PERATURAN PRESIDEN RI NO 7 TAHUN 2015 Pasal 17 Unsur Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan Pasal 7 ayat (1) huruf d, yaitu Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal. Pasal 18 Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian. Pasal 19 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal; pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; penyusunan laporan hasil pengawasan; pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal. Pasal 20 Inspektorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Inspektorat Jenderal dan paling banyak 5 (lima) Inspektorat.

1. Penyusunan Inspektorat Investigasi/Khusus
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2019
melalui fungsi generik dan spesifik bidang pengawasan intern
Maizar Radjin

2. 2
PERATURAN PRESIDEN RI NO 7 TAHUN 2015
tentang : ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
INSPEKTORAT JENDERAL : Pasal 17 sd 20
Pasal 17
1. Unsur Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan Pasal 7 ayat (1)
huruf d, yaitu Inspektorat Jenderal.
2. Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
3. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.
Pasal 18
Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan
Kementerian.
Maizar Radjin

3. 3
PERATURAN PRESIDEN RI NO 7 TAHUN 2015
tentang : ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
INSPEKTORAT JENDERAL : Pasal 17 sd 20
Pasal 19
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan
fungsi:
1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.
Pasal 20
Inspektorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Inspektorat Jenderal dan paling banyak 5 (lima)
Inspektorat.
Maizar Radjin

4. 4
NO KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI UMUM FUNGSI SPESIFIK
1 Kementerian Kehutanan Inspektorat I, II, III, IV Inspektorat Investigasi
2 Kementerian KOMINFO Inspektorat I, II, III, IV
3 Kementerian Pertahanan Inspektorat Umum, Pengadaan, Keuangan, Logistik
4 Kementerian ESDM Inspektorat I, II, III, IV Inspektorat V
5 Kementerian PARKERAF Inspektorat I, II, III
6 Kementerian Perdagangan Inspektorat I, II, III, IV
7 Kementerian Luar Negeri Inspektur Wilayah I, II, III, IV
8 BAPPENAS/IRTAMA
Inspektur Bidang Administrasi Umum dan Bidang
Kelembagaan
9 Kementerian Agama Inspektorat I, II, III, IV Inspektorat Investigasi
10 Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I, II, III, IV Inspektorat Khusus
Maizar Radjin

5. 5
NO KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI UMUM FUNGSI SPESIFIK
11 Kementerian Kesehatan Inspektorat I, II, III, IV Inspektorat Investigasi
12 Kementerian Keuangan Inspektorat I, II, III, IV, V, VI, VII Inspektorat Bidang Investigasi
13 Kementerian Perindustrian Inspektorat I, II, III, IV
14 Kementerian PU Inspektorat Wilayah I, II, III, IV Inspektorat Wilayah Khusus
15 Kementerian Sosial
Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang
Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan,
Bidang Penunjang
16 Kementerian Hukum dan HAM Inspektorat Wilayah I, II, III, IV, V, VI
17 Kementerian Pertanian Inspektorat I, II, III, IV Inspektorat Investigasi
18
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Inspektorat I, II, III, IV Inspektorat V
19 IRWASUM Polri Inspektorat Wilayah I, II, III, IV
20 JAMWAS Kejagung
Inspektorat Kepegawaian dan Tugas Umum, Keuangan,
Perlengkapan dan Proyek Pembangunan, Intelijen,

6. 6
1. Inspektorat Investigasi Kementerian Kehutanan (PMLKH 18/2015)
TUGAS FUNGSI
Inspektorat Investigasi mempunyai
tugas melaksanakan pengawasan,
pengumpulan bahan meneliti,
menganalisis, dan mengevaluasi
atas kasus pelanggaran yang
berindikasi praktek-praktek
korupsi, kolusi, dan nepotisme,
pelanggaran administrasi,
menindak lanjuti pengaduan
masyarakat, serta melaksanakan
tugas lain berdasarkan instruksi
khusus Menteri, dan cakupan yang
ditetapkan oleh Inspektur
Jenderal.
1. penyusunan rencana dan program dibidang pengumpulan bahan penelitian, analisis,
dan evaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi,
dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat;
2. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengumpulan bahan penelitian, analisis, dan
evaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan
nepotisme, pelanggaran administrasi, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat;
3. pelaksanaan pengumpulan bahan penelitian, analisis, dan evaluasi atas kasus
pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme,
pelanggaran administrasi, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat;
4. pengawasan atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi,
nepotisme, dan pelanggaran administrasi;
5. pelaksanaan tugas lain berdasarkan instruksi khusus Menteri, dan cakupan yang
ditetapkan oleh Inspektur Jenderal; dan
6. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan
di lingkungan Inspektorat Investigasi.
Maizar Radjin

7. 7
2. Inspektorat V Kementerian ESDM (PMESDM 13/2016)
TUGAS FUNGSI
Inspektorat V mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan
untuk tujuan tertentu atas
penugasan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral,
pengawasan lainnya, dan
kegiatan pengendalian,
pencegahan, dan
pemberantasan terhadap tindak
pidana korupsi serta
penyusunan laporan hasil
pengawasan.
1. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;
2. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
3. pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu dan pengawasan untuk tujuan tertentu
atas penugasan Menteri;
4. pelaksanaan kegiatan reviu, evaluasi, dan pemantauan dan pengawasan lainnya
lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. pelaksanaan monitoring terhadap pelaksanaan pelaporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara;
6. pelaksanaan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
7. pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
8. pelaksanaan pengelolaan dan tindak lanjut whistleblowing system;
9. pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan;
10. pemberian keterangan ahli di persidangan atas hasil audit dengan tujuan tertentu
yang mengindikasikan adanya kerugian negara;
11. penyusunan laporan hasil pengawasan;
12. penetapan status tindak lanjut hasil pengawasan;
13. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan Inspektorat V
Maizar Radjin

8. 8
3. Inspektorat Investigasi Kementerian Agama (Permenag 42/2016)
TUGAS FUNGSI
Inspektorat Investigasi mempunyai tugas
melaksanakan strategi pengawasan,
melaksanakan audit dengan tujuan
tertentu melalui proses investigasi atas
dugaan tindak pidana korupsi dan
kerugian keuangan negara, pelanggaran
disiplin atau penyalahgunaan
wewenang, menangani permasalahan
yang menjadi perhatian publik pada
Kementerian Agama, penyusunan
laporan hasil audit investigatif,
mengoordinasikan hasil audit
investigatif, dan pelaksanaan urusan
ketatausahaan Inspektorat Investigasi.
1. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan,
penetapan kinerja, dan program kerja yang terkait dengan tugas
Inspektorat Investigasi;
2. koordinasi pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang
berkaitan dengan unsur Kementerian Agama;
3. koordinasi penelahaan, analisis dan tindak lanjut pengaduan
masyarakat dan informasi dari media;
4. penanganan permintaan audit dengan tujuan tertentu
5. pelaksanaan dan pengendalian audit investigatif terhadap berbagai
bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan
oleh unsur Kementerian Agama;
6. pelaksanaan pengumpulan data dan/atau informasi intelijen atas
penanganan audit investigatif;
Maizar Radjin

9. 9
TUGAS FUNGSI
7. penyusunan dan penyampaian laporan audit investigatif serta laporan
akuntabilitas kinerja Inspektorat Investigasi;
8. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil audit investigatif;
9. pelaksanaan sosialisasi kegiatan investigasi;
10. koordinasi pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan
peraturan pada Kementerian Agama;
11. koordinasi pengawasan yang terkait dengan tugas Inspektorat Investigasi;
12. pemberian keterangan ahli di persidangan;
13. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga penegakan hukum, permintaan
informasi, dan pelimpahan kasus kepada lembaga penegakan hukum;
14. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga inspektorat investigasi.
Maizar Radjin

10. 10
4. Inspektorat Khusus Kementerian Dalam Negeri (Permendagri 43/2015)
TUGAS FUNGSI
Inspektorat Khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1139 huruf f,
mempunyai tugas terhadap penegakan
integritas, melaksanakan pemeriksaan
dan pengusutan dalam rangka
penjatuhan sanksi administrasi serta
kebenaran laporan atau pengaduan
terkait adanya indikasi terjadinya
penyimpangan, korupsi, kolusi, dan
nepotisme atas penyelenggaraan tugas
pokok Kementerian dan
penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, sesuai penugasan Inspektur
Jenderal
1. perencanaan program penanganan kasus dan pengaduan;
2. pengkoordinasian pelaksanaan penanganan kasus dan pengaduan;
3. penyiapan perumusan kebijaksanaan dan fasilitasi penanganan kasus
dan pengaduan;
4. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian kebenaran
laporan pengaduan;
5. pelaksanaan penegakan integritas di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri;
6. pemeriksaan dalam rangka penjatuhan sanksi administrasi kepada
Kepala Daerah dan DPRD;
7. pembinaan penegakan integritas di lingkungan Pemerintah Daerah;
8. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
Maizar Radjin

11. 11
5. Inspektorat Investigasi Kementerian Kesehatan (Permenkes 64/2015)
TUGAS FUNGSI
Inspektorat Investigasi mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan
teknis dan pelaksanaan pengawasan
terhadap kasus pelanggaran yang
berindikasi kerugian negara, pelanggaran
administrasi, tindak lanjut pengaduan
masyarakat dan penugasan lain
berdasarkan instruksi khusus Menteri,
serta penyusunan laporan hasil
pengawasan di lingkungan Kementerian
Kesehatan.
1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan investigasi;
2. penyusunan rencana program kerja pengawasan investigasi;
3. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. pengawasan investigasi dan pengawasan lainnya;
5. penyusunan laporan hasil pengawasan investigasi;
6. koordinasi penanganan dan pemantauan pelaporan pelanggaran dan
pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Kesehatan;
Maizar Radjin

12. 12
6. Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan (PMK 234/2014)
TUGAS FUNGSI
Inspektorat Bidang Investigasi
mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan
pengawasan intern, pengawasan
terhadap kinerja dan keuangan
serta pengawasan untuk tujuan
tertentu melalui audit
investigasi, pemantauan dan
kegiatan pengawasan lainnya
terhadap unsur Kementerian
Keuangan, serta penyusunan
laporan hasil pengawasan.
1. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan
penetapan kinerja, dan program kerja Inspektorat Bidang Investigasi;
2. koordinasi penanganan informasi media dan current issues yang terkait
dengan dugaan penyimpangan oleh unsur Kementerian Keuangan;
3. koordinasi, penanganan, dan pemantauan pengaduan pelanggaran
(whistleblowing) di lingkungan Kementerian Keuangan;
4. pengumpulan dan pengolahan data dan inforrnasi pendukung kegiatan
investigasi, intelijen, dan surveillance;
5. pelaksanaan kegiatan intelijen dan surveillance;
6. penanganan permintaan audit Investigasi;
7. pelaksanaan dan pengendalian audit investigasi terhadap penyimpangan dan
penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur Kementerian Keuangan;
8. pelaksanaan eksaminasi Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) pegawai Kementerian
Keuangan;
Maizar Radjin

13. 13
TUGAS FUNGSI
9. pelaksanaan Penyelenggara eksarninasi Laporan harta Kekayaan Negara (LHKPN) dan laporan harta
kekayaan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan
10. pelaksanaan tindaklanjut atas inforrnasi transaksi keuangan mencurigakan;
11. koordinasi pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan
kejahatan keuangan yang berkaitan dengan unsur Kementerian Keuangan;
12. pelaksanaan sosialisasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi;
13. koordinasi pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan di lingkungan
Kernenterian Keuangan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi;
14. koordinasi pengawasan yang terkait dengan tugas Inspektorat Bidang Investigasi;
15. pemberian keterangan ahli di persidangan dan keterangan saksi dalam proses penanganan kasus oleh
instansi penegak hukum sebelum persidangan;
16. pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus
kepada instansi penegak hukum
17. koordinasi pelaksanaan profiling pegawai Kementerian Keuangan;
18. penyusunan dan penyampaian laporan audit investigasi serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat
Bidang Investigasi;
19. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil audit investigasi;
20. pelaksanaan administrasi dan pelayanan Inspektorat Bidang Investigasi
Maizar Radjin

14. 14
7. Inspektorat V Kementerian PUPR (Permen PUPR 15/2015)
TUGAS FUNGSI
Inspektorat V mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan
terhadap pengaduan
masyarakat yang berindikasi
enyimpangan keuangan negara,
pemeriksaan
khusus/investigasi, reviu
laporan keuangan, reviu
laporan kinerja instansi
pemerintah Eselon I,
pemeriksaan ex officio serta
pemeriksaan menyeluruh di
Unit Organisasi Pusat
berdasarkan peraturan
perundangundangan yang
berlaku
1. penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja pemeriksaan di Inspektorat V;
2. pengembangan teknik-teknik pemeriksaan yang mengarah untuk meniadakan perilaku koruptif di
lingkungannya;
3. pengembangan prosedur pemeriksaan yang diarahkan untuk mengungkap adanya unsur-unsur
TPK perdata dan kejahatan keuangan lainnya;
4. pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh, kinerja administrasi umum, administrasi keuangan dan
pemeriksaan konstruksi di Satuan Kerja Pusat;
5. penyusunan laporan hasil pengawasan di Inspektorat V;
6. pemeriksaan, pengujian dan penilaian terhadap setiap pengaduan masyarakat maupun adanya
indikasi penyimpangan keuangan negara;
7. pemeriksaan khusus/investigatif dan penyelesaian terhadap kebenaran laporan atau pengaduan
masyarakat tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan
oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. penyiapan dan pelaksanaan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit Eselon I;
9. penyiapan dan pelaksanaan reviu Laporan Keuangan;
10. penyiapan dan pendataan Pemeriksaan ex officio di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;
11. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat V.
Maizar Radjin

15. 15
8. Inspektorat Investigasi Kementerian Pertanian (Permentan 43/2015)
TUGAS FUNGSI
Inspektorat Investigasi mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan pengawasan untuk
tujuan tertentu, serta upaya
pencegahan korupsi
1. penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Investigasi;
2. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan tujuan tertentu dan
pencegahan korupsi;
3. pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu;
4. pengelolaan pengaduan masyarakat;
5. pelaksanaan upaya pencegahan korupsi;
6. penyusunan laporan hasil pengawasan tujuan tertentu;
7. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat Investigasi.
Maizar Radjin

16. 16
9. Inspektorat V Kementerian KKP (Permen KKP 6/2017)
TUGAS FUNGSI
Inspektorat V mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan
kebijakan teknis dan
pelaksanaan pengawasan
intern, serta penyusunan
laporan hasil pengawasan
terhadap pelaksanaan kebijakan
dan peraturan perundang-
undangan serta administrasi
lingkup Itjen, pelaksanaan
pengawasan untuk tujuan
tertentu atas penugasan
Menteri, serta audit investigasi
dan tindak lanjut pengaduan
masyarakat di lingkungan KKP
1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Itjen dan pengawasan
untuk tujuan tertentu;
2. penyusunan rencana program pengawasan intern lingkup Itjen dan pengawasan
untuk tujuan tertentu;
3. pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan non keuangan melalui audit,
reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya lingkup Itjen;
4. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
5. pelaksanaan audit investigasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat di
lingkungan KKP;
6. pengawasan dan fasilitasi pembangunan budaya integritas lingkup KKP
7. koordinasi pelaporan pengawasan pelaksanaan reviu laporan keuangan;
8. pelaporan hasil pengawasan;
9. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Inspektorat V
Maizar Radjin

17. 17
9. Inspektorat V Kementerian KKP (Permen KKP 6/2017)
TUGAS FUNGSI
Inspektorat V mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan
kebijakan teknis dan
pelaksanaan pengawasan
intern, serta penyusunan
laporan hasil pengawasan
terhadap pelaksanaan kebijakan
dan peraturan perundang-
undangan serta administrasi
lingkup Itjen, pelaksanaan
pengawasan untuk tujuan
tertentu atas penugasan
Menteri, serta audit investigasi
dan tindak lanjut pengaduan
masyarakat di lingkungan KKP
1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Itjen dan pengawasan
untuk tujuan tertentu;
2. penyusunan rencana program pengawasan intern lingkup Itjen dan pengawasan
untuk tujuan tertentu;
3. pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan non keuangan melalui audit,
reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya lingkup Itjen;
4. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
5. pelaksanaan audit investigasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat di
lingkungan KKP;
6. pengawasan dan fasilitasi pembangunan budaya integritas lingkup KKP
7. koordinasi pelaporan pengawasan pelaksanaan reviu laporan keuangan;
8. pelaporan hasil pengawasan;
9. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Inspektorat V
Maizar Radjin

18. 18
1. Sesuai Perpres 7 tahun 2015 maksimal pembentukan Inspektorat pada Inspektorat Jenderal
paling banyak 5 (lima) Inspektorat
2. Tidak ada ketentuan khusus mengatur numenklatur Inspektorat Khusus atau Inspektorat
Inverstigasi, penamaan/numenklatur diserahkan kepada K/L sesuai dengan kebutuhan dan
tugas serta fungsinya:
3. Tugas/fungsi generik yang pada Inpektorat V/Inspektorat Investigasi/Inspektorat Khusus
adalah sebagai berikut:
a. menangani audit dengan tujuan tertentu atas permintaan khusus
b. menangani pengaduan berkadar pengawasan
c. pemberian keterangan ahli di persidangan atas hasil audit dengan tujuan tertentu
yang mengindikasikan adanya kerugian negara
d. koordinasi pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak
pidana korupsi dan kejahatan keuangan
e. pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
Maizar Radjin

19. 19
4. Tugas/fungsi spesifik yang pada Inpektorat V/Inspektorat Investigasi/Inspektorat Khusus
adalah sebagai berikut:
a. koordinasi pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan
peraturan;
b. pengumpulan dan pengolahan data dan inforrnasi pendukung kegiatan investigasi,
intelijen, dan surveillance;
c. pelaksanaan pengelolaan dan tindak lanjut whistleblowing system;
d. pelaksanaan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
e. koordinasi penanganan informasi media dan current issues yang terkait dengan
dugaan penyimpangan;
f. pengawasan dan fasilitasi pembangunan budaya integritas;
g. pelaksanaan eksaminasi Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) pegawai;
h. koordinasi pelaksanaan profiling pegawai.
Maizar Radjin