SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Download to read offline
PENGADAAN OBAT
DAN ALAT KESEHATAN
PERPRES RI
NOMOR 54 TAHUN 2010
beserta perubahannya
T E N T A N G
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DASAR HUKUM
1.PERPRES NO. 35 TH. 2011
2.PERPRES NO. 70 TH. 2012
3.PERPRES NO. 172 TH. 2014
4.PERPRES NO. 4 TH. 2015
DEFINISI PENGADAAN
Kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa oleh
Kementerian/Lembaga/ Satuan
Kerja Perangkat Daerah/Institusi
lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya
dimulai dari perencanaan
kebutuhan sampai
diselesaikannya seluruh
kegiatan memperoleh
barang/jasa
• Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna
APBN/APBD.
• Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk
menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
• Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
• Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri
atau melekat pada unit yang sudah ada.
• Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung,
dan E-Purchasing
• Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas
memeriksa dan menerima hasil pekerjaan
• Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya
PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA
HUBUNGAN KERJA
PPHPPPKULP
Proses Pemilihan dan
Penetapan
Menerima Hasil Pekerjaan
Penyedia
Barang/Jasa
PA/KPA
PP
JENIS PENGADAAN a. BARANG;
b. PEKERJAAN KONSTRUKSI;
c. JASA KONSULTANSI;
d. JASA LAINNYA.
BARANG adalah setiap benda
baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun
tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan
oleh Pengguna Barang
PEKERJAAN KONSTRUKSI adalah seluruh pekerjaan
yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi
bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya
JASA KONSULTANSI adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan
yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
JASA LAINNYA adalah jasa yang membutuhkan kemampuan
tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu
sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau
penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi dan pengadaan Barang
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/
Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/
Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk
pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara
menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia
Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung
Electronic Purchasing
PENGADAAN OBAT DAN ALKES
SECARA E-KATALOG
Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi
elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan
harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa
Pemerintah
E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui
sistem katalog elektronik
Pada umumnya, jenis-jenis barang (komoditas) manufaktur yang
tersedia di pasar dan yang sering dibeli
Pemerintah (high-volume government purchased).
PENGADAAN OBAT & ALKES DI PUSKESMAS
RKO
HPS
ID PAKET/
SP/
KONTRAK
OBAT/
ALKES
ULP/
PP
CONTOH……
E-
KATALOG
HARGA
(Rp.)
HPS (Rp.)
1 A Kaplet 1,000 90000 90,000,000 E-KATALOG
2 B SET 10,000 60,000 600,000,000 LELANG
3 C BOTOL 700 90,000 63,000,000 E-KATALOG
METODE
PENGADAAN
NO
NAMA
OBAT /
ALKES
SATUAN
JUMLAH
KEBUTUH
AN
JUMLAH HARGA
(Rp.)
Simulasi……
EVALUASI……
NO NAMA OBAT / ALKES
SATUA
N
JUMLAH
KEBUTUH
AN
E-KATALOG NON-E KATALOG
JUMLAH
HARGA (Rp.)
METODE
PENGADAAN
HARGA (Rp.) SURVEY 1 SURVEY 2 SURVEY 3 HPS (Rp.)
1
Amoksisilin kaplet
scored 500 mg
Kaplet
2,000,000
232
- 464,000,000
E-KATALOG
2
Asam Mefenamat
tablet/kapsul/kaplet
500 mg
Tablet
3,000,000
106
- 318,000,000
E-KATALOG
3
Ranitidin tablet 150
mg
Tablet
1,500,000
105
- 157,500,000
E-KATALOG
4
Sarung tangan Steril
no 7
Pasang
1,000 6,930 - 6,930,000
E-KATALOG
5
Kasa Pembalut Hidrofil
4 m x 10 cm
Roll
2,000 1,100 - 2,200,000
E-KATALOG
6 Etyl Cloride spray
Botol 500 200,000 150,000 170,000 173,333 86,666,667
PENUNJUKAN
LANGSUNG
7
Glass Ionomer
Cement (ART)/FUJI IX
set
200 1,200,000 1,100,000 1,150,000 1,150,000 230,000,000LELANG
Materi pengadaan obat dikes lombok barat

More Related Content

What's hot

3 5 ulp pejabat pengadaan
3 5 ulp pejabat pengadaan3 5 ulp pejabat pengadaan
3 5 ulp pejabat pengadaanJoy Irman
 
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Khalid Mustafa
 
Matriks perbedaan perpres nomor 54 2010 dan perpres nomor 4 2015
Matriks perbedaan perpres nomor 54 2010 dan perpres nomor 4 2015Matriks perbedaan perpres nomor 54 2010 dan perpres nomor 4 2015
Matriks perbedaan perpres nomor 54 2010 dan perpres nomor 4 2015Eko Wachyu
 
Hubungan Satker - ULP - LPSE
Hubungan Satker - ULP - LPSEHubungan Satker - ULP - LPSE
Hubungan Satker - ULP - LPSEPoltak Hutabarat
 
Pengadaan langsung
Pengadaan langsungPengadaan langsung
Pengadaan langsungAbdul Aziz
 
Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015
Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015 Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015
Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015 Kacung Abdullah
 
1 1 pengertian dan istilah
1 1 pengertian dan istilah1 1 pengertian dan istilah
1 1 pengertian dan istilahJoy Irman
 
Add 1 rks pka p-09 kab kebumen
Add 1 rks pka p-09 kab kebumenAdd 1 rks pka p-09 kab kebumen
Add 1 rks pka p-09 kab kebumenHeru Kurniawan
 
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Khalid Mustafa
 
Korelasi latihan soal dengan ujian sertifikasi pbj
Korelasi latihan soal dengan ujian sertifikasi pbjKorelasi latihan soal dengan ujian sertifikasi pbj
Korelasi latihan soal dengan ujian sertifikasi pbjRedi Cahyadi
 
Sbd pemb. sal. jl. lawu
Sbd pemb. sal. jl. lawuSbd pemb. sal. jl. lawu
Sbd pemb. sal. jl. lawupaska mahendra
 
Pengadaan barang dan jasa (marketing)
Pengadaan barang dan jasa (marketing)Pengadaan barang dan jasa (marketing)
Pengadaan barang dan jasa (marketing)karuniautami
 
Pengadaan Barang dan Jasa melalui LPSE KemenLHK (E-Procurement)
Pengadaan Barang dan Jasa melalui LPSE KemenLHK (E-Procurement)Pengadaan Barang dan Jasa melalui LPSE KemenLHK (E-Procurement)
Pengadaan Barang dan Jasa melalui LPSE KemenLHK (E-Procurement)Poltak Hutabarat
 
Perbedaan tata cara pelaksanaan
Perbedaan tata cara pelaksanaanPerbedaan tata cara pelaksanaan
Perbedaan tata cara pelaksanaanM Agphin Ramadhan
 
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Khalid Mustafa
 
01 dokumen pengadaan ac 2015
01 dokumen pengadaan ac 201501 dokumen pengadaan ac 2015
01 dokumen pengadaan ac 2015jaiyyu
 
Penerapan spse 2014
Penerapan spse 2014Penerapan spse 2014
Penerapan spse 2014Nova Zanda
 
Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1
Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1
Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1Henni Gusnia
 

What's hot (18)

3 5 ulp pejabat pengadaan
3 5 ulp pejabat pengadaan3 5 ulp pejabat pengadaan
3 5 ulp pejabat pengadaan
 
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
 
Matriks perbedaan perpres nomor 54 2010 dan perpres nomor 4 2015
Matriks perbedaan perpres nomor 54 2010 dan perpres nomor 4 2015Matriks perbedaan perpres nomor 54 2010 dan perpres nomor 4 2015
Matriks perbedaan perpres nomor 54 2010 dan perpres nomor 4 2015
 
Hubungan Satker - ULP - LPSE
Hubungan Satker - ULP - LPSEHubungan Satker - ULP - LPSE
Hubungan Satker - ULP - LPSE
 
Pengadaan langsung
Pengadaan langsungPengadaan langsung
Pengadaan langsung
 
Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015
Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015 Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015
Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015
 
1 1 pengertian dan istilah
1 1 pengertian dan istilah1 1 pengertian dan istilah
1 1 pengertian dan istilah
 
Add 1 rks pka p-09 kab kebumen
Add 1 rks pka p-09 kab kebumenAdd 1 rks pka p-09 kab kebumen
Add 1 rks pka p-09 kab kebumen
 
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
 
Korelasi latihan soal dengan ujian sertifikasi pbj
Korelasi latihan soal dengan ujian sertifikasi pbjKorelasi latihan soal dengan ujian sertifikasi pbj
Korelasi latihan soal dengan ujian sertifikasi pbj
 
Sbd pemb. sal. jl. lawu
Sbd pemb. sal. jl. lawuSbd pemb. sal. jl. lawu
Sbd pemb. sal. jl. lawu
 
Pengadaan barang dan jasa (marketing)
Pengadaan barang dan jasa (marketing)Pengadaan barang dan jasa (marketing)
Pengadaan barang dan jasa (marketing)
 
Pengadaan Barang dan Jasa melalui LPSE KemenLHK (E-Procurement)
Pengadaan Barang dan Jasa melalui LPSE KemenLHK (E-Procurement)Pengadaan Barang dan Jasa melalui LPSE KemenLHK (E-Procurement)
Pengadaan Barang dan Jasa melalui LPSE KemenLHK (E-Procurement)
 
Perbedaan tata cara pelaksanaan
Perbedaan tata cara pelaksanaanPerbedaan tata cara pelaksanaan
Perbedaan tata cara pelaksanaan
 
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
 
01 dokumen pengadaan ac 2015
01 dokumen pengadaan ac 201501 dokumen pengadaan ac 2015
01 dokumen pengadaan ac 2015
 
Penerapan spse 2014
Penerapan spse 2014Penerapan spse 2014
Penerapan spse 2014
 
Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1
Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1
Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1
 

Similar to Materi pengadaan obat dikes lombok barat

Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02Operator Warnet Vast Raha
 
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02Operator Warnet Vast Raha
 
PENGADAAN LANGSUNG - edited.pptx
PENGADAAN LANGSUNG - edited.pptxPENGADAAN LANGSUNG - edited.pptx
PENGADAAN LANGSUNG - edited.pptxAqilahUzma1
 
Perpres no-16-tahun-2018
Perpres no-16-tahun-2018Perpres no-16-tahun-2018
Perpres no-16-tahun-2018DPPPAKotaPalu
 
Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEM...
Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEM...Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEM...
Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEM...Kanaidi ken
 
Aspek Hukum & Manajemen Kontrak Konsep Pengadaan Barang dan Jasa
Aspek Hukum & Manajemen Kontrak Konsep Pengadaan Barang dan JasaAspek Hukum & Manajemen Kontrak Konsep Pengadaan Barang dan Jasa
Aspek Hukum & Manajemen Kontrak Konsep Pengadaan Barang dan JasaRayNagata1
 
Perpres no 70 th 2012 new
Perpres  no 70 th 2012 newPerpres  no 70 th 2012 new
Perpres no 70 th 2012 newbiancamulus
 
PP No. 16 Th 2019 - Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.pdf
PP No. 16 Th 2019 - Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.pdfPP No. 16 Th 2019 - Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.pdf
PP No. 16 Th 2019 - Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.pdfNurilUmamah
 
PP No. 16 Th 2019 - Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.pdf
PP No. 16 Th 2019 - Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.pdfPP No. 16 Th 2019 - Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.pdf
PP No. 16 Th 2019 - Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.pdfNurilUmamah
 
Perpres 16-2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Perpres 16-2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa PemerintahPerpres 16-2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Perpres 16-2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa PemerintahHendriSKed
 
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018Pamanah Rasa
 
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 santoni toni
 
pelatihan penyelesaian sengketa pengadaan
pelatihan penyelesaian sengketa pengadaanpelatihan penyelesaian sengketa pengadaan
pelatihan penyelesaian sengketa pengadaanJon Nizar
 
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"Kanaidi ken
 
Perpres nomor-16-tahun-2018
Perpres nomor-16-tahun-2018Perpres nomor-16-tahun-2018
Perpres nomor-16-tahun-2018Mantri Tani
 
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 (1).pdf
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 (1).pdfPerpres Nomor 16 Tahun 2018 (1).pdf
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 (1).pdfFahmiN4
 
Perpres Nomor 16 Tahun 2018-1.pdf
Perpres Nomor 16 Tahun 2018-1.pdfPerpres Nomor 16 Tahun 2018-1.pdf
Perpres Nomor 16 Tahun 2018-1.pdffreya85
 

Similar to Materi pengadaan obat dikes lombok barat (20)

PERPRES 54/2010
PERPRES 54/2010PERPRES 54/2010
PERPRES 54/2010
 
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
 
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
 
PENGADAAN LANGSUNG - edited.pptx
PENGADAAN LANGSUNG - edited.pptxPENGADAAN LANGSUNG - edited.pptx
PENGADAAN LANGSUNG - edited.pptx
 
Perpres no-16-tahun-2018
Perpres no-16-tahun-2018Perpres no-16-tahun-2018
Perpres no-16-tahun-2018
 
Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEM...
Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEM...Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEM...
Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEM...
 
Aspek Hukum & Manajemen Kontrak Konsep Pengadaan Barang dan Jasa
Aspek Hukum & Manajemen Kontrak Konsep Pengadaan Barang dan JasaAspek Hukum & Manajemen Kontrak Konsep Pengadaan Barang dan Jasa
Aspek Hukum & Manajemen Kontrak Konsep Pengadaan Barang dan Jasa
 
Perpres no 70 th 2012 new
Perpres  no 70 th 2012 newPerpres  no 70 th 2012 new
Perpres no 70 th 2012 new
 
PP No. 16 Th 2019 - Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.pdf
PP No. 16 Th 2019 - Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.pdfPP No. 16 Th 2019 - Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.pdf
PP No. 16 Th 2019 - Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.pdf
 
PP No. 16 Th 2019 - Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.pdf
PP No. 16 Th 2019 - Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.pdfPP No. 16 Th 2019 - Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.pdf
PP No. 16 Th 2019 - Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.pdf
 
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
 
Perpres 16-2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Perpres 16-2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa PemerintahPerpres 16-2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Perpres 16-2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
 
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
 
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
 
Perpres phk i
Perpres phk iPerpres phk i
Perpres phk i
 
pelatihan penyelesaian sengketa pengadaan
pelatihan penyelesaian sengketa pengadaanpelatihan penyelesaian sengketa pengadaan
pelatihan penyelesaian sengketa pengadaan
 
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"
 
Perpres nomor-16-tahun-2018
Perpres nomor-16-tahun-2018Perpres nomor-16-tahun-2018
Perpres nomor-16-tahun-2018
 
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 (1).pdf
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 (1).pdfPerpres Nomor 16 Tahun 2018 (1).pdf
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 (1).pdf
 
Perpres Nomor 16 Tahun 2018-1.pdf
Perpres Nomor 16 Tahun 2018-1.pdfPerpres Nomor 16 Tahun 2018-1.pdf
Perpres Nomor 16 Tahun 2018-1.pdf
 

Recently uploaded

Presentasi materi antibiotik kemoterapeutika
Presentasi materi antibiotik kemoterapeutikaPresentasi materi antibiotik kemoterapeutika
Presentasi materi antibiotik kemoterapeutikassuser1cc42a
 
serbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmas
serbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmasserbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmas
serbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmasmufida16
 
ATRIBUT BIDAN PROFESIONAL DALAM KEBIDANAN.pptx
ATRIBUT BIDAN PROFESIONAL DALAM KEBIDANAN.pptxATRIBUT BIDAN PROFESIONAL DALAM KEBIDANAN.pptx
ATRIBUT BIDAN PROFESIONAL DALAM KEBIDANAN.pptxDesiNatalia68
 
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar KeperawatanHaslianiBaharuddin
 
Toko Jual Alat Bantu Penis Ikat Pinggang 081388333722 Cod Surabaya
Toko Jual Alat Bantu Penis Ikat Pinggang 081388333722 Cod SurabayaToko Jual Alat Bantu Penis Ikat Pinggang 081388333722 Cod Surabaya
Toko Jual Alat Bantu Penis Ikat Pinggang 081388333722 Cod Surabayaajongshopp
 
PEMBUATAN STR BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptx
PEMBUATAN STR  BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptxPEMBUATAN STR  BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptx
PEMBUATAN STR BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptxpuspapameswari
 
Sediaan Kream semisolid farmasi Industri.pptx
Sediaan Kream semisolid farmasi Industri.pptxSediaan Kream semisolid farmasi Industri.pptx
Sediaan Kream semisolid farmasi Industri.pptxwisanggeni19
 
ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN SERTA KEBIDANAN
ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN SERTA KEBIDANANETIKA DAN HUKUM KESEHATAN SERTA KEBIDANAN
ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN SERTA KEBIDANANDianFitriyani15
 
LAPORAN KASUS HB demam tifoid dr syarifuddin rauf
LAPORAN KASUS HB demam tifoid dr syarifuddin raufLAPORAN KASUS HB demam tifoid dr syarifuddin rauf
LAPORAN KASUS HB demam tifoid dr syarifuddin raufalmahdaly02
 
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdfMeboix
 
362259940-Kista-Duktus-Tiroglosus-ppt.pptx
362259940-Kista-Duktus-Tiroglosus-ppt.pptx362259940-Kista-Duktus-Tiroglosus-ppt.pptx
362259940-Kista-Duktus-Tiroglosus-ppt.pptxAzwarArifkiSurg
 
PEDOMAN PROTOTYPE PUSKESMAS_KEMENKES ALL by zb NERMI.pdf
PEDOMAN PROTOTYPE PUSKESMAS_KEMENKES ALL by zb NERMI.pdfPEDOMAN PROTOTYPE PUSKESMAS_KEMENKES ALL by zb NERMI.pdf
PEDOMAN PROTOTYPE PUSKESMAS_KEMENKES ALL by zb NERMI.pdfMeboix
 
ppt hipotiroid anak end tf uygu g uygug o.pptx
ppt hipotiroid anak end tf uygu g uygug o.pptxppt hipotiroid anak end tf uygu g uygug o.pptx
ppt hipotiroid anak end tf uygu g uygug o.pptxmarodotodo
 
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinanDwiNormaR
 
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar KepHaslianiBaharuddin
 
FARMAKOLOGI HORMONAL obat hormonal Diabetes
FARMAKOLOGI HORMONAL obat hormonal DiabetesFARMAKOLOGI HORMONAL obat hormonal Diabetes
FARMAKOLOGI HORMONAL obat hormonal DiabetesNadrohSitepu1
 
Presentasi Pelaporan-Insiden KTD di Rumah Sakit
Presentasi Pelaporan-Insiden KTD di Rumah SakitPresentasi Pelaporan-Insiden KTD di Rumah Sakit
Presentasi Pelaporan-Insiden KTD di Rumah SakitIrfanNersMaulana
 
konsep komunikasi terapeutik dalam keperawatan.ppt
konsep komunikasi terapeutik dalam keperawatan.pptkonsep komunikasi terapeutik dalam keperawatan.ppt
konsep komunikasi terapeutik dalam keperawatan.pptKianSantang21
 
MATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).ppt
MATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).pptMATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).ppt
MATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).pptbambang62741
 
Materi Asuhan Keperawatan Jiwa Halusinasi
Materi Asuhan Keperawatan Jiwa HalusinasiMateri Asuhan Keperawatan Jiwa Halusinasi
Materi Asuhan Keperawatan Jiwa Halusinasiantoniareong
 

Recently uploaded (20)

Presentasi materi antibiotik kemoterapeutika
Presentasi materi antibiotik kemoterapeutikaPresentasi materi antibiotik kemoterapeutika
Presentasi materi antibiotik kemoterapeutika
 
serbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmas
serbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmasserbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmas
serbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmas
 
ATRIBUT BIDAN PROFESIONAL DALAM KEBIDANAN.pptx
ATRIBUT BIDAN PROFESIONAL DALAM KEBIDANAN.pptxATRIBUT BIDAN PROFESIONAL DALAM KEBIDANAN.pptx
ATRIBUT BIDAN PROFESIONAL DALAM KEBIDANAN.pptx
 
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan
 
Toko Jual Alat Bantu Penis Ikat Pinggang 081388333722 Cod Surabaya
Toko Jual Alat Bantu Penis Ikat Pinggang 081388333722 Cod SurabayaToko Jual Alat Bantu Penis Ikat Pinggang 081388333722 Cod Surabaya
Toko Jual Alat Bantu Penis Ikat Pinggang 081388333722 Cod Surabaya
 
PEMBUATAN STR BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptx
PEMBUATAN STR  BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptxPEMBUATAN STR  BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptx
PEMBUATAN STR BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptx
 
Sediaan Kream semisolid farmasi Industri.pptx
Sediaan Kream semisolid farmasi Industri.pptxSediaan Kream semisolid farmasi Industri.pptx
Sediaan Kream semisolid farmasi Industri.pptx
 
ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN SERTA KEBIDANAN
ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN SERTA KEBIDANANETIKA DAN HUKUM KESEHATAN SERTA KEBIDANAN
ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN SERTA KEBIDANAN
 
LAPORAN KASUS HB demam tifoid dr syarifuddin rauf
LAPORAN KASUS HB demam tifoid dr syarifuddin raufLAPORAN KASUS HB demam tifoid dr syarifuddin rauf
LAPORAN KASUS HB demam tifoid dr syarifuddin rauf
 
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
 
362259940-Kista-Duktus-Tiroglosus-ppt.pptx
362259940-Kista-Duktus-Tiroglosus-ppt.pptx362259940-Kista-Duktus-Tiroglosus-ppt.pptx
362259940-Kista-Duktus-Tiroglosus-ppt.pptx
 
PEDOMAN PROTOTYPE PUSKESMAS_KEMENKES ALL by zb NERMI.pdf
PEDOMAN PROTOTYPE PUSKESMAS_KEMENKES ALL by zb NERMI.pdfPEDOMAN PROTOTYPE PUSKESMAS_KEMENKES ALL by zb NERMI.pdf
PEDOMAN PROTOTYPE PUSKESMAS_KEMENKES ALL by zb NERMI.pdf
 
ppt hipotiroid anak end tf uygu g uygug o.pptx
ppt hipotiroid anak end tf uygu g uygug o.pptxppt hipotiroid anak end tf uygu g uygug o.pptx
ppt hipotiroid anak end tf uygu g uygug o.pptx
 
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan
 
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep
 
FARMAKOLOGI HORMONAL obat hormonal Diabetes
FARMAKOLOGI HORMONAL obat hormonal DiabetesFARMAKOLOGI HORMONAL obat hormonal Diabetes
FARMAKOLOGI HORMONAL obat hormonal Diabetes
 
Presentasi Pelaporan-Insiden KTD di Rumah Sakit
Presentasi Pelaporan-Insiden KTD di Rumah SakitPresentasi Pelaporan-Insiden KTD di Rumah Sakit
Presentasi Pelaporan-Insiden KTD di Rumah Sakit
 
konsep komunikasi terapeutik dalam keperawatan.ppt
konsep komunikasi terapeutik dalam keperawatan.pptkonsep komunikasi terapeutik dalam keperawatan.ppt
konsep komunikasi terapeutik dalam keperawatan.ppt
 
MATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).ppt
MATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).pptMATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).ppt
MATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).ppt
 
Materi Asuhan Keperawatan Jiwa Halusinasi
Materi Asuhan Keperawatan Jiwa HalusinasiMateri Asuhan Keperawatan Jiwa Halusinasi
Materi Asuhan Keperawatan Jiwa Halusinasi
 

Materi pengadaan obat dikes lombok barat

  • 2. PERPRES RI NOMOR 54 TAHUN 2010 beserta perubahannya T E N T A N G PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DASAR HUKUM 1.PERPRES NO. 35 TH. 2011 2.PERPRES NO. 70 TH. 2012 3.PERPRES NO. 172 TH. 2014 4.PERPRES NO. 4 TH. 2015
  • 3. DEFINISI PENGADAAN Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh barang/jasa
  • 4. • Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. • Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. • Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. • Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. • Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing • Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan • Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA
  • 5. HUBUNGAN KERJA PPHPPPKULP Proses Pemilihan dan Penetapan Menerima Hasil Pekerjaan Penyedia Barang/Jasa PA/KPA PP
  • 6. JENIS PENGADAAN a. BARANG; b. PEKERJAAN KONSTRUKSI; c. JASA KONSULTANSI; d. JASA LAINNYA. BARANG adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang PEKERJAAN KONSTRUKSI adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya JASA KONSULTANSI adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). JASA LAINNYA adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang
  • 7. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang memenuhi syarat. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung
  • 8. Electronic Purchasing PENGADAAN OBAT DAN ALKES SECARA E-KATALOG Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik Pada umumnya, jenis-jenis barang (komoditas) manufaktur yang tersedia di pasar dan yang sering dibeli Pemerintah (high-volume government purchased).
  • 9. PENGADAAN OBAT & ALKES DI PUSKESMAS RKO HPS ID PAKET/ SP/ KONTRAK OBAT/ ALKES ULP/ PP
  • 10. CONTOH…… E- KATALOG HARGA (Rp.) HPS (Rp.) 1 A Kaplet 1,000 90000 90,000,000 E-KATALOG 2 B SET 10,000 60,000 600,000,000 LELANG 3 C BOTOL 700 90,000 63,000,000 E-KATALOG METODE PENGADAAN NO NAMA OBAT / ALKES SATUAN JUMLAH KEBUTUH AN JUMLAH HARGA (Rp.)
  • 12. EVALUASI…… NO NAMA OBAT / ALKES SATUA N JUMLAH KEBUTUH AN E-KATALOG NON-E KATALOG JUMLAH HARGA (Rp.) METODE PENGADAAN HARGA (Rp.) SURVEY 1 SURVEY 2 SURVEY 3 HPS (Rp.) 1 Amoksisilin kaplet scored 500 mg Kaplet 2,000,000 232 - 464,000,000 E-KATALOG 2 Asam Mefenamat tablet/kapsul/kaplet 500 mg Tablet 3,000,000 106 - 318,000,000 E-KATALOG 3 Ranitidin tablet 150 mg Tablet 1,500,000 105 - 157,500,000 E-KATALOG 4 Sarung tangan Steril no 7 Pasang 1,000 6,930 - 6,930,000 E-KATALOG 5 Kasa Pembalut Hidrofil 4 m x 10 cm Roll 2,000 1,100 - 2,200,000 E-KATALOG 6 Etyl Cloride spray Botol 500 200,000 150,000 170,000 173,333 86,666,667 PENUNJUKAN LANGSUNG 7 Glass Ionomer Cement (ART)/FUJI IX set 200 1,200,000 1,100,000 1,150,000 1,150,000 230,000,000LELANG