SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Download to read offline
1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf l dan Pasal 3 ayat (5)
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Banyumas, telah dibentuk Organisasi dan Tata
Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kelas D;
b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 447/MENKES/SK/IV/2010 tentang Peningkatan Kelas
Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas
Milik Pemerintah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah
dari Kelas D Menjadi Kelas C, maka Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang sebagaimana dimaksud
pada huruf a sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
2
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D).
3
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 27
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D), diubah sebagai
berikut :
1. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
(5) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah
Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kelas B dan Rumah Sakit Umum
Daerah Ajibarang Kelas C.
2. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(2) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang, terdiri dari:
a. Direktur;
b. Bagian Administrasi Dan Keuangan, terdiri dari:
1. Subbagian Bina Program Dan Mutu;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
c. Bidang Pelayanan Dan Keperawatan, terdiri dari :
1. Seksi Pelayanan;
2. Seksi Keperawatan.
d. Bidang Penunjang, terdiri dari:
1. Seksi Penunjang Medis;
2. Seksi Penunjang Non Medis.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
4
3. Ketentuan Pasal 26 ayat (19) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
(19) Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang membawahi
Bagian, Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional, Bagian membawahi
Subbagian dan Bidang membawahi Seksi.
4. Ketentuan Pasal 26 ayat (20) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
(20) Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dipimpin oleh seorang
Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Direktur.
5. Ketentuan Pasal 26 ayat (21) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
(21) Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Direktur.
6. Ketentuan Pasal 26 ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (22) dan ayat (23)
yang berbunyi sebagai berikut :
(22) Subbagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Bagian.
(23) Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Bidang yang membawahinya.
7. Lampiran XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
DIREKTUR
BIDANG
PENUNJANG
BAGIAN
ADMINISTRASI DAN
KEUANGAN
BIDANG
PELAYANAN DAN
KEPERAWATAN
SEKSI
PENUNJANG
MEDIS
SEKSI
PENUNJANG
NON MEDIS
SEKSI
PELAYANAN
SUBBAGIAN
BINA PROGRAM
DAN MUTU
BAGAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
SEKSI
KEPERAWATAN
SUBBAGIAN
KEUANGAN
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
5
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.
Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 6 Januari 2011
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI D
6
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
I. PENJELASAN UMUM
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan urusan di
Bidang Kesehatan telah membentuk Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang
Kabupaten Banyumas. Pembentukan Rumah Sakit Daerah Ajibarang, bertujuan
untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan bidang kesehatan kepada
masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas bagian barat. Berdasarkan Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor 1339//MENKES/SK/IX/2005, Rumah Sakit Umum Daerah
Ajibarang ditetapkan dengan klasifikasi kelas D. Dalam perkembangan dinamika
pengelolaan rumah sakit, RSUD Ajibarang telah ditingkatkan kelasnya dengan
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 447/MENKES/SK/IV/2010 tentang
Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas
Milik Pemerintah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah dari Kelas D Menjadi
Kelas C. Perubahan kelas rumah sakit diharapkan dapat meningkatkan kemampuan
dan mutu pelayanan RSUD Ajibarang sesuai harapan masyarakat, perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.
Berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah kelas C terdiri
dari 1 (satu) bagian dan paling banyak 3 (tiga) bidang, bagian terdiri dari paling
banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang membawahkan kelompok
jabatan fungsional atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi, sehingga organisasi
RSUD Ajibarang sudah tidak sesuai dan perlu diubah.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal I :
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
7
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Pasal II :
Cukup jelas.
8
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR :
TANGGAL :
BUPATI BANYUMAS,
MARDJOKO
DIREKTUR
BIDANG
PENUNJANG
BAGIAN
ADMINISTRASI DAN
KEUANGAN
BIDANG
PELAYANAN DAN
KEPERAWATAN
SEKSI
PENUNJANG
MEDIS
SEKSI
PENUNJANG
NON MEDIS
SEKSI
PELAYANAN
SUBBAGIAN
BINA PROGRAM
DAN MUTU
“BAGAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
SEKSI
KEPERAWATAN
SUBBAGIAN
KEUANGAN
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

More Related Content

What's hot

PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014iceu novida adinata
 
PERDA Dinas daerah
PERDA Dinas daerahPERDA Dinas daerah
PERDA Dinas daerahJhon Blora
 
Draft sk pemberlakuan buku pedoman kesehatan anak
Draft sk pemberlakuan buku pedoman kesehatan anakDraft sk pemberlakuan buku pedoman kesehatan anak
Draft sk pemberlakuan buku pedoman kesehatan anakrsd kol abundjani
 
Peraturan menteri kesehatan no 71 th 2016 ttg bok kesehatan
Peraturan menteri kesehatan no 71 th 2016 ttg bok kesehatan Peraturan menteri kesehatan no 71 th 2016 ttg bok kesehatan
Peraturan menteri kesehatan no 71 th 2016 ttg bok kesehatan Ulfah Hanum
 
Permenkes RI no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...
Permenkes RI  no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...Permenkes RI  no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...
Permenkes RI no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...Ulfah Hanum
 
Perda Kab. Padang Pariaman Nomor 16 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Perda K...
Perda Kab. Padang Pariaman Nomor 16 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Perda K...Perda Kab. Padang Pariaman Nomor 16 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Perda K...
Perda Kab. Padang Pariaman Nomor 16 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Perda K...Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
 
Tahun 2013 permenpan nomor 30 tentang jabatan fungsional rekam medis dan angk...
Tahun 2013 permenpan nomor 30 tentang jabatan fungsional rekam medis dan angk...Tahun 2013 permenpan nomor 30 tentang jabatan fungsional rekam medis dan angk...
Tahun 2013 permenpan nomor 30 tentang jabatan fungsional rekam medis dan angk...halimah uminur
 
Permenkes nomor 66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...
Permenkes nomor  66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...Permenkes nomor  66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...
Permenkes nomor 66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...Ulfah Hanum
 
Pmk no. 84 ttg juknis dana alokasi khusus bidkes ta 2015
Pmk no. 84 ttg juknis dana alokasi khusus bidkes ta 2015Pmk no. 84 ttg juknis dana alokasi khusus bidkes ta 2015
Pmk no. 84 ttg juknis dana alokasi khusus bidkes ta 2015Ulfah Hanum
 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...BPJS Kesehatan RI
 
Pergub 32 tahun 2009 (1)
Pergub 32 tahun 2009 (1)Pergub 32 tahun 2009 (1)
Pergub 32 tahun 2009 (1)tikdiskes
 
Perbup no 39_tahun_2015_ttg_peraturan_internal_rumah_sakit_umum_daerah_blam-b...
Perbup no 39_tahun_2015_ttg_peraturan_internal_rumah_sakit_umum_daerah_blam-b...Perbup no 39_tahun_2015_ttg_peraturan_internal_rumah_sakit_umum_daerah_blam-b...
Perbup no 39_tahun_2015_ttg_peraturan_internal_rumah_sakit_umum_daerah_blam-b...lenynurmalita
 
Renstra distan ppb 2016 2021
Renstra distan ppb 2016 2021Renstra distan ppb 2016 2021
Renstra distan ppb 2016 2021pandirambo900
 
perka lan 33 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan jfak
perka lan 33 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan jfakperka lan 33 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan jfak
perka lan 33 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan jfakRidho Fitrah Hyzkia
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYAN...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYAN...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYAN...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYAN...iniPurwokerto
 
Perda no 6 ttg perubahan perkeretaapian
Perda no 6 ttg perubahan perkeretaapianPerda no 6 ttg perubahan perkeretaapian
Perda no 6 ttg perubahan perkeretaapianbamz law
 

What's hot (20)

PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
 
PERDA Dinas daerah
PERDA Dinas daerahPERDA Dinas daerah
PERDA Dinas daerah
 
Draft sk pemberlakuan buku pedoman kesehatan anak
Draft sk pemberlakuan buku pedoman kesehatan anakDraft sk pemberlakuan buku pedoman kesehatan anak
Draft sk pemberlakuan buku pedoman kesehatan anak
 
Peraturan menteri kesehatan no 71 th 2016 ttg bok kesehatan
Peraturan menteri kesehatan no 71 th 2016 ttg bok kesehatan Peraturan menteri kesehatan no 71 th 2016 ttg bok kesehatan
Peraturan menteri kesehatan no 71 th 2016 ttg bok kesehatan
 
Permenkes RI no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...
Permenkes RI  no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...Permenkes RI  no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...
Permenkes RI no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...
 
Perda Kab. Padang Pariaman Nomor 16 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Perda K...
Perda Kab. Padang Pariaman Nomor 16 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Perda K...Perda Kab. Padang Pariaman Nomor 16 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Perda K...
Perda Kab. Padang Pariaman Nomor 16 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Perda K...
 
PKPU 11 2012
PKPU 11 2012PKPU 11 2012
PKPU 11 2012
 
Tahun 2013 permenpan nomor 30 tentang jabatan fungsional rekam medis dan angk...
Tahun 2013 permenpan nomor 30 tentang jabatan fungsional rekam medis dan angk...Tahun 2013 permenpan nomor 30 tentang jabatan fungsional rekam medis dan angk...
Tahun 2013 permenpan nomor 30 tentang jabatan fungsional rekam medis dan angk...
 
Permenkes nomor 66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...
Permenkes nomor  66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...Permenkes nomor  66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...
Permenkes nomor 66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...
 
E-Aparatur
E-AparaturE-Aparatur
E-Aparatur
 
Pmk no. 84 ttg juknis dana alokasi khusus bidkes ta 2015
Pmk no. 84 ttg juknis dana alokasi khusus bidkes ta 2015Pmk no. 84 ttg juknis dana alokasi khusus bidkes ta 2015
Pmk no. 84 ttg juknis dana alokasi khusus bidkes ta 2015
 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
 
Pergub 32 tahun 2009 (1)
Pergub 32 tahun 2009 (1)Pergub 32 tahun 2009 (1)
Pergub 32 tahun 2009 (1)
 
Perbup no 39_tahun_2015_ttg_peraturan_internal_rumah_sakit_umum_daerah_blam-b...
Perbup no 39_tahun_2015_ttg_peraturan_internal_rumah_sakit_umum_daerah_blam-b...Perbup no 39_tahun_2015_ttg_peraturan_internal_rumah_sakit_umum_daerah_blam-b...
Perbup no 39_tahun_2015_ttg_peraturan_internal_rumah_sakit_umum_daerah_blam-b...
 
Renstra distan ppb 2016 2021
Renstra distan ppb 2016 2021Renstra distan ppb 2016 2021
Renstra distan ppb 2016 2021
 
Kepres 40 2001
Kepres 40 2001Kepres 40 2001
Kepres 40 2001
 
perka lan 33 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan jfak
perka lan 33 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan jfakperka lan 33 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan jfak
perka lan 33 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan jfak
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYAN...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYAN...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYAN...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYAN...
 
Perda no 6 ttg perubahan perkeretaapian
Perda no 6 ttg perubahan perkeretaapianPerda no 6 ttg perubahan perkeretaapian
Perda no 6 ttg perubahan perkeretaapian
 
Pergub Lajur Sepeda
Pergub Lajur SepedaPergub Lajur Sepeda
Pergub Lajur Sepeda
 

Viewers also liked

KPSI Strategi ke depan
KPSI Strategi ke depanKPSI Strategi ke depan
KPSI Strategi ke depanBagus Utomo
 
Peran mental health support group
Peran mental health support groupPeran mental health support group
Peran mental health support groupBagus Utomo
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN ...
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN ... PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN ...iniPurwokerto
 
Laporan Tahunan YPSI 2014 - Bahasa indonesia
Laporan Tahunan YPSI 2014 - Bahasa indonesiaLaporan Tahunan YPSI 2014 - Bahasa indonesia
Laporan Tahunan YPSI 2014 - Bahasa indonesiaBagus Utomo
 
pedoman pengorganisasian ppi
pedoman pengorganisasian ppipedoman pengorganisasian ppi
pedoman pengorganisasian ppiEka Siam
 

Viewers also liked (6)

KPSI Strategi ke depan
KPSI Strategi ke depanKPSI Strategi ke depan
KPSI Strategi ke depan
 
Peran mental health support group
Peran mental health support groupPeran mental health support group
Peran mental health support group
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN ...
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN ... PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN ...
 
Perkap 11-tahun-2011
Perkap 11-tahun-2011Perkap 11-tahun-2011
Perkap 11-tahun-2011
 
Laporan Tahunan YPSI 2014 - Bahasa indonesia
Laporan Tahunan YPSI 2014 - Bahasa indonesiaLaporan Tahunan YPSI 2014 - Bahasa indonesia
Laporan Tahunan YPSI 2014 - Bahasa indonesia
 
pedoman pengorganisasian ppi
pedoman pengorganisasian ppipedoman pengorganisasian ppi
pedoman pengorganisasian ppi
 

Similar to Organisasi RSUD Ajibarang

Perbup tupoksi rsud format kecil
Perbup tupoksi rsud format kecilPerbup tupoksi rsud format kecil
Perbup tupoksi rsud format kecilnofafatmayanti
 
Perda perub-kesehatan
Perda perub-kesehatanPerda perub-kesehatan
Perda perub-kesehatanluviStore
 
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014iceu novida adinata
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KED...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KED...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KED...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KED...iniPurwokerto
 
PERBUP NOMOR 69 TAHUN 2023 TENTANG UPTD PUSKESMAS.pdf
PERBUP NOMOR 69 TAHUN 2023 TENTANG UPTD PUSKESMAS.pdfPERBUP NOMOR 69 TAHUN 2023 TENTANG UPTD PUSKESMAS.pdf
PERBUP NOMOR 69 TAHUN 2023 TENTANG UPTD PUSKESMAS.pdfssusere0d418
 
Surat keputusan direktur_tentang_satuan
Surat keputusan direktur_tentang_satuanSurat keputusan direktur_tentang_satuan
Surat keputusan direktur_tentang_satuannuningsih gunawan
 
Tata kelola blud upt puskesmas cibiru
Tata kelola blud upt puskesmas cibiruTata kelola blud upt puskesmas cibiru
Tata kelola blud upt puskesmas cibiruindra wiryantaka
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...iniPurwokerto
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisChristine Roberts
 
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009rsd kol abundjani
 
Draft sk dir pemberlakuan buku pedoman pelayanan
Draft sk dir pemberlakuan buku pedoman pelayananDraft sk dir pemberlakuan buku pedoman pelayanan
Draft sk dir pemberlakuan buku pedoman pelayananrsd kol abundjani
 
Permenkes No. 84 Tahun 2014 Tentang DAK 2015
Permenkes No. 84 Tahun 2014 Tentang DAK 2015Permenkes No. 84 Tahun 2014 Tentang DAK 2015
Permenkes No. 84 Tahun 2014 Tentang DAK 2015Sainal Edi Kamal
 
Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif Jusa Erza
 
MATRIK HARMONISASI RAPERBUP NON KAPITASI 2022.docx
MATRIK HARMONISASI RAPERBUP NON KAPITASI 2022.docxMATRIK HARMONISASI RAPERBUP NON KAPITASI 2022.docx
MATRIK HARMONISASI RAPERBUP NON KAPITASI 2022.docxjumratulseftriani1
 
No. 3 ttg perubahan perda no. 9 thn 2010 ttg retribusi jasa umum
No. 3 ttg perubahan perda no. 9 thn 2010 ttg retribusi jasa umumNo. 3 ttg perubahan perda no. 9 thn 2010 ttg retribusi jasa umum
No. 3 ttg perubahan perda no. 9 thn 2010 ttg retribusi jasa umumppbkab
 
Pergub nomor 3 tahun 2014
Pergub nomor 3 tahun 2014Pergub nomor 3 tahun 2014
Pergub nomor 3 tahun 2014IYs Milano
 

Similar to Organisasi RSUD Ajibarang (20)

Perbup tupoksi rsud format kecil
Perbup tupoksi rsud format kecilPerbup tupoksi rsud format kecil
Perbup tupoksi rsud format kecil
 
Perda perub-kesehatan
Perda perub-kesehatanPerda perub-kesehatan
Perda perub-kesehatan
 
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KED...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KED...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KED...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KED...
 
PERBUP NOMOR 69 TAHUN 2023 TENTANG UPTD PUSKESMAS.pdf
PERBUP NOMOR 69 TAHUN 2023 TENTANG UPTD PUSKESMAS.pdfPERBUP NOMOR 69 TAHUN 2023 TENTANG UPTD PUSKESMAS.pdf
PERBUP NOMOR 69 TAHUN 2023 TENTANG UPTD PUSKESMAS.pdf
 
Surat keputusan direktur_tentang_satuan
Surat keputusan direktur_tentang_satuanSurat keputusan direktur_tentang_satuan
Surat keputusan direktur_tentang_satuan
 
Tata kelola blud upt puskesmas cibiru
Tata kelola blud upt puskesmas cibiruTata kelola blud upt puskesmas cibiru
Tata kelola blud upt puskesmas cibiru
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...
 
Hbl rsud 2017
Hbl rsud 2017Hbl rsud 2017
Hbl rsud 2017
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
 
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
 
PERDA132011.pdf
PERDA132011.pdfPERDA132011.pdf
PERDA132011.pdf
 
Draft sk dir pemberlakuan buku pedoman pelayanan
Draft sk dir pemberlakuan buku pedoman pelayananDraft sk dir pemberlakuan buku pedoman pelayanan
Draft sk dir pemberlakuan buku pedoman pelayanan
 
Permenkes No. 84 Tahun 2014 Tentang DAK 2015
Permenkes No. 84 Tahun 2014 Tentang DAK 2015Permenkes No. 84 Tahun 2014 Tentang DAK 2015
Permenkes No. 84 Tahun 2014 Tentang DAK 2015
 
Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif
 
Sk no. 24 lkmd 2019
Sk no. 24  lkmd 2019Sk no. 24  lkmd 2019
Sk no. 24 lkmd 2019
 
MATRIK HARMONISASI RAPERBUP NON KAPITASI 2022.docx
MATRIK HARMONISASI RAPERBUP NON KAPITASI 2022.docxMATRIK HARMONISASI RAPERBUP NON KAPITASI 2022.docx
MATRIK HARMONISASI RAPERBUP NON KAPITASI 2022.docx
 
No. 3 ttg perubahan perda no. 9 thn 2010 ttg retribusi jasa umum
No. 3 ttg perubahan perda no. 9 thn 2010 ttg retribusi jasa umumNo. 3 ttg perubahan perda no. 9 thn 2010 ttg retribusi jasa umum
No. 3 ttg perubahan perda no. 9 thn 2010 ttg retribusi jasa umum
 
Perda Nomor 4 tahun 2011
Perda Nomor 4 tahun 2011Perda Nomor 4 tahun 2011
Perda Nomor 4 tahun 2011
 
Pergub nomor 3 tahun 2014
Pergub nomor 3 tahun 2014Pergub nomor 3 tahun 2014
Pergub nomor 3 tahun 2014
 

More from iniPurwokerto

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG CAGAR BUDAYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG CAGAR BUDAYAPERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG CAGAR BUDAYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG CAGAR BUDAYAiniPurwokerto
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...iniPurwokerto
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGA...iniPurwokerto
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2. TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2. TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN ...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2. TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2. TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN ...iniPurwokerto
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...iniPurwokerto
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN T...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN T...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN T...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN T...iniPurwokerto
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...iniPurwokerto
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...iniPurwokerto
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN D...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN D...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN D...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN D...iniPurwokerto
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARA...iniPurwokerto
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMB...
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMB... PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMB...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMB...iniPurwokerto
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYAN...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYAN...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYAN...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYAN...iniPurwokerto
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PE...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PE...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PE...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PE...iniPurwokerto
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARA...iniPurwokerto
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DA...iniPurwokerto
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANAMAN MODA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANAMAN MODA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANAMAN MODA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANAMAN MODA...iniPurwokerto
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO...
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO... PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO...iniPurwokerto
 

More from iniPurwokerto (20)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG CAGAR BUDAYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG CAGAR BUDAYAPERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG CAGAR BUDAYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG CAGAR BUDAYA
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGA...
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2. TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2. TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN ...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2. TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2. TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN ...
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN T...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN T...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN T...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN T...
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN D...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN D...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN D...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN D...
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARA...
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMB...
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMB... PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMB...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMB...
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYAN...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYAN...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYAN...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYAN...
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PE...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PE...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PE...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PE...
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARA...
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DA...
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANAMAN MODA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANAMAN MODA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANAMAN MODA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANAMAN MODA...
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO...
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO... PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO...
 

Recently uploaded

BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnisilhamsumartoputra
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 

Recently uploaded (11)

BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 

Organisasi RSUD Ajibarang

  • 1. 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf l dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas, telah dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kelas D; b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 447/MENKES/SK/IV/2010 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas Milik Pemerintah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah dari Kelas D Menjadi Kelas C, maka Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
  • 2. 2 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D).
  • 3. 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : (5) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kelas B dan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kelas C. 2. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (2) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang, terdiri dari: a. Direktur; b. Bagian Administrasi Dan Keuangan, terdiri dari: 1. Subbagian Bina Program Dan Mutu; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian. c. Bidang Pelayanan Dan Keperawatan, terdiri dari : 1. Seksi Pelayanan; 2. Seksi Keperawatan. d. Bidang Penunjang, terdiri dari: 1. Seksi Penunjang Medis; 2. Seksi Penunjang Non Medis. e. Kelompok Jabatan Fungsional.
  • 4. 4 3. Ketentuan Pasal 26 ayat (19) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : (19) Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang membawahi Bagian, Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional, Bagian membawahi Subbagian dan Bidang membawahi Seksi. 4. Ketentuan Pasal 26 ayat (20) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : (20) Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. 5. Ketentuan Pasal 26 ayat (21) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : (21) Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. 6. Ketentuan Pasal 26 ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (22) dan ayat (23) yang berbunyi sebagai berikut : (22) Subbagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian. (23) Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahinya. 7. Lampiran XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: DIREKTUR BIDANG PENUNJANG BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN BIDANG PELAYANAN DAN KEPERAWATAN SEKSI PENUNJANG MEDIS SEKSI PENUNJANG NON MEDIS SEKSI PELAYANAN SUBBAGIAN BINA PROGRAM DAN MUTU BAGAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS SEKSI KEPERAWATAN SUBBAGIAN KEUANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
  • 5. 5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 6 Januari 2011 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI D
  • 6. 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS I. PENJELASAN UMUM Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan urusan di Bidang Kesehatan telah membentuk Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas. Pembentukan Rumah Sakit Daerah Ajibarang, bertujuan untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan bidang kesehatan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas bagian barat. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1339//MENKES/SK/IX/2005, Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang ditetapkan dengan klasifikasi kelas D. Dalam perkembangan dinamika pengelolaan rumah sakit, RSUD Ajibarang telah ditingkatkan kelasnya dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 447/MENKES/SK/IV/2010 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas Milik Pemerintah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah dari Kelas D Menjadi Kelas C. Perubahan kelas rumah sakit diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan mutu pelayanan RSUD Ajibarang sesuai harapan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah kelas C terdiri dari 1 (satu) bagian dan paling banyak 3 (tiga) bidang, bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi, sehingga organisasi RSUD Ajibarang sudah tidak sesuai dan perlu diubah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I : Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas.
  • 7. 7 Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Pasal II : Cukup jelas.
  • 8. 8 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : TANGGAL : BUPATI BANYUMAS, MARDJOKO DIREKTUR BIDANG PENUNJANG BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN BIDANG PELAYANAN DAN KEPERAWATAN SEKSI PENUNJANG MEDIS SEKSI PENUNJANG NON MEDIS SEKSI PELAYANAN SUBBAGIAN BINA PROGRAM DAN MUTU “BAGAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS SEKSI KEPERAWATAN SUBBAGIAN KEUANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN