Rapat koordinasi membahas evaluasi pencalonan dan pengenalan calon kepala daerah dalam pemilihan 2020, mencakup pendaftaran calon, syarat calon positif Covid-19, penetapan calon dan pengundian urutan calon. Rapat juga membahas potensi permasalahan terkait perubahan partai politik dalam mendukung calon."
4. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan 2020 (1)
Pemilihan
Gubernur dan Wakil
Gubernur
Bupati dan Wakil
Bupati
Wali Kota dan Wakil Wali
Kota
Memenuhi Syarat 24 606 100
Tidak Memenuhi
Syarat
1 5 0
A. Jumlah Bakal Pasangan Calon yang telah ditetapkan pada masa penetapan pasangan calon berdasarkan
data sementara yang dihimpun melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) hingga tanggal 12 Oktober
2020 pukul 12:00 sebanyak 736 paslon
B. Jumlah Bakal Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya pada masa perpanjangan
pendaftarannya berdasarkan data sementara yang dihimpun melalui Sistem Infomasi Pencalonan (SILON)
hingga tanggal 13 September 2020 pukul 24:00 sebanyak 3 paslon
C. Jumlah keseluruhan bakal pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya pada Pemilihan Serentak
Tahun 2020, berdasarkan data yang dihimpun melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) per tanggal 17
September 2020 pukul 18:51 sebanyak 741 dengan rincian sebagai berikut :
5. Jumlah Bakal Pasangan Calon :
Gubernur dan Wakil Gubernur 25 Bapaslon
Wali Kota dan Wakil Wali Kota 101 Bapaslon
Bupati dan Wakil Bupati 615 Bapaslon 156
Perempuan
1.326 Laki-
Laki
Jumlah daerah yang terdapat calon tunggal
sebanyak 25 Kabupaten/Kota
Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan 2020 (2)
Klik
Rincian Pendaftaran Bakal Pasangan Calon
6. Data Penggantian Calon
Penggantian Bakal Calon atau Calon akibat berhalangan tetap dalam Pemilihan Tahun 2020
Kabupaten Berau
Bakal Calon Bupati yang meninggal dunia:
Muharram (meninggal dunia tgl 22 Sept)
Bakal Calon Pengganti: Sri Juniarsih
Penggantian Calon sebelum penetapan
Pasangan Calon
Kota Bontang
Bakal Calon Walikota yang meninggal dunia: Adi
Darma (meninggal dunia tgl 1 Oktober 2020)
Bakal Calon Pengganti: Basri Rase
Penggantian Calon setelah Penetapan
Pasangan Calon
Kabupaten Bangka Tengah
Bakal Calon Bupati yang meninggal dunia: Ibnu
Saleh (meninggal dunia tgl 4 Okt)
*per 12 Oktober 2020 masih dilaksanakan
verifikasi syarat calon terhadap Calon Pengganti
Kabupaten Halmahera Timur
Bakal Calon Bupati yang meninggal dunia:
Muhdin Ma’Bud (meninggal dunia tanggal 4
September 2020 )
Bakal Calon Pengganti: Ubaid Yakub
Penggantian Calon setelah Pendaftaran
7. Data Bakal Calon Kepala Daerah yang
Terkonfirmasi Covid-19
Jumlah Bakal Calon yang telah terkonfirmasi Covid19 berdasarkan data sementara yang dihimpun hingga
tanggal 4 Okober 2020 pukul 11:52 WIB sebanyak 67 Orang, dengan rincian sebagai berikut
Klik
8. DUKUNGAN
PERSEORANGAN
No Topik Permasalahan Keterangan
1 Formulir Dukungan Perseorangan (+) Penyederhanaan formulir dukungan perseorangan untuk
memudahkan KPU dalam melaksanakan verifikasi administrasi,
dukungan ganda dan verifikasi faktual.
(-) PPS kesulitan menemukan alamat pendukung dan memastikan
kesesuaian identitas pendukung karena Salinan KTP Elektronik
tidak dibawa selama proses verifikasi faktual.
2 Pelaksanaan verifikasi faktual dilaksanakan
sejak dokumen dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan diterima oleh PPS
Tahap verifikasi faktual oleh PPS disediakan waktu selama 18
(delapan belas) hari (24 Juni s.d. 12 Juli 2020), sedangkan
pelaksanaan verifikasi faktual oleh PPS dilaksanakan selama 14
(empat belas) hari.
3 Keterbatasan waktu dalam penyiapan Berita
Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah
Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam
Pemilihan (BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan)
Tahap penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (25 s.d. 27 Juli 2020) beririsan
dengan tahap pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil
perbaikan (25 s.d. 28 Juli 2020).
9. PENDAFTARAN
No Topik Permasalahan Keterangan
1 Persyaratan Pencalonan Partai Politik:
Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi
Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Pusat
Perubahan Keputusan Partai Politik tentang
Kepengurusan Partai Politik dan Pengambilalihan
Kepengurusan sudah terintegrasi dengan publikasi dari
Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
2 Persyaratan Pencalonan Perseorangan Tahapan Pemilihan 2020 mengatur agar Dukungan
Perseorangan sudah berstatus memenuhi syarat ketika
Bakal Pasangan Calon Perseorangan melaksanakan
Pendaftaran.
3 Pendaftaran membawa hasil pemeriksaan RT
PCR (SWAB)
Hasil pemeriksaan RT PCR (SWAB) harus negatif
sebelum Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon
melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan.
Masih terdapat anggota tim pemeriksa kesehatan di
daerah yang meminta agar dilaksanakan SWAB ulang
dengan hasil negatif sebelum dilaksanakan Pemeriksaan
Kesehatan.
10. BAKAL PASANGAN CALON/
BAKAL CALON POSITIF COVID-19
Perlakuan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
terhadap Bakal Pasangan Calon atau Bakal Calon
Positif Covid-19 pada Tahapan Pendaftaran diatur di
dalam:
Pasal 50A, Pasal 50B, dan Pasal 50C Peraturan KPU
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Seretak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana
Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
11. BAKAL PASANGAN CALON/
BAKAL CALON POSITIF COVID-19
Kemudian ditegaskan di dalam Surat Edaran
KPU Republik Indonesia:
Nomor 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020
tanggal 6 September 2020 perihal Penjelasan
Penundaan Tahapan; dan
Nomor 789/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020
tanggal 18 September 2020 perihal
Penggantian Calon
12. BAKAL PASANGAN CALON/
BAKAL CALON POSITIF COVID-19
Bakal Pasangan Calon melakukan
Pemeriksaan RT-PCR yang
hasilnya berlaku paling kurang
hingga pemeriksaan kesehatan
Hasilnya diserahkan pada saat
pendaftaran
Bagi bapaslon atau
bakal calon Positif
Covid-19 dilarang hadir
pada saat pendaftaran
KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota menetapkan
Keputusan tentang Perubahan
Tahapan yang mengatur jadwal
dan tahapan bagi bakal pasangan
calon yang keduanya atau salah
satunya dinyatakan positif covid-
19, dengan menunda tahapan
pemeriksaan kesehatan bakal
pasangan calon tersebut.
13. BAKAL PASANGAN CALON/
BAKAL CALON POSITIF COVID-19
Setelah Bakal Pasangan Calon
atau Bakal Calon yang dinyatakan
positif Covid-19 sembuh atau
dinyatakan negatif Covid-19
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota:
• melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap
bakal pasangan calon tersebut
• melakukan penelitian terhadap persyaratan
calon dalam waktu paling lama 20 hari sejak
dilakukannya pemeriksaan kesehatan
14. BAKAL PASANGAN CALON/
BAKAL CALON POSITIF COVID-19
Dalam hal penelitian
persyaratan calon yang
sebelumnya dinyatakan
positif covid-19 yang
kemudian sembuh,
melewati jadwal
tahapan penetapan
dan pengundian nomor
urut pasangan calon
Terdapat 1 bakal
pasangan calon yang
kemudian ditetapkan
menjadi pasangan
calon
nomor urut pasangan calon tersebut
mengikuti nomor urut pasangan calon
yang sudah ditetapkan sesuai dengan
jadwal dan tahapan yang ditentukan
dalam Peraturan KPU yang mengatur
mengenai tahapan, program dan jadwal
penyelenggaraan Pemilihan
Terdapat lebih dari 1
bakal pasangan calon
yang kemudian
ditetapkan menjadi
pasangan calon
dilakukan pengundian nomor urut di
antara Pasangan Calon yang
bersangkutan dengan mengikuti nomor
urut berikutnya setelah nomor urut
Pasangan Calon yang sudah ditetapkan
sesuai dengan jadwal dan tahapan yang
ditentukan dalam Peraturan KPU yang
mengatur mengenai tahapan, program
dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan
15. BAKAL PASANGAN CALON/
BAKAL CALON POSITIF COVID-19
Hingga pada saat penetapan
pasangan calon peserta
Pemilihan 2020 tanggal 23
September 2020, masih
terdapat bakal pasangan
calon atau bakal calon yang
dinyatakan positif covid-19
diberikan waktu 14
hari sejak penetapan
Negatif covid-19
KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota:
• melakukan pemeriksaan
kesehatan terhadap bakal
pasangan calon tersebut
• melakukan penelitian
terhadap persyaratan calon
dalam waktu paling alam
20 hari sejak dilakukannya
pemeriksaan kesehatan
Masih positif covid-19
Bakal pasangan calon atau
bakal calon yang masih positif
covid-19 dapat diganti
16. PENETAPAN
PASANGAN CALON
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon pada
rapat pleno yang dituangkan dalam berita Acara Penetapan Pasangan Calon
dan selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota.
Pada Pemilihan Tahun 2020, terdapat beberapa daerah yang tidak menetapkan
Pasangan Calon Peserta Pemilihan pada tanggal 23 September 2020 (sesuai
dengan PKPU Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan)
karena terdapat beberapa bakal pasangan calon yang dinyatakan positif Covid-
19 pada saat pendaftaran sehingga dilakukan penundaan tahapan terhadap
bakal paslon dimaksud.
17. PENGUNDIAN NOMOR
URUT
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut
Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka. Dalam rangka melakukan
pencegahan dan pengendalian Covid-19, kegiatan pengundian nomor urut
Pasangan Calon dilakukan dengan protokol kesehatan, yaitu:
1. Pembatasan peserta yang hadir dalam rapat pleno terbuka pengundian nomor
urut;
2. Pasangan Calon, Partai Politik, atau Gabungan Partai Politik pengusul, Tim
Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melakukan iring-iringan dan
menghadirkan massa pendukung di dalam dan di luar ruangan pelaksanaan
pengundian nomor urut Pasangan Calon
3. Peserta yang hadir wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan
pengendalian Covid-19
4. KPU dapat menggunakan teknologi informasi dengan menyediakan siaran
langsung kegiatan pengundian nomor urut
18. PASANGAN CALON
TUNGGAL (1)
No Provinsi Kabupaten/Kota
1 Sumatera Utara
1. Humbang Hasundutan
2. Kota Gunungsitoli
3. Kota Pematangsiantar
2 Sumatera Barat 1. Pasaman
3 Sumatera Selatan
1. Ogan Komering Ulu
2. Ogan Komering Ulu Selatan
4 Bengkulu 1. Bengkulu Utara
5 Jawa Tengah
1. Boyolali
2. Grobogan
3. Kebumen
4. Kota Semarang
5. Sragen
6. Wonosobo
6 Jawa Timur
1. Kediri
2. Ngawi
19. PASANGAN CALON
TUNGGAL (2)
No Provinsi Kabupaten/Kota
7 Bali 1. Badung
8 Nusa Tenggara Barat 1. Sumbawa Barat
9 Kalimantan Timur
1. Kota Balikpapan
2. Kutai Kartanegara
10 Sulawesi Selatan
1. Soppeng
2. Gowa
11 Sulawesi Barat 1. Mamuju Tengah
12 Papua Barat
1. Manokwari Selatan
2. Pegunungan Arfak
3. Raja Ampat
20. PASANGAN CALON
TUNGGAL (3)
POTENSI PERMASALAHAN
1. Dalam hal terjadi perubahan komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada masa
perpanjangan pendaftaran, maka perubahan komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
tersebut harus memperhatikan kepastian hukum terhadap Pasangan Calon yang sebelumnya telah
dinyatakan Memenuhi Syarat pada masa pendaftaran.
Hal ini telah diakomodir dalam Surat Edaran KPU Nomor 758/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 11
September 2020 perihal Penjelasan Ketentuan Pasal 102.
Pengaturan ini penting dimasukkan ke dalam Peraturan KPU tentang Pencalonan Pemilihan.
2. Prosedur administrasi dan pembaharuan syarat pencalonan dalam masa perpanjangan pendaftaran
dalam hal terjadi perubahan komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik perlu diatur lebih rinci
dalam Peraturan KPU. Substansi Surat Edaran KPU Nomor 758/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 11
September 2020 perihal Penjelasan Ketentuan Pasal 102 dapat diakomodir dalam perubahan Peraturan
KPU tentang Pencalonan Pemilihan.
22. Pasal 71 Petahana
No Wilayah
Nama Pasangan
Calon
Partai Pengusung
Status
Penetapan
Keterangan
1 Banggai
Herwin Yatim –
Mustar Labolo
PDI Perjuangan,
PKS, PERINDO
TMS
Permohonan Pemohon
ditolak Bawaslu, Bapaslon
melakukan upaya hukum ke
PTTUN Makassar (saat ini
masih berproses)
2
Halmahera
Utara
Ir. Frans Manery –
Muchlis Tapi Tapi,
S.Ag
Demokrat, Golkar,
PKPI, Nasdem,
Hanura, Gerindra.
MS
Tidak Terbukti melakukan
kewenangan, program, dan
kegiatan atau merugikan
salah satu paslon.
23. Mantan Napi
No Wilayah
Nama Pasangan
Calon
Partai Pengusung
Status
Penetapan
Keterangan
1
Provinsi
Bengkulu
Agusrin Maryono –
M. Imron Rosyadi
Gerindra,PKB,Peri
ndo
TMS
Bacalon a.n. Agusrin
Maryono belum jeda 5
tahun. Masih Sidang
Musyawarah Bawaslu
2 Nias Utara
Fonaha Zega –
Emanuel Zebua
Perseorangan TMS
Bacalon a.n. Fonaha Zega
belum melewati jeda 5
tahun. Putusan Bawaslu
tanggal 13 Okt 2020.
24. Mantan Napi
No Wilayah
Nama Pasangan
Calon
Partai Pengusung
Status
Penetapan
Keterangan
3
Lampung
Selatan
Hipni – Melin Haryani
Wijaya
PAN, Gerindra, PKB TMS
Bacalon a.n. Melin Haryani
Wijaya belum melewati jeda 5
tahun. Putusan Bawaslu
mengabulkan permohonan
Pemohon. Yang
bersangkutan ditatapkan
sebagai calon oleh KPU
Lampung Selatan.
4 Dompu
Syaifurrahman
Salman – Ika Rizky
Veryani
Golkar, PPP,
Demokrat, PAN
TMS
Bacalon a.n. Syaifurrahman
Salman belum melewati jeda
5 tahun. Putusan Bawaslu
mengabulkan permohonan
Pemohon.
25. TMS Pemeriksaan Kesehatan
No Wilayah
Nama Pasangan
Calon
Partai Pengusung
Status
Penetapan
Keterangan
1 Solok
Ir. H. Iriadi DT
Tumanggung –
Agung Syahdeman
Demokrat, PDI
Perjuangan,
Hanura
TMS
Sidang Bawaslu sudah
berlangsung 2 kali, masih
menunggu putusan
Bawaslu.
26. Ijazah Tidak Sah
No Wilayah
Nama Pasangan
Calon
Partai Pengusung
Status
Penetapan
Keterangan
1 Merauke
Herman Anitu Basik
Basik - Sularso
Golkar Gerindra TMS
Ijazah SMA Herman Anitu
Basik Basik tidak terdaftar
di sekolah yang
bersangkutan. Masih
Menunggu Putusan
Bawaslu
27. Daftar Calon Yang Belum
Mengupload Form BB-2
NO PROVINSI KAB/KOTA
CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA
DAERAH
NAMA CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA
DAERAH
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
1 SULAWESI UTARA CALON KEPALA DAERAH VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN
2 SULAWESI UTARA CALON WAKIL KEPALA DAERAH HENDRY CORNELES MAMENGKO RUNTUWENE
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
1 SUMATERA UTARA SIMALUNGUN CALON WAKIL KEPALA DAERAH TUMPAK SIREGAR
2 SUMATERA UTARA SIMALUNGUN CALON KEPALA DAERAH MUHAJIDIN NUR HASIM
3 SUMATERA BARAT SOLOK CALON KEPALA DAERAH Ir. H. IRIADI DT TUMANGGUNG
4 SUMATERA BARAT SOLOK CALON WAKIL KEPALA DAERAH AGUS SYAHDEMAN
5 BENGKULU MUKOMUKO CALON WAKIL KEPALA DAERAH RAHMADI.AB
6 BENGKULU MUKOMUKO CALON KEPALA DAERAH SAPUAN
7 BENGKULU MUKOMUKO CALON WAKIL KEPALA DAERAH WASRI
8 BENGKULU MUKOMUKO CALON KEPALA DAERAH CHOIRUL HUDA
9 BENGKULU SELUMA CALON KEPALA DAERAH EDISON SIMBOLON
10 BENGKULU SELUMA CALON KEPALA DAERAH ERWIN OCTAVIAN
11 BENGKULU SELUMA CALON WAKIL KEPALA DAERAH KHAIRI YULIAN
12 BENGKULU SELUMA CALON WAKIL KEPALA DAERAH GUSTIANTO
13
KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
BANGKA TENGAH CALON WAKIL KEPALA DAERAH HERRY ERFIAN
28. Daftar Calon Yang Belum
Mengupload Form BB-2
NO PROVINSI KAB/KOTA CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH NAMA CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
14 JAWA TENGAH PURWOREJO CALON KEPALA DAERAH H. KUSWANTO
15 JAWA TENGAH PURWOREJO CALON WAKIL KEPALA DAERAH KUSNOMO
16 KALIMANTAN SELATAN HULU SUNGAI TENGAH CALON WAKIL KEPALA DAERAH ABU YAZID BUSTAMI
17 KALIMANTAN SELATAN HULU SUNGAI TENGAH CALON WAKIL KEPALA DAERAH H. PAHRIJANI
18 KALIMANTAN SELATAN HULU SUNGAI TENGAH CALON KEPALA DAERAH AULIA OKTAFIANDI
19 KALIMANTAN SELATAN HULU SUNGAI TENGAH CALON KEPALA DAERAH H. SABAN EFFENDI
20 KALIMANTAN SELATAN HULU SUNGAI TENGAH CALON WAKIL KEPALA DAERAH MANSYAH SABRI
21 KALIMANTAN SELATAN HULU SUNGAI TENGAH CALON WAKIL KEPALA DAERAH H. ABDILLAH
22 KALIMANTAN SELATAN HULU SUNGAI TENGAH CALON KEPALA DAERAH AKHMAD TAMZIL
23 KALIMANTAN SELATAN HULU SUNGAI TENGAH CALON KEPALA DAERAH FAKIH JARJANI
24 KALIMANTAN SELATAN HULU SUNGAI TENGAH CALON KEPALA DAERAH BERRY NAHDIAN FORQAN
25 KALIMANTAN SELATAN HULU SUNGAI TENGAH CALON WAKIL KEPALA DAERAH H. MOHAMAD ILHAM EFFENDHY
26 KALIMANTAN TIMUR KUTAI KARTANEGARA CALON KEPALA DAERAH EDI DAMANSYAH
27 KALIMANTAN TIMUR KUTAI KARTANEGARA CALON WAKIL KEPALA DAERAH RENDI SOLIHIN
28 PAPUA KEEROM CALON WAKIL KEPALA DAERAH WAHFIR KOSASIH
29 PAPUA KEEROM CALON WAKIL KEPALA DAERAH MALENSIUS MUSUI
30 PAPUA KEEROM CALON KEPALA DAERAH PITER GUSBAGER
31 PAPUA MAMBERAMO RAYA CALON WAKIL KEPALA DAERAH EVER MUDUMI
32 PAPUA MAMBERAMO RAYA CALON KEPALA DAERAH ROBBY WILSON RUMANSARA
33 PAPUA MAMBERAMO RAYA CALON KEPALA DAERAH DORINUS DASINAPA
34 PAPUA MAMBERAMO RAYA CALON WAKIL KEPALA DAERAH LUKAS JANTJE PUNY
35 PAPUA MAMBERAMO RAYA CALON KEPALA DAERAH KRISTIAN WANIMBO
36 PAPUA MAMBERAMO RAYA CALON WAKIL KEPALA DAERAH ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY
37 PAPUA MAMBERAMO RAYA CALON KEPALA DAERAH JOHN TABO
38 PAPUA MAMBERAMO RAYA CALON WAKIL KEPALA DAERAH YONAS TASTI
30. Kebijakan di TPS pada Masa
Pandemi (1)
Jumlah Pemilih di TPS
Pasal 10 ayat (1) PKPU 8 Tahun 2018
Jumlah Pemilih untuk setiap TPS
paling banyak 800 (delapan ratus)
orang
Pasal 21 ayat (4) PKPU 6 Tahun 2020
Penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap
TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang dengan
memperhatikan:
a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/desa atau
nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;
b. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada
TPS yang berbeda;
c. memudahkan Pemilih;
d. aspek geografis; dan/atau
e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan
memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
31. Kebijakan di TPS pada Masa
Pandemi (2)
Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Penularan di TPS
a. anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi
hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (face shield);
b. Pemilih yang hadir di TPS mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
c. KPPS menyediakan sarung tangan sekali pakai untuk digunakan oleh Pemilih;
d. Saksi dan Pengawas TPS yang hadir di TPS mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga
dagu, dan sarung tangan sekali pakai;
e. menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarsemua pihak yang terlibat dalam Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara;
f. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
g. menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk
kegiatan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara meliputi fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan
sabun, dan disinfektan;
h. mengatur pembatasan jumlah Pemilih yang memasuki TPS dengan mempertimbangkan kapasitas tempat
dan ketentuan jarak antar-Pemilih;
Pasal 68 ayat (1) PKPU 6 Tahun 2020
32. Kebijakan di TPS pada Masa
Pandemi (2)
Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Penularan di TPS
i. wajib menggunakan alat tulis masing-masing;
j. pelaksanaan rapid test dan pemeriksaan
kesehatan kepada anggota KPPS yang
dilakukan oleh perangkat daerah yang
menangani menyelenggarakan urusan di bidang
kesehatan 1 (satu) kali selama tahapan
Pemilihan Serentak Lanjutan; dan
k.melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh
anggota KPPS, petugas ketertiban TPS, Pemilih,
Saksi, dan Pengawas TPS yang hadir di TPS
sebelum memasuki TPS dengan menggunakan
alat yang tidak bersentuhan secara fisik.
Pasal 68 ayat (1) PKPU 6 Tahun 2020
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf j, dapat menggunakan surat
keterangan bebas gejala seperti
influensa (influenza-like illness) yang
dikeluarkan oleh dokter rumah sakit
atau otoritas kesehatan.
Pasal 68 ayat (2) PKPU 6 Tahun 2020
Jika terdapat
wilayah yang
tidak memiliki
fasilitas
pemeriksaan
rapid test
33. Perlengkapan Protokol Kesehatan
No Kelengkapan TPS
1 Tempat Cuci Tangan dan sabun
2 Handsanitazer
3 Sarung Tangan plastik untuk Pemilih
4 Sarung tangan medis untuk KPPS
5 Masker
6 Tempat Sampah
7 Face Shield
8 Alat Pengukur Suhu
9 Disinfektan
10 Alat tetes tinta
11 Baju Hazmat
34. Kebijakan di TPS pada Masa
Pandemi (3)
Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Penularan di TPS
Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kepada Pemilih
yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan
pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
Pasal 69 ayat (1) PKPU 6 Tahun 2020
Catatan:
Penyesuaian C.Pemberitahuan-KWK untuk Protokol Pencegahan dan Penularan Covid-19:
1. membawa masker;
2. membawa pulpen;
3. penentuan waktu kehadiran pemilih.
35. Kebijakan di TPS pada Masa
Pandemi (4)
Formulir Model
C.Pemberitahuan-KWK
36. Kebijakan di TPS pada Masa
Pandemi (5)
a. lokasi TPS berada pada ruang terbuka dan/atau tertutup harus dibuat agar mudah dilakukan penyemprotan
disinfektan secara berkala;
b. ukuran TPS dibuat dengan mengatur jarak antarpetugas dan Pemilih yang ada di dalam dan diluar TPS;
c. pengaturan jarak tempat duduk yang ada di dalam TPS untuk ketua KPPS dan anggota KPPS, Pemilih,
Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dengan menerapkan jaga jarak paling kurang 1 (satu)
meter;
d. pengaturan jarak antar-Pemilih pada saat pelaksanaan pemberian suara di bilik suara paling kurang 1 (satu)
meter;
e. perlengkapan Pemungutan Suara secara berkala harus dilakukan penyemprotan disinfektan;
f. perlengkapan tambahan yaitu tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, serta alat penyemprotan
disinfektan harus tersedia di TPS; dan
g. penyediaan tempat pembuangan sampah.
Pasal 69 ayat (2) PKPU 6 Tahun 2020
Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS dengan memperhatikan protokol
kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan ketentuan sebagai berikut
37. Kebijakan di TPS pada Masa
Pandemi (6)
Acuan Layout TPS
Pemungutan Suara
Panjang TPS : 10 Meter
Lebar TPS : 8 Meter
Tinggi Meja Bilik dari lantai : 75-100 cm
Tinggi meja kotak dari lantai : 35 cm
+
-
+
-
38. Kebijakan di TPS pada Masa
Pandemi (7)
Alur Pemungutan Suara (1)
Persiapan dan Penyemprotan area TPS
Sebelum Rapat Pemungutan Suara
Pembukaan dan arahan dari Ketua
KPPS perihal kegiatan Pemungutan
Suara dengan Protokol kesehatan
3
2
1
Proses Pemungutan Suara
39. Kebijakan di TPS pada Masa
Pandemi (7)
Alur Pemungutan Suara (2)
4
Prosedur penyemprotan
disinfektan secara berkala
Prosedur Jika Terdapat Kasus
Tertentu
5
Proses Pemberian Suara 6
40. Persiapan Sebelum Rapat
Pemungutan Suara
1
Untuk Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disesase 19 dilakukan penyemprotan
Sebelum Rapat Pemungutan Suara, dengan rincian sebagai berikut;
Petugas Ketertiban di Pintu Masuk TPS
mengamankan area TPS untuk
dilakukan penyemprotan
Sebelum dilakukan penyemprotan
Petugas KPPS memastikan segala
jenis formulir dan perlengkapan yang
mudah rusak ketika terkena air telah
diamankan
Ketua KPPS menginstruksikan Petugas
Ketertiban di Pintu Keluar TPS untuk
menyemprotkan cairan disinfektan di
area TPS dengan disaksikan Saksi dan
Pengawas yang sudah hadir
1 2 3
41. Pembukaan dan arahan dari Ketua
KPPS perihal kegiatan Pemungutan
Suara dengan Protokol kesehatan
2
a. Pengucapan Sumpah atau Janji Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban
KPPS
b. Pembukaan Perlengkapan Pemungutan Suara
c. Penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan Suara
d. Penjelasan perihal Protokol Kesehatan yang harus dipatuhi di dalam
Area TPS oleh Petugas KPPS, Saksi, Pengawas dan Pemilih yang hadir,
yaitu;
Selalu menggunakan masker yang menutupi hidung hingga dagu ketika berada di area TPS
Selalu menjaga jarak
Mencuci tangan sebelum masuk ke TPS
Tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun
KPPS selalu menggunakan sarung tangan Ketika bertugas
Petugas ketertiban 1 mengecek suhu badan Petugas KPPS, Saksi, Pengawas dan Pemilih sebelum masuk ke
area TPS
Ketua KPPS menjelaskan jika terdapat Pemilih yang memiliki suhu tubuh 37,3˚ C atau lebih Pemilih yang
bersangkutan diarahkan untuk menggunakan Hak Pilihnya di Bilik Khusus yang telah disediakan dengan
didampingi oleh orang lain yang dipercaya oleh Pemilih atau dibantu oleh Anggota KPPS
Pemilih yang telah selesai menggunakan Hak Pilihnya dihimbau untuk segera meninggalkan area TPS dan tidak
berkerumun di area TPS
42. Proses Pemungutan Suara (1)
3
Pemilih antri diluar TPS
dengan memperhatikan jarak
aman
1
Petugas Ketertiban
menghimbau pemilih untuk
mencuci tangan dan
menggunakan masker
2
Petugas Ketertiban mengecek
suhu tubuh pemilih
3
43. Proses Pemungutan Suara (2)
4
Pemilih wajib mengisi
C.Daftar Hadir-KWK
kemudian Petugas KPPS 5
memberikan sarung tangan
kepada Pemilih
Pemilih menyerahkan formulir
C.Pemberitahuan-KWK dan KTP-
el/Surat Keterangan kepada KPPS 4.
4
Pemilih menggunakan
sarung tangan dan menunggu
giliran dipanggil di kursi yang
telah disediakan dengan tetap
menjaga jarak
5
44. Prosedur penyemprotan disinfektan
secara berkala
5
Penyemprotan disinfektan dilakukan secara berkala ketika tidak terdapat penumpukan Pemilih baik di dalam TPS
maupun di luar Area TPS
Petugas Ketertiban di Pintu
Masuk TPS mengamankan area
TPS untuk dilakukan
penyemprotan
Sebelum dilakukan
penyemprotan Petugas KPPS
memastikan segala jenis
formulir dan perlengkapan
yang mudah rusak ketika
terkena air telah diamankan
Ketua KPPS menginstruksikan
Petugas Ketertiban di Pintu
Keluar TPS untuk
menyemprotkan cairan
disinfektan di area TPS dengan
disaksikan Saksi dan Pengawas
yang sudah hadir
1 3 4
Ketua KPPS menghimbau
kepada seluruh Petugas KPPS,
Saksi dan Pengawas untuk
keluar area TPS sementara,
sebelum dilakukan
penyemprotan
2
45. a. Pemilih yang bersangkutan diarahkan ke tempat yang disediakan di luar TPS; (Bilik Khusus)
b. Pemilih yang bersangkutan mengisi daftar hadir yang diberikan oleh anggota KPPS;
c. Pemilih menerima Surat Suara dan sarung tangan satu kali pakai dari anggota KPPS;
d. Pemilih memberikan hak pilihnya dengan didampingi oleh orang lain yang dipercaya Pemilih atau dibantu
anggota KPPS dan mengisi formulir pernyataan pendamping Pemilih; (Mengisi Formulir Model
C.Pendamping-KWK)
e. pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan di bilik suara yang tetap menjamin
pemberian suara berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
f. setelah memberikan suara, Pemilih diberikan tanda berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa
Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya, dengan menggunakan alat tetes dan tidak
mencelupkan jari Pemilih ke dalam tinta.
Prosedur Jika Terdapat Kasus Tertentu (1)
6
Dalam hal terdapat Pemilih yang memiliki suhu tubuh 37,30 (tiga
puluh tujuh koma tiga derajat) celcius atau lebih, dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
Pasal 71 Ayat (3) PKPU 6 Tahun 2020
46. 6
Pasal 71 Ayat (4) PKPU 6 Tahun 2020
Dalam hal terdapat Pemilih yang tidak menggunakan
alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang
menutupi hidung dan mulut hingga dagu, petugas
ketertiban TPS memberikan masker kepada Pemilih
yang bersangkutan sebelum masuk ke dalam TPS.
Prosedur Jika Terdapat Kasus
Tertentu (1)
Pasal 71 Ayat (5) PKPU 6 Tahun 2020
Dalam hal terdapat Saksi dan Pengawas TPS yang
memiliki suhu tubuh 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga
derajat) celcius atau lebih, Saksi dan Pengawas TPS
yang bersangkutan tidak dapat mengikuti
pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
dan diganti Saksi dan Pengawas TPS lainnya.
47. 6 Prosedur Jika Terdapat Kasus
Tertentu (3)
Pasal 71 Ayat (6) PKPU 6 Tahun 2020
Dalam hal pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara terdapat Pemilih, Saksi atau Pengawas
TPS yang memiliki suhu tubuh 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius atau lebih, KPPS
melaporkan kepada PPS untuk dilakukan langkah lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
KPPS PPS
48. Proses Pemberian Suara (1)
7
Ketua KPPS memanggil Pemilih untuk
mengambil Surat Suara. Kemudian
Pemilih memeriksa kondisi Surat Suara
sebelum menujuk Bilik Suara.
Pemilih menggunakan hak pilihnya (mencoblos)
dengan alat coblos yang telah disediakan (paku)
dengan mencoblos 1 (satu) kali pada kolom
yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama
Pasangan Calon
Pemilih memasukkan Surat Suara ke
dalam kotak sesuai jenis pemilihan
dipandu oleh KPPS 6
6 7 8
49. Proses Pemberian Suara (2)
8
Pemilih membuka sarung tangan
kemudian membuang sarung
tangan ke tempat sampah yang
telah disediakan di dekat meja
KPPS 7
9
KPPS 7 meneteskan tinta dengan
alat tetes ke salah satu jari
Pemilih yang telah menggunakan
hak pilihnya.
10 11
Petugas Ketertiban di Pintu Keluar
TPS mememberitahukan Pemilih
wajib untuk mencuci tangan di
tempat yang telah disediakan
50. 9 Pemilih yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri
dan/atau positif terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
(1)
Dengan
ketentuan
Pasal 72 Ayat (1) PKPU 6
Tahun 2020
berdasarkan data yang
diperoleh dari perangkat daerah
yang menyelenggarakan
urusan di bidang kesehatan
atau Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di
wilayah setempat, dapat
menggunakan hak pilihnya di
TPS yang berdekatan dengan
rumah sakit.
Pasal 72 Ayat (2) PKPU 6 Tahun 2020
a. KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan/atau
PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit
dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
melakukan pendataan Pemilih 1 (satu) hari
sebelum hari Pemungutan Suara
b. Dalam melayani Pemilih mempertimbangkan
jumlah Pemilih yang akan menggunakan hak
pilih dan ketersediaan Surat Suara; dan
c. KPU Kabupaten/Kota memberikan formulir
Model A.5-KWK kepada Pemilih sebagaimana
dimaksud dalam huruf a paling lambat 1 (satu)
hari sebelum hari Pemungutan Suara
51. 9 Pemilih yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri
dan/atau positif terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
(2)
Dengan
ketentuan
Pasal 72 Ayat (3) PKPU 6
Tahun 2020
TPS yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, ketua KPPS
menugaskan anggota KPPS
paling banyak 2 (dua) orang
dan dapat didampingi oleh
Panwaslu Kelurahan/Desa atau
Pengawas TPS dan Saksi
dengan membawa
perlengkapan Pemungutan
Suara mendatangi tempat
Pemilih yang bersangkutan di
rumah sakit
a. pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien
dilaksanakan mulai pukul 12.00 waktu setempat
sampai dengan selesai;
b. petugas KPPS mencatat Pemilih yang
menggunakan hak pilih dan menerima Model
A.5-KWK dari Pemilih;
c. anggota KPPS yang membantu pasien
menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan
pilihan Pemilih yang bersangkutan; dan
d. dalam hal terdapat pasien baru yang belum
terdata sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya
sepanjang Surat Suara masih tersedia.
52. 9 Pemilih yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri
dan/atau positif terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
(3)
Pasal 72 Ayat (4) PKPU 6 Tahun 2020
Pelaksanaan pemberian suara di TPS yang
berdekatan dengan rumah sakit dilakukan
dengan
a. berkoordinasi dengan pihak rumah sakit
dan Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) di wilayah setempat;
b. KPPS yang bertugas mendatangi Pemilih
menggunakan alat pelindung diri lengkap;
c. menerapkan protokol kesehatan
pencegahan dan pengendalian Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan
Pasal 6.
53. 10
Bagi Pemilih yang sedang menjalani Isolasi Mandiri karena Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS
Pasal 73 Ayat (1) PKPU 6 Tahun 2020
Bagi Pemilih yang sedang menjalani Isolasi Mandiri karena Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak
pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan Saksi dan Panwaslu
Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dengan mengutamakan kerahasiaan Pemilih.
Pelayanan hak pilih
dilakukan oleh 2
(dua) orang anggota
KPPS bersama
dengan Panwaslu
Kelurahan/Desa atau
Pengawas TPS dan
Saksi.
Dalam memberikan
pelayanan kepada
Pemilih, anggota
KPPS tetap
mengutamakan
pelayanan Pemilih
di TPS.
Pelayanan
penggunaan hak pilih
dilaksanakan mulai
pukul 12.00 waktu
setempat sampai
dengan selesai.
Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4)
54. 10
Bagi Pemilih yang sedang menjalani Isolasi Mandiri karena Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS
Pasal 73 Ayat (4) PKPU 6 Tahun 2020
Pelayanan penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
KPU Kabupaten/Kota
berkoordinasi
dengan Gugus
Tugas Percepatan
Penanganan
Corona Virus
Disease 2019
(COVID-19) di
wilayah setempat;
Berdasarkan hasil
koordinasi KPU
Kab/Kota
menyampaikan data
Pemilih yang
terkonfirmasi dan
sedang menjalani
karantina mandiri
kepada KPPS melalui
PPK dan PPS;
KPPS yang bertugas
mendatangi Pemilih
menggunakan alat
pelindung diri
lengkap, dan dapat
didampingi oleh
Panwaslu
Kelurahan/Desa atau
Pengawas TPS dan
Saksi;
huruf a. huruf b. huruf c.
menerapkan protokol
kesehatan
pencegahan dan
pengendalian Corona
Virus Disease 2019
(COVID-19)
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 6.
huruf d.
55. No Kelengkapan TPS
1
Tempat Cuci Tangan dan
sabun
2 Handsanitazer
3
Sarung tangan medis untuk
KPPS
4 Masker
5 Tempat Sampah
6 Face Shield
7 Alat Pengukur Suhu
8 Disinfektan
9 Spidol
Panjang TPS : 10 Meter
Lebar TPS : 8 Meter
Tinggi Meja Bilik dari lantai : 75-100 cm
Tinggi meja kotak dari lantai : 35 cm
Acuan Layout TPS Penghitungan Suara
56. Persiapan Sebelum Rapat
Penghitungan Suara
1
Untuk Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 dilakukan penyemprotan
Sebelum Rapat Penghitungan Suara, dengan rincian sebagai berikut;
Petugas Ketertiban TPS 1
mengamankan area TPS untuk
dilakukan penyemprotan
Sebelum dilakukan penyemprotan
Petugas KPPS memastikan segala
jenis formulir dan perlengkapan yang
mudah rusak ketika terkena air telah
diamankan
Ketua KPPS menginstruksikan Petugas
Ketertiban TPS 2 untuk menyemprotkan
cairan disinfektan di area TPS dengan
disaksikan Saksi dan Pengawas yang
sudah hadir
1 2 3
57. Persiapan Penghitungan Suara dengan
Protokol kesehatan
2
1. mengatur tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara;
2. memasang Formulir Model C.Hasil-KWK ukuran Plano masing-masing pemilihan di papan
pengumuman;
3. menempatkan kotak suara sesuai jenis pemilihan di dekat meja Ketua KPPS dan
menyiapkan kuncinya;
4. menyiapkan perlengkapan dan alat keperluan administrasi penghitungan Suara:
5. memastikan bahwa Saksi yang hadir dalam rapat penghitungan suara telah menyerahkan
Surat Mandat;
6. mempersilahkan Saksi, dan Pengawas TPS untuk menempati tempat duduk yang telah
disediakan;
7. mengatur pembagian tugas anggota KPPS demi kelancaran pelaksanaan rapat
penghitungan suara
8. Penjelasan perihal Protokol Kesehatan yang harus dipatuhi di dalam Area TPS oleh
Petugas KPPS, Saksi, Pengawas dan Pemilih yang hadir, yaitu;
Selalu menggunakan masker yang menutupi hidung hingga dagu ketika berada di area TPS
Selalu menjaga jarak
Mencuci tangan sebelum masuk ke TPS
Tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun
KPPS selalu menggunakan sarung tangan Ketika bertugas
Telah dilakukan Penyemprotan disinfektan pada alat tulis yang digunakan
Petugas ketertiban 1 mengecek suhu badan Petugas KPPS, Saksi, dan Pengawas sebelum masuk ke area TPS
Kotak Suara disemprot disinfektan sebelum diberikan kepada PPK melalui PPS setelah selesai proses penghitungan
Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS:
58. Proses Penghitungan Suara (1)
3
Ketua KPPS dibantu KPPS 2
mengeluarkan Surat Suara
dan menghitung serta
menyusun Surat Suara
Ketua KPPS dibantu KPPS 2
membuka kotak suara
Ketua KPPS dibantu KPPS 2
mengumumkan dan mencatat
jumlah Surat Suara yang telah
disusun
1 2 3
59. Proses Penghitungan Suara (2)
3
Anggota KPPS mencocokkan jumlah Surat Suara
yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah
Pemilih yang hadir dalam formulir Model C. Daftar
Hadir-KWK
Anggota KPPS 3 dan KPPS 4 mengisi data
Pemilih, pengguna hak pilih, data Pemilih
disabilitas, dan data penggunaan Surat Suara
hasil pemungutan suara
4 5
Jumlah
Surat
Suara
Formulir
C.Daftar
Hadir-
KWK
60. Proses Penghitungan Suara (3)
3
Anggota KPPS 2 membuka Surat Suara satu per satu untuk diserahkan kepada Ketua
KPPS
6
61. Proses Penghitungan Suara (4)
3
Ketua KPPS:
• Meneliti tanda coblos yang terdapat pada Surat Suara dan menentukan sah atau tidak sahnya Surat
Suara, serta menunjukkan kepada Saksi, Pengawas TPS, anggota KPPS, Pemantau, Pemilih/
masyarakat yang hadir.
• Mengumumkan hasil penelitiannya dengan suara yang terdengar jelas
7
62. 80
4
8 4
x
Proses Penghitungan Suara (5)
3
8
Anggota KPPS 3 dan KPPS 4 mencatat hasil penghitungan suara ke dalam
formulir Model C.Hasil-KWK ukuran plano sesuai jenis PemilIihan, dengan
cara tally (IIII) dan untuk setiap kolom maksimal 5 (lima suara) setelah Ketua
KPPS mengucapkan: SAH/TIDAK SAH
63. Proses Penghitungan Suara (6)
3
KPPS 5 Melipat Surat Suara yang
telah diumumkan sah dan tidak
sahnya.
KPPS 6 dan KPPS 7 Menyusun, mengelompokan dan mengikat
dengan karet Surat Suara yang sudah diteliti dan diumumkan yaitu
SuratSuarayangdinyatakansahuntukmasing-masingPesertaPemilu danSurat
Suara yang dinyatakan tidak sah
9 10
Surat Suara
SAH
Surat Suara
TIDAK SAH
64. Proses Penghitungan Suara (7)
3
KPPS 3 dan KPPS 4 mengisi data suara sah
dan tidak sah dalam formulir Model C. Hasil-
KWK ukuran plano
11
Ketua KPPS, anggota KPPS, dan Saksi Peserta
Pemilu yang hadir menandatangani formulir Model
C.Hasil-KWK ukuran plano seluruh jenis Pemilu
12
X X 4
EMPAT
2 4 6
DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM
1 7 0 9 2 0 2 0
KOTA DEPOK
Dedi Budi
Indra
65. Proses Penghitungan Suara (8)
3
Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuat Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS menggunakan formulir Model C. Hasil-KWK ukuran
A4 beserta Salinannya dan ditandatangani oleh Ketua KPPS, anggota KPPS
dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir.
12
C.Hasil-KWK
66. Jenis Usulan Perubahan
Formulir
Terdapat dua jenis perubahan formulir yang diusulkan, antara lain:
a. Perubahan nama formulir, yakni mengubah nama formulis yang semula berupa kode angka menjadi
berupa substansi nama formulir tersebut sesuai peruntukannya, yang bertujuan untuk:
1. secara langsung memunculkan maksud dari formulir tersebut sehingga menghindari kesalahan
penggunaan formulir; dan
2. sosialisasi kepada masyarakat mengenai jenis-jenis dokumen yang digunakan dalam
pemilu/pemilihan
b. Penyederhanaan formulir, yakni mengurangi jumlah formulir dengan cara menggabungkan beberapa
formulir menjadi satu formulir.
67. Rincian Perubahan Formulir (1)
Model C - KWK
Model C1 - KWK
Model C1 Plano -
KWK
Model C.Hasil-KWK
Perubahan nama dan
penyederhanaan
formulir
Seluruh dokumen hasil
pemungutan dituangkan ke
dalam satu formulir tunggal
dengan tujuan:
a. efektifitas kerja karena
tidak diperlukan lagi
adanya penyalinan
formulir;
b. menghindari kesalahan
penyalinan;
c. menghindari perbedaan
data antar formulir
Semula Menjadi
Jenis
Perubahan
Keterangan
68. Rincian Perubahan Formulir (2)
Model C2-KWK
Model C.Kejadian
khusus dan/atau
keberatan-KWK
Perubahan nama
Formulir ini digunakan untuk
mencatat berbagai kejadian
khusus atau keberatan yang
diajukan dalam proses
pemungutan dan penghitungan
suara di TPS
Semula Menjadi
Jenis
Perubahan
Keterangan
Model C3-KWK
Model
C.Pendamping-
KWK
Perubahan nama
Formulir ini digunakan sebagai
bukti pernyataan kesediaan
pemilih untuk didampingi oleh
orang yang dipercaya dalam
melakukan pencoblosan,
karena kendala tertentu
misalnya karena disabilitas
69. Model C4-KWK Surat Pengantar Perubahan nama
a. Formulir ini digunakan
sebagai surat pengantar
hasil di TPS kepada
jenjang di atasnya, yakni
kelurahan dan
kecamatan
b. Tidak menjadi lampiran
Peraturan KPU, dan akan
dijadikan lampiran
Petunjuk Teknis sebagai
turunan dari Peraturan
KPU
Semula Menjadi
Jenis
Perubahan
Keterangan
Rincian Perubahan Formulir (3)
70. Model C5-KWK Tanda Terima Perubahan nama
a. Formulir ini digunakan
sebagai tanda terima
hasil di TPS dari KPPS
kepada PPS dan PPK
b. Tidak menjadi lampiran
Peraturan KPU, dan akan
dijadikan lampiran
Petunjuk Teknis sebagai
turunan dari Peraturan
KPU
Semula Menjadi
Jenis
Perubahan
Keterangan
Rincian Perubahan Formulir (4)
71. Model C6-KWK
Model
C.Pemberitahuan-
KWK
Perubahan nama
Formulir ini digunakan
sebagai undangan
pemberitahuan memilih
kepada pemilih untuk datang
memilih pada hari-H
Pemilihan
Semula Menjadi
Jenis
Perubahan
Keterangan
Model C7-KWK
Model C.Daftar
Hadir-KWK
Perubahan nama
Formulir ini digunakan untuk
mencatat kehadiran pemilih
pada hari pemungutan suara
Rincian Perubahan Formulir (5)
77. Filosofis dan Historis
Pada Pemilihan Tahun 2020, KPU berencana menetapkan penghitungan suara
dan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara resmi dengan menggunakan
aplikasi Sistem Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Sirekap). Penerapan
Sirekap ini dimaksudkan untuk meminimalisir kesalahan penghitungan dan
rekapitulasi serta melakukan efisiensi serta transparansi penghitungan dan
rekapitulasi hasil Pemilihan.
78. HISTORI PENGGUNAAN TEKNOLOGI
DARI PEMILU KE PEMILU
• Penggunaan IT dalam
Proses Rekapitulasi
Hasil Pemilu
• PPK memasukkan
hasil rekapitulasi
tingkat kecamatan,
dikirimkan langsung ke
tingkat Pusat melalui
email
2004 2009
• Penggunaan IT dalam
Proses Rekapitulasi
Hasil Pemilu
• Scan Formulir C1 (ICR
/ Intelegency Charecter
reader) (meski tidak
digunakan sebagai
hasil resmi)
• Tabulasi Nasional
untuk menampilkan
hasil pemilu nasional
2014
• KPU menerapkan
IT di beberapa
tahapan pemilu,
mulai dari
Pendaftaran Parpol
(SIPOL, pendataan
pemilih (Sidalih),
pencalonan
(SILON) hingga
proses rekapitulasi
hasil pemungutan
suara (Situng,
meski bukan hasil
resmi)
2019
• KPU menerapkan IT
di setiap tahapan
Pemilu:
1. Pemutakhiran Data
Pemilih (Sidalih)
2. Verigikasi Parpol
(Sipol)
3. Kandidasi (Silon)
4. Pendapilan (Sidapil)
5. Proses Rekapitulasi
Hasil Pemilu (Situng)
6. Pengadaan Barang
dan Jasa melalui
Sistem LPSE
79. Kesiapan SIREKAP
Aplikasi
• Aplikasi mobile sudah siap digunakan (KPU dan telah diujii coba sebanyak 4
(empat) kali dan hasil pembacaan pada Peroleh Suara dengan OCR dan
OMR tingkat akurasinya mencapai 100%
• Aplikasi web proses pengembangan ketahap selanjutnya sesuai dengan
dinamika kebijakan dan regulasi yang juga masih sedang disusun dan telah
dilakukan ujicoba rekapitulasi sampai dengan tingkat Kab/Kota di Kota Depok
Infrastruktur
Sedang proses penyiapan infrastruktur di daerah, utamanya yang akan ditetapkan
sebagai daerah pilot project penggunaan e-Rekap, meliputi:
• Ketersediaan jaringan internet
• Ketersediaan sarana dan pra sarana pendukung di kantor KPU daerah
80. 80
PROSES SIREKAP DI TPS
PROSES INPUT C.HASIL-KWK DI TPS
Memotret dalam
posisi ditempelkan
di papan
Image Formulir C-KWK
Aplikasi
OCR/OMR untuk
keperluan
Tabulasi
Tidak terbaca
Diulang maksimal 3x
Validasi
Mencocokan
dengan hardcopy
Dengan fitur
Sesuai dan Tidak
Sesuai
dikirim
Panwas
Dan Saksi
SERVER
Dengan QR Codes dalam
aplikasi SIREKAP
81. 81
PROSES REKAPITULASI DI KPU KAB/KOTA
DAN KPU PROVINSI
SERVER
HASIL TABULASI
HASIL IMAGE
PUBLIKASI
VERIFIKASI OLEH
VERIFIKATOR (KPU
Kab/Kota)
PENETAPAN OLEH
PLENO (TERMASUK
PENYESUAIAN JIKA
ADA KEBERATAN
DAN KESALAHAN)
82. Persiapan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota
untuk Implementasi SIREKAP
SDM
Dibutuhkan SDM yang familiar dalam bidang IT minimal dapat menguasai penggunaan smartphone khususnya
petugas KPPS.
Perlengkapan dan Anggaran
Membutuhkan anggaran untuk perlengkapan perangkat keras (Handphone dan SIM Card) dan perangkat lunak
(Aplikasi SIREKAP) dari tingkat Provinsi hingga ke tingkat TPS.
Pemetaan Daerah
Daerah perlu untuk mengidentifikasi infrastruktur jaringan internet hingga level TPS dengan koordinat yang
sesuai dan lengkap.
83. KESIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA
PELATIHAN APLIKASI KEPADA PETUGAS KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA
PENYELENGGARA PEMILIHAN
PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS KPPS MELALUI:
1. Penyusunan syarat petugas KPPS sesuai dengan kebutuhan SIREKAP
2. Bimtek (terpadu) berama Petugas KPPS dengan Pengawas TPS
KOORDINASI DENGAN BAWASLU TERKAIT DENGAN PENGGUNA DARI PIHAK PENGAWAS
KOORDINASI DENGAN PARTAI POLITIK TERKAIT DENGAN PENGGUNA DARI PIHAK PESERTA
PEMILIHAN (PUBLIK TRUST)
84. PEMETAAN DAERAH (1)
Terhadap data Jaringan di TPS per 6 Februari 2020 terdapat beberapa catatan:
1. Catatan terhadap Data TPS yang dikirimkan untuk diidentifikasi kemampuan jaringan:
a. TPS tanpa keterangan Jaringan
b. Format koordinat tidak standart
c. Koordinat belum lengkap
d. Pencatatan tidak lengkap (tanpa nama desa dan/atau nomor TPS)
e. Koordinat per Desa bukan Per TPS sehingga tidak akurat
f. Urutan Desa dan TPS tidak Selaras
2. Terhadap catatan tersebut, hasil identifikasi jaringan sebagai berikut:
a. 66% Daerah memiliki TPS yang tercover jaringan sebesar 81%-100%
b. 11% Daerah memiliki TPS yang tercover jaringan sebesar 61%-80%
c. 6% Daerah memiliki TPS yang tercover jaringan sebesar 41%-60%
d. 4% Daerah memiliki TPS yang tercover jaringan sebesar 21%-40%
e. 12% Daerah memiliki TPS yang tercover jaringan sebesar 0%-20%
3. Hasil identifikasi tersebut perlu diupdate kembali mengingat terdapat catatan seperti pada angka 1, salah satu
akibatnya TPS tidak bisa diidentifikasi jaringannya. Contoh daerah yang mengalami hal tersebut adalah Bandung,
Indragiri Hulu, Ogan Kemering Ulu Tmur, Karimun, Kota Semarang, Jembrana, Sambas, Ketapang, Kota Waringin
Timur, Kep. Talaud, Bolaang Mongondow Timur, Konawe Utara, Pahuwato, Papua dan Papua Barat.
85. PEMETAAN DAERAH (2)
Hal-hal yang perlu diketahui di setiap TPS terkait dengan
pemetaan daerah:
Ketersediaan jaringan internet di TPS
Kualitas internet di TPS:
• via jaringan ponsel (2G, 3G, 4G):
• via wifi (berapa mbps/kbps)
Titik koordinat masing-masing TPS
(Latitude, Longtitute)
86. PERALATAN DAN ANGGARAN
Aplikasi mobile
digunakan di TPS oleh Petugas KPPS
membutuhkan
• Smartphone Android OS 7 dengan
Kamera 8 MP (KPPS)
• Jaringan Internet (KPU)
Aplikasi web
digunakan di tingkat
Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi untuk memproses
hasil agregasi data dari TPS oleh Operator sesuai
tingkatan membutuhkan
• Laptop (KPU)
• Jaringan Internet (KPU)
• Printer (KPU)
• Proyektor (KPU)
