Dokumen tersebut membahas mengenai: 1. Pelaksanaan ujian kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional dokter gigi 2. Ketersediaan dokter gigi di Aceh tahun 2022 yang masih kurang terutama di beberapa kabupaten/kota 3. Pentingnya analisis beban kerja dan jabatan dalam menentukan formasi jabatan fungsional kesehatan

1. DISAMPAIKAN PADA:
SOSIALISASI PELAKSANAAN UJIAN KOMPETENSI
KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL DOKTER
GIGI
25 JULI 2022
ERLINDAWATI, SKM, MPHM
DINAS KESEHATAN ACEH

2. PEMBANGUNAN NASIONAL:
LIMA PRIORITAS KABINET KERJA II (2019 -2024)
VISI
TERWUJUDNYA
INDONESIA MAJU
YANG BERDAULAT,
MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN
GOTONG ROYONG
• SDM yang pekerja Keras, Dinamis,
Terampil, dan menguasai IPTEK
• Mengundang Talenta Global
• Penghubung Produksi dan
Distribusi
• Mempermudah Akses Wisuda
• Mendongkrak Lapangan Kerja
• Nilai Tambah Perekonomian
• Kendala Regulasi disederhanakan,
dipotong dan dibungkus
• Omnibus Law
• Penyederhanaan birokrasi menjadi 2
(dua) level eselon
Daya Saing manufaktur dan jasa
modern bernilai tambah tinggi
TRANSFORMASI EKONOMI
SIMPLIFIKASI BIROKRASI
SIMPLIFIKASI REGULASI
PEMBANGUNAN
SDM
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
1
2
3
4
5

3. Draft RPJMN 2020-2024
100
100

4. KETERSEDIAAN DOKTER GIGI DI ACEH
TAHUN 2022 (SEMESTER 1)

5. 5 ACEH TIMUR 27 20 7 27 26 96 1 MADAT
6 ACEH TENGAH 17 11 9 20 15 88 2 MERAH MEGE
BLANG MANCUNG
7 ACEH BARAT 13 7 10 17 12 92 1 PEUREUMEU
8 ACEH BESAR 28 39 4 43 27 96 1 KUTACOT GLIE
9 PIDIE 26 10 17 27 23 88 3 MANE
KEUMALA
SIMPANG TIGA
10 BIREUEN 20 27 1 28 19 95 1 MON KEULAYU
11 ACEH UTARA 32 18 17 35 29 91 3 COT GIREK,
TANAH JAMBO AYEE
SP.TIGA
12 A BARATDAYA 13 5 3 8 6 46 7 LEMBAH SABIL
TANGAN-TANGAN
LHANG
ALUESUNGAIPINANG
SANGKALAN
ALUEPISANG
BABAH ROT
13 GAYO LUES 12 4 3 7 7 58 5 PINING
PINTU RIME
RIKIT GAIB
KENYARAN
TERANGUN
14 ACEH TAMIANG 15 13 5 18 15 100 0
15 NAGAN RAYA 14 12 2 14 9 64 5 LUENG KEBEU JAGAD
ALUERAMBOT
SIMPANG JAYA
BEUTONG
COT KUTA
PNS NON PNS TOTAL JML % JML NAMA PUSKESMAS
1 SIMEULUE 15 5 4 9 9 60 6 KUALAMAKMUR
TEUPAH BARAT
TELUKDALAM
SIMEULUECUT
SALANG
SIMEULUEBARAT
2 ACEH SINGKIL 12 7 1 8 8 67 4 PULAU BANYAKBARAT
KUALABARU
DANAU PARIS
KUTABAHARU
3 ACEH SELATAN 24 18 2 20 20 83 4 TRUMON
LADANG RIMBA
DURIAN KAWAN
UJONG PADANG RASIAN
4 A. TENGGARA 19 4 5 9 7 37 12 BABUSSALAM
TANOH ALAS
GURGUR PARDOMUAN
SUKAMAKMUR
LOUSER
NAGATIMBUL
LAWEDUA
KOTAKUTACANE
KUTAMBARU
MAMAS
JAMBUR LAK-LAK
DELENG PEKHISON
PUSKESMAS
TERSEDIA DOKTER
PUSKESMASTIDAK TERSEDIA
DOKTER GIGI
No Kabupaten/Kota
JUMLAH
PUSKESMAS
KETERSEDIAAN
DOKTER GIGI

6. 16 ACEHJAYA 12 15 1 16 10 83 2 LIGAN
PATEK
17 BENERMERIAH 13 13 5 18 11 85 2 SAMARKILANG
RAMUNG
18 PIDIE JAYA 12 17 2 19 12 100 0
19 BANDA ACEH 11 13 7 20 11 100 0
20 SABANG 6 7 3 10 6 100 0
21 LANGSA 5 9 1 10 5 100 0
22 LHOKSEUMAWE 7 17 6 23 7 100 0
23 SUBULUSSALAM 7 3 1 4 4 57 3 BAKALBUAH
SULTANDAULAT
LONGKIB
360 294 116 410 298 83 62
JUMLAH
PNS NON PNS TOTAL JML % JML NAMA PUSKESMAS
PUSKESMAS
TERSEDIA DOKTER
PUSKESMAS TIDAK TERSEDIA
DOKTER GIGI
No Kabupaten/Kota
JUMLAH
PUSKESMAS
KETERSEDIAAN
DOKTER GIGI  TOTAL DRG:
410 ORG
 PKM
TERSEDIA
DRG: 298
(83%)
 6 KAB YANG
SDH
TERPENUHI
KEB DRG
 PERMASALA
HAN: MAL
DISTRIBUSI
DAN
KURANGNYA
PENGADAAN

9. ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PP 11 TAHUN 2017
TENTANG MANAJEMEN PNS
“Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS
berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja.”
PERMENPAN 13 TAHUN 2019
TENTANG PENGUSULAN, PENETAPAN DAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PNS
“Penetapan kebutuhan PNS dalam JF dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan
dari indikator kebutuhan JF”
PERMENPAN 1 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS
JABATAN
“Instansi Pusat dan Instansi Daerah wajib melaksanakan anjab dan abk sbg prasyarat utk
menyusun peta jabatan, uraian jabatan serta jumlah kebutuhan ASN”
PERMENKES 43 TAHUN 2019
TENTANG PUSKESMAS
“Puskesmas harus menghitung kebutuhan ideal terhadap jumlah dan jenjang nakes
melalui analisis beban kerja”
PERMENKES 03 TAHUN 2020
TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIJINAN RUMAH SAKIT
“Jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia disesuaikan dengan
hasil analisis beban kerja, kebutuhan, dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit.
PERMENKES 43 TAHUN 2017
PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
KESEHATAN
“Formasi pada satuan organisasi disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan dengan
menghitung rasio keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah jabatan fungsional
kesehatan yang dibutuhkan.”
PASAL
5
PASAL
58
PASAL
2
PASAL
18
PASAL
11
LAMPIRAN
UU 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
“Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS
berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja.”
“Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5
(lima) tahun yang terperinci per 1(satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan”
PASAL
56

10. PENYUSUNAN FORMASI JFK

11. Decision-making
National
Bonding
TECHNICAL
MANAGERIAL
SOCIO-CULTURAL
KOMPETENSI ASN
INTEGRITY
COOPERATION
PUBIC SERVICE
+
“measured by the level of
educational specialization,
functional technical training and
technical work experience”
Resource : Youtube Acces, 03 March, 2022

15. UJI KOMPETENSI
• Uji Kompetensi adalah proses
pengukuran dan penilaian terhadap
kompetensi teknis, manajerial
dan/atau sosial kultural dari seorang
ASN dalam melaksanakan tugas dan
fungsi dalam jabatan (Permenpan 13
tahun 2019)
• Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
Kesehatan adalah suatu proses untuk
mengukur pengetahuan, keterampilan, dan
sikap kerja pejabat fungsional kesehatan
yang dilakukan oleh tim penguji dalam
rangka memenuhi syarat kenaikan jenjang
jabatan setingkat lebih tinggi (Permenkes
18/2017)

16. STANDAR KOMPETENSI JABATAN ASN

17. 17

18. 18

19. DASAR HUKUM PELAKSANAAN UKOM

20. SE
UJIKOM
30
JENIS
JAFUNGKES
20

21. JENIS JABATAN FUNGSIONAL BIDANG
KESEHATAN
1. ADMINISTRATOR KESEHATAN
2. APOTEKER
3. ASISTEN APOTEKER
4. ASISTEN PENATA ANESTESI
5. BIDAN
6. DOKTER
7. DOKTER GIGI
8. DOKTER PENDIDIK KLINIS
21
9. EPIDEMIOLOG KESEHATAN
10. ENTOMOLOG KESEHATAN
11. FISIOTERAPIS
12. FISIKAWAN MEDIS
13. NUTRISIONIS
14. OKUPASI TERAPIS
15. ORTOTIS PROSTESIS
16. PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
17. PENATA ANESTESI
18. PERAWAT
19. PERAWAT GIGI
20. PEREKAM MEDIS
21. RADIOGRAFER
22. REFRAKSIONIS OPTISIEN
24. SANITARIAN
25. TEKNISI ELEKTROMEDIS
26. TEKNISI GIGI
27. TERAPIS WICARA
28. TEKNISI TRANSFUSI DARAH
29. PSIKOLOG KLINIS
30. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN
KATEGORI JABATAN FUNGSIONAL
1. KEAHLIAN
a. jenjang ahli utama;
b. jenjang ahli madya;
c. jenjang ahli muda; dan
d. jenjang ahli pertama.
2. KETERAMPILAN
a. jenjang penyelia;
b. jenjang mahir;
c. jenjang terampil; dan
d. jenjang pemula

22. Perkembangan Regulasi Jabfung Kesehatan
NO NAMA JABFUNG PERMENPAN SKB
(JUKLAK)
PERMENK
ES
(JUKNIS)
PERPRES
TUNJAB
1 ADMINKES 42/2000 251/2001 19/2002 54/2007
2 APOTEKER 13/2021 1113/2008 377/2009 54/2007
3 ASST. APOTEKER 08/2008 1114/2008 376/2009 54/2007
4 BIDAN 36/2019 9/2010
5 DOKTER 139/2003 1738/2003 - 54/2007
6 DOKTER GIGI 141/2003 1740/2003 - 54/2007
7 DOKDIKNIS 17/2008 1201/2009 - 42/2009
8 ENTOMOLOG 68/2021 396/2001 1201/2004 54/2007
9 EPIDEMIOLOG 69/2021 395/2001 1200/2004 54/2007
10 FISIKAWAN MED 12/2008 1111/2008 262/2009 42/2009
11 FISIOTERAPIS 04/2004 209/2004 640/2005 34/2008
12 NUTRISIONIS 23/2001 894/2001 1306/2001 54/2007
13 OKUPASI TERAPI 123/2005 101/2006 991/2006 34/2008
14 ORTOTIS
PROSTETIK
122/2005 100//2006 993/2006 34/2008
15 TENAGA
PROMKES DAN
ILMU PERILAKU
70/2021 1811/2000 66/2001 54/2007
NO NAMA JABFUNG PERMENPAN SKB
(JUKLAK)
PERMENKES
(JUKNIS)
PERPRES
TUNJAB
16 PEREKAM MEDIS 30/2013 48/22/2014 47/2015 114/2016
17 PERAWAT 35/2019 - 4/2022 54/2007
18 TERAPIS GIGI DAN
MULUT
37/2019 - - 54/2007
19 PRANATA LABKES 08/2006 611/2006 413/2007 54/2007
20 PSIKOLOG KLINIS 11/2008 1112/2008 613/2010 42/2009
21 RADIOGRAFER 29/2013 47/21/2014 52/2015 115/2016
22 REFRAKSIONIS
OPTISIEN
47/2005 1368/2005 994/2006 34/2008
23 TENAGA SANITASI
LINGKUNGAN
71/2021 18/2001 153/2006 54/2007
24 TEKNISI
ELEKTROMEDIS
28/2013 46/23/2014 51/2015 113/2016
25 TEKNISI GIGI 06/2007 1148/2007 365/2008 34/2008
26 TEKNISI TRANFUSI
DARAH
05/2007 1147/2007 364/2008 34/2008
27 TERAPIS WICARA 48/2005 1367/2005 992/2006 34/2008
28 PEMBIMBING KESJA 13/2013
(47/2013)
50/18 -
2013
62/2014 112/2016
29 ASISTEN PENATA
ANESTESI
10/2017 3/2018 21/2019 119/2020
30 PENATAANESTESI 11/2017 3/2018 22/2019 119/2020

23. 23

24. PENYELENGGARA UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
 Instansi Pemerintah Pengguna Jabatan
Fungsional Kesehatan di Pusat dan Daerah
yang sekurangnya dipimpin oleh pejabat
pimpinan tinggi pratama (japimti pratama)
setelah diberikan rekomendasi
penyelenggaraan uji dari Kementerian
Kesehatan.
24

25. 25

27. PENYELENGGARA UJI KOMPETENSI
DIREKTORAT PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
TENAGA KESEHATAN
PEMBINA

28. Unit Pembina Jabfung Kesehatan

29. Unit Pembina Jabfung Kesehatan

31. SYARAT PESERTA UJI KOMPETENSI
Sekurang kurangnya sudah memangku jenjang jabatan fungsional
sebelumnya selama 1(satu) tahun;
Memiliki Surat Keputusan jabatan fungsional jenjang terakhir;
Prestasi kerja paling kurang bernilai baik selama satu tahun
terakhir yang dibuktikan dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
Memiliki Surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja untuk
mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan

32. www.themegallery.com
Mekanisme Uji Kompetensi
Updatin
g data
Jabfung
Pendaftara
n E -
ukom
Ujian
Verifikasi
calon
peserta uji
Mengorganisas
ik an
Pelaksanaan
uji
Memberikan
konsultasi
kepada peserta
dan
menetapkan
metode uji
Menguji &
menentuka
n
kelulusan
Peserta
Penyelengga
ra
Penguji
Membua
t laporan
uji
Membua
t BAP
Pemutakhira
n
Instrumen
Lulu
s
Tida
k
Lulu
s
Sertifikat
Ujian
ulang I
Lulus
Tidak
Lulus
Ujian
ulang II
Lulus
Tida
k
Lulu
s
Peningkata
n
Kemampua
n
Mendapatka
n Nomor
sertifikat
Dicetak &
ditandatanga
ni
Menyiapka
n materi
uji,
instrumen
penilaian

33. www.themegallery.com
Mekanisme Peserta Uji
Mempersiapkan
berkasadministrasi
Mengajukan
permohonan ke
pimpinan instansi
pengguna
Melakukan updating
online jabfung
Menyiapkan
berkas
portofolio
a.Konsultasi
dengan tim
penguji
Mendapatkan
sertifikat bila
lulus
Pelaksanaanuji
Uji ulang ke dua
1
2
3
4
5
Mencetak
bukti
pendaftaran
6
7
8
9
1
0
1
1
Uji ulangpertama
Tidak Lulus
Tidak Lulus
Lulus
Tidak Lulus
Peningkatan pengetahuan
dan kemampuan
Mendaftar uji
kompetensi
online
b. Diberikan
kartu ujianoleh
tim penguji
Lulus
Lulus
Mendapatkan
sertifikat bila
lulus

34. MATERI DAN METODE UJI KOMPETENSI
• Mengacu pada butir butir kegiatan jenjang jabatan yang sedang dipangku
dan jenjang yang akan dipangku sesuai dengan peraturan perundangan
• Metode uji, dapat berupa :
a. Portofolio Wajib
b.
c.
d.
Uji Tulis
Uji Lisan
Uji Praktik
Pilihan

35. METODE UJI PORTOFOLIO
Laporan lengkap
segala aktifitas
seseorang yang
dilakukannya yang
menunjukan
kecakapan pejabat
fungsional
kesehatan
Digunakan sebagai
salah satu cara
penilaian yang mampu
mengungkap
pencapaian standar
kompetensi dan
kompetensi dasar setiap
pejabat fungsional
kesehatan
Dapat merefleksikan
pelayanan yang
diberikan, dapat
menunjukan
kemampuan, memberi
gambaran atas apa
yang dilakukan pejabat
fungsional kesehatan
dan sebagai bukti
otentik
Portofolio

36. KOMPONEN PENILAIAN PORTOFOLIO
1. Komponen Utama adalah bukti Pelayanan/asuhan
Penilaian komponen pelayanan/asuhan ini mengacu dari butir kegiatan jabatan
fungsional dengan kriteria:
a. 75% - 80% komponen pelayanan/asuhan berasal dari kompetensi pada jenjang yang
sedang dipangkunya dan
b. 20% - 25% komponen pelayanan/asuhan berasal dari kompetensi yang akan dipangkunya
2. Komponen tambahan:
a. Pelatihan Sertifikat Pelatihan
Materi diklat memiliki relevansi dengan jabatan fungsional yang dipangkunya.
Durasi diklat sekurang kurangnya 30 JPL
Jumlah sertifikat/piagam diklat yang dapat dinilai 3 (tiga) sertifikat /piagam per tahun
b. Karya Pengembangan Profesi
c. Penghargaan yang relevan di bidang kesehatan

37. Waktu dan Tempat Uji Kompetensi
• Pelaksanaan Uji dilakukan secara periodik (memperhatikan periode
kenaikan pangkat)
• Tempat Uji dapat disesuaikan dengan instansi tempat pejabat fungsional
bekerja atau instansi pembinanya, dapat berupa :
 Unit Pembina
 Dinkes Provinsi
 Dinkes Kab/Kota
 UPT Kementerian Kesehatan
 Klinik/Poliklinik Kementerian/Lembaga selain Kemenkes
 Institusi dan atau Faskes lain
 Tempat lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh penyelenggara

38. Sertifikat Uji Kompetensi
• Bukti pengakuan tertulis atas penguasaan
kompetensi kerja.
• Dapat dicetak di instansi penyelenggara uji setelah
mendapat nomor sertifikat dari Puskat mutu
• Ditanda tangani oleh pimpinan instansi
penyelenggara uji dan ketua tim penguji.

39. • Setiap sertifikat akan mendapatkan nomor peserta terdiri dari 16 digit:
– Digit 1 dan 2 adalah kode tahun pelaksanaan uji kompetensi
– Digit 3 dan 4 adalah kode provinsi
– Digit 5, 6 dan 7 adalah kode kabupaten/kota
– Digit 8, dan 9 adalah kode jabatan fungsional
– Digit 10 adalah kode kategori jabatan fungsional
– Digit 11 adalah kode jenjang dalam jabatan fungsional
– Digit 12 adalah kode fasyankes
– Digit 13 s.d. 16 adalah nomor urut peserta

41. SANKSI
• Peserta yang melanggar tata tertib diberi
peringatan oleh tim penguji
• Apabila peserta telah diberikan peringatan dan
tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka
tim penguji mencatat dan mengusulkan peserta
tersebut untuk dinyatakan gagal ujian dan
dibuatkan berita acara.

42. Johann Wolfgang von Goethe