SlideShare a Scribd company logo
1 of 48
NERACA SUMBERDAYA ALAM
DALAM KEBIJAKAN NASIONAL




           Ari Sutanto, ST
 Bidang Neraca Sumberdaya Alam Darat
Pusat Survei Sumberdaya Alam Darat - BIG



Hotel Ririn Bogor, 13 September 2012
KONSEP SUMBERDAYA ALAM
KONSEP SUMBERDAYA ALAM


• Sumberdaya yang disediakan/dibentuk oleh alam

• Komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa
  yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia

• Faktor produksi dari alam yang digunakan untuk menyediakan
  barang dan jasa

• Kesatuan tanah, air, dan ruang udara, termasuk kekayaan alam
  yang ada di atas dan di dalamnya yang merupakan hasil proses
  alamiah baik hayati maupun nonhayati, terbarukan dan tidak
  terbarukan, sebagai fungsi kehidupan       yang meliputi fungsi
  ekonomi, sosial, dan lingkungan (RUU PSDA)
FUNGSI SUMBERDAYA ALAM
PARADIGMA PENGELOLAAN SUMBERDAYA
              ALAM
INSTRUMEN LEGAL PENGELOLAAN
                    SUMBERDAYA ALAM


                Sistem Pegelolaan SDA

         Pembaharuan
                                                         UU Sektoral
         UU Koordinatif

                                                               Perkebunan (18/2004)
                                                                  SDA air (7/2004)
   Pengelolaan Lingkungan Hidup (23/199732/2009)
                                                    Pertambangan Mineral dan Batubara (04/2009)
        Penataan Ruang (24/1992  26/2007)
                                                               Kehutanan (41/1999)
            Informasi geospasial (4/2011)
                                                              Pokok Agraria (5/1960)




• Harmonisasi antar uu : agar dapat dilaksanakan secara terpadu
• Standarisasi Penyajian informasi
• Dukungan perangkat teknologi
SUMBERDAYA ALAM INDONESIA

1.   Indonesia merupakan salah satu negara yang
     pembangunannya masih berbasis pada sumber daya alam 
     modal ekonomi dan sistem penunjang kehidupan.

2.   Sumbangan sektor berbasis sumber daya alam terhadap
     perekonomian nasional:
     a. Sekitar 30% (33,24% pada tahun 2000 dan 31,87% pada
        tahun 2005).
     b. Menyerap tenaga kerja cukup besar: sekitar 44% penduduk
        bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, peternakan dan
        perikanan; dan 1% bekerja pada sektor pertambangan
        (2006).

3.   Pada saat yang bersamaan, pemanfaatan SDA  Menghasilkan
     beragam dampak lingkungan di berbagai tempat dan ancaman
     kelangkaan
4.   Ketidak seimbangan wilayah pola distribusi dan investasi
STRUKTUR EKONOMI INDONESIA

                              Tahun 2011
                       Transportation Finance
                             6%        7%
                   Trade                      Services
                   14%                         10%


           8%                                      Agriculture
    Buildings                                       14%
              1%


                                               Mining
                       Manufacture             11%
                        29%
Source: BPS
Pembangunan Nasional Masih Menghadapi Permasalahan
       Ketidakseimbangan Perkembangan Wilayah (1)




       Pola Distribusi PDRB Nasional Berdasarkan Pulau




Sumber : BPS, 2009
Pembangunan Nasional Masih Menghadapi Permasalahan
                          Ketidakseimbangan Perkembangan Wilayah (2)



                       Pola Distribusi Investasi Nasional Berdasarkan Pulau




Sumber : BPS, 2009

                 Sumber : BKPM, 2009
UNTUK ITU PERLU:
Mengetahui status sumber daya alam yang ada dari waktu ke waktu; baik status
mengenai mengenai cadangan/potensi yang masih ada, rencana waktu dan
tingkat pemanfaatan, serta tingkat kerusakannya
DEFINISI NERACA


NERACA = laporan posisi “adalah bagian dari Laporan
“fisik /keuangan” suatu entitas SDA yang dihasilkan pada
suatu periode perhitungan yang menunjukkan posisi
“fisik/keuangan” entitas tersebut pada akhir periode
tertentu”.

Neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu Aset/Saldo,
Kewajiban/Pemanfaatan dan equitas/Potensi

• aset = potensi – pemanfaatan


                                                    12
DEFINISI NERACA SUMBERDAYA ALAM (NSDA)


• NSDA : timbangan yang disusun untuk mengetahui
  entitas awal sumber daya Alam yang dinyatakan
  dalam aktiva, dan pemanfaatannya yang dinyatakan
  dalam pasiva dan saldo akhir cadangan SDA dalam
  periode tertentu.
• Perubahan entitas dapat diketahui dari posisi entitas
  SDA yang dinyatakan dalam saldo dalam suatu daerah
  dan dalam suatu kurun waktu (Petunjuk Teknis Neraca
  Sumber Daya Alam Spasial Nasional, 2004).
DEFINISI NERACA SUMBERDAYA ALAM (NSDA)

NSDA: potret ketersediaan setiap jenis sumber daya alam,
volume yang ada, tingkat penggunaan dan
pengambilannya
CAKUPAN NERACA SUMBERDAYA ALAM


1. Komponen NSDA
   Lama: Hutan, Air, Lahan, Mineral
           (Permendagri No. 39 Tahun 1995)
    Baru: ditambah tingkat pencemarannya
    (kualitasnya) dan kehati.
       UU 26/2007  ttg. Penataan Ruang
       Pasal 33 (ayat 1 – 5)  mengamanatkan neraca sumberdaya air,
       tanah, udara, dsb.
2. NSDA: dapat disajikan dalam bentuk neraca fisik
   atau neraca moneter.
3. NSDA dapat disusun secara spasial dan terintegrasi
NERACA SUMBER DAYA HUTAN SPASIAL


• Gambaran informasi mengenai persediaan awal,
  penambahan, pengurangan dan persedian akhir yang
  terjadi terhadap sumberdaya hutan terutama kondisi
  hutannya dari waktu kewaktu. Dengan
  menperhatikan pada
   – Penutup lahan
   – Peta Kawasan
NERACA SUMBER DAYA AIR SPASIAL


• Imbangan keruangan sumber daya air yang mencakup
  potensi, karakteristik dan penggunaan air, yang
  dikelompokkan dalam:
   – Air hujan
   – Air permukaan (sungai, danau, waduk, rawa, mata
     air)
   – Air tanah
Potensi & Ketersediaan SDA




SUMBER : Puslitbang SDA, 2012
NERACA SUMBER DAYA MINERAL SPASIAL


• Imbangan keruangan sumber daya mineral yang
  mencakup potensi bahan tambang dan produksinya
  berdasarkan komoditas :
      • Mineral Logam
      • Mineral Non Logam
      • Batubara
Potensi Batubara




TOTAL SUMBERDAYA
                                                         TOTAL CADANGAN
  161.34 Miliar Ton*
                                                           28.17 Miliar Ton



                                                                              *) Termasuk 41 Miliar Ton
                                                                                 Sumberdaya Batubara
                                                                                 Tambang Dalam




                       Sumber : Badan Geologi, 2011
Perbandingan Cadangan, Produksi dan Ekspor
       Batubara Indonesia dan Dunia




                                          PRODUSEN TERBESAR KE-5   PENGEKSPOR TERBESAR KE-2




  Cadangan Indonesia 3,3% dari cadangan
  dunia
NERACA SUMBER DAYA LAHAN SPASIAL


• Imbangan keruangan sumber daya lahan berdasarkan
  karakteristik pemanfaatannya, meliputi:
     • Bentuk penggunaan lahan
     • Arahan pemanfaatan dan Kesesuaian lahan
     • Arahan Status lahan
NERACA SUMBERDAYA ALAM


1.   NSDA: potret ketersediaan setiap jenis sumber daya alam,
     volume yang ada, tingkat penggunaan dan pengambilannya.
2.   Disusun untuk: mengetahui besarnya cadangan awal sumber
     daya alam yang dinyatakan dalam aktiva, dan besarnya
     pemanfaatan yang dinyatakan dalam pasiva,  perubahan
     cadangan dapat diketahui dari waktu ke waktu.
3.   NSDA: dapat disajikan dalam bentuk neraca fisik atau neraca
     moneter.
4.   Neraca fisik disusun dengan menampilkan besaran deplesi dan
     kerusakan sumber daya alam pada suatu periode. Dapat
     dilengkapi dengan neraca spasial.
5.   Neraca moneter merupakan penilaian ekonomi terhadap
     neraca fisik.
MENGAPA PERLU NSDA ?


1. Sebagai salah satu basis penyusunan kebijakan dan
   program pembangunan sumber daya alam.
2. Melalui NSDA, para pengambil kebijakan dapat:
   a. Mengetahui perubahan jumlah, fungsi, dan
      status sumber daya alam.
   b. Menganalisis keterkaitan antara pengaruh
      degradasi lingkungan dan deplesi sumber daya
      alam
   c. Menganalisis keterkaitan dengan pendapatan
      nasional, dan lebih penting lagi adalah
      pendapatan masyarakat dan kualitas kehidupan
      masyarakat sekitar SDA alam tersebut.
MENGAPA PERLU NSDA


3. Sebagai dasar penilaian penyusutan sumberdaya alam
    dan degradasi lingkungan dan sekaligus mengkoreksi
    Produk Domestik Bruto (PDB).

4. Pedoman dan instrumen bagi pemerintah dalam
    melakukan pembangunan yang berkelanjutan dan
    berwawasan lingkungan.

5. Sebagai bagian dari analisis dampak lingkungan.
INSTRUMEN EKONOMI LH sesuai pasal 42 UU
              32/2009


    Perencanaan                Pendanaan         Insentif/ Disinsentif


      PDB/ PDRB               Dana Jaminan
                               pemulihan            Penerapan pajak,
   Imbal jasa antar                               retribusi, & subsidi LH
       daerah
                                                 Label Ramah Lingkungan
   Neraca SDA & LH         Dana penanggulangan
                             pencemaran &/
                              kerusakan dan
                                pemulihan        Pengadaan barang & jasa
 Internalisasi Bi. Lingk
    (AMDAL, KLHS)
                                                 Lembaga Keuangan & Pasar
                              Dana amanah/                Modal

   Imbal jasa antar           bantuan untuk
                                                      Pembayaran Jasa
       daerah                   konservasi
                                                        Lingkungan

                                                 Perdagangan Izin Pem-
                                                 buangan Limbah/emisi
                                                   Penghargaaan Kinerja

                                                        Asuransi LH
INSTRUMEN EKONOMI SEBAGAI PERENCANAAN
     PEMBANGUNAN DAN KEGIATAN EKONOMI

Instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan
merupakan upaya untuk menginternalisasikan aspek
lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan
penyelenggaraan pembangunan serta kegiatan ekonomi.

Beberapa IE yang sudah dikembangkan dan diterapkan
• Valuasi ekonomi SDA-LH dan dampak lingkungan
• Akutansi (neraca) SDA dan LH
• Perhitungan PDB/PDRB “hijau”
MANFAAT

 Menilai dengan lengkap dan teliti mengenai potensi SDA untuk
  pembangunan yang akan datang.

 Memperjelas kompensasi baik fisik maupun moneter terhadap
  kerugian dan kerusakan yang terjadi terhadap sumber daya
  alam.

 Sebagai alat untuk membandingkan kebijakan-kebijakan antara
  sumberdaya alam yang berbeda.

 Keterkaitan neraca sumberdaya alam dengan neraca
  pendapatan nasional dapat menilai proses dan hasil
  pembangunan secara menyeluruh dan objektif.

 Memperbaiki tolok ukur untuk menghitung produk
  nasional/regional suatu negara/daerah
PERAN NSDA DALAM PEMBANGUNAN
                 NASIONAL

1.   Perumusan Pembangunan yang berkelanjutan, khususnya Prioritas Nasional 9,
     yaitu Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana  khususnya program
     konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang
     mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

2.   Mendukung pelaksanaan MP3EI, untuk pengembangan ekonomi di 6 (enam)
     koridor ekonomi yang sebagian besar memanfaatkan SDA dan lahan untuk
     infrastruktur pendukung

3.   Tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan NSDA, antara lain:
a.   Masih ada keraguan akan kemampuan neraca SDALH dalam memberikan
     gambaran yang cukup akurat atas realita yang sesungguhnya terjadi.
b.   Keterbatasan data di suatu wilayah/ekosistem dan perbedaan kharakteristik
     wilayah/ekosistem menyulitkan untuk menghitung valuasi sumber daya.
c.   Adanya perbedaan konseptual antara neraca sumber daya alam dengan PDB
     konvensional, sehingga sering timbul kerancuan dalam penggabungan menjadi
     PDB hijau atau ukuran lain yang disepakati. Kendala yang ketiga ini dapat
     dibicarakan kemudian setelah tantangan 1 dan 2 dapat dilengkapi.
KEBIJAKAN NASIONAL
   PEMBANGUNAN INFORMASI GEOSPASIAL

 Kualitas   Perencanaan Tata Ruang yang Terintegrasi dan
  Disepakati Para Pihak serta didukung oleh Data Neraca Sumber
  Daya Alam (NSDA) yang dilengkapi dengan lokasi keberadaan
  SDA
 Informasi Geospasial dipandang sebagai salah satu infrastruktur
  penting pembangunan nasional yang harus dapat terselenggara
  secara baik, tertib dan handal.
 Dalam hal Informasi Geospasial Tematik (IGT) BIG dapat
   mengintegrasikan:
     lebih dari satu IGT yang diselenggarakan oleh Instansi
       Pemerintah atau Pemerintah daerah menjadi satu IGT baru;
     IGT yang diselenggarakan oleh lebih dari satu Instansi
       Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah menjadi satu IGT
       baru.
KEBIJAKAN NASIONAL
   PEMBANGUNAN INFORMASI GEOSPASIAL


 BIG dapat menyelenggarakan Informasi Geospasial Tematik (IGT)
  dalam hal IGT yang belum diselenggarakan oleh Instansi
  Pemerintah selain Badan atau yang belum diselenggarakan oleh
  Pemerintah daerah.

 Agar IGT dapat terselenggara untuk memenuhi kebutuhan
  nasional dengan baik, tertib, dan handal, BIG meluncurkan
  kebijakan ONE MAP.
“… harus ada satu
 peta yang menjadi
 rujukan nasional ..!”


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
           Sidang Kabinet Paripurna
                  23 Desember 2010

                                      35
Data IG untuk Penyusunan Neraca SDA
KOMPONEN NERACA SDA


                                         Tak
                        Terbarukan
                                     Terbarukan
 •Peta dasar                                      Peta RBI
 •Peta Penutupan
 Lahan
 •Peta Kawasan Hutan
                          Hutan        Mineral    potensi bahan
                                                  galian dan Produksi
                                                  Batas administrasi


•Peta dasar                                       •penggunaan lahan
•Curah hujan
•Suhu Permukaan
• Debit Air permukaan
                            Air         lahan     •Peta Arahan
                                                  Pemanfaatan dan
• Cadangan Air tanah                              Kesesuaian lahan
•Pemanfaatan air                                  •Arahan Status
•Peta batas Das/                                  lahan
Kawasan swakelola
                                                  •Batas Administrasi
DIMANA NERACA DALAM PRIORITAS
                                 PEMBANGUNAN ?

                                     1    Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

                                     2    Pendidikan

                                     3    Kesehatan

                                     4    Penanggulangan Kemiskinan

                                     5    Ketahanan Pangan
      11 Prioritas Nasional
Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-   6    Infrastruktur
              2014
                                     7    Iklim Investasi dan Iklim Usaha

                                     8    Energi

                                     9    Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
                                          Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-
                                     10
                                          konflik
                                     11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
DATA IG UNTUK KETAHANAN PANGAN




Daya dukung (carrying capacity) pangan merupakan kemampuan sumber daya
alam dalam suatu wilayah untuk menyediakan kebutuhan pangan bagi populasi
penduduk yang berdiam didalamnya
Master Plan Percepatan dan Perluasan
                          Pembangunan Ekonomi Indonesia(MP3EI)
       Perkebunan,
                                            Pertambangan dan Ene
   Pertanian dan Energi                                                                               Pertanian, Perkebunan
Banda Aceh
                                                    rgi
                                                                                                            dan Energi
                                                                              BIMP-EAGA
             Medan
                            IMT-GT
                                                                                                 4
                     1                                        3                                   Manado
    Pekanbaru                                                                                                  Sofifi
                              Tj. Pinang                 Pontianak     Samarinda                                                  Manokwari
                                                                               Palu       Gorontalo
                                                                                                                                              6
   Padang
                              Jambi                                                                                                               Jayapura
                                                    Palangkaraya          Mamuju                                         Sorong
                  Palembang
                                      Pkl. Pinang                                               Kendari
                                                                                                                Ambon
             Bengkulu                                       Banjarmasin
                                                     2
                                   Lampung
                                                                          Makassar                                                            Wamena
                                      Jakarta        Semarang
                                                            Surabaya
                          Serang
                                                                          Mataram     5                                                       Merauke
                                            Jogjakarta             Denpasar
                                                                                                  Kupang                Sumber Daya Alam dan
                          Industri dan Jasa                                                                                     SDM
                                                                              Pariwisata dan
                                                                               Peternakan
                        Source: MP3EI, UKP4
PROSES PENYUSUNAN RENCANA
       TAHAPAN PERUMUSAN SKENARIO
                ( NASIONAL)

1   • Pendefinisian Kondisi yang Diinginkan

2   • Penggambaran Kondisi dan Perilaku Saat Ini

3   • Identifikasi Gap (Kuantitas, Waktu, dll)

4   • Identifikasi Rencana/Kebijakan/Strategi

5   • Simulasi Rencana/Kebijakan/strategi

6   • Evaluasi Dampak

7   • Rekomendasi Kebijakan
Data yang diperlukan
             (spasial dan statistik)


Lingkungan          Masyarakat          Ekonomi       Lingkungan
                         Populasi        Pertanian        Lahan


Masyarakat           Kesehatan & Gizi    Perikanan         Air


                       Pendidikan        Kehutanan       Energi


                     Ketenagakerjaan      Industri       Limbah

 Aktifitas
                       Kemiskinan           Jasa          Emisi
 Ekonomi
                     Prasarana Publik    Pariwisata    Daya Dukung
PENYUSUNAN SKENARIO
                 PEMBANGUNAN BERDIMENSI SPASIAL



                             Data Statistik/
                              Non spasial



                                                 SKENARIO RINCI
                  STOK /
Data Spasial                   TINGKAT           PEMBANGUNAN
                KAPASITAS                      BERDIMENSI SPASIAL :
                             PEMANFAATAN
               SUMBER DAYA                     • Target Ekonomi
                                               • Investasi Strategis
                                               • Dampak sosial
                   POLA                        • Dampak Lingkungan
                                POLA
                DISTRIBUSI                     • Perubahan Tata
                             PEMANFAATAN
               SUMBER DAYA                       ruang, dsb.
PERAN STRATEGIS
           NERACA SUMBER DAYA ALAM

                                           PDB




                      Penawaran Sumber
Energi Fossil, air,         Daya                    Permintaan Sumber
     hutan                                              Daya Alam
                           Alam




                                  Efisiensi Pemanfaatan
                                   Sumber Daya Alam
KESIMPULAN

1.   Sangat penting bagi Indonesia untuk mengetahui cadangan SDA yang
     dimilikinya melalui aktivitas inventarisasi. Dengan demikian kita dapat
     mengestimasikan dampak yang ditimbulkan sehingga dapat melakukan
     pengelolaan yang lebih baik dan dapat tercapai Sustainable
     Development
2.   NSDAD merupakan salah satu instrumen untuk dapat mengetahui
     potensi dan monitoring dalam pengelolaan SDA daerah dan juga alat
     untuk early warning akan kondisi SDA daerah. NSDA juga diharapkan
     untuk efisiensi pemanfaatan SDA
3.   NSDA dapat disusun secara fisik dan moneter. Selain itu penyusunan
     NSDA secara spasial akan lebih membantu untuk mengenali potensi
     dan pengelolaan SDA.
4.   NSDA sangat penting dan diperlukan untuk rencana pembangunan
     berkelanjutan, untuk mengembangkan dan meningkatkan akurasi
     pengukuran-pengukuran cadangan sumber daya alam dan dapat
     disajikan dalam bentuk fisik, moneter dan juga dalam bentuk spasial.
KESIMPULAN

5.   NSDA menjadi penting dalam mendukung pelaksanaan MP3EI
     untuk pengembangan ekonomi di 6 koridor ekonomi, yang
     sebagian besar memanfaatkan SDA dan lahan untuk infrastruktur
     pendukungnya, untuk itu perlu adanya dukungan data-data spasial,
     terutama NSDA untuk mendukung kebijakan tersebut
6.   NSDA menjadi salah satu informasi yang sangat diperlukan dalam
     penyusunan rencana tata ruang dan rencana pembangunan
     daerah. Bila tidak ada NSDA ini, dikhawatirkan rencana tata ruang
     maupun rencana pembangunan yang disusun tidak maksimal.
7.   Pentingnya referensi tunggal yang akan digunakan dalam
     penyusunan NSDA Daerah agar data dapat terintegrasi secara
     nasional. Kebijakan one map dimaksudkan untuk menyatukan
     keberagaman peta menjadi satu kesatuan peta.
8.   Penyusunan NSDA perlu dilaksanakan secara integrasi yang
     melibatkan semua pihak. Pentingnya distribusi dan sharing data
     yang andal dari wali/pemilik data di pusat dalam hal penyusunan
     NSDA
Terimakasih

More Related Content

What's hot

Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Yogan Daru Prabowo
 
Informasi nomor lembar peta dan menghitung koordinat dari nomor lembar peta
Informasi nomor lembar peta dan menghitung koordinat dari nomor lembar petaInformasi nomor lembar peta dan menghitung koordinat dari nomor lembar peta
Informasi nomor lembar peta dan menghitung koordinat dari nomor lembar petafahmi fadilla
 
Profil das brantas
Profil das brantasProfil das brantas
Profil das brantasAlif PG
 
Analisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahanAnalisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahanSOFI ANI
 
Pengertian Fotogrametri dan Penginderaan Jauh
Pengertian Fotogrametri dan Penginderaan JauhPengertian Fotogrametri dan Penginderaan Jauh
Pengertian Fotogrametri dan Penginderaan JauhAlrezPahlevi
 
Aplikasi GIS dalam penataan ruang
Aplikasi GIS dalam penataan ruangAplikasi GIS dalam penataan ruang
Aplikasi GIS dalam penataan ruangMusnanda Satar
 
Penginderaan Jauh : Koreksi Geometrik Citra Landsat 8
Penginderaan Jauh : Koreksi Geometrik Citra Landsat 8Penginderaan Jauh : Koreksi Geometrik Citra Landsat 8
Penginderaan Jauh : Koreksi Geometrik Citra Landsat 8Wachidatin N C
 
Kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautan
Kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautanKebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautan
Kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautanPepen Mahale
 
Tiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGIS
Tiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGISTiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGIS
Tiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGISbramantiyo marjuki
 
Pengelolaan Lingkungan.pptx
Pengelolaan Lingkungan.pptxPengelolaan Lingkungan.pptx
Pengelolaan Lingkungan.pptxamalia287675
 
Tutorial klasifikasi awan dan idw menggunakan arc gis
Tutorial klasifikasi awan dan idw menggunakan arc gisTutorial klasifikasi awan dan idw menggunakan arc gis
Tutorial klasifikasi awan dan idw menggunakan arc gisAzmi Rahman
 
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaPerka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Panduan pengguna google earth pro
Panduan pengguna google earth proPanduan pengguna google earth pro
Panduan pengguna google earth proMaruduts
 
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangInstrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangMusnanda Satar
 
Laporan Interpret: Deliniasi Peta dengan Arcgis
Laporan Interpret: Deliniasi Peta dengan ArcgisLaporan Interpret: Deliniasi Peta dengan Arcgis
Laporan Interpret: Deliniasi Peta dengan ArcgisLaras Kun Rahmanti Putri
 
Laporan Pembuatan Peta Tematik
Laporan Pembuatan Peta TematikLaporan Pembuatan Peta Tematik
Laporan Pembuatan Peta TematikSally Indah N
 
Analisis kemampuan lahan
Analisis kemampuan lahanAnalisis kemampuan lahan
Analisis kemampuan lahanibram77
 
Upaya Mitigasi dan Perubahan Iklim dengan Pemanfaatan Mangrove (Climate Chang...
Upaya Mitigasi dan Perubahan Iklim dengan Pemanfaatan Mangrove (Climate Chang...Upaya Mitigasi dan Perubahan Iklim dengan Pemanfaatan Mangrove (Climate Chang...
Upaya Mitigasi dan Perubahan Iklim dengan Pemanfaatan Mangrove (Climate Chang...CIFOR-ICRAF
 
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 

What's hot (20)

Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
 
Informasi nomor lembar peta dan menghitung koordinat dari nomor lembar peta
Informasi nomor lembar peta dan menghitung koordinat dari nomor lembar petaInformasi nomor lembar peta dan menghitung koordinat dari nomor lembar peta
Informasi nomor lembar peta dan menghitung koordinat dari nomor lembar peta
 
Profil das brantas
Profil das brantasProfil das brantas
Profil das brantas
 
Analisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahanAnalisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahan
 
Pengertian Fotogrametri dan Penginderaan Jauh
Pengertian Fotogrametri dan Penginderaan JauhPengertian Fotogrametri dan Penginderaan Jauh
Pengertian Fotogrametri dan Penginderaan Jauh
 
Aplikasi GIS dalam penataan ruang
Aplikasi GIS dalam penataan ruangAplikasi GIS dalam penataan ruang
Aplikasi GIS dalam penataan ruang
 
Penginderaan Jauh : Koreksi Geometrik Citra Landsat 8
Penginderaan Jauh : Koreksi Geometrik Citra Landsat 8Penginderaan Jauh : Koreksi Geometrik Citra Landsat 8
Penginderaan Jauh : Koreksi Geometrik Citra Landsat 8
 
Kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautan
Kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautanKebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautan
Kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautan
 
Tiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGIS
Tiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGISTiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGIS
Tiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGIS
 
Pengelolaan Lingkungan.pptx
Pengelolaan Lingkungan.pptxPengelolaan Lingkungan.pptx
Pengelolaan Lingkungan.pptx
 
Tutorial klasifikasi awan dan idw menggunakan arc gis
Tutorial klasifikasi awan dan idw menggunakan arc gisTutorial klasifikasi awan dan idw menggunakan arc gis
Tutorial klasifikasi awan dan idw menggunakan arc gis
 
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaPerka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
 
Panduan pengguna google earth pro
Panduan pengguna google earth proPanduan pengguna google earth pro
Panduan pengguna google earth pro
 
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangInstrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 
Laporan Interpret: Deliniasi Peta dengan Arcgis
Laporan Interpret: Deliniasi Peta dengan ArcgisLaporan Interpret: Deliniasi Peta dengan Arcgis
Laporan Interpret: Deliniasi Peta dengan Arcgis
 
Metadata Dalam GIS
Metadata Dalam GISMetadata Dalam GIS
Metadata Dalam GIS
 
Laporan Pembuatan Peta Tematik
Laporan Pembuatan Peta TematikLaporan Pembuatan Peta Tematik
Laporan Pembuatan Peta Tematik
 
Analisis kemampuan lahan
Analisis kemampuan lahanAnalisis kemampuan lahan
Analisis kemampuan lahan
 
Upaya Mitigasi dan Perubahan Iklim dengan Pemanfaatan Mangrove (Climate Chang...
Upaya Mitigasi dan Perubahan Iklim dengan Pemanfaatan Mangrove (Climate Chang...Upaya Mitigasi dan Perubahan Iklim dengan Pemanfaatan Mangrove (Climate Chang...
Upaya Mitigasi dan Perubahan Iklim dengan Pemanfaatan Mangrove (Climate Chang...
 
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 

Viewers also liked

Kearifan dalam pemanfaatan sumber daya alam
Kearifan dalam pemanfaatan sumber daya alamKearifan dalam pemanfaatan sumber daya alam
Kearifan dalam pemanfaatan sumber daya alammafle kh
 
EKONOMI SUMBER DAYA HUTAN
EKONOMI SUMBER DAYA HUTANEKONOMI SUMBER DAYA HUTAN
EKONOMI SUMBER DAYA HUTANEDIS BLOG
 
Materi review uts genap
Materi review uts genapMateri review uts genap
Materi review uts genapUmi Pujiati
 
Menjaga Kelestarain Lingkungan Hidup
Menjaga Kelestarain Lingkungan HidupMenjaga Kelestarain Lingkungan Hidup
Menjaga Kelestarain Lingkungan HidupAlveraadk
 
Upaya Pengintegrasian KLHS Dalam RPJM
Upaya Pengintegrasian KLHS Dalam RPJMUpaya Pengintegrasian KLHS Dalam RPJM
Upaya Pengintegrasian KLHS Dalam RPJMalizias_boys
 
Tahapan penyelenggaraan KLHS
Tahapan penyelenggaraan KLHSTahapan penyelenggaraan KLHS
Tahapan penyelenggaraan KLHSMusnanda Satar
 
Eksplorasi bahan galian
Eksplorasi bahan galianEksplorasi bahan galian
Eksplorasi bahan galianseed3d
 
Social Media Milestone PT Freeport Indonesia
Social Media Milestone PT Freeport Indonesia Social Media Milestone PT Freeport Indonesia
Social Media Milestone PT Freeport Indonesia Rieka Handayani
 
Eksplorasi sumber daya bahan galian
Eksplorasi sumber daya bahan galianEksplorasi sumber daya bahan galian
Eksplorasi sumber daya bahan galianIpung Noor
 
Corporate society responsibility freeport presentation
Corporate society responsibility freeport presentationCorporate society responsibility freeport presentation
Corporate society responsibility freeport presentationMinHo Tse
 
Bab 1 Keanekaragaman Hayati
Bab 1 Keanekaragaman HayatiBab 1 Keanekaragaman Hayati
Bab 1 Keanekaragaman HayatiDian Kartikasari
 
Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 - OKKPD
Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 - OKKPDImplementasi UU No. 23 Tahun 2014 - OKKPD
Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 - OKKPDStenly Mandagi
 
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagriAdvisory Specialist for P2KP
 
Perencanaan eksplorasi tambang
Perencanaan eksplorasi tambangPerencanaan eksplorasi tambang
Perencanaan eksplorasi tambangWillya Hendra
 
Teknik Eksplorasi Tambang
Teknik Eksplorasi TambangTeknik Eksplorasi Tambang
Teknik Eksplorasi Tambangnyongker29
 
Freeport - CSR Problems
Freeport - CSR ProblemsFreeport - CSR Problems
Freeport - CSR ProblemsIrwan Arfandi
 
Kebijakan Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kebijakan Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupKebijakan Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kebijakan Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupNahdya Maulina
 

Viewers also liked (20)

Kearifan dalam pemanfaatan sumber daya alam
Kearifan dalam pemanfaatan sumber daya alamKearifan dalam pemanfaatan sumber daya alam
Kearifan dalam pemanfaatan sumber daya alam
 
EKONOMI SUMBER DAYA HUTAN
EKONOMI SUMBER DAYA HUTANEKONOMI SUMBER DAYA HUTAN
EKONOMI SUMBER DAYA HUTAN
 
Materi review uts genap
Materi review uts genapMateri review uts genap
Materi review uts genap
 
Bab 1 4 geo kls 11
Bab 1   4 geo kls 11Bab 1   4 geo kls 11
Bab 1 4 geo kls 11
 
Menjaga Kelestarain Lingkungan Hidup
Menjaga Kelestarain Lingkungan HidupMenjaga Kelestarain Lingkungan Hidup
Menjaga Kelestarain Lingkungan Hidup
 
Upaya Pengintegrasian KLHS Dalam RPJM
Upaya Pengintegrasian KLHS Dalam RPJMUpaya Pengintegrasian KLHS Dalam RPJM
Upaya Pengintegrasian KLHS Dalam RPJM
 
05. pengarahan joep_perumahan_kumuh_2016
05. pengarahan joep_perumahan_kumuh_201605. pengarahan joep_perumahan_kumuh_2016
05. pengarahan joep_perumahan_kumuh_2016
 
Tahapan penyelenggaraan KLHS
Tahapan penyelenggaraan KLHSTahapan penyelenggaraan KLHS
Tahapan penyelenggaraan KLHS
 
Eksplorasi bahan galian
Eksplorasi bahan galianEksplorasi bahan galian
Eksplorasi bahan galian
 
Social Media Milestone PT Freeport Indonesia
Social Media Milestone PT Freeport Indonesia Social Media Milestone PT Freeport Indonesia
Social Media Milestone PT Freeport Indonesia
 
Eksplorasi sumber daya bahan galian
Eksplorasi sumber daya bahan galianEksplorasi sumber daya bahan galian
Eksplorasi sumber daya bahan galian
 
Corporate society responsibility freeport presentation
Corporate society responsibility freeport presentationCorporate society responsibility freeport presentation
Corporate society responsibility freeport presentation
 
Bab 1 Keanekaragaman Hayati
Bab 1 Keanekaragaman HayatiBab 1 Keanekaragaman Hayati
Bab 1 Keanekaragaman Hayati
 
Pertambangan
PertambanganPertambangan
Pertambangan
 
Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 - OKKPD
Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 - OKKPDImplementasi UU No. 23 Tahun 2014 - OKKPD
Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 - OKKPD
 
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
 
Perencanaan eksplorasi tambang
Perencanaan eksplorasi tambangPerencanaan eksplorasi tambang
Perencanaan eksplorasi tambang
 
Teknik Eksplorasi Tambang
Teknik Eksplorasi TambangTeknik Eksplorasi Tambang
Teknik Eksplorasi Tambang
 
Freeport - CSR Problems
Freeport - CSR ProblemsFreeport - CSR Problems
Freeport - CSR Problems
 
Kebijakan Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kebijakan Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupKebijakan Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kebijakan Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 

Similar to Nsda dalam kebijakan nasional

Kebijakan pengelolaan das
Kebijakan pengelolaan dasKebijakan pengelolaan das
Kebijakan pengelolaan dasdenotsudiana
 
3.kerangka pikir pengelolaan das
3.kerangka pikir pengelolaan das3.kerangka pikir pengelolaan das
3.kerangka pikir pengelolaan dasZaidil Firza
 
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.pptRakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.pptOceanEnviro
 
Bahan diskusi survey #1
Bahan diskusi survey #1Bahan diskusi survey #1
Bahan diskusi survey #1Kotjo Negoro
 
Sumberdaya Alam & Jasa
Sumberdaya Alam & JasaSumberdaya Alam & Jasa
Sumberdaya Alam & JasaKaisarDatin
 
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Fitri Indra Wardhono
 
Groundwater : Global Assesment and Scale (Integrated Water Resource Management)
Groundwater : Global Assesment and Scale (Integrated Water Resource Management)Groundwater : Global Assesment and Scale (Integrated Water Resource Management)
Groundwater : Global Assesment and Scale (Integrated Water Resource Management)Kiki Reski
 
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...Mujiyanto -
 
Sosialisasi UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air - Ditjen BP...
Sosialisasi UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air - Ditjen BP...Sosialisasi UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air - Ditjen BP...
Sosialisasi UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air - Ditjen BP...WachidNoorH
 
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...imaniar nastiti
 
Climate change policy from the oceans aspect
Climate change policy from the oceans aspectClimate change policy from the oceans aspect
Climate change policy from the oceans aspectCIFOR-ICRAF
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Ke...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Ke...Kepmeneg Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Ke...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Ke...infosanitasi
 
Pengelolaan lingkungan berkelanjutan dalam perspektif pendidikan new
Pengelolaan lingkungan berkelanjutan dalam perspektif pendidikan newPengelolaan lingkungan berkelanjutan dalam perspektif pendidikan new
Pengelolaan lingkungan berkelanjutan dalam perspektif pendidikan newEdiSuryadi12
 
Tugas presentasi wayan
Tugas presentasi wayanTugas presentasi wayan
Tugas presentasi wayanWayan Susanto
 
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Usep gagasan resolusi konflik2
Usep gagasan resolusi konflik2Usep gagasan resolusi konflik2
Usep gagasan resolusi konflik2Aji Sahdi Sutisna
 
10.monitoring dan evaluasi penggunaan lahan dan kelembagaan p das
10.monitoring dan evaluasi penggunaan lahan dan kelembagaan p das10.monitoring dan evaluasi penggunaan lahan dan kelembagaan p das
10.monitoring dan evaluasi penggunaan lahan dan kelembagaan p dasZaidil Firza
 

Similar to Nsda dalam kebijakan nasional (20)

Kebijakan pengelolaan das
Kebijakan pengelolaan dasKebijakan pengelolaan das
Kebijakan pengelolaan das
 
3.kerangka pikir pengelolaan das
3.kerangka pikir pengelolaan das3.kerangka pikir pengelolaan das
3.kerangka pikir pengelolaan das
 
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.pptRakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
 
Bahan diskusi survey #1
Bahan diskusi survey #1Bahan diskusi survey #1
Bahan diskusi survey #1
 
Sumberdaya Alam & Jasa
Sumberdaya Alam & JasaSumberdaya Alam & Jasa
Sumberdaya Alam & Jasa
 
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
 
Paparan Rakor IKPLHD.pptx
Paparan Rakor IKPLHD.pptxPaparan Rakor IKPLHD.pptx
Paparan Rakor IKPLHD.pptx
 
Groundwater : Global Assesment and Scale (Integrated Water Resource Management)
Groundwater : Global Assesment and Scale (Integrated Water Resource Management)Groundwater : Global Assesment and Scale (Integrated Water Resource Management)
Groundwater : Global Assesment and Scale (Integrated Water Resource Management)
 
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...
 
Sosialisasi UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air - Ditjen BP...
Sosialisasi UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air - Ditjen BP...Sosialisasi UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air - Ditjen BP...
Sosialisasi UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air - Ditjen BP...
 
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
 
Climate change policy from the oceans aspect
Climate change policy from the oceans aspectClimate change policy from the oceans aspect
Climate change policy from the oceans aspect
 
Prospek dan kendala pembangunan wilayah pesisir berbasis pembudidayaan mangro...
Prospek dan kendala pembangunan wilayah pesisir berbasis pembudidayaan mangro...Prospek dan kendala pembangunan wilayah pesisir berbasis pembudidayaan mangro...
Prospek dan kendala pembangunan wilayah pesisir berbasis pembudidayaan mangro...
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Ke...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Ke...Kepmeneg Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Ke...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Ke...
 
Pengelolaan lingkungan berkelanjutan dalam perspektif pendidikan new
Pengelolaan lingkungan berkelanjutan dalam perspektif pendidikan newPengelolaan lingkungan berkelanjutan dalam perspektif pendidikan new
Pengelolaan lingkungan berkelanjutan dalam perspektif pendidikan new
 
Tugas presentasi wayan
Tugas presentasi wayanTugas presentasi wayan
Tugas presentasi wayan
 
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Review pesisir dan laut
Review pesisir dan lautReview pesisir dan laut
Review pesisir dan laut
 
Usep gagasan resolusi konflik2
Usep gagasan resolusi konflik2Usep gagasan resolusi konflik2
Usep gagasan resolusi konflik2
 
10.monitoring dan evaluasi penggunaan lahan dan kelembagaan p das
10.monitoring dan evaluasi penggunaan lahan dan kelembagaan p das10.monitoring dan evaluasi penggunaan lahan dan kelembagaan p das
10.monitoring dan evaluasi penggunaan lahan dan kelembagaan p das
 

Nsda dalam kebijakan nasional

  • 1. NERACA SUMBERDAYA ALAM DALAM KEBIJAKAN NASIONAL Ari Sutanto, ST Bidang Neraca Sumberdaya Alam Darat Pusat Survei Sumberdaya Alam Darat - BIG Hotel Ririn Bogor, 13 September 2012
  • 3. KONSEP SUMBERDAYA ALAM • Sumberdaya yang disediakan/dibentuk oleh alam • Komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia • Faktor produksi dari alam yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa • Kesatuan tanah, air, dan ruang udara, termasuk kekayaan alam yang ada di atas dan di dalamnya yang merupakan hasil proses alamiah baik hayati maupun nonhayati, terbarukan dan tidak terbarukan, sebagai fungsi kehidupan yang meliputi fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan (RUU PSDA)
  • 6. INSTRUMEN LEGAL PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM Sistem Pegelolaan SDA Pembaharuan UU Sektoral UU Koordinatif Perkebunan (18/2004) SDA air (7/2004) Pengelolaan Lingkungan Hidup (23/199732/2009) Pertambangan Mineral dan Batubara (04/2009) Penataan Ruang (24/1992  26/2007) Kehutanan (41/1999) Informasi geospasial (4/2011) Pokok Agraria (5/1960) • Harmonisasi antar uu : agar dapat dilaksanakan secara terpadu • Standarisasi Penyajian informasi • Dukungan perangkat teknologi
  • 7. SUMBERDAYA ALAM INDONESIA 1. Indonesia merupakan salah satu negara yang pembangunannya masih berbasis pada sumber daya alam  modal ekonomi dan sistem penunjang kehidupan. 2. Sumbangan sektor berbasis sumber daya alam terhadap perekonomian nasional: a. Sekitar 30% (33,24% pada tahun 2000 dan 31,87% pada tahun 2005). b. Menyerap tenaga kerja cukup besar: sekitar 44% penduduk bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan; dan 1% bekerja pada sektor pertambangan (2006). 3. Pada saat yang bersamaan, pemanfaatan SDA  Menghasilkan beragam dampak lingkungan di berbagai tempat dan ancaman kelangkaan 4. Ketidak seimbangan wilayah pola distribusi dan investasi
  • 8. STRUKTUR EKONOMI INDONESIA Tahun 2011 Transportation Finance 6% 7% Trade Services 14% 10% 8% Agriculture Buildings 14% 1% Mining Manufacture 11% 29% Source: BPS
  • 9. Pembangunan Nasional Masih Menghadapi Permasalahan Ketidakseimbangan Perkembangan Wilayah (1) Pola Distribusi PDRB Nasional Berdasarkan Pulau Sumber : BPS, 2009
  • 10. Pembangunan Nasional Masih Menghadapi Permasalahan Ketidakseimbangan Perkembangan Wilayah (2) Pola Distribusi Investasi Nasional Berdasarkan Pulau Sumber : BPS, 2009 Sumber : BKPM, 2009
  • 11. UNTUK ITU PERLU: Mengetahui status sumber daya alam yang ada dari waktu ke waktu; baik status mengenai mengenai cadangan/potensi yang masih ada, rencana waktu dan tingkat pemanfaatan, serta tingkat kerusakannya
  • 12. DEFINISI NERACA NERACA = laporan posisi “adalah bagian dari Laporan “fisik /keuangan” suatu entitas SDA yang dihasilkan pada suatu periode perhitungan yang menunjukkan posisi “fisik/keuangan” entitas tersebut pada akhir periode tertentu”. Neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu Aset/Saldo, Kewajiban/Pemanfaatan dan equitas/Potensi • aset = potensi – pemanfaatan 12
  • 13. DEFINISI NERACA SUMBERDAYA ALAM (NSDA) • NSDA : timbangan yang disusun untuk mengetahui entitas awal sumber daya Alam yang dinyatakan dalam aktiva, dan pemanfaatannya yang dinyatakan dalam pasiva dan saldo akhir cadangan SDA dalam periode tertentu. • Perubahan entitas dapat diketahui dari posisi entitas SDA yang dinyatakan dalam saldo dalam suatu daerah dan dalam suatu kurun waktu (Petunjuk Teknis Neraca Sumber Daya Alam Spasial Nasional, 2004).
  • 14. DEFINISI NERACA SUMBERDAYA ALAM (NSDA) NSDA: potret ketersediaan setiap jenis sumber daya alam, volume yang ada, tingkat penggunaan dan pengambilannya
  • 15. CAKUPAN NERACA SUMBERDAYA ALAM 1. Komponen NSDA Lama: Hutan, Air, Lahan, Mineral (Permendagri No. 39 Tahun 1995) Baru: ditambah tingkat pencemarannya (kualitasnya) dan kehati. UU 26/2007  ttg. Penataan Ruang Pasal 33 (ayat 1 – 5)  mengamanatkan neraca sumberdaya air, tanah, udara, dsb. 2. NSDA: dapat disajikan dalam bentuk neraca fisik atau neraca moneter. 3. NSDA dapat disusun secara spasial dan terintegrasi
  • 16. NERACA SUMBER DAYA HUTAN SPASIAL • Gambaran informasi mengenai persediaan awal, penambahan, pengurangan dan persedian akhir yang terjadi terhadap sumberdaya hutan terutama kondisi hutannya dari waktu kewaktu. Dengan menperhatikan pada – Penutup lahan – Peta Kawasan
  • 17. NERACA SUMBER DAYA AIR SPASIAL • Imbangan keruangan sumber daya air yang mencakup potensi, karakteristik dan penggunaan air, yang dikelompokkan dalam: – Air hujan – Air permukaan (sungai, danau, waduk, rawa, mata air) – Air tanah
  • 18. Potensi & Ketersediaan SDA SUMBER : Puslitbang SDA, 2012
  • 19.
  • 20. NERACA SUMBER DAYA MINERAL SPASIAL • Imbangan keruangan sumber daya mineral yang mencakup potensi bahan tambang dan produksinya berdasarkan komoditas : • Mineral Logam • Mineral Non Logam • Batubara
  • 21. Potensi Batubara TOTAL SUMBERDAYA TOTAL CADANGAN 161.34 Miliar Ton* 28.17 Miliar Ton *) Termasuk 41 Miliar Ton Sumberdaya Batubara Tambang Dalam Sumber : Badan Geologi, 2011
  • 22. Perbandingan Cadangan, Produksi dan Ekspor Batubara Indonesia dan Dunia PRODUSEN TERBESAR KE-5 PENGEKSPOR TERBESAR KE-2 Cadangan Indonesia 3,3% dari cadangan dunia
  • 23.
  • 24. NERACA SUMBER DAYA LAHAN SPASIAL • Imbangan keruangan sumber daya lahan berdasarkan karakteristik pemanfaatannya, meliputi: • Bentuk penggunaan lahan • Arahan pemanfaatan dan Kesesuaian lahan • Arahan Status lahan
  • 25.
  • 26. NERACA SUMBERDAYA ALAM 1. NSDA: potret ketersediaan setiap jenis sumber daya alam, volume yang ada, tingkat penggunaan dan pengambilannya. 2. Disusun untuk: mengetahui besarnya cadangan awal sumber daya alam yang dinyatakan dalam aktiva, dan besarnya pemanfaatan yang dinyatakan dalam pasiva,  perubahan cadangan dapat diketahui dari waktu ke waktu. 3. NSDA: dapat disajikan dalam bentuk neraca fisik atau neraca moneter. 4. Neraca fisik disusun dengan menampilkan besaran deplesi dan kerusakan sumber daya alam pada suatu periode. Dapat dilengkapi dengan neraca spasial. 5. Neraca moneter merupakan penilaian ekonomi terhadap neraca fisik.
  • 27. MENGAPA PERLU NSDA ? 1. Sebagai salah satu basis penyusunan kebijakan dan program pembangunan sumber daya alam. 2. Melalui NSDA, para pengambil kebijakan dapat: a. Mengetahui perubahan jumlah, fungsi, dan status sumber daya alam. b. Menganalisis keterkaitan antara pengaruh degradasi lingkungan dan deplesi sumber daya alam c. Menganalisis keterkaitan dengan pendapatan nasional, dan lebih penting lagi adalah pendapatan masyarakat dan kualitas kehidupan masyarakat sekitar SDA alam tersebut.
  • 28. MENGAPA PERLU NSDA 3. Sebagai dasar penilaian penyusutan sumberdaya alam dan degradasi lingkungan dan sekaligus mengkoreksi Produk Domestik Bruto (PDB). 4. Pedoman dan instrumen bagi pemerintah dalam melakukan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 5. Sebagai bagian dari analisis dampak lingkungan.
  • 29. INSTRUMEN EKONOMI LH sesuai pasal 42 UU 32/2009 Perencanaan Pendanaan Insentif/ Disinsentif PDB/ PDRB Dana Jaminan pemulihan Penerapan pajak, Imbal jasa antar retribusi, & subsidi LH daerah Label Ramah Lingkungan Neraca SDA & LH Dana penanggulangan pencemaran &/ kerusakan dan pemulihan Pengadaan barang & jasa Internalisasi Bi. Lingk (AMDAL, KLHS) Lembaga Keuangan & Pasar Dana amanah/ Modal Imbal jasa antar bantuan untuk Pembayaran Jasa daerah konservasi Lingkungan Perdagangan Izin Pem- buangan Limbah/emisi Penghargaaan Kinerja Asuransi LH
  • 30. INSTRUMEN EKONOMI SEBAGAI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEGIATAN EKONOMI Instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan merupakan upaya untuk menginternalisasikan aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan serta kegiatan ekonomi. Beberapa IE yang sudah dikembangkan dan diterapkan • Valuasi ekonomi SDA-LH dan dampak lingkungan • Akutansi (neraca) SDA dan LH • Perhitungan PDB/PDRB “hijau”
  • 31. MANFAAT  Menilai dengan lengkap dan teliti mengenai potensi SDA untuk pembangunan yang akan datang.  Memperjelas kompensasi baik fisik maupun moneter terhadap kerugian dan kerusakan yang terjadi terhadap sumber daya alam.  Sebagai alat untuk membandingkan kebijakan-kebijakan antara sumberdaya alam yang berbeda.  Keterkaitan neraca sumberdaya alam dengan neraca pendapatan nasional dapat menilai proses dan hasil pembangunan secara menyeluruh dan objektif.  Memperbaiki tolok ukur untuk menghitung produk nasional/regional suatu negara/daerah
  • 32. PERAN NSDA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL 1. Perumusan Pembangunan yang berkelanjutan, khususnya Prioritas Nasional 9, yaitu Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana  khususnya program konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. 2. Mendukung pelaksanaan MP3EI, untuk pengembangan ekonomi di 6 (enam) koridor ekonomi yang sebagian besar memanfaatkan SDA dan lahan untuk infrastruktur pendukung 3. Tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan NSDA, antara lain: a. Masih ada keraguan akan kemampuan neraca SDALH dalam memberikan gambaran yang cukup akurat atas realita yang sesungguhnya terjadi. b. Keterbatasan data di suatu wilayah/ekosistem dan perbedaan kharakteristik wilayah/ekosistem menyulitkan untuk menghitung valuasi sumber daya. c. Adanya perbedaan konseptual antara neraca sumber daya alam dengan PDB konvensional, sehingga sering timbul kerancuan dalam penggabungan menjadi PDB hijau atau ukuran lain yang disepakati. Kendala yang ketiga ini dapat dibicarakan kemudian setelah tantangan 1 dan 2 dapat dilengkapi.
  • 33. KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN INFORMASI GEOSPASIAL  Kualitas Perencanaan Tata Ruang yang Terintegrasi dan Disepakati Para Pihak serta didukung oleh Data Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) yang dilengkapi dengan lokasi keberadaan SDA  Informasi Geospasial dipandang sebagai salah satu infrastruktur penting pembangunan nasional yang harus dapat terselenggara secara baik, tertib dan handal.  Dalam hal Informasi Geospasial Tematik (IGT) BIG dapat mengintegrasikan:  lebih dari satu IGT yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah menjadi satu IGT baru;  IGT yang diselenggarakan oleh lebih dari satu Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah menjadi satu IGT baru.
  • 34. KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN INFORMASI GEOSPASIAL  BIG dapat menyelenggarakan Informasi Geospasial Tematik (IGT) dalam hal IGT yang belum diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah selain Badan atau yang belum diselenggarakan oleh Pemerintah daerah.  Agar IGT dapat terselenggara untuk memenuhi kebutuhan nasional dengan baik, tertib, dan handal, BIG meluncurkan kebijakan ONE MAP.
  • 35. “… harus ada satu peta yang menjadi rujukan nasional ..!” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Sidang Kabinet Paripurna 23 Desember 2010 35
  • 36. Data IG untuk Penyusunan Neraca SDA
  • 37. KOMPONEN NERACA SDA Tak Terbarukan Terbarukan •Peta dasar Peta RBI •Peta Penutupan Lahan •Peta Kawasan Hutan Hutan Mineral potensi bahan galian dan Produksi Batas administrasi •Peta dasar •penggunaan lahan •Curah hujan •Suhu Permukaan • Debit Air permukaan Air lahan •Peta Arahan Pemanfaatan dan • Cadangan Air tanah Kesesuaian lahan •Pemanfaatan air •Arahan Status •Peta batas Das/ lahan Kawasan swakelola •Batas Administrasi
  • 38. DIMANA NERACA DALAM PRIORITAS PEMBANGUNAN ? 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2 Pendidikan 3 Kesehatan 4 Penanggulangan Kemiskinan 5 Ketahanan Pangan 11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II 2009- 6 Infrastruktur 2014 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8 Energi 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca- 10 konflik 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
  • 39. DATA IG UNTUK KETAHANAN PANGAN Daya dukung (carrying capacity) pangan merupakan kemampuan sumber daya alam dalam suatu wilayah untuk menyediakan kebutuhan pangan bagi populasi penduduk yang berdiam didalamnya
  • 40.
  • 41. Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia(MP3EI) Perkebunan, Pertambangan dan Ene Pertanian dan Energi Pertanian, Perkebunan Banda Aceh rgi dan Energi BIMP-EAGA Medan IMT-GT 4 1 3 Manado Pekanbaru Sofifi Tj. Pinang Pontianak Samarinda Manokwari Palu Gorontalo 6 Padang Jambi Jayapura Palangkaraya Mamuju Sorong Palembang Pkl. Pinang Kendari Ambon Bengkulu Banjarmasin 2 Lampung Makassar Wamena Jakarta Semarang Surabaya Serang Mataram 5 Merauke Jogjakarta Denpasar Kupang Sumber Daya Alam dan Industri dan Jasa SDM Pariwisata dan Peternakan Source: MP3EI, UKP4
  • 42. PROSES PENYUSUNAN RENCANA TAHAPAN PERUMUSAN SKENARIO ( NASIONAL) 1 • Pendefinisian Kondisi yang Diinginkan 2 • Penggambaran Kondisi dan Perilaku Saat Ini 3 • Identifikasi Gap (Kuantitas, Waktu, dll) 4 • Identifikasi Rencana/Kebijakan/Strategi 5 • Simulasi Rencana/Kebijakan/strategi 6 • Evaluasi Dampak 7 • Rekomendasi Kebijakan
  • 43. Data yang diperlukan (spasial dan statistik) Lingkungan Masyarakat Ekonomi Lingkungan Populasi Pertanian Lahan Masyarakat Kesehatan & Gizi Perikanan Air Pendidikan Kehutanan Energi Ketenagakerjaan Industri Limbah Aktifitas Kemiskinan Jasa Emisi Ekonomi Prasarana Publik Pariwisata Daya Dukung
  • 44. PENYUSUNAN SKENARIO PEMBANGUNAN BERDIMENSI SPASIAL Data Statistik/ Non spasial SKENARIO RINCI STOK / Data Spasial TINGKAT PEMBANGUNAN KAPASITAS BERDIMENSI SPASIAL : PEMANFAATAN SUMBER DAYA • Target Ekonomi • Investasi Strategis • Dampak sosial POLA • Dampak Lingkungan POLA DISTRIBUSI • Perubahan Tata PEMANFAATAN SUMBER DAYA ruang, dsb.
  • 45. PERAN STRATEGIS NERACA SUMBER DAYA ALAM PDB Penawaran Sumber Energi Fossil, air, Daya Permintaan Sumber hutan Daya Alam Alam Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
  • 46. KESIMPULAN 1. Sangat penting bagi Indonesia untuk mengetahui cadangan SDA yang dimilikinya melalui aktivitas inventarisasi. Dengan demikian kita dapat mengestimasikan dampak yang ditimbulkan sehingga dapat melakukan pengelolaan yang lebih baik dan dapat tercapai Sustainable Development 2. NSDAD merupakan salah satu instrumen untuk dapat mengetahui potensi dan monitoring dalam pengelolaan SDA daerah dan juga alat untuk early warning akan kondisi SDA daerah. NSDA juga diharapkan untuk efisiensi pemanfaatan SDA 3. NSDA dapat disusun secara fisik dan moneter. Selain itu penyusunan NSDA secara spasial akan lebih membantu untuk mengenali potensi dan pengelolaan SDA. 4. NSDA sangat penting dan diperlukan untuk rencana pembangunan berkelanjutan, untuk mengembangkan dan meningkatkan akurasi pengukuran-pengukuran cadangan sumber daya alam dan dapat disajikan dalam bentuk fisik, moneter dan juga dalam bentuk spasial.
  • 47. KESIMPULAN 5. NSDA menjadi penting dalam mendukung pelaksanaan MP3EI untuk pengembangan ekonomi di 6 koridor ekonomi, yang sebagian besar memanfaatkan SDA dan lahan untuk infrastruktur pendukungnya, untuk itu perlu adanya dukungan data-data spasial, terutama NSDA untuk mendukung kebijakan tersebut 6. NSDA menjadi salah satu informasi yang sangat diperlukan dalam penyusunan rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah. Bila tidak ada NSDA ini, dikhawatirkan rencana tata ruang maupun rencana pembangunan yang disusun tidak maksimal. 7. Pentingnya referensi tunggal yang akan digunakan dalam penyusunan NSDA Daerah agar data dapat terintegrasi secara nasional. Kebijakan one map dimaksudkan untuk menyatukan keberagaman peta menjadi satu kesatuan peta. 8. Penyusunan NSDA perlu dilaksanakan secara integrasi yang melibatkan semua pihak. Pentingnya distribusi dan sharing data yang andal dari wali/pemilik data di pusat dalam hal penyusunan NSDA

Editor's Notes

  1. Sumberdaya yang berasaldarialamdandapatdimanfaatkanuntukmemenuhikebutuhanmanusia
  2. Terdapat empat peran utama SDA yaitu Sebagai aset, memberikan jasa, sebagai temppat daur ulang dan memberi kesenangan.Terlihat betapa pentingnya SDAL tersebut.. Oleh karean itu perlu dikelola dan dimonitor dengan baik..
  3. Kita seringterlenadengannyanyianlagumerdu yang meninabobokankitadengan slogan negarakitakayaraya..Paradigmapengeloalan SDA haruslahdirubahdenganpemahamanbahwa SDA bersifatterbatasdanharusdijagakelestarianyauntukanakcucukita
  4. Dalampengelolaan SDA, Pemerintahtelahmenuangkandalam legal instrumendanserangkaianperbaikansistemdankebijakandalampengelolaansumberdayaAlam. Melalui 1. Pembaharuan UU yang bersifatkoordinatif, 2. membentukberbagaiundang-undangsektoral
  5. Status dariwaktukewaktu yang memberigambaranpotensi, pemanfaatan SDA sehinggabisadianalisiskecenderungandanapakahpemenfaatannyamelebihikapasitasnyaataumasihjauhdibawah..
  6. Nah alat/ instrumenapa yang dapatmemberikangambarantentangkondisi SDA dariwaktukewaktu?
  7. NSDA bisadikatakanadalahaanalisisperubahansuatusdadrwaktu-kewaktu
  8. Neracamoneterbisadijadikanpertimbanganuntukanalisisintegrasineracaspasial,Dapatmemberikangambaransecaraekonomibesarnyamanfaatdankerugiannya
  9. Apakahperludidorongpemenfatannyaatauperludikendalikan/ bahkandihentikan (moratorium)