1. Dokumen tersebut membahas kerangka kebijakan nasional mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Pulau Jawa berdasarkan jasa ekosistem pangan dan air; 2. Daya dukung penyediaan pangan di Pulau Jawa belum terlampaui, sedangkan daya dukung penyediaan air telah terlampaui; 3. Dokumen tersebut memberikan rekomendasi arah kebijakan nasional untuk pengukuran dan pemantauan daya

1. KEBIJAKAN NASIONAL
DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP
PUSAT STUDI LINGKUNGAN HIDUP
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Riau

2. POSISI DALAM UU NO. 32/2009
Instrumen
pencegaha
n
Perencanaan
Pemanfaatan
Pengendalian
Pemeliharaan
Pengawasan
Penegakan
hukum
• Daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup
• RPPLH
Mekanisme
dan kerangka
RPPLH
• KLHS, tata ruang, baku mutu LH,
baku kerusakan LH, AMDAL, UKL-
UPL, izin lingkungan, instrumen
ekonomi lingkungan, dll

3. • DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP :
– “Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia,
makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antar keduanya”
– Mengandung unsur makna :
• Kapasitas penyediaan (supply) sistem & sumber alam
• Jumlah kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya (demand)
• Cukup, harmonis dan minim dampak negatif
• DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP :
– “Kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau
komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya”
– Mengandung unsur makna :
• Kapasitas ambien (supply)
• Hasil produk dan ekses dari suatu kegiatan (demand)
• Menampung dan menetralisir
KERANGKA HUKUM : UU NO. 32/2009

4. 1. Menjelaskan modal dan aset
– Inventori jumlah, lokasi, dan/atau karakteristik
ketersediaan :
• sumber daya alam
• layanan alam
• Infrastruktur pendukung pelayanan alam
2. Memberikan batas
– Memberikan konteks ukuran :
• Batas yang dapat diterima
• Ketersediaan
• Intensitas penggunaan
3. Menjelaskan sifat dan bentuk interaksi supply-
demand yang terjadi, termasuk :
– Faktor-faktor yang mempengaruhinya : sosekbud,
kebijakan, teknologi, dan infrastruktur
4. Mengukur kinerja
Makna Operasional DDDTLH

5. Gambar 1.1 Konsepsi keterkaitan antara pemanfaatan sumberdaya alam
dan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
KERANGKA KONSEP

6. Ecosystem Services
Supply ><
Demand
Ecoregional Unit
GOVERN-
ANCE
Kerangka pikir
Kerangka ukur
kapasitas
Kerangka spasial
Tata kelola
“BUILDING BLOCKS” PENERAPAN DDDTLH

7. Dalam bahasa peraturan
hukum akan disebut
sebagai : JASA
LINGKUNGAN
BUILDING BLOCKS 1 :
KERANGKA ECOSYSTEM SERVICES

8. Kesamaan
ciri :
• Iklim
• Tanah
• Air
• Flora
• Fauna
• Interaksi
manusia
BUILDING BLOCKS 2 :
EKOREGION

9. Prinsip :
• Seberapa
besar dan
berlanjutnya
supply Jasa
Lingkungan
terhadap
permintaan
Gambar1.1Konsepsiketerkaitanantarapemanfaatansumberdayaalam
danDayaDukungdanDayaTampungLingkunganHidup
BUILDING BLOCKS 3 :
KAPASITAS PENYEDIAAN TERHADAP PERMINTAAN

10. • Intervensi kebijakan dan tata kelola dibutuhkan
untuk kondisi :
– Permintaan melampaui penyediaan
– Penyediaan tidak berkelanjutan
– Manfaat tidak merata
– Dampak dan resiko tidak merata
– Jasa lingkungan undervalued atau overvalued
BUILDING BLOCKS 4 :
INTERVENSI KEBIJAKAN DAN GOVERNANCE

11. MENGATUR
TATA KELOLA
(Governance)
Menstandarkan Kerangka Pikir
(Ecosystem Services Framework)
Menstandarkan ukuran
(Supply – Demand Indicator)
Mengkonsolidasikan ruang dan
kewenangan
(Ecoregions/Ecosystem Units)
Dimandatkan diatur
dalam Peraturan
Pemerintah
KERANGKA KEBIJAKAN NASIONAL

12. • Menetapkan cara pemakaian :
1. DDDTLH Wilayah :
• Gambaran umum kapasitas suatu wilayah dalam mendukung
kehidupannya
• Alat ukur umum : populasi maksimum yang dapat didukung
lingkungan untuk kebutuhan jasa lingkungan dasar
• Status : terlampaui/tidak terlampaui
• Kinerja : sebaran spasial DDDTLH tinggi, sedang, rendah
2. DDDTLH Kegiatan
• Gambaran perkiraan kapasitas jasa lingkungan untuk menopang
suatu kegiatan tertentu (mis. Perkotaan, pertanian, industri, dll.)
• Alat ukur umum : populasi kegiatan atau baku mutu maksimum
• Status : terlampaui/tidak terlampaui
ARAHAN KEBIJAKAN NASIONAL 1 :
OUTPUT DDDTLH UNTUK PERENCANAAN
PEMBANGUNAN

13. • Memilih metoda pengukuran :
– Ketersediaan dan efisiensi pemanfaatan jasa lingkungan
– Ketersediaan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya
alam
– Kapasitas biologi dan jejak ekologi
• Informasi disusun secara “bottom up”
• Menetapkan mekanisme penetapan status :
– Menteri dan Kepala daerah menentukan keputusan
terlampaui/tidak terlampaui DDDTLH wilayah
– Kepala lembaga menentukan keputusan terlampaui/tidak
terlampaui DDDTLH kegiatan sektoral
– DDDTLH dijadikan dasar untuk perijinan
ARAHAN KEBIJAKAN NASIONAL 2 :
MEKANISME PENENTUAN DDDTLH

14. • DDDTLH harus digunakan dengan relevan :
– Disesuaikan dengan kebutuhan informasi dalam
perencanaan dan pengambilan keputusan
– Distandarkan indikator dan metoda ukurnya untuk
kepentingan pembandingan dan keutuhan
penyusunan kebijakan skala nasional
– Dapat menggunakan indikator dan metoda ukur
berbeda asalkan informasi dasarnya tetap
menggunakan ukuran yang ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang
ARAHAN KEBIJAKAN NASIONAL 3 :
PENGGUNAAN DDDTLH HARUS DI “CUSTOMIZED”

15. • Metodologi DDDTLH wajib dikembangkan dan
disesuaikan dengan perkembangan IPTEK
global, agar :
– Dapat membuat kebijakan nasional yang relevan
dengan kebijakan global (contoh : ukuran perubahan
iklim)
– Dapat membuat ukuran perbandingan dengan negara
lain atau melihat posisi kita terhadap negara lain
(contoh : global ecological footprint)
– Dapat menjembatani alat ukur monetasi dan dapat
diterjemahkan dalam nilai ekonomi untuk
memperbaiki kebijakan dan mekanisme pasar
ARAHAN KEBIJAKAN NASIONAL 4 :
PENGEMBANGAN KE DEPAN

16. 1. Daya dukung penyediaan pangan bagi penduduk Pulau Jawa BELUM
TERLAMPAUI;
2. Daya dukung penyediaan air bagi penduduk Jawa TELAH
TERLAMPAUI
3. Jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung
ketersediaan pangannya secara alamiah oleh Pulau Jawa adalah 275
juta jiwa populasi, atau kurang dari 2 (dua) kali lipat jumlah penduduk
eksisting pada tahun 2015 yang sebanyak 145 juta jiwa; dan
4. Jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung
ketersediaan airnya secara alamiah oleh Pulau Jawa adalah 31 juta
jiwa populasi, atau sekitar 1/5 (seperlima) dari jumlah penduduk
eksisting pada tahun 2015 yang sebanyak 145 juta jiwa.
STATUS DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP
INDIKATIF PULAU JAWA

17. Peta Status Daya Dukung Lingkungan Hidup berdasarkan
Jasa Ekosistem Air Bersih di Ekoregion Pulau Jawa

18. Peta Status Daya Dukung Lingkungan Hidup berdasarkan
Jasa Ekosistem Bahan Pangan di Ekoregion Pulau Jawa

19. a. Distribusi daya dukung penyediaan pangan sebagai berikut :
1. Memiliki indeks TINGGI seluas 18 % dari luas Pulau Jawa
2. Memiliki indeks SEDANG seluas 24 % dari luas Pulau Jawa
3. Memiliki indeks RENDAH seluas 58 % dari luas Pulau Jawa
b. Distribusi daya dukung penyediaan air sebagai berikut :
1. Memiliki indeks TINGGI seluas 20 % dari luas Pulau Jawa
2. Memiliki indeks SEDANG seluas 49 % dari luas Pulau Jawa
3. Memiliki indeks RENDAH seluas 31 % dari luas Pulau Jawa
PERKIRAAN KINERJA JASA
LINGKUNGAN DI JAWA

20. Peta daya dukung lingkungan hidup indikatif Pulau Jawa
berdasarkan jasa lingkungan penyedia pangan

21. Peta daya dukung lingkungan hidup indikatif Pulau Jawa berdasarkan
jasa lingkungan penyedia air permukaan

22. • Pantai utara
• Karst di bagian Utara
• Karst di bagian Selatan
• Pantai selatan
TANTANGAN DDDTLH PADA EKOSISTEM
SPESIFIK DAN ESENSIAL

23. NO UNIT EKOREGION
1
Ekoregion Komplek Dataran Organik/Coral
Jawa
2
Ekoregion Komplek Dataran Fluvial Batang
Demak Pati Blora
3 Ekoregion Komplek Dataran Fluvial Cilacap
4
Ekoregion Komplek Dataran Fluvial Cilegon
Indramayu Pekalongan
5 Ekoregion Komplek Dataran Fluvial Alas Purwo
6
Ekoregion Komplek Dataran Fluvial Bojonegoro
Gresik Sidoarjo
7
Ekoregion Komplek Dataran Struktural
Bangkalan Sumenep
8
Ekoregion Komplek Dataran Vulkanik Bantar
Waru
9
Ekoregion Komplek Dataran Vulkanik Bantul
Nganjuk Probolinggo
10
Ekoregion Komplek Dataran Vulkanik Serang
Tangerang Depok
11
Ekoregion Komplek Datarann Vulkanik
Banyuwangi
12 Ekoregion Komplek Datarann Vulkanik Jember
13
Ekoregion Komplek Pegunungan Struktural
Meru Betiri
14
Ekoregion Komplek Pegunungan Vulkanik
Wilis
15
Ekoregion Komplek Pegunungan Vulkanik
Bawean
16
Ekoregion Komplek Pegunungan Vulkanik
Besowo Gadungan Raden Soeryo Tretes
19
Ekoregion Komplek Pegunungan Vulkanik
G.Halimun G.Salak G. Sawal
20
Ekoregion Komplek Pegunungan Vulkanik
G.Muria
21
Ekoregion Komplek Pegunungan Vulkanik
Lawu Utara
22
Ekoregion Komplek Perbukitan Karst Alas
Purwo
23
Ekoregion Komplek Perbukitan Karst Gunung
Kidul
24
Ekoregion Komplek Perbukitan Karst
Pamekasan
25
Ekoregion Komplek Perbukitan Karst Pati
Rembang Tuban
26
Ekoregion Komplek Perbukitan Karst Tasik
Malaya
27
Ekoregion Komplek Perbukitan Karst Tulung
Agung
28
Ekoregion Komplek Perbukitan Strukktural G.
Beser Wadas Lintang
29
Ekoregion Komplek Perbukitan Strukktural
Wonosari Trenggalek
30
Ekoregion Komplek Perbukitan Strukktural
Ciamis
31
Ekoregion Komplek Perbukitan Struktural
Jonggol Sumedang Cilacap
32
Ekoregion Komplek Perbukitan Struktural
Kendal Pati Rembang Tuban Gresik
33
Ekoregion Komplek Perbukitan Struktural
Rembang Tuban
Ekoregion Komplek Perbukitan Struktural
Jawa : 36 Unit Ekoregion

25. PUSAT STUDI LINGKUNGAN HIDUP
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Riau
TERIMA KASIH
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS