TS RR S SS Distribusi Jawaban % Item Pertanyaan No
  14. 14. – 21,4 21,4 42,9 14,3 Potensi swasta lokal dalam bidang pembangunan dan pelayanan publik cukup besar dan perlu diberdayakan. 10 – 35,7 42,9 21,4 – Kualitas dan kuantitas SDM daerah di bidang pembangunan dan pelayanan publik di daerah sudah cukup memadai. 9 – 28,6 35,7 28,6 7,1 Lembaga pemerintah yang menangani urusan pembangunan dan pelayanan di daerah saat ini sudah efektif dan efisien . 7 14,3 28,6 42,9 14,3 – Alokasi dana untuk pembangunan dan pemberian pelayanan publik di daerah sudah cukup memadai. 8 – 14,3 14,3 57,1 14,3 Peran pemerintah daerah dalam pembangunan dan pelayanan publik sebaiknya difokuskan pada fungsi regulasi, perencanaan, pengawasan, dan penetapan standar . 6 STS TS RR S SS Distribusi Jawaban % Item Pertanyaan No
  15. 15. <ul><li>Mayoritas responden menyatakan bahwa kerjasama dengan daerah lain adalah penting atau sangat penting  ada kesadaran di kalangan aparat Pemda untuk menempuh model-model kemitraan / kerjasama. </li></ul><ul><li>Political will pimpinan daerah cukup kuat untuk membangun kerjasama. </li></ul>Temuan Lapangan - 1 Pondasi yang kokoh untuk merintis & merealisasikan kerjasama antar daerah Perlu langkah konkrit untuk merumuskan konsep kerjasama & pengaturan teknis implementasi kerjasama tersebut
  16. 16. <ul><li>Kondisi dan tingkat kinerja pelayanan publik dipersepsikan oleh responden sebagai cukup baik dan memuaskan , namun tetap memerlukan perbaikan . </li></ul><ul><li>Pemda belum memiliki kapasitas SDM dan kapasitas anggaran yang memadai untuk dapat menyelenggarakan pelayanan secara optimal. </li></ul><ul><li>Instansi yang ada saat ini belum cukup efektif & efisien . </li></ul>Temuan Lapangan - 2 Makin memperkuat kebutuhan daerah terhadap pola kerjasama dalam penyelenggaraan jenis layanan tertentu. Pemerintah sebaiknya lebih diarahkan pada fungsi-fungsi regulasi, perencanaan, pengawasan, dan penetapan pedoman / standar dalam bidang-bidang pelayanan tertentu
  17. 17. <ul><li>Batas-batas kewenangan antar jenjang pemerintahan dalam bidang-bidang / sektor pembangunan sudah cukup jelas , namun perlu upaya sosialisasi secara komprehensif kepada seluruh jajaran aparatur di daerah. </li></ul><ul><li>Keberadaan, peran, dan potensi swasta dalam mengemban fungsi-fungsi sektor publik dinilai cukup kuat / baik . </li></ul>Temuan Lapangan - 3 Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk terjalinnya kerjasama antar daerah. Prospek Positif
  18. 18. <ul><li>Bidang pelayanan kebersihan / persampahan, meliputi: </li></ul><ul><li>Pengangkutan dan pembuangan sampah. </li></ul><ul><li>Daur ulang sampah. </li></ul><ul><li>Bidang pembangunan & penyediaan fasilitas umum/prasarana dasar: </li></ul><ul><li>Penyediaan air bersih. </li></ul><ul><li>Pembangunan perumahan / permukiman. </li></ul><ul><li>Penanganan banjir dan aliran sungai. </li></ul><ul><li>Bidang pengelolaan lingkungan hidup, meliputi: </li></ul><ul><li>Pengelolaan limbah terpadu yang ramah lingkungan. </li></ul><ul><li>Pengawasan pengendalian pencemaran. </li></ul><ul><li>Kajian-kajian teknis pengendalian pencemaran. </li></ul><ul><li>Penanganan banjir. </li></ul><ul><li>Pelestarian kawasan lindung atau Tahura. </li></ul>Prospek Kerjasama Regional
  19. 19. <ul><li>Hakikat kerjasama pembangunan antar daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. D aerah-daerah yang telah memiliki kerjasama dengan daerah lainnya terbukti lebih mampu memperbaiki kinerja pelayanan. </li></ul><ul><li>Kerjasama antar daerah juga dapat menjadi metode yang efektif untuk mengatasi keterbatasan sektor publik, sekaligus memberdayakan potensi sektor privat / masyarakat. </li></ul><ul><li>Kondisi obyektif di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa model-model kerjasama antar daerah sudah dapat djalankan / dilaksanakan dengan optimal. </li></ul><ul><li>Saat ini banyak daerah belum terbiasa menerapkan pola kerjasama lintas daerah dalam penyelenggaraan urusan pembangunan / pelayanan tertentu, namun telah ada upaya untuk merintis kerjasama ini. </li></ul><ul><li>Prospek kerjasama antar daerah di wilayah Kaltim terbuka lebar di berbagai sektor. </li></ul>Kesimpulan
  20. 20. <ul><li>Perlu adanya intensifikasi komunikasi antar pemerintah daerah, misalnya melalui Rakor Regional atau pembentukan Forum Parlemen Regional. </li></ul><ul><li>Perlu kejelasan kewenangan kabupaten/kota & kewenangan provinsi guna menghindarkan terjadinya overlap atau saling lempar tanggung jawab penyelenggaraan urusan bidang tertentu. </li></ul><ul><li>Kerjasama antar daerah hendaknya dikonsultasikan dan/atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari badan perwakilan daerah sebagai moral force untuk mengontrol dan menjamin terlaksananya kerjasama tsb. </li></ul><ul><li>Instansi teknis perlu segera mengidentifikasi kebutuhan kerjasama pada lingkup tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. </li></ul><ul><li>Efektivitas kelembagaan / instansi pemerintahan daerah masih perlu terus ditingkatkan, baik secara internal maupun eksternal. </li></ul><ul><li>Perlu diperkenalkan konsep upstream – downstream solidarity . </li></ul><ul><li>Gubernur perlu mengambil inisiatif dengan mengeluarkan SE atau Juknis penyelenggaraan kerjasama pembangunan antar daerah. Selanjutnya, Biro Pemerintahan & Hukum menindaklanjuti dg melakukan fasilitasi & Bimtek. </li></ul>Rekomendasi
  21. 21. Sekian dan Terima kasih

×