2. Dasar Hukum
Pasal 1 UU PPN stdtd UU 42 tahun 2009 angka 17.
Angka 18
Angka 19
Angka 20
Angka 26
3. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual,
Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain
yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak
yang terutang. Diatur dalam UU PPN Pasal 1 angka 17
yang dijelaskan dalam Bab IV PP 1 tahun 2012.
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak
PPN Terutang = Tarif x DPP
Pengertian
4. Pengertian
Dasar Pengenaan Pajak
Dasar Pengenaan Pajak
(DPP
HARGA JUAL, nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta
atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena
Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut
Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur
Pajak. (Pasal 1 Angka 18)
PENGGANTIAN, nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta
atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa
Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak
Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang
dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang
dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar
atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa
Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari
luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. (Pasal 1 Angka 19)
NILAI IMPOR, nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea
masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai
untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut
Undang-Undang ini. (Pasal 1 Angka 20)
NILAI EKSPOR, nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta
atau seharusnya diminta oleh eksportir. (Pasal 1 Angka 26)
5. Pengertian Nilai Lain Sebagai
Dasar Pengenaan Pajak
Nilai Lain Sebagai Dasar
Pengenaan Pajak (DPP)
PMK-38/PMK.011/2013
untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau
Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual
atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;
untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak
untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga
pasar wajar;
untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan
Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati
antara pedagang perantara dengan pembeli;
untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;
untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih
atau jumlah yang seharusnya ditagih;
untuk penyerahan emas perhiasan termasuk penyerahan jasa perbaikan dan modifikasi emas
perhiasan serta jasa-jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan, yang dilakukan oleh
pabrikan emas perhiasan adalah 20% (dua puluh persen) dari harga jual emas perhiasan atau
nilai penggantian
6. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta
atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena
Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut
Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur
Pajak.
Yang termasuk dalam pengertian biaya yang merupakan unsur harga jual,
antara lain : pengangkutan, asuransi, bantuan teknik, pemeliharaan, &
garansi
Contoh :
Harga Tablet = Rp. 5.000.000
Discount = Rp. (250.000)
DPP = Rp. 4.750.000
Harga Jual
7. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta
atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena
Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam
Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar
oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh
penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean
di dalam Daerah Pabean
Dg demikian, DPP adalah harga jual/penggantian netto (setelah dikurangi
diskon yg diberikan), dg syarat diskon tsb dicantumkan dalam faktur Pajak
Contoh :
Pengusaha Kena Pajak PT. Nusahati melakukan penyerahan jasa kena pajak (JKP)
dengan memperoleh nilai penggantian sebesar Rp. 20.000.000
Maka DPP PPN = Rp. 20.000.000
Penggantian
8. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea
masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai
untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-
Undang ini.
Nilai Impor = Harga Impor (CIF) + Bea Masuk
PPN = 10% x Nilai Impor
Keterangan
C = Cost / Harga FOB
I =Insurance
F + Freight
Nilai Impor
9. Contoh
PKP “PT. Nusa Property” mengimpor barang dengan nilai
Cost Rp. 200 jt, Asuransi Rp. 20 jt, ongkos angkut Rp. 30 jt.
Bea masuk ditetapkan 10 % dari CIF dan terdapat
pungutan pabean lain sebesar Rp. 5.000.000
CIF = 200 jt + 20 jt + 30 jt = Rp. 250 jt
BM = 10 % x CIF = 10 % x Rp. 250 jt = Rp. 25 jt
Nilai impor = CIF + BM + Pungutan pabean lain
(DPP) = 250 jt + 25 jt + 5 jt
= Rp. 280 jt
10. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua
biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh
eksportir.
yaitu, nilai yg tercantum dalam dokumen PEB
(Pemberitahuan Ekspor Barang yg telah difiat muat oleh
Direktorat Jenderal Bea & Cukai).
PPN Ekspor = 0% x Nilai Ekspor
Contoh :
PKP “B” adalah seorang eksportir. Pada bulan Oktober
2011 melakukan ekspor barang dengan nilai Rp. 300 jt.
Nilai ekspor (DPP) = Rp. 300 jt
Nilai Ekspor
11. DPP = 20 % dari biaya yang dikeluarkan untuk
membangun (tidak termasuk harga perolehan tanah)
Tn A. Merenovasi rumahnya dengan pengeluaran biaya:
Bulan Januari sebesar Rp. 100.000.000.
DPP KMS = 20 % x Rp.100 jt = Rp. 20 juta.
Bulan Februari Rp. 75.000.000
DPP KMS = 20 % x Rp. 75 jt = Rp. 15 jt
Nilai Lain
Kegiatan Membangun Sendiri
12. Pemakaian sendiri dan pemberian cuma cuma
DPP = harga jual – laba kotor
PT.Eagle Ind menyerahkan 100 pasang sepatu ke Panti
Asuhan “Kasih Bunda” senilai harga jual Rp.
125.000.000 (margin laba 25%).
DPP = 1/1,25 x 125 jt = Rp. 100 jt
Nilai Lain
Pemakaian Sendiri & Pemberian Cuma-Cuma
13. Penyerahan media rekaman /gambar
DPP = perkiraan harga jual rata-rata
PT. Media Visual menyerahkan 1.000 keping vcd ke
distributor dengan harga jual rata-rata per keping adalah
Rp. 2.000.
DPP = 1.000 x Rp. 2000 = Rp. 2 juta.
Nilai Lain
Penyerahan Media Rekaman/Gambar
14. Penyerahan film cerita
DPP = Perkiraan hasil rata-rata per judul film
Persediaan BKP tersisa saat pembubaran
DPP = harga pasar wajar
Nilai Lain
Penyerahan Film Cerita & Persediaan Saat Bubar
15. Penyerahan jasa biro perjalanan/wisata
DPP = 10 % jumlah tagihan
PT. Duta Bangsa melakukan perjalanan wisata
bersama karyawan dengan menggunakan jasa
sebuah biro perjalanan. Selesai acara PT. Duta
Bangsa membayar tagihan dr pemberi jasa
sebesar Rp. 25 juta.
DPP = 10 % x Rp. 25 jt = Rp. 2.500.000
Nilai Lain
Penyerahan Jasa Biro Perjalanan
16. Jasa pengiriman paket
DPP = 10 % dr Tagihan
PT. Anugerah mengirim sebuah paket ke
Semarang dengan menggunakan jasa sebuah
perusahaan pengiriman paket dengan biaya Rp.
3.000.000,-
DPP = 10 % x Rp. 3 jt = Rp. 300.000
Nilai Lain
Jasa Pengiriman Paket
17. Jasa anjak piutang
DPP = 5% dr Service charge, provisi & diskon
Penyerahan kendaraan bermotor bekas
DPP = Harga jual
Nilai Lain
Jasa Anjak Piutang Dan Penyerahan Kend Bekas
18. Penyerahan BKP dr pusat ke cabang, antar
cabang dan sebaliknya.
DPP = Harga jual – laba kotor
Penyerahan BKP kepada pedagang perantara
atau juru lelang.
DPP = Harga lelang
Nilai Lain
Jasa Anjak Piutang Dan Penyerahan Kend Bekas
19. Dalam kontrak atau perjanjian tertulis mengenai
penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena
Pajak, harus disebutkan dengan jelas nilainya, Dasar
Pengenaan Pajak, dan besarnya Pajak yang terutang.
Apabila dalam nilai kontrak atau perjanjian tertulis telah
termasuk Pajak, maka wajib disebutkan dengan jelas
bahwa dalam nilai tersebut telah termasuk Pajak.
Apabila ketentuan diatas tidak dipenuhi, maka jumlah
harga yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian
tertulis tersebut dianggap sebagai Dasar Pengenaan
Pajak.
Nilai Kontrak
20. Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai telah
menjadi bagian dari harga atau pembayaran
atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau
penyerahan Jasa Kena Pajak, maka Pajak
Pertambahan Nilai yang terutang adalah 10/110
dari harga atau pembayaran atas penyerahan
Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa
Kena Pajak.
Harga Sudah Termasuk PPN
23. Penghitungan DPP
Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak juga terutang
Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan telah menjadi
bagian dari harga atau pembayaran atas penyerahan
Barang Kena Pajak, maka cara penghitungan Pajaknya
adalah sebagai berikut :
24. Contoh
Penghitungan PPnBM dan PPN
PKP “A” menjual BKP dengan harga jual Rp. 250.000.000,-
(PPnBM 40 %)
PPN terutang = Rp. 250 jt x 10 % = Rp. 25.000.000
PPnBM terutang = Rp. 250 jt x 40 % = Rp. 100.000.000
PKP “B” melakukan penyerahan JKP dgn nilai penggantian
Rp. 15 jt
PPN terutang = Rp. 15 jt x 10 = Rp. 1.500.000
25. Contoh
Penghitungan PPnBM dan PPN
PKP “A” mengimpor barang dengan nilai Cost Rp. 200 jt, Asuransi Rp. 20 jt,
ongkos angkut Rp. 30 jt. Bea masuk ditetapkan 10 % dari CIF dan terdapat
pungutan pabean lain sebesar Rp. 5 jt. (PPnBM 20 %)
CIF = 200 jt + 20 jt + 30 jt = Rp. 250 jt
BM = 10 % x CIF = 10 % x Rp. 250 jt = Rp. 25 jt
PPL = Rp. 5 jt
Nilai impor = CIF + BM + Pungutan lain pabean
(DPP) = 250 jt + 25 jt + 5 jt = Rp. 280 jt
PPN = Rp. 280 jt x 10 % = Rp. 28 jt.
PPnBM = Rp. 280 jt x 20 % = Rp. 56 jt.
26. Apabila pembayaran atau Harga Jual atau Penggantian dilakukan dengan
mempergunakan mata uang asing, maka penghitungan besarnya Pajak
yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan
mempergunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan
pada saat pembuatan Faktur Pajak.
Dalam hal pembayaran atau Harga JuaI atau Penggantian yang dilakukan
sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 16A Undang-undang PPN (WAPU)
mempergunakan mata uang asing, maka besarnya Pajak yang terutang
harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan mempergunakan kurs
yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat dilakukan
pembayaran oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
Transaksi dengan Valas
27. Atas penyerahan Barang Kena Pajak yang
Tergolong Mewah yang dilakukan oleh
Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan
Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah atau
atas impor Barang Kena Pajak yang Tergolong
Mewah, Dasar Pengenaan Pajak tidak
termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah yang dikenakan
atas penyerahan atau atas impor Barang Kena
Pajak yang Tergolong Mewah tersebut.
Penyerahan BKP Yang Tergolong Mewah Yang Dilakukan Oleh Pengusaha
Yang Menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah Atau
Oleh PKP Yang Melakukan Impor BKP Yang Tergolong Mewah
28. Atas penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah
yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha
yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang Tergolong
Mewah atau oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan
impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, Dasar
Pengenaan Pajak termasuk Pajak Penjualan atas Barang
Mewah yang dikenakan atas perolehan atau atas impor
Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah tersebut.
Penyerahan BKP Yang Tergolong Mewah Yang Dilakukan Oleh PKP
Selain Pengusaha Yang Menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah Atau
Oleh PKP Yang Melakukan Impor BKP Yang Tergolong Mewah
