Sosialisasi per 24 tahun 2012 tentang faktur pajak

20,002 views

Published on

sosialisasi per-24 tahun 2012 tentang faktur pajak

Published in: Education
2 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • sangat perlu untuk memahami pengisian faktur pajak
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • sangat perlu untuk dipahami oleh WP dalam pengisian Faktur Pajak...
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
20,002
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,658
Actions
Shares
0
Downloads
578
Comments
2
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sosialisasi per 24 tahun 2012 tentang faktur pajak

  1. 1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 1 2 3 SOSIALISASI PENOMORAN FAKTUR PAJAK PER-24/PJ/2012, TANGGAL 22 NOVEMBER 2012 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANGBENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
  2. 2. Arah Kebijakan Pengaturan FP Penomoran Faktur Pajak tidak lagi dilakukan sendiri oleh PKP, tetapi 1 dikendalikan oleh DJP melalui pemberian nomor seri Faktur Pajak, dimana bentuk dan tata caranya Penomoran ditentukan oleh DJP. Faktur Pajak Mengembalikan pengaturan Faktur Pajak 2 sesuai dengan UU KUP dan UU PPN. Sehingga mempunyai basis legal yang kuat dan lebih memberikan kepastian hukum baik bagi PKP maupun bagi DJPSumber: Pengantar Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Penomoran Faktur Pajak
  3. 3. Landasan Hukum PER-24/PJ/2012 UU PPN PMK PER DJPCatatan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan untuk mengatur tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak
  4. 4. Penyempurnaan Pengaturan FP Pasal 13 (5) UU PPN a Identitas Sesuai dengan alamat Penjual/Pembeli Alamat b yg sebenarnya Menggambarkan c Jenis BKP/JKP BKP/ JKP keadaan sebenarnya Dalam hal diketahui jumlah unit atau satuan tertentu lainnya, maka harus dicantumkan Keterangan FP Lengkap Meminta Tata cara ditentukan f Nomor Seri FP ke DJP oleh DJP Identitas: Sesuai identitas yang Nama sah & berlaku - KTP g Penandatangan (fotocopy dilampirkan pada saat FP - SIM pemberitahuan pejabat - Passport penandatangan FP)Catatan: Selain 5 Butir Pengaturan di atas, masih terdapat butir lain, untuk lebih lengkapnya dapat Saudara lihat selengkapnya di PER-24/PJ/2012
  5. 5. Perubahan Nomor Seri Faktur Pajak . - . Kode transaksi & status Kode cabang Kode tahun Nomor Seri Jumlah Digit:Penomoran FP 8 digitSesuai dengan Ditentukan oleh PKP sendiri Per-13/65 . - . Kode transaksi & status Nomor Seri Jumlah Digit:Penomoran FP 13 digitSesuai dengan Ditentukan oleh sistem DJP, termasuk kode tahun akan Per-24 dicreate oleh sistem DJP dan kode cabang dihapus.
  6. 6. Kendali Nomor Seri Faktur PajakNomor seri Faktur Pajak hanya dapat diberikan kepada PKP yang:a. Telah dilakukan registrasi ulang PKP sesuai dengan Per-05 dan perubahannya atau telah dilakukan verifikasi dalam rangka pengukuhan PKP.b. Telah melakukan update alamat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, apabila terjadi perubahan alamat .c. Telah mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan password.d. Telah menerima surat pemberitahuan kode aktivasi dari KPP .e. Telah menerima pemberitahuan password melalui e-mail.f. Telah mengajukan surat permintaan nomor seri faktur pajak.g. Telah memasukkan kode aktivasi dan password dengan benar pada saat mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak.h. Telah menyampaikan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir berturut- turut yang telah jatuh tempo pada tanggal surat permohonan nomor seri faktur pajak disampaikan ke KPP.
  7. 7. Kegiatan Permohonan Kode Aktivasi dan Password Petugas TPT di KPP 1 Surat 2 Surat pemberitahuan permohonan kode aktivasi kode aktivasi dikirim via pos Petugas 3 Seksi Pelayanan 3 di KPP Password di email 5 Pemberitahuan PKP kempos di email Direkam di aplikasi 4 di KPP Surat pemberitahuan Data base Registrasi kode aktivasi Ulang PKP dan verifikasi kempos Pengukuhan PKP Penerima surat masuk KPPCatatan: Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password secara lebih lengkap, dapat Saudara lihat pada SE- /PJ/2012
  8. 8. Kegiatan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak PKP memasukkan 2 kode aktivasi dan password 1 surat 3 permintaan nomor seri Petugas TPT Surat di KPP Pemberitahuan Data base nomor seri Faktur kepatuhan 3 Pajak masa pajak terakhir PKP Data base penomoran Faktur PajakCatatan: Tata Cara Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak secara lebih lengkap, dapat Saudara lihat pada SE-52/PJ/2012
  9. 9. POIN PERUBAHAN 1 No Keterangan PER-13/PJ/2010 stdd PER- PER-24/PJ/2012 65/PJ/2010 1 Otorisasi Nomor Urut FP ditentukan Nomor Seri FP diberikan oleh DJP pemberian sendiri oleh PKP secara dengan mekanisme yang nomor seri berurutan ditentukan oleh DJP 2 Syarat Tidak ada syarat khusus, baik PKP Nomor Seri Faktur Pajak diberikan ataupun non PKP dapat diberikan kepada PKP yang telah nomor seri membuat nomor sendiri. diregistrasi ulang dan PKP baru FP yang telah diverifikasi dalam rangka pengukuhan PKP 3 Identitas PKP Tidak ditegaskan Penegasan Keterangan FP khususnya mengenai alamat dan jenis alamat dan barang/jasa harus diisi sesuai jenis dengan keterangan yang barang/jasa sebenarnya atau sesungguhnya 9Catatan:
  10. 10. POIN PERUBAHAN 2 No Keterangan PER-13/PJ/2010 stdd PER-24/PJ/2012 PER-65/PJ/2010 4 Penunjukan PKP tidak disyaratkan Mengatur pejabat/pegawai dan melampirkan fotokopi penandatangan FP yang berhak: Penandatangan kartu identitas yang sah - PKP wajib memberitahukan ke KPP an FP surat penunjukan penandatangan FP; dan - fotokopi kartu identitas yang sah (dilegalisasi oleh pejabat berwenang) 5 Istilah Faktur Diatur dan digunakan Istilah “Faktur Pajak cacat“ diganti Pajak Cacat istilah “Faktur Pajak dengan “Faktur Pajak tidak lengkap” cacat” agar sinkron dengan ketentuan UU KUP 6 Penggunaan Menimbulkan multitafsir Mempertegas peruntukan Kode Kode Transaksi untuk transaksi yang Transaksi, yaitu kode 02 (bendahara (02 dan 03) harus dipungut oleh pemerintah) & 03 (BUMN dan KPS) Pemungut dengan digunakan untuk penyerahan yang mekanisme normal PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 10Catatan: Pengaturan butir ke 4, PKP harus menyampaikan surat pemberitahuan penandatangan FP + copy kartu identiitas
  11. 11. POIN PERUBAHAN 3No Keterangan PER-13/PJ/2010 stdd PER- PER-24/PJ/2012 65/PJ/20107 Urutan nomor - Wajib membetulkan FP - Nomor seri Faktur Pajak seri Faktur sehingga sequence number diberikan oleh DJP dengan Pajak tetap terjaga blok nomor urut - Apabila tidak dibetulkan, PKP - Penggunaan nomor yang tidak penerbit dikenai sanksi Ps 14 urut tidak dikenakan sanksi (4) UU KUP dan PKP Pembeli - Terdapat kewajiban pelaporan tetap dapat mengkreditkan nomor yang tidak terpakai PM8 Nomor Seri FP - Wajib membetulkan FP Seluruh Faktur Pajak dengan ganda (lebih sehingga sequence number Nomor Seri FP yang sama /ganda dari satu) tetap terjaga termasuk Faktur Pajak Tidak Lengkap9 Penerbitan FP - Menggunakan Nomor Seri baru - Menggunakan Nomor Seri yang Pengganti - Dilaporkan di 2 Masa Pajak SPT, sama yaitu di masa FP yang diganti - Hanya dilaporkan di SPT FP dan di masa pembuatan FP yang diganti pengganti 11
  12. 12. POIN PERUBAHAN 4 No Keterangan PER-24/PJ/2012 PER-13/PJ/2010 stdd PER- 65/PJ/2010 10 Pengkreditan FP yang tidak diisi dengan Kesalahan pengisian keterangan FP keterangan yang sebenarnya atau FP di luar kuasa PKP Pembeli sesungguhnya dan yang tidak tetap dapat dikreditkan (nomor mengikuti tata cara sebagaimana tidak urut, kode cabang dan ditetapkan dalam Peraturan penandatangan belum Direktur Jenderal Pajak ini tidak diberitahukan ke KPP) dapat dikreditkan oleh PKP Pembeli 12Catatan: Selain 10 Butir Perubahan, masih terdapat butir lain, untuk lebih lengkapnya dapat Saudara lihat selengkapnya di PER-24/PJ/2012
  13. 13. Langkah Persiapan KPP 2012 2013 2013 31 Des 2012 1 Maret 2013 1 April 2013 Batas Akhir Registrasi PKP meminta kode aktivasi, Nomor seri mulai Ulang PKP pasword dan nomor seri ke KPP digunakan PKP 1 Diminta kepada Kepala KPP dan Kanwil untuk menginformasikan kebijakan ini kepada setiap pegawai dilingkungan kerja masing-masing dan PKP yang dikukuhkan diwilayah kerja masing-masing. Kepala KPP diminta untuk menyelesaikan seluruh kegiatan Registrasi Ulang 2 PKP paling lambat tanggal 31 Desember 2012 dan mendokumentasikannya secara baik dan benar.Sumber: Per-05/PJ/2012 dan perubahannya, Pasal 19 Per-24/PJ/2012, dan Surat Dirjen S-243/PJ/2012
  14. 14. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 1 2 3 SOSIALISASI TATA CARA PERMOHONAN KODE AKTIVASI DAN PASSWORD SE-52/PJ/2012, TANGGAL 22 NOVEMBER 2012 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANGTATA CARA PERMOHONAN KODE AKTIVASI DAN PASSWORD SERTA PERMINTAAN, PENGEMBALIAN DAN PENGAWASAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK
  15. 15. Kepatuhan Penyampaian SPT Masa PPN (1)Kepatuhan penyampaian SPT masa PPN 3 bulan berturut-turutyang telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep 4 April Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Desember, Januari, dan Februari 18 Sep Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Mei, Juni, dan Juli
  16. 16. Kepatuhan Penyampaian SPT Masa PPN (2)Kepatuhan penyampaian SPT masa PPN 3 bulan berturut-turutyang telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep 4 April Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Desember, Januari, dan Februari 18 April Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Desember, Januari, dan Februari
  17. 17. Jumlah Nomor Seri yang dapat Diberikan (1) Jumlah Nomor Seri Faktur Pajak yang dapat diberikan kepada PKP oleh DJP:• Perhitungannya by system• Nomor Seri yang dapat diberikan paling banyak: 1) 75 Nomor Seri untuk PKP baru atau PKP yang melaporkan SPTnya secara manual/hardcopy; atau 2) 120% dari jumlah Faktur Pajak yang diterbitkan PKP selama 3 bulan berturut-turut yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan untuk PKP yang melaporkan SPTnya secara elektronik pada masa sebelumnya.• Dalam hal yang diminta PKP < dari formula/ketentuan maka PKP akan menerima sejumlah yang diminta
  18. 18. Jumlah Nomor Seri yang dapat Diberikan (2) Jumlah Nomor Seri Faktur Pajak yang dapat diberikan kepada PKP oleh DJPDes Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep 4 April Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Desember, Januari, dan Februari 18 Sep 100 150 250 Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Mei, Maksimal diberi = 120% X (100+150+250) Juni, dan Juli = 600 . 55 25 0 • Yang diminta >600: diberikan 600 nomor Maksimal diberi = 120% X (55+25+0) • Yang diminta <600: diberikan sebesar = 96. diminta • Yang diminta >96: diberikan 96 nomor • Yang diminta <96: diberikan sebesar diminta
  19. 19. MELAYANI KONSULTASI TERKAIT SOSIALISASI PER-24/PJ/2012 MELALUI ALAMAT EMAIL: nomorfakturpajak@gmail.com “DALAM KESUSAHAN SELALU ADA KEMUDAHAN” SELESAI

×